forum kkn tematik perguruan tinggi se jawa barat jabar

Report
FORUM KKN TEMATIK PERGURUAN
TINGGI SE JAWA BARAT
JABAR MAJU BERSAMA KAMPUS
LOKAKARYA TATAKELOLA KKN TEMATIK PERGURUAN TINGGI SE-JAWA BARAT
HOTEL GRAND SITU BULEUD PURWAKARTA
KAMIS, 28 FEBRUARI 2012
ADE SADIKIN AKHYADI
STAF AHLI GUBERNUR BIDANG KEMASYARAKATAN DAN PENGEMBANGAN SDM
Pel.Cirebon
Tol Kanci-Pejagan
PKNp
PANGANDARAN
RANCABUAY
A
PKN
PALABUHAN-RATU
TPI Pelabuhan
Ratu
ILUSTRASI JAWA BARAT TAHUN 2025
JAWA BARAT GREEN PROVINCE
VISI PROVINSI JAWA BARAT 2005 – 2025
DENGAN IMAN DAN TAKWA,
PROVINSI JAWA BARAT TERMAJU DI INDONESIA
MANDIRI
(mengandalkan
kemampuan dan
kekuatan sendiri)
DINAMIS
aktif mampu
merespon peluang
dan tantangan zaman
SEJAHTERA
lahir batin Dpt rasa
aman dan makmur
dalam menjalani
kehidupannya
PERWUJUDAN JABAR GREEN PROVINCE
VISI PROVINSI JAWA BARAT 2005 – 2025
DENGAN IMAN DAN TAKWA,
PROVINSI JAWA BARAT TERMAJU DI INDONESIA
MISINYA MANDIRI, DINAMIS, SEJAHTERA
MEMBUTUHKAN
KOMITMEN YG TINGGI
HARAPAN KITA SEMUA
DARI PEMERINTAH DAN
MASY JABAR, AKADEMISI,
SELURUH PEMANGKU
DUDI, DPT
KEPENTINGAN, SEBAGAI
MENGIMPLEMENTASIKAN
BAGIAN DARI PENCAPAIAN
VISI JABAR YG MANDIRI,
CITA-CITA JABAR MENJADI
DINAMIS, SEJAHTERA;
PROVINSI TERMAJU DI
INDONESIA
BAHKAN PT, DUDI DAN
PEMDA DPT
MENUNJUKAN KARYA
NYATA KPD MASY JABAR
TRANSFORMASI PARADIGMA PEMBANGUNAN JABAR
MELALUI PENDEKATAN
4 PILAR UTAMA PEMBANGUNAN (ABGC) DAN 1 PENGIKAT (LR)
“JABAR MASAGI”
G
B
B
LR
A
C
LR = Laws and Regulation
C = Community
A
G
Sumber : Deny Juanda P., 2011
4
PRIORITAS PEMBANGUNAN BERBASIS TEMATIK KEWILAYAHAN
2008 - 2013
1. Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Industri
Karawang-Bekasi
2. Pengembangan industri manufaktur
3. Pengembangan industri perberasan
4. Pengembangan perikanan budidaya ikan air tawar
dan air payau serta mangrove
5. Pengembangan wisata sejarah dan wisata
pilgrimage (ziarah)
1. Integrasi sentra penggembalaan ternak sapi
potong dan domba di Kab. Cianjur dan Kab./Kota
Sukabumi
2. Pengembangan destinasi wisata Bogor, Puncak,
Sukabumi dan Cianjur
3. Pengembangan aktivitas ekonomi berbasis
agribisnis, bisnis kelautan dan pertambangan
dalam rangka perintisan PKN Pelabuanratu
4. Pusat Pengembangan benih ikan air tawar dan
ikan hias untuk memenuhi pasar regional dan
internasional
5. Pengembangan sistem agribisnis beras berkualitas
(varietas pandan wangi)
1. Pengembangan agribisnis mangga
2. Pengembangan sistem perdagangan komoditi beras
dan palawija
3. Pengembangan destinasi wisata pilgrimage (ziarah) dan
cagar budaya
4. Pengembangan Taman Hutan Raya Ciremai
5. Pengembangan batik, industri makanan dan minuman
olahan
1. Pengembangan Kawasan Pendidikan dan Riset Terpadu di
Jatinangor
2. Integrasi pengembangan agribisnis jagung dan ternak
unggas, budidaya ikan air tawar di Kab. Ciamis dan
Tasikmalaya serta ternak sapi perah di Kab. Bandung, Kab.
Bandung Barat, Sumedang dan Garut, domba Garut di
Garut dan jejaringnya serta pengembangan sentra
produksi pakan ternak di Kab. Garut
3. Pengembangan produksi sayuran dan tanaman hias di Kab.
Bandung dan Bandung Barat
4. Pengembangan jasa perdagangan dan industri kreatif di
Kota Bandung, Kota Cimahi, Kab. Bandung Barat dan Kota
Tasikmalaya
5. Pengembangan aktivitas ekonomi melalui destinasi wisata
internasional, agribisnis dan bisnis kelautan dalam rangka
perintisan PKN Pangandaran
6
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PROGRAM MAKRO
FORUM KKN TEMATIK PT SEJABAR
PROG. FKKN
TEMATIK
PEMBERDAYAAN
MASY. DI WIL.
BINAAN
PEMBINAAN DAN DUKUNGAN
PEMDA PROV KAB / KOTA / PERTI
Komit
men
Sosia
lisasi
Koor
dinasi
Peman
tauan
Eva
luasi
NON-PEMERINTAH
Motivasi
Konsul
tasi
Mitra
Usaha
Pelayanan
Kesehatan
Masyarakat
KELOMPOK
MASYARAKAT &
Pendidikan, Seni
Budaya, KLH
Dinamika
Apresiasi
Partisipasi
Pelayanan
Pemerataan
Mutu dik
DINAMISASI
MODERNISASI
DEMOKRATISASI
KELEMBAGAAN
Pengembangan
Ekonomi Rakyat,
TTG, Energi
SDA
SDM
SAPRA
LINGKUNGAN
SOSIAL BUDAYA
Kesadaran
Peran serta
Ketersediaan
Perluasan
Penanggulangan
kelembagaan
TEKNOLOGI
PENDIDIKAN, KESEHATAN, EKONOMI, ENERGI,
INFRASTRUKTUR, SENI BUDAYA DAN KLH
Wawasan Usaha
Skill & Modal
Pemasaran
Manajemen Usaha
Peluang Usaha
TTG
Penget/keteram.
Kemitraan global
Pengemb. Usaha
PEMBAGIAN PERAN DAN RUANG LINGKUP KOORDINASI
BINAAN KKN TEMATIK TERPADU
APARAT PEMERINTAH
1. Komitmen pembinaan
2. Kiat-kiat pembinaan :
Sosial
Koordinasi
Pemantauan
3. Evaluasi dan kesediaan
untuk merubah strategi
Perluasan
Organisasi
Kerja
UNSUR PENDUKUNG
NON-PEMERINTAH
1. Pemberian motivasi
terhadap kelompok
masyarakat
2. Kesediaan memberikan
konsultasi usaha
3. Kesediaan menjadi
mitra usaha
4. Kesediaan menjadi
pelayan dan pembinaan
kepada masyarakaty
Perluasan
Jaringan Kerja
Koordinasi
KELOMPOK
MASYARAKAT
1. Respon masyarakat
2. Respon terhadap
perubahan kinerja
3. Kesiapan menerima
inovasi
Perencanaan
SWASTA, TOMAS DAN
DUDI
1. Pengamatan potensi
usaha
2. Keterkaitan usaha
secara vertikal dan
horizontal
3. Kajian prospektif
4. Kolaborasi program
Monitoring dan
Pengendalian
FUNGSI-FUNGSI KONSULTASI MANAJEMEN KELEMBAGAAN
PERTI – PEMDA – DUDI DAN MASYARAKAT
Pemberdayaan
KETERLIBATAN PEMERANAN KOORDINASI FORUM KKN
TEMATIK DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN
DIDAERAH
TINGKAT DESA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
KADES/KEL APARAT
BPM /LKMD/LMD/PKK
ORSOSMASINAL
KEL. USAHA KECIL
TOMAS
KELEMBAGAAN EKODES /
KUD / POKMAS / BKM
7. SEKOLAH,
8. PUSKESMAS
9. POSYANDU
POSKO /
SEKRETARIAT
BALAI DESA
TINGKAT KECAMATAN
1.
2.
3.
4.
5.
CAMAT
KCD / PENGAWAS
ORSOSMASINAL
ASOSIASI
LEMBAGA LAINNYA
POSKO /
SEKRETARIAT
KECAMATAN
TINGKAT KAB/KOTA
A. BAPPEDA
B. BPMD
C. DISDIK
D. DISKES
E. DINAS INDAG
F. DIS UKM KOP
G. DIS PERTAN
H. BPP DAN KB
I. DINAS SOS
POSKO /
SEKRETARIAT
BAPPEDA/KORWIL
PT
TINGKAT PROVINSI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
BAPPEDA
BPMD
DISDIK
DINAS KESEHATAN
DINAS UKM DAN KOP
DINAS PERINDAG
DISNAKER
DINAS SOSIAL
POSKO / SEKRETARIAT
FORUM KKN TEMATIK
KETERPADUAN
INSTITUSI
• TERINTEGRASINYA SECARA MENYELURUH
BAIK ANTAR BIDANG KEAHLIAN / DISIPLIN
ILMU DAN PEMERINTAH DAERAH /OPD
LINTAS/ANTAR/SEKTOR/SWASTA DLM
BENTUK MITRA KERJA UTK MEMACU
PEMBANGUNAN DAERAH DI JABAR
KETERPADUAN
PROGRAM
• PENYERASIAN KEGIATAN DARI BEBERAPA
PROGRAM UTK SALING MENDUKUNG DLM
MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN YG TELAH
DISEPAKATI DAN DITETAPKAN
• WAWASAN KETERPADUAN BUKAN SEKEDAR
PROSES PENCAMPURAN TETAPI PELARUTAN
MATERI/ISI DAN SISTEM JUGA PENGUATAN
(REINFORCEMENT)
ANALISIS PROGRAM PEMBANGUNAN TERPADU DI WILAYAH
BINAAN KKN TEMATIK PT SEJABAR KECAMATAN DAN DESA
KONDISI DAN POTENSI
DAERAH (SOSIOGRAFIS,
DEMOGRAFIS),
ANALISIS SITUASI
WILAYAH KEC/DS
KONDISI EKSISTING
DIK,KES,EKO,KLH, SENI
BUD DLL
PERMASALAHAN YG
DIHADAPI
(DIK, KES,
EKO, ENERGI,
INFRASTRUK, SENI
BUDAYA DAN KLH)
PEMILIHAN LOKASI
DAN KELOMPOK
SASARAN
MASALAH DAN
KENDALA YG DIHADAPI
WILAYAH KONSENTRASI
KEC/DS
KEBUTUHAN , POTENSI
DAN PRIOROTAS PROG.
DAN KELOMPOK
SASARAN
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMB.
DAERAH BiIDANG (DIK, KES, EKO,
ENERGI, INFRASTRUK, SENI
BUDAYA DAN KLH)
FORUM KKN TEMATIK PT SE-JABAR
DIHARAPKAN MAMPU :
1. Menciptakan persepsi sebagai titik tolak tatakelola penyelenggaraan
KKN di PT masing-masing;
2. Meningkatkan efektifitas koordinasi FORUM-KKN TEMATIK PT dan
PEMDA Jawa Barat dlm rangka menyelaraskan / Mensinergikan potensi
PT dan pembangunan di wilayah Jabar;
3. Meningkatkan daya guna dan hasil guna program dan kegiatan KKN dg
lebih mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, pemerintah daerah
dan PT;
4. Menyusun konsep program KKN terpadu antar perguruan tinggi se
Jabar baik terpadu program, wilayah maupun lembaga;
5. Mengkoordinasikan wilayah binaan KKN PT sesuai dengan kebutuhan
zona wilayahnya;
6. Membantu program pembangunan masyarkat dan mendekatkan PT,
PEMDA manunggal dg rakyat.
7. Mengembangkan program KKN Tematik sesuai kebutuhan masyarakat
dan PEMDA.
STRUKTUR ORGANISASI DAN FUNGSIONARIS FORUM KKN TEMATIK PT
SEJABAR
1. Berdasarkan kesepakatan PT, pengelola KKN, LPPM dan Pemda
Provinsi Jabar dibentuk dan ditetapkan dengan SK Gubernur Jawa
Barat;
2. FORUM KKN TEMATIK PT SE JABAR sebagai lembaga koordinasi
berkedudukan sebagai “Laisson” misi PT dan Pemerintah Daerah
melalui program KKN secara terpadu;
3. Komunikasi kegiatan terjalin sbb :
a. PT melalui LPM/LPPM/Pusat LABANG KKN atau
lembaga lain yang berfungsi mengkoordinasikan
kegiatanKKN DI PT;
b. Pemda Provinsi melalui tim pembina, PENASIHAT DAN
PENGARAH FORUM KKN TEMATIK PT Se Jabar
dan di tkt Kabupaten / Kota dibentuk Tim Penyelenggara
KKN tematik Tingkat Kab/kota.
PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI FORUM KKN TEMATIK PT
SEJABAR
1. Mengkoordinasikan semua kegiatan KKN yg diselenggarakan
oleh PT di jabar;
2. Melaksanakan kebijakan Gubernur melalui program KKN
FUNGSI FORUM KKN TEMATIK PT SEJABAR :
1. Fungsi koordinasi (PT, Pemda, Tim Pembina, Pengarah, Pelaksana,
Masyarakat binaan dan DUDI);
2. Koordinasi dlm DIKLAT/Pembekalan KKN (Tim Pembina, Pengarah ,
Pelaksana, PT, Pemda Prov)
3. Koordinasi dalam Evaluasi sesuai alur yg ditetapkan bersama PT,
Pemda, Tim Pembina dan Pengarah, serta pelaksana;
4. Memberikan infomasi ttg hasil evaluasi KKN, pembagian wilayah
binaan KKN, dan program kerja KKN kepada Gubernur melalui
rapat kerja evaluasi;
MODEL PENDEKATAN PROGRAM AKSI FORUM KKN
TEMATIK PT SEJABAR
PROG. DIKYAN
PROFESIONAL KPD
MASY
EFSD / CONTINUING
EDUCATION
KAJI TINDAK /
ACTION RESEARCH /
PPWT
• PUBLIC EDUCATION, KEGIATAN DLM BENTUK : BIMBINGAN DAN LAYANAN
PROFESIONAL DILAPANGAN SPT PELATIHAN, PENATARAN, SEMLOK,
PENYULUHAN, KONSULTASI, BIMBINGAN, PENDAMPINGAN DAN PELAYANAN
PROFESIONAL KPD MASY.
• KEGIATAN NETWORKING ANTARA PAKAR DI PT SBG SUMBER
KEILMUAN DG PARA PROFESIONAL/PRAKTISI LAPANGAN SBG
SUMBER INSPIRASI PENDIDIKAN, PEMBANGUNAN DAN EKONOMI
BERKELANJUTAN
• MEMBANTU, MEMBINA SUATU WILAYAH / KAWASAN SBG
WILAYAH BINAAN TERPADU KOLABORASI / BERMITRA PT,
PEMDA, BUMN, SWASTA, DAN DUDI;
0RIENTASI PEMBANGUNAN DUNIA SAAT INI ADALAH PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
EFSD MENYELAMATKAN MANUSIA DAN LINGK SBG KESATUAN UTUH SALING
MEMPENGARUHI DLM MEMBENTUK KESEIMBANGAN, STABILITAS,
DAN PRODUKTIVITAS SOSBUDEK.
MELALUI
PROGRAM
SBB :
PT MEMPUNYAI BERBAGAI DISIPLIN ILMU SEJALAN DG
PENGALAMAN YG SELAMA INI DIBANGUN
PPWT
DIKMAS/
YANMAS
KKN
TEMATIK
PT MAMPU MENJAWAB TANTANGAN JABAR
HARI INI, LUSA DAN YG AKAN DATANG
AR - PENGEMB HSL
LIT
PENERAPAN HSL LIT
PERGURUAN TINGGI DAN
MASYARAKAT
 PT ADALAH BAGIAN YANG TDK TERPISAHKAN DARI MASYARAKAT DI
BANGUN UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN MASYARAKAT AKAN IPTEKS;
 KARENANYA PT HARUS BANYAK TERLIBAT DENGAN MASALAHMASALAH YANG DIHADAPI MASYARAKAT;
 PROGRAM AKSINYA SEBAGAI PERWUJUDAN TRIDARMA PT YANG UTUH,
HARUS BISA MEMAHAMI, MENGHAYATI FENOMENA KEHIDUPAN FAKTA
SOSIAL DI MASYARAKAT SECARA RIIL;
 PANGGILAN TUGAS PT BUKAN SEMATA-MATA DITENTUKAN BANYAKNYA
SARJANA YANG DIHASILKAN.
 TETAPI BAGAIMANA BESAR KECILNYA PERANAN DALAM MENUNJANG
DAN MENGGERAKAN PEMBANGUNAN MASYARAKATNYA;
KEDUDUKAN FORUM KKN TEMATIK PT SEJABAR
SBG LEMBAGA KOORDINASI
KKN PT MAKIN
BERKEMBANG JML MHS,
INTRAKURIKULER WAJIB,
PROG. KERJA PERLU
TERJALIN DLM KESATUAN
KERJA
LUASNYA DAERAH
BINAAN, KOMPLEKSNYA
BIDANG GARAPAN
SEMAKIN TERASA
PERLUNYA FORUM KKN
TEMATIK
FUNGSI KOORDINASI
DLM POACE TETAP DLM
SATUAN TUGAS FORUM
KKN TEMATIK SBG
LEMBAGA KOORDINASI
PENGEMBANGAN
PROGRAM KKN TEMATIK
BAGAIMANA PROGRAM KKN BISA
MENARIK (MAHASISWA, PEMDA,
MASYARAKAT);
PERLU PENYUSUNAN
PROGRAM KKN YANG
RELEVAN DENGAN
TUNTUTAN KEBUTUHAN
PEMDA DAN MASYARAKAT;
PERMASALAHAN
PEMBANGUNAN POTENSI
PERGURUAN TINGGI DAN
PEMDA SINERGIS;
ALTERNATIF KKN YANG
INOVATIF RELEVAN DENGAN
PEMBANGUNAN.
PROGRAM KKN
DIBUAT DENGAN JELAS
UNTUK MEMENUHI
KEBUTUHAN DAN
BERMANFAAT BAGI
MASYARAKAT;
KKN TETAP MEMBERIKAN
PENCERAHAN,
PENCERDASAN,
PEMBERDAYAAN, DAN
PEMANFAATAN BAGI PT,
PEMDA DAN MASYARAKAT
DIFINISI KKN TEMATIK
IMPLEMENTASI
TRIDARMA PT YG
SINERGI DG
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
BERBASIS TEMATIK
KEWILAYAHAN DI
JABAR
DILAKSANAKAN
MELALUI
SECARA
PENDEKATAN
INSTITUSIONAL
MONODISIPLINER
ANTARA PEMDA,
/INTERDISIPLINER
MASYARAKAT,
DALAM KERANGKA
PERGURUAN
TINGGI DAN MITRA
PROSES
PEMBERDAYAAN
KERJA DALAM
MAHASISWA DAN KURUN WAKTU DUA
MASYARAKAT
BULAN
DILAPANGAN
ALTERNATIF MODEL PENGELOLAAN DAN
PENGEMBANGAN PROGRAM KKN TEMATIK PT
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
KKN BERBASIS NILAI-NILAI SENI BUDAYA
KKN BERBASIS EKORA DAN KOPERASI
KKN MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH
KKN BERBASIS KEAKSARAAN FUNGSIONAL
KKN BERBASIS ENERGI TERBARUKAN PERDESAAN
KKN BERBASIS POSYANDU
KKN BERBSIS PEMBERDAYAAN KELUARGA
KKN BERBASIS WAJAR DIKDAS 9 TAHUN
KKN BERBASIS ANAK JALANAN
KKN BERBASIS KLH
KKN BERBASIS INFRASTRUKTUR
KKN BERBASIS ENERGI DAN TTG
KKN BERBASIS PERTANIAN/PERIKANAN/PETERNAKAN
DLL SESUAI KEBUTUHA LAPANGAN
SAMPAI JUMPA

similar documents