Pajak penghasilan umum

Report
Oleh :
Muhammad Bahrul Ilmi, SE. M.ESy
Solo Business School_STIE Surakarta 2011
Dasar Hukum: UU No. 7 Tahun 1983 tentang
Pajak Penghasilan yang terakhir diubah oleh UU
No. 36 tahun 2008
Undang-undang
Pajak
Penghasilan
(PPh)
mengatur pajak atas penghasilan (laba) yang
diterima atau diperoleh orang pribadi maupun
badan
Solo Business School_STIE Surakarta 2011
1. a. Orang Pribadi
b. Warisan yang belum terbagi sebagai
satu kesatuan menggantikan yang
berhak
2. Badan
3. Bentuk Usaha Tetap (BUT)
Solo Business School_STIE Surakarta 2011
Pasal 2 ayat (2)
Solo Business School_STIE Surakarta 2011
SUBJEK PAJAK DALAM NEGERI
Pasal 2 ayat (3)
ORANG PRIBADI :
BERTEMPAT TINGGAL/BERADA DI INDONESIA
LEBIH DARI 183 HARI DALAM 12 BULAN; ATAU
DALAM SUATU TAHUN PAJAK BERADA DI INDONESIA
DAN MEMPUNYAI NIAT BERTEMPAT TINGGAL
DI INDONESIA
BADAN :
YANG DIDIRIKAN ATAU BERTEMPAT KEDUDUKAN
DI INDONESIA
WARISAN YANG BELUM TERBAGI
SEBAGAI SATU KESATUAN, MENGGANTIKAN YANG
BERHAK
Solo Business School_STIE Surakarta 2011
SUBJEK PAJAK LUAR NEGERI
Pasal 2 ayat (4)
ORANG PRIBADI YANG TIDAK BERTEMPAT
TINGGAL DI INDONESIA/BERADA DI INDONESIA
TIDAK LEBIH DARI 183 HARI DALAM 12 BULAN
DAN BADAN YANG TIDAK DIDIRIKAN DAN
TIDAK BERTEMPAT KEDUDUKAN DI INDONESIA
YANG MENJALANKAN
USAHA ATAU KEGIATAN
MELALUI BUT
DI INDONESIA
YANG MENERIMA ATAU
MEMPEROLEH
PENGHASILAN DARI INDONESIA
BUKAN DARI MENJALANKAN
USAHA ATAU KEGIATAN MELALUI
BUT DI INDONESIA
Solo Business School_STIE Surakarta 2011
KEWAJIBAN PAJAK SUBJEKTIF
Pasal 2A ayat (1),(2),(3),(4) dan (5)
Subjek Pajak DN
Subjek Pajak LN
ORANG PRIBADI
SELAIN BUT
MULAI :
-SAAT DILAHIRKAN
- SAAT BERADA ATAU
BERNIAT TINGGAL
DI INDONESIA
MULAI :
-SAAT MENERIMA/
MEMPEROLEH
PENGHASILAN DARI
INDONESIA
BERAKHIR :
-SAAT MENINGGAL
- MENINGGALKAN
INDONESIA UNTUK
SELAMANYA
BERAKHIR :
-SAAT TIDAK LAGI
MENERIMA/
MEMPEROLEH PENGHASILAN DARI IND
BADAN
MULAI :
-SAAT DIDIRKAN
-BERKEDUDUKAN DI INDONESIA
BERAKHIR :
-SAAT DIBUBARKAN ATAU TIDAK LAGI
BERKEDUDUKAN DI INDONESIA
WARISAN YG BELUM
TERBAGI
MULAI :
SAAT
TIMBULNYA
WARISAN
BERAKHIR :
-SAAT
WARISAN
SELESAI
DIBAGIKAN
BUT
MULAI :
-SAAT MELAKUKAN USAHA/KEGIATAN
MELALUI BUT DI INDONESIA
BERAKHIR :
-SAAT TIDAK LAGI MENJALANKAN
USAHA/KEGIATAN MELALUI BUT
Solo Business School_STIE Surakarta 2011
DI INDONESIA
TIDAK TERMASUK SUBJEK PAJAK
BADAN PERWAKILAN NEGARA ASING
PEJABAT-PEJABAT PERWAKILAN
DIPLOMATIK DAN KONSULAT ATAU PEJABAT-PEJABATLAIN
DARI NEGARA ASING, DAN ORANG-ORANG
YG DIPERBANTUKAN KEPADA MEREKA YG BEKERJA
PADA DAN BERTEMPAT TINGGAL BERSAMA-SAMA
MEREKA DGN SYARAT BUKAN WNI DAN DI INDONESIA
TDK MENERIMA ATAU MEMPEROLEH PENGHASILAN LAIN
DI LUAR JABATAN ATAU PEKERJAANNYA TERSEBUT SERTA
NEGARA YBS MEMBERIKAN PERLAKUAN TIMBAL BALIK
ORGANISASI INTERNASIONAL YANG DITETAPKAN OLEH MENKEU
DGN SYARAT INDONESIA MENJADI ANGGOTANYA DAN TDK
MENJALANKAN USAHA / KEGIATAN LAIN UNTUK MEMPEROLEH
PENGHASILAN DARI INDONESIA SELAIN PEMBERIAN PINJAMAN
KPD PEMERINTAH YG DANANYA BERASAL DARI IURAN PARA
ANGGOTA
Solo Business School_STIE Surakarta 2011
P E N G H A S I LA N
SETIAP TAMBAHAN KEMAMPUAN
EKONOMIS YANG :
- Diterima atau diperoleh Wajib Pajak,
- Berasal dari Indonesia maupun dari luar
Indonesia,
- Dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk
menambah kekayaan Wajib Pajak,
DENGAN NAMA DAN DALAM BENTUK APAPUN
Solo Business School_STIE Surakarta 2011
PENGHASILAN TERTENTU
Pasal 4 ayat (2)
- Bunga deposito/tabungan
- Transaksi saham dan sekuritas
di bursa efek
- Pengalihan harta berupa tanah
dan/atau bangunan
- Penghasilan tertentu lainnya
PENGENAAN
PAJAKNYA
DIATUR DENGAN
PERATURAN
PEMERINTAH
(PP)
Solo Business School_STIE Surakarta 2011
PENGHASILAN TERTENTU YANG
PENGENAAN PAJAKNYA TELAH DIATUR OLEH
PERATURAN PEMERINTAH (PP)
1. PENGHASILAN DARI TRANSAKSI PENJUALAN SAHAM DI BURSA EFEK
( PP No. 14 TAHUN 1997)
2. PENGHASILAN DARI HADIAH UNDIAN ( PP No. 132 TAHUN 2000)
3. PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU
BANGUNAN
(PP No. 79 TAHUN 1999)
4. PENGHASILAN DARI BUNGA DEPOSITO DAN TABUNGAN SERTA
DISKONTO SBI
( PP No. 131 TAHUN 2000)
5. PENGHASILAN DARI PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
( PP No. 5 TAHUN 2002 )
6. PENGHASILAN BERUPA BUNGA/DISKONTO OBLIGASI YG DIJUAL
DI BURSA EFEK
( PP No. 6 TAHUN 2002)
7. PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI
(PP No. 140 TAHUN 2000)
Solo Business School_STIE Surakarta 2011
TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK
Pasal 4 ayat (3)
BANTUAN ATAU SUMBANGAN TERMASUK ZAKAT YG
DITERIMA BADAN AMIL ZAKAT/LEMBAGA AMIL ZAKAT DAN
PENERIMA ZAKAT YG BERHAK
HARTA HIBAHAN DENGAN SYARAT TERTENTU
WARISAN
HARTA TERMASUK SETORAN TUNAI YG DITERIMA OLEH
BADAN SEBAGAI PENGGANTI SAHAM ATAU PENYERTAAN
MODAL
PENGGANTIAN/IMBALAN DALAM BENTUK NATURA DAN
/ATAU KENIKMATAN DARI WAJIB PAJAK ATAU PEMERINTAH
PEMBAYARAN DARI PERUSAHAAN ASURANSI KEPADA
ORANG PRIBADI SEHUBUNGAN DENGAN ASURANSI
KESEHATAN/KECELAKAAN/JIWA/ DWIGUNA DAN BEA SISWA
Solo Business School_STIE Surakarta 2011

Penghasilan Kena Pajak (WP badan) = Penghasilan Netto

Penghasilan Kena Pajak (WP Orang Pribadi)=Penghasilan Netto - PTKP
Solo Business School_STIE Surakarta 2011
CARA MENGHTIUNG
PENGHASILAN KENA PAJAK (PKP)
MENGGUNAKAN
PEMBUKUAN
MENGGUNAKAN NORMA
PERHITUNGAN PENGHASILAN
NETTO
Solo Business School_STIE Surakarta 2011
MENGGUNAKAN
PEMBUKUAN


Penghasilan Kena Pajak (WP badan)
= Penghasilan Netto
= Penghasilan Bruto – Biaya yang diperkenankan UU PPh
Penghasilan Kena Pajak (WP Orang Pribadi)
= Penghasilan Netto – PTKP
= ( Penghasilan Bruto – Biaya yang diperkenankan UU PPh ) - PTKP
MENGGUNAKAN NORMA
PERHITUNGAN PENGHASILAN NETTO

Wajib Pajak yang boleh menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan
Netto adalah Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Syarat :
1. Pendapatan Bruto kurang dari Rp. 4.800.000.000 per Tahun
2. Mengajukan permohonan dlm jangka waktu 3 bln pertama tahun buku
3. Menyelenggarakan Pencatatan
Solo Business School_STIE Surakarta 2011
Besarnya PTKP setahun yang berlaku saat ini adalah:
1.
Rp 15.840.000,00 untuk diri WP orang pribadi
2.
Rp 1.320.000,00 tambahan untuk WP yang kawin
3.
Rp 15.840.000,00 tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya
digabung dengan penghasilan suami, dengan syarat:
- Penghasilan istri tidak semata-mata diterima atau diperoleh dari
satu pemberi kerja yang telah dipotong pajak berdasarkan ketentuan
dalam UU PPh pasal 21, dan
- Pekerjaan istri tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan
bebas suami atau anggota keluarga lain
4.
Rp 1.320.000,00 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan
keluarga semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat serta anak
angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya (maksimal 3 orang)
Solo Business School_STIE Surakarta 2011
Lapisan Penghasilan Kena Pajak
Sampai dengan Rp. 50.000.000,Diatas Rp. 50.000.000,- sampai dengan Rp.
250.000.000,Diatas Rp. 250.000.000,- sampai dengan Rp.
500.000.000,Diatas Rp. 500.000.000,-
Tarif Pajak
5%
15%
Tarif Deviden
Tidak memiliki NPWP (Untuk PPh Pasal 21)
10%
20% lebih tinggi
dari yang
seharusnya
100% lebih tinggi
dari yang
seharusnya
Gratis
Tidak mempunyai NPWP untuk yang dipungut
/potong(Untuk PPh Pasal 23)
Pembayaran Fiskal untuk yang punya NPWP
25%
30%
Solo Business School_STIE Surakarta 2011
Pajak Penghasilan (Wajib Pajak badan):
= Penghasilan Kena Pajak x tarif pasal 17
= Penghasilan netto x tarif pasal 17
= (Penghasilan bruto – biaya yang diperkenankan UU PPh) x tarif
pasal 17
Pajak Penghasilan (WP orang pribadi):
= Penghasilan Kena Pajak x tarif pasal 17
= (Penghasilan netto – PTKP) x tarif pasal 17
= [ (Penghasilan bruto – biaya yang diperkenankan UU PPh) –
PTKP ] x tarif pasal 17
Solo Business School_STIE Surakarta 2011
PENGHASILAN ATAU KERUGIAN
BAGI WANITA KAWIN
Pasal 8 ayat (1)
SELURUH PENGHASILAN ATAU KERUGIAN BAGI WANITA
YANG TELAH KAWIN PADA AWAL TAHUN PAJAK
KECUALI
1. PENGHASILAN TSB SEMATA-MATA DITERIMA
ATAU DIPEROLEH DARI SATU PEMBERI KERJA
YG TELAH DIPOTONG PPh PASAL 21,
DAN
2. PEKERJAAN TSB TIDAK ADA HUBUNGANNYA
DENGAN USAHA ATAU PEKERJAAN BEBAS
SUAMI ATAU ANGGOTA KELUARGA LAINNYA
Solo Business School_STIE Surakarta 2011
SUAMI-ISTRI DIKENAKAN PAJAK
SECARA TERPISAH
Pasal 8 ayat (2) dan (3)
HIDUP
BERPISAH
PENGHITUNGAN
PKP DAN
PENGENAAN
PAJAKNYA
DILAKUKAN
SENDIRI-SENDIRI
MENGADAKAN
PERJANJIAN
PEMISAHAN
HARTA DAN
PENGHASILAN
SECARA TERTULIS
DIKEHENDAKI OLEH
ISTRI YANG MEMILIH
UNTUK
MENJALANKAN
HAK DAN
KEWAJIBAN
PERPAJAKANNYA
PENGHITUNGAN PAJAKNYA
BERDASAR
- Penghasilan Neto suami isteri
digabung
- Besarnya pajak yg harus dilunasi
oleh masing-masing suami-isteri,
sebanding dgn Penghasilan Neto
Solo Business School_STIE Surakarta 2011
PENGHASILAN ANAK YANG
BELUM DEWASA
Pasal 8 ayat (4)
DIGABUNG DENGAN
PENGHASILAN ORANG TUANYA
KECUALI
PENGHASILAN
DARI PEKERJAAN YANG
TIDAK ADA HUBUNGANNYA
DENGAN USAHA
ORANG YANG MEMPUNYAI
HUBUNGAN ISTIMEWA
Solo Business School_STIE Surakarta 2011

similar documents