dj bina kefarmasian dan alkes

Report
PEMANTAUAN DAN EVALUASI DANA
DEKONSENTRASI MELALUI eMONEV BAPPENAS
Ellyna ChairaniKepala Subdit Konsolidasi Pelaporan EKP BAPPENAS
Ditjen Kefarmasian dan Alkes, Kementerian Kesehatan
Hotel Horison Bogor, 17 Juni 2014
DASAR HUKUM
• Sistem Pemerintahan: UU No. 32/2004
• Sistem Pengelolaan Keuangan Negara:
UU No. 17/2003, UU No. 1/2004, UU No. 15/2004 dan UU No. 33/2004
• Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional: UU No. 25/2004
• Sistem Pembagian Tugas Fungsi, Wewenang, dan Tanggung Jawab Kementerian Negara:
UU No. 39/2008
• PP No. 39/2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan
• PP No.38/2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
• PP No. 7/2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
• PMK No. 156/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan
• SEB 3 (tiga) Menteri, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, Menteri
Dalam Negeri Nomor 0442/M.PPN/11/2010, SE-696/MK/2010 dan 120/4693/SJ
Tentang Peningkatan Efektifitas Penyelenggaraan Program dan Kegiatan K/L di Daerah
serta Peningkatan Peran Aktif Gubernur Selaku Wakil Pemerintah Pusat
2
PENJELASAN UMUM
• Rencana lokasi dan anggaran program/kegiatan Dekon
dan TP memperhatikan kemampuan keuangan negara,
keseimbangan pendanaan di daerah dan kebutuhan
pembangunan daerah
• Tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan,
mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui:
i. Kegiatan Pembangunan
dilaksanakan efisien
& efektif
ii. Pelayanan diberbagai bidang
• Penyelenggaraan Dekon dan TP harussejalan dgn tujuan
utama di atas, dgn tetap konsisten pelaksanaannya sesuai
dengan aturan yang berlaku
3
POKOK-POKOK PENGATURAN PENDANAAN
DEKONSENTRASI & TUGAS PEMBANTUAN
• Pendanaan dialokasikan mendanai urusan yg jadi
kewenangan Pemerintah Pusat di Daerah;
• Pendanaan Dekonsentrasi :
 mendanai urusan Pemerintah Pusat yg dilimpahkan
kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat;
kegiatan bersifat non-fisik (menghasilkan keluaran yg
tidak menambah aset tetap) spt : sinkronisasi dan
koordinasi perencanaan; fasilitasi; bimtek; pelatihan;
penyuluhan; supervisi; penelitian dan survey; pembinaan
dan pengawasan; serta pengendalian.
4
POKOK-POKOK PENGATURAN PENDANAAN
DEKONSENTRASI & TUGAS PEMBANTUAN
• Pendanaan TP :

mendanai urusan Pemerintah Pusat yang ditugaskan kepada
Gubernur/Bupati/Walikota selaku Kepala Pemerintahan Daerah;

kegiatan yang bersifat fisik (keg yg menghasilkan keluaran yg
menambah aset pemerintah) seperti: pengadaan tanah;
bangunan; peralatan dan mesin; jalan; irigasi dan jaringan; serta
kegiatan fisik lain seperti: pengadaan barang habis pakai (obat-
obatan, vaksin, pengadaan bibit dan pupuk yg akan diserahkan
kepada pemda.
5
POKOK-POKOK PENGATURAN PENDANAAN
DEKONSENTRASI & TUGAS PEMBANTUAN
• Seluruh Pendanaan Dekon dan TP, yg dipakai mendanai keg utama maupun keg
penunjang serta keg pendukung operasional, dibebankan pada APBN melalui
anggaran kementerian/lembaga terkait.
Kegiatan pendukung operasional: biaya penyusunan dan pengiriman laporan oleh SKPD;
biaya operasional dan pemeliharaan atas hasil pelaksanaan kegiatan yang belum
dihibahkan; honorarium pejabat pengelola keuangan Dana, dsbnya)
• K/L tidak diperkenankan mensyaratkan penyediaan dana pendamping atau
sebutan lainnya yang membebani APBD
• Pembebanan APBD hanya boleh digunakan untuk mendanai urusan daerah yang
disinergikan dgn prog dan keg yang akan di dekon dan/atau di TP.
• K/L wajib menyampaikan Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga tentang
pelimpahan wewenang kepada gubernur dan penugasan kepada
gubernur/bupati/walikota untuk diberitahukan kepada DPRD pada saat
pembahasan APBD sebagai bahan sinkronisasi pendanaan program dan kegiatan.
6
PELAPORAN DANA DEKONSENTRASI`
SKPD yang menjadi pelaksana kegiatan Dekonsentrasi wajib
menyusun laporan keuangan (laporan akuntabilitas)
Jenis laporan akuntabilitas yang disampaikan Satker Daerah
ke Pemerintah PusatHampir seluruh SKPD menyampaikan
LRA, Neraca, Catatan Laporan Keuangan (Ca-LK), laporan
lainnya (laporan barang/penatausahaan BMN)
Laporan berdasarkan PP Nomor 39 Tahun 2006
7
PP 39 TAHUN 2006
SEBAGAI LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN
DANA DEKONSENTRASI`
POKOK-POKOK YANG TERTUANG DALAM PP 39/2006
Pertama
1
PEMANTAUAN
PENGENDALIAN
2
PENGAWASAN
Kedua
3
EVALUASI
1. PEMANTAUAN
 Apa yg dipantau? (Ps.4-10) - Program/
Kegiatan, dalam Renja KL,DIPA,Dana
Dekon/TP
 Siapa yang membuat laporan (Ps 4) kepada
siapa laporan disampaikan? (Ps. 5-9)- dibuat
oleh: Pimpinan K/L, Gubernur/Bupati/
Walikota/ Kepala SKPD Provinsi/Kab/Kota
disampaikan kepada: Menteri PPN/
Mendagri/ Menkeu/ MenPAN dan RB
 Tujuannya apa? (Ps. 10) - untuk mengamati
perkembangan, identifikasi dan mengatasi
masalah sedini mungkin
 Kapan laporan dibuat & disampaikan?
(Ps. 5-9) – triwulanan, selambat-lambatnya
14 hari kerja setelah TW berakhir
 Bagaimana caranya? (sejak TW III TA 2012
pelaporan off-line menjadi online (emonev.bappenas.go.id) – validator (BiroRen)
2. PENGAWASAN
Tidak diatur (Ps.2,3, 11) - ( “dilakukan oleh
Pimpinan K/L / SKPD & dilaksanakan sesuai
Peraturan Perundang-undangan”.- untuk
menjamin tercapainya tujuan.
9
3. EVALUASI
Diatur, namun tidak lengkap (Ps. 12-16)
MEKANISME PEMANTAUAN DAN PELAPORAN
(PP NO. 39 TAHUN 2006)
Bupati/ Walikota
u.p. Bappeda
Form C
Form C
10 hari setelah
triwulan berakhir
5 hari setelah
triwulan berakhir
Gubernur
u.p. Bappeda
Form C
Form C
14 hari setelah
triwulan berakhir
5 hari setelah
triwulan berakhir
Form A
5 hari setelah triwulan berakhir
Dana Pembantuan
(Kabupaten/Kota)
Kepala SKPD
Provinsi
Kepala SKPD
Form B Kabupaten/ Kota
 Men.PAN
Form C
14 hari setelah
triwulan berakhir
10 hari setelah
triwulan berakhir
Ka. Unit Org.
Ka. Unit Kerja
Form A
Form A
PPTK
 Men.Keu
Form B
Form A
Form A
 Men.PPN
Menteri/ Ka. Lemb
Form B
Ka. Unit Kerja
 Men.DN
K/L
Dana Dekonsentrasi dan
Tugas Pembantuan
(Provinsi)
Presiden RI
5 hari setelah
triwulan berakhir
Form A
PPTK
Ka. Unit Kerja K/L
Keterangan: 1. Gubernur melakukan pemantauan pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan
sesuai dengan tugas dan kewenangannya, 2. Bupati/Walikota melakukan pemantauan pelaksanaan tugas pembantuan yang meliputi
pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan kewenangannya, 3. Kepala SKPD Provinsi melakukan pemantauan pelaksanaan
dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan kewenangannya, 4. Kepala
SKPD Kabupaten/Kota melakukan pemantauan pelaksanaan tugas pembantuan yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai
dengan tugas dan kewenangannya
eMONEV PP 39 Tahun 2006
e-monev.bappenas.go.id
14
Struktur Data E-Monev
Penanggung Jawab Program
(ANGGARAN, RP)
(ANGGARAN, RP)
(ANGGARAN, RP)
Output 1
Kegiatan A
Program
Outcomes 1
IKU 1.1
IKU 1.2
Sasaran Kegiatan
A1
SATKER
IKK A1.1
Output 2
IKK A1.2
Output 3
Dst.
Sasaran Kegiatan
A2
IKK A2.1
Dst.
Dst.
IKK A2.2
Dst.
(ANGGARAN, RP)
Outcomes 2
(ANGGARAN, RP)
IKU 2.1
Kegiatan B
IKU 2.2
Dst.
Sasaran Kegiatan
B1
Output 1
IKK B1.1
Output 2
IKK B2.2
Output 3
Dst.
Dst.
Sasaran Kegiatan
B2
Dst.
(ANGGARAN, RP)
IKK B2.1
IKK B2.2
Dst.
Kegiatan C
15
Pengguna Aplikasi e-Monev
1. Satuan Kerja (SATKER) pelaksana APBN
2. KEMENTERIAN/LEMBAGA (cq.BIRO PERENCANAAN)
3. PENANGGUNGJAWAB PROGRAM/KEGIATAN
3. SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) Prov/Kab/Kota
4. Bappeda Provinsi/Kabupaten/Kota
6. BAPPENAS/KEMENPAN/KEUANGAN/KEMENDAGRI
16
ALUR PELAPORAN E-MONEV PP39/2006
Kemen Dagri
Kemen PPN/
Bappenas
Kemenkeu
Validasi
(14 Hari Kerja setelah
TW berakhir)
Konfirmasi
Bappeda
Kabupaten/Kota
SKPD
SKPD
Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Satker
Kabupaten/Kota
Kemen PAN & RB
Bappeda
Provinsi
Kementerian/Lembaga
SKPD
SKPD
Provinsi
Provinsi
Satker
Provinsi
Eselon
EselonI I
(Program)
(Program)
Satker
Kantor Pusat
SATUAN KERJA
•
Satker melaporkan Komponen Kegiatan Pembangunan.
•
Pada awal TA (TW I), Satker menetapkan dan meng-entry target Triwulan I, II, III, dan IV
untuk Keuangan dan Fisik (dalam %) setiap Output yang menjadi Tanggung Jawabnya.
•
Setiap Triwulan, Satker melaporkan:
- Realisasi Keuangan dan Fisik Per Output.
- Permasalahan dan tindak lanjut.
•
Pada Akhir TA (TW IV), Satker melengkapi Realisasi Indikator Output dalam satuan (Unit).
Jumlah Satker TA 2014
24,249 Satker
Kantor Pusat (KP)
2,968 Satker
Kantor Daerah (KD)
15,935 Satker
Dekonsentrasi (Dekon)
1,988 Satker
Tugas Pembantuan (TP)
2,691 Satker
Urusan Bersama (UB)
667 Satker
- Username :
ekp_kodesatker
-Password :
Sementara (Default)
Halaman Beranda
Grafik Target dan
Realisasi Anggaran/Fisik
Tabel Pemantauan
Program dan Kegiatan
Halaman Profil
Data Profil User Login
Halaman Pemantauan
Sub Menu : Entry Data
Tabel Data Program
dan Kegiatan
Tombol Detail untuk
melihat lebih Rinci
Output yang ada dalam
Kegiatan
Tombol Cetak
Halaman Pemantauan
Sub Menu : Detail Data
Pagu Output yang
dapat di klik untuk
menyesuaikan Pagu
Tombol Target Untuk
menentukan target
Anggaran dan Fisik
Tombol Realisasi
Untuk Mengisi
Realisasi Anggaran
dan Fisik
Form Revisi Pagu
Form Set Target
Halaman
Realisasi Output
Kolom Isian Realisasi
Keuangan
Kolom Isian Realisasi
Fisik
Halaman Pemantauan
Sub Menu : Satker Lainnya
Halaman Utilities
Sub Menu : Change Password
Realisasi Output
yang berada
dibawah
Kegiatan tersebut
Tombol Output
Untuk melihat
semua output
yang ada
dibawah IKK
tersebut
Data Output yang ditampilkan setelah mengklik tombol output sebelumnya
Kementerian / Lembaga (K/L)
• Melakukan pemantauan pelaksanaan Anggaran dan
Kinerja Seluruh Program/Kegiatan Pembangunan pada
K/L.
• Melakukan Validasi terhadap data pelaporan dari
penanggung jawab program (Eselon I).
• Pelaksanaan Validasi Pelaporan dilakukan oleh
Sekjen/Sesmen/Sestama (c.q Biro Perencanaan).
• K/L dapat melihat pelaksana Program per Provinsi.
Contoh VALIDASI di Aplikasi e-Monev
(Contoh: KemenRistek)
Klik Lihat Detail
untuk memunculkan
Kegiatan pada
Program
Tombol Validasi
untuk
mengesahkan
Program
ESELON I (PENANGGUNG JAWAB PROGRAM)
Pada awal TA (TW I)
• Penanggung Jawab Program/Kegiatan menetapkan dan meng-entry target Triwulan I, II, III,
dan IV untuk anggaran dan kinerja Program dan Kegiatan (dalam %).
Setiap Triwulan, Penanggung Jawab Program (Kegiatan) melaporkan:
• Realisasi Anggaran dan Kinerja per IKK.
• Permasalahan dan Tindak lanjut.
Pada akhir TA (TW IV)
• Penanggung Jawab Program melengkapi Realisasi Indikator Kinerja Program (Outcome).
• Penanggung Jawab Kegiatan melaporkan Capaian IKK dalam satuan (unit).
Melakukan Pemantauan terhadap Realisasi Anggaran dan Fisik tingkat Satker dalam Program yang
bersangkutan untuk menentukan Realisasi IKK.
Contoh Pemantauan Program pada Aplikasi e-Monev
(Contoh:KemenRistek)
Klik Lihat Detail
untuk memunculkan
Pemantauan
Kegiatan pada
Program
Contoh Laporan Program
Contoh Pemantauan Kegiatan
Contoh Pemantauan Kegiatan pada Aplikasi e-Monev
(Contoh:KemenRistek)
Klik Target
untuk mensetting Target.
Klik
Realisasi
untuk
memuncul
kan IKK
pada
Kegiatan
Realisasi
Target
Contoh Laporan Kegiatan
BAPPEDA PROV/KAB/KOTA
Gubernur melalui Bappeda Provinsi melakukan pemantauan
pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang
meliputi pelaksanaan Program dan Kegiatan pada provinsi
yang bersangkutan.
Melakukan pemantauan berdasarkan:
Melakukan Konfirmasi terhadap (Data dan Informasi)
Laporan Satker di wilayahnya.
Dapat melihat hasil kinerja provinsi lainnya di seluruh
Indonesia.
Membuat account (Username dan Password) untuk
SKPD Provinsi.
Keterangan:
= Contoh Laporan
Program
Kabupaten/Kota
Kementerian/
Lembaga
Satker Provinsi
SKPD Provinsi
Jenis
Kewenangan
Contoh Tampilan KONFIRMASI di Aplikasi e-Monev
(Contoh: Bappeda Kalimantan Utara)
Contoh Pemantauan Kab/Kota di Aplikasi e-Monev
(Contoh: Bappeda Kota Yogyakarta)
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)
Account SKPD dibuat oleh Bappeda Prov/Kab/Kota karena
Nomenklatur SKPD berbeda di tiap Provinsi/Kab/Kota.
Melakukan pemantauan pelaksanaan Satker Dekonsentrasi,
Tugas Pembantuan, Urusan Bersama, dan Kantor Daerah.
Bertanggung jawab atas kinerja Satker-Satker dibawahnya.
Contoh Pemantauan SKPD pada Aplikasi e-Monev
(Contoh: Dinas Kesehatan Kab. Brebes)
Contoh Laporan SKPD
Tombol Detail
untuk Melihat
Satker di bawah
SKPD yang
bersangkutan
TERIMA KASIH

similar documents