PERAN-WAKIL-RAKYAT_Dedy

Report
Peran Wakil Rakyat dalam
Pengembangan Museum di Indonesia
Tb. Dedy Suwandi Gumelar
Anggota Komisi X DPR RI
Fraksi PDI Perjuangan
Museum Nasional
Museum Louvre, Paris
Museum Van Gogh, Amsterdam
Museum Topkapi, Turki
Dasar hukum
UU No.11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya
• Pasal 18 ayat (2) : Museum sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) merupakan lembaga yang berfungsi
melindungi, mengembangkan, memanfaatkan
koleksi berupa benda, bangunan, dan/atau struktur
yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya atau
yang bukan Cagar Budaya, dan
mengomunikasikannya kepada masyarakat
• Pasal 91: Pemanfaatan koleksi berupa Cagar Budaya
di museum dilakukan untuk sebesar-besarnya
pengembangan pendidikan, ilmu pengetahuan,
kebudayaan, sosial, dan/atau pariwisata
Definisi
Menurut International Council of
Museum (ICOM):
Museum adalah lembaga non-profit, yang
bentuknya permanen, untuk melayani
kepentingan masyarakat dan perkembangannya,
terbuka untuk umum, mengumpulkan,
memelihara, meneliti, memamerkan, dan
mengkomunikasikan benda-benda pembuktian
material manusia dan lingkungannya, untuk
tujuan studi, pendidikan, dan rekreasi.
Fungsi museum
Menurut ICOM:
1. Mengumpulkan dan mengamankan warisan alam
dan budaya;
2. Dokumentasi dan penelitian ilmiah;
3. Konservasi dan preservasi;
4. Penyebaran dan pemerataan ilmu untuk umum;
5. Pengenalan dan penghayatan kesenian;
6. Pengenalan kebudayaan antar daerah dan bangsa;
7. Visualisasi warisan alam dan budaya;
8. Cermin pertumbuhan peradaban umat manusia
dan;
9. Membangkitkan rasa bertaqwa dan bersyukur
kepada Tuhan Yang Maha Esa
Perkembangan museum di tanah air
Pra Kemerdekaan
Pasca Kemerdekaan
MERDEKA 1945
Museum didirikan oleh
pemerintah kolonial.
Misinya lebih kepada upaya
untuk mengenal
kebudayaan rakyat jajahan.
Yang selanjutnya bisa
digunakan untuk
kepentingan eksploitasi
(Museum Nasional, Museum Geologi)
Museum didirikan untuk
melestarikan dan
mengembangkan warisan
budaya nenek moyang.
Sehingga bisa menjadi
jembatan penghubung
antar generasi
(Dibentuk Jawatan Kebudayaan tahun
1948, selanjutnya tahun 1957 dibentuk
bagian yang membidangi masalah
museum)
Potret museum kita
Minim pengunjung
Museum Nasional: 200 ribu org/thn (2010)
Museum Negeri Provinsi Maluku: 7.450 org/thn (2008)
Museum Nasional Singapura: 850 ribu org/thn
Museum Louvre, Paris: 10 jt org/thn (2012)
Museum Inggris (British Museum), Inggris: 5,6 jt org/thn (2012)
Padahal harga tiket masuk museum di Indonesia (Rp.1ooo – Rp.10.000)
sedangkan di Singapura saja harganya sekitar Rp.97.000
Penataan koleksi kurang menarik dan jumlahnya masih minim
Museum nasional
Museum Louvre
British Museum
Museum Nasional Singapura
Bangunan kurang terawat, terkesan kumuh dan menyeramkan
Kerap kehilangan koleksi
75 Koleksi milik Museum
Sonobudoyo, Yogya dicuri
pada Agustus 2010
Dari hasil inventarisasi Balai
Pelestarian Peninggalan
Purbakala (BP3) Jateng th
2007, diketahui 50% koleksi
museum Radya Pustaka palsu
Januari 2013, ratusan koleksi
Museum H. Widayat di
Magelang dicuri
Belum menjadi tujuan wisata favorit
NO
Pengunjung museum mayoritas siswa/i
yang diwajibkan oleh pihak sekolah
(terpaksa), jadi bukan karena kesadaran.
YES
Mengapa demikian
• Pengelolaan museum kurang profesional karena
tidak dikelola oleh orang yang ahli dibidangnya
(kurator). Meski ada pelatihan, namun pegawai
yang sudah dilatih kerap dipindah tugaskan dan
diganti dengan pegawai baru yang minim
pengalaman dalam mengelola museum
• Oleh birokrat, museum dianggap sebagai lahan
kering, tempat buangan (lack of awareness).
Mengapa demikian? (lanjutan…)
• Banyak pihak mengatakan anggaran untuk museum kurang. Meski
mengalami kenaikan, alokasi anggaran untuk pengelolaan museum
dalam APBN, yakni RP.217 miliar (sekitar 11% dari total anggaran
ditjen kebudayaan) juga dinilai kurang.
• Otonomi daerah belum maksimal dalam membangun
permuseuman di masing-masing daerah (anggaran yang kurang
dan kadang menjadi celah untuk korupsi, seperti yang terjadi di
Riau, di mana anggaran untuk museum perempuan tiba-tiba
muncul sebesar Rp.30 miliar (Riauonline.com,) padahal tidak
pernah dibahas dalam rapat DPRD. Di Yogyakarta, tenaga teknis
hanya dibayar Rp300 ribu-Rp.400 ribu/bln)
Berapa Anggaran Ideal untuk mengelola museum?
Drs. Hari Untoro Drajad (mantanDirjen Sejarah dan Purbakala Kemenbudpar, 2010)
mengatakan anggaran museum idealnya Rp. 5 triliun/tahun
Bagaimana rinciannya?
Rp.5 T, Rp.8 T, Rp.10 T atau cukup Rp.2 T ??....
Anggaran Museum Pemerintah Pusat
Solusinya
• Museum butuh kurator yang kreatif dan inovatif,
untuk itu pendidikan diperlukan bagi tenaga-tenaga
pengelola museum
• Museum harus aktif memasarkan dirinya, bukan
pasif menunggu pengunjung. Informasi mengenai
museum mesti diperluas
• Koleksi museum mesti diperbanyak serta sarana
dan prasarana mesti diperbaiki dan ditambah
• Penunjukan pejabat museum harus didasarkan pada
kompetensinya di bidang permuseuman
Anggaran Menjadi Penting untuk
Merealisasikan Program
Solusi
Daerah kaya
Pemerintah
pusat
Otonomi
daerah
Daerah
miskin
Kemampuan
keuangan negara
terbatas, anggaran
permuseuman kalah
prioritas
Anggaran museum
kurang diperhatikan
(lack of awareness)
Kondisi museum
semakin parah karena
terbatasnya anggaran
Pemerintah Pusat
(APBN)
Pemerintah daerah
(APBD)
Donasi masyarakat
dan badan usaha,
kerjasama
museum
Museum Idaman
• Museum harus menyenangkan dan lepas dari image
tempat bersemayamnya benda mati (inanimate object)
• Museum harus bisa menjadi penghubung peradaban
antar generasi. Tak hanya menampilkan apa yang
tersurat (tangible) tapi juga yang tersirat (intangible)
• Museum bisa menjadi sumber ilmu pengetahuan bagi
para pengunjungnya
Kafe di Museum seni dan desain Norwegia
Seminar di Museum Maritim, Malta
Peragaan busana di museum Louvre, Paris
Pameran senjata tradisonal Indonesia di
Museum Asia Pasifik Warsawa
Peran DPR
• Budgeting
• Legislation
• Controlling
DPR bersama-sama dengan pemerintah
merancang APBN. Masalahnya, pola
penganggaran saat ini berbasis pada kinerja
(performance-based budget) bukan berdasar
pada kebutuhan (need-based budget)
Pemerintah dan DPR membuat aturan
perundangan (UU). Terkait dengan museum
telah dibuat UU No.11 tahun 2010 tentang Cagar
Budaya. Kendalanya adalah aturan turunan,
seperti PP dan Permen belum dibuat
DPR selanjutnya melakukan pengawasan atas
pelaksanaan anggaran dan UU yang dibuat
Museum bukan semata-mata alat
untuk mencegah bahaya
kemiskinan kebudayaan suatu
bangsa, tetapi suatu lembaga untuk
menunjukkan peradaban bangsa
– Moh. Amir Sutaarga
Terimakasih

similar documents