Tentang Otoritas Jasa Keuangan

Report
Kelompok 1 :
Eny Aprilianti
2009/20011/MAF
Haryani
2009/20001/MAF
Iryan Agustina
2009/20115/MRS
Lilis Dewi P
2009/20035/MID
Leni
2010/20015/MAF
Tentang Otoritas Jasa Keuangan
Sebagaimana diketahui bahwa
krisis yang melanda di tahun 1998
telah membuat sistem keuangan
Indonesia porak poranda. Sejak itu
maka lahirlah kesepakatan
membentuk Otoritas Jasa Keuangan
yang menurut undang-undang
tersebut harus terbentuk pada tahun
2002. Meskipun Otoritas Jasa
Keuangan dibidangi berdasarkan
kesepakatan dan diamanatkan oleh
UU, nyatanya sampai dgn 2002 draf
pembentukan Otoritas Jasa Keuangan
belum ada, sampai akhirnya UU No
23/1999 tentang Bank Indonesia (BI)
tersebut direvisi, menjadi UU No 24
2004 yang menyatakan tugas BI adalah
mencapai dan memelihara kestabilan
nilai rupiah.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mutlak
dibentuk guna mengantisipasi
kompleksitas sistem keuangan global.
Namun, RUU OJK harus dibahas
simultan dengan paket RUU Keuangan
lain, sperti RUU Jaring Pengaman
Sistem Keuangan (JPSK), RUU Pasar
Modal serta amandemen UU Bank
Indonesia, Perasuransian dan Dana
Pensiun. Hal tersebut terungkap dalam
seminar Reformasi.
Sektor Keuangan memperkuat
Fondasi, Daya Saing dan Stabilitas
Perekonomian Nasional.
Pembentukan OJK diperlukan guna
mengatasi kompleksitas keuangan
global dari ancaman krisis. Di sisi lain,
pembentukan OJK merupakan
komitmen pemerintah dalam
reformasi sektor keuangan di
Indonesia. Pemerintah mempunyai
komitmen tinggi dan menjalankan
mandat untuk melakukan reformasi
sektor keuangan.
Jasa Keuangan
Otoritas Jasa Keuangan adalah
sebuah lembaga pengawasan jasa
keuangan seperti industri perbankan,
pasar modal, reksadana, perusahaan
pembiayaan, dana pensiun dan
asuransi sudah harus terbentuk pada
tahun 2010.
Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan
(OJK) sebagai suatu lembaga
pengawasan sektor keuangan di
Indonesia perlu diperhatikan, oleh
karena itu harus dipersiapkan dengan
baik segala hal untuk mendukung
keberadaan Otoritas Jasa Keuangan
tersebut.
Fungsi Otoritas Jasa Keuangan Adalah
1. Mengawasi aturan main yang sudah
dijalankan dari forum stabilitas
keuangan.
2. Menjaga stabilitas sistem keuangan
Melakukan pengawasan non-bank
dalam struktur yg sama seperti
sekarang.
3. Pengawasan bank keluar dari
otoritas BI sebagai bank sentral dan
dipegang oleh lembaga baru.
Tujuan Dalam Pembentukan Otoritas
Jasa Keuangan:
1. Untuk mencapainya, BI dalam
melaksanakan kebijakan moneter
secara berkelanjutan, konsisten,
dan transparan dengan
mempertimbangkan kebijakan
umum pemerintah di bidang
perekonomian.
2. Mengatasi kompleksitas keuangan
global dari ancaman krisis.
3. Menciptakan satu otoritas yang
lebih kuat dengan memiliki
sumber daya manusia dan ahli
yang mencukupi.
Pilar sektor keuangan global yang
menjadi agenda OJK :
1. Kerangka kebijakan yang kuat untuk
menanggulangi krisis.
2. Persiapan resolusi terhadap
lembaga-lembaga keuangan yang
ditengarai bisa berdampak sistemik.
3. Lembaga keuangan membuat surat
wasiat jika terjadi kebangkrutan
sewaktu-waktu.
4. Transparansi yang harus dijaga.
OJK juga bisa mengawasi mikro
prudensial bersama bank sentral.
Namun, BI pada dasarnya tetap
menjadi lender of the last resort
terutama ketika krisis likuiditas di
perbankan. Sebab itu bank sentral
tetap harus memiliki komunikasi yang
baik untuk pengukuran situasi mikro.

similar documents