presentasi Buku Acua..

Report
ACUAN
penyusunan POS
PAK
SEKRETARIAT
DIRTJEN DIKMEN
KEMENDIKBUD
JAKARTA, MEI 2014
Pendidikan
adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana
belajar
dan
proses
pembelajaran
agar
secara
aktif
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak
mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat,
bangsa dan Negara. Sedangkan
Anti Korupsi
adalah semua tindakan yang melawan, memberantas, menentang,
dan mencegah terjadinya korupsi. Berdasarkan dua pengertian itu,
Pendidikan Anti Korupsi (PAK)
adalah usaha sadar dan terencana untuk memberikan
pemahaman dan penanaman nilai-nilai anti korupsi di sekolah, serta
usaha untuk menuwujudkan komitmen pelaksanaannya.
1. Dalam Nota Kesepahaman (MoU) yang ditandatangani bersama
pada tanggal 9 Maret 2012 oleh Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan (Kemendikbud), dan Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK),
2. Usaha pencegahan melalui pendidikan perlu diupayakan bersifat
masif dan ekstensif untuk menjadi kekuatan gerakan anti korupsi
yang efektif.
3. Bentuk
kontribusi
dalam
turut
serta
memperluas
dan
mengintensifkan gerakan kampanye anti korupsi bagi generasi
muda.
4. PAK diorientaskan pada lingkup pelaksanaan manajemen dan
akivitas keseharian segenap warga sekolah untuk memberikan
pemahaman sekaligus praktek yang benar tentang perilaku yang
anti korupsi, serta terus memperkuat motivasi dan idealisme untuk
membangun budaya baru “tanpa korupsi”.
5. Melalui Penerapan POS PAK pada sistem manajeman sekolah
akan menjadi cara paling efektif untuk membudayakan cara
berpikir dan bertindak yang sesuai dengan semangat anti korupsi.
Implementasi PAK di sekolah bertujuan memperkenalkan nilai-nilai
anti korupsi, memberikan latihan menerapkan nilai-nilai tersebut,
serta membudayakannya untuk menjadi komitmen sikap dan
perilaku anti korupsi sehari-hari. PAK dilaksanakan dengan
mempraktekan proses manajemen yang menerapkan nilai-nilai anti
korupsi untuk dapat tertanam dalam sikap mental setiap warga
sekolah, sehingga menjadi kebiasaaan dan akhirnya terjadilah
pembudayaan perilaku anti korupsi.
Prosedur Operasional Standar Pendidikan Anti Korupasi (POS) PAK
Pendidikan Menengah
adalah dokumen POS yang dibuat atas prakarsa Sekretariat
Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah untuk menjadi acuan
dalam pelaksanaan manajemen sekolah yang menerapkan prinsipprinsip anti korupsi.
POS PAK berisi aturan, prosedur, mekanisme, dan tolok ukur
pelaksanaan
semua
kegiatan
manajemen
sekolah
yang
menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam rangka
pembudayaan sikap dan perilaku anti korupsi.
POS PAK yang telah disusun tersebut dapat menjadi acuan dalam
pelaksanaan PAK di sekolah, terutama menjadi acuan bagi
penyusunan POS PAK Sekolah yang lebih spesifik sesuai dengan
karakteristik dan tujuan sekolah masing-masing.
Penyusunan naskah POS PAK menyesuaikan kaidah, sistem, kebiasaan, dan aturan yang
berlaku di sekolah sesuai peraturan dan ketentuan perundangan yang berlaku.
Substansinya diorientasikan pada aspek kegiatan pengelolaan (manajemen) dan aktivitas
penegakan tata tertib dan kedisplinan di sekolah.
Dalam tujuannya untuk melaksanakan Pendidikan Anti Korupsi di sekolah, maka POS PAK
harus dibuat sedemikian rupa sehingga dapat menjadi “alat” untuk menanamkan nilainilai anti korupsi. Dalam lingkup manajemen, praktek manajemen sekolah dengan acuan
POS PAK tersebut harus sanggup melaksanakan dan menerapkan prinsip-prinsip anti
korupsi yaitu transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan kewajaran (fairness). Penjabaran
prinsip-prinsip tersebut dalam implementasi POS PAK dimanifetasikan dalam aktualisasi
sikap dan perilaku objektif, jujur, terbuka, tanggungjawab, memberikan kemudahan akses,
meletakkan kepentingan umum di atas kepentingan individu, serta berjalannya
mekanisme kontrol terhadap aturan.
POS PAK disusun dengan berorientasi pada lingkup sistem dan pelaksanaan manajemen
serta aktivitas pelaksanaan tata tertib sekolah untuk memberikan rambu-rambu kepada
seluruh warga sekolah dalam rangka menegakan nilai-nilai anti korupsi melalui praktek dan
pembudayaan sikap dan perbuatan anti korupsi. Dengan adanya POS ini, diharapkan
dapat melengkapi bahan yang sudah ada di bidang manajemen pendidikan serta dapat
dijadikan sumber/acuan dalam penyusunan SOP di sekolah
Terdapat beberapa tujuan penyusunan POS sebagai berikut;
1. Menjaga konsistensi dan tingkat kinerja petugas/pegawai ataupun tim dalam sebuah
organisasi atau unit kerja
2. Memperjelas alur tugas, wewenang dan tanggung jawab dari setiap orang dalam
organisasi
3. Menghindari malpraktek atau kesalahan administrasi lainnya
4. Memberikan keterangan tentang dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam suatu
proses kerja
Adapun manfaat adanya POS adalah sebagai berikut;
1. Tercapainya efisiensi waktu, karena semua proses menjadi lebih cepat ketika pekerjaan
itu sudah terstruktur secara sistematis dalam sebuah dokumen tertulis. Semua kegiatan
karyawan sudah tercantum dalam POS sehingga mereka tahu apa yang harus
dilakukan selama masa kerja
2. Memudahkan memahami tahapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat
misalnya dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan
3. Dapat digunakan sebagai sarana untuk mengkomunikasikan pelaksanaan suatu
pekerjaan
4. Dapat digunakan sebagai sarana acuan dalam melakukan penilaian terhadap proses
layanan. Jika karyawan bertindak tidak sesuai dengan POS berarti dia memiliki nilai
kurang dalam melakukan layanan
5. Membantu pegawai menjadi lebih mandiri dan tidak tergantung pada intervensi
manajemen, sehingga akan mengurangi keterlibatan pimpinan dalam pelaksanaan
proses sehari-hari.
6. Mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan oleh seorang
pegawai dalam melaksanakan tugas.
Terdapat beberapa tujuan penyusunan POS PAK sebagai berikut;
1. Memberikan acuan yang mudah, praktis dan realistis bagi
sekolah dalam melaksanakan Pendidikan Anti Korupsi pada
aspek tata kelola sekolah (manajemen)
2. Menghasilkan naskah POS PAK sebagi acuan ataupun prototip
bagi sekolah, khususnya SMA dan SMK, apabila ingin membuat
atau mengembangkan POS PAK Sekolah
3. Memberikan referensi dan bahan kajian bagi penyusunan
bahan ajar Pendidikan Anti Korupsi
Berikut ini adalah langkah-langkah dalam menyusun sebuah
POS:
1. Analisis setiap langkah operasi
2. Tulis konsep SOP yang berisi semua hal yang esensial
berkaitan dengan kondisi saat ini:
a. Format 1
b. Format 2
c. Sajian SOP lengkap (7 komponen)
3. Review dan revisi konsep
4. Sinkronisasi SOP
5. Finalisasi konsep SOP
Contoh Format Header POS:

No. kode POS

Penulis

Supervisor

Pejabat yang mengesahkan
(NAMA UNIT ORGANISASI)
PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR
(JUDUL KEGIATAN)
Halaman …. dari ….
………………………
(nama
tangan)
(
nama
tangan)
(nama
tangan)
dan
tanda Tanggal mulai berlaku:
Tanggal Revisi terakhir:
dan
tanda Kronologi revisi:
1. revisi pertama, tanggal…
2. revisi kedua, tanggal ...
3. dan seterusnya
dan
tanda
A. Subkegiatan dan waktu penyelesaian:
1. subkegiatan 1
= ... jam/hari/minggu/bulan*)
2. subkegiatan 2
= ... jam/hari/minggu/bulan*)
3. subkegiatan 3
= ... jam/hari/minggu/bulan*)
4. dan seterusnya
B. Peralatan/perlengkapan utama:
1.
2.
C. Tindakan darurat:
1.
2.
Format: 7 Komponen prosedur
Tujuan(Purpose)
Ruang lingkup (Scope)
Penanggungjawab Operasional (Person/Unit in
charge)
Referensi (Reference)
1.
2. dst
Definisi (Definition)
1.
2. dst
Prosedur (Procedure)
Dokumentasi (Documentation)
Bagan alir (Flowchart)
1. (langkah ke 1)
2. (langkah ke 2)
3. (langkah ke 3)
Dst. (langkah ke-n)
1.
2. dst
Terlampir (Format 1 dan Format 2)
Contoh Format 1 POS:
PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR
(JUDUL KEGIATAN)
Langkah
No
Subkegiatan
1
2
3
4
Dst....,
pelaksanaan
Pelaksana/unit kerja
Produk
Waktu
Contoh Format 2 POS :
PROSES PELAKSANAAN KEGIATAN
(JUDUL KEGIATAN)
Pelaksana/unit kerja
No
Subkegiatan dan
langkah pelaksanaan
1
2
3
Dst...,
Pelaksana
atau
Unit Kerja1
Pelaksana
atau
Unit Kerja 2
Pelaksan
Atau
Unit Kerjake-n
Unit kerja
lain**)
Beikut ini adalah beberapa simbol yang digunakan dalam
bagan alir (flowchart):
SIMBOL DASAR DALAM PENYUSUNAN POS
Simbol
Nama simbol dan kegunaan
Start/End (Awal dan akhir proses)
Simbol ini digunakan untuk mengawali atau mengakhiri suatu proses. Lambang ini biasanya
berisi kata “Start” atau “End”.
Action or Process (proses yang sedang berlangsung)
Simbol ini melambangkan langkah tunggal atau dan seluruh sub proses dalam suatu proses
yang lebih besar.
Decision
Simbol ini menggambarkan keputusan atau langkah bercabang. Simbol ini biasanya
menggunakan garis bercabang yang mewakili keputusan berbeda (ya atau tidak) dari titik lain
di simbol itu.
Connector
Simbol ini menghubungkan alur kegiatan yang berlanjut (berisi kegiatan yang sama) dari
kegiatan sebelumnya pada halaman yang sama.
Flow Line (arah kegiatan)
Simbol ini menunjukkan urutan langkah-langkah dan arah dari suatu alur kegiatan.
POS RAPBS & REALISASI APBS
POS yang mengatur penyusunan RAPBS dan realisasi APBS yang memasukan prinsip-prinsip anti korupsi seperti
keterbukaan, kewajaran, obyektivitas, skala prioritas, dn akuntabilitas. Istilah RAPBS/APBS sudah diganti dengan
istilah RKAS, kependekan dari Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah, sehingga penyusunan POS PAK ini
menyesuaikan dengan nomenklatur yang baru tersebut. POS RKAS terdiri dari:
1.
POS Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS)
2.
POS Realisasi Kegiatan dan Anggaran Sekolah
POS PSB (PENERIMAAN SISWA BARU)
POS PSB menggunakan prinsip keterbukaan, fairness & equality (tidak diskriminatif), prosedural, dan ramah sosial.
Penerimaan siswa baru juga harus jelas dari aspek kebijakan dan peraturannya, bersifat terbuka untuk warga sekolah dan
publik. Istilah PSB juga sudah disesuaikan dengan istilah yang lebih aktual yaitu PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru)
sehingga judul naskah POS PAK juga disesusaikan menjadi POS PPDB. POS PPDB terdiri dari:
1. POS Penyusunan Program PPDB
2. POS Pelaksanaan PPDB
POS PENGELOLAAN BANTUAN APBN
POS ini mengatur prosedur, mekanisme, dan ketentuan pelaksanaan program-program bantuan yang bersumber dari APBN
& Non-APBN yang menerapkan prinsip-prinsip anti korupsi. Dalam penyusunan naskah POS PAK ini, karena lebih
dimaksudkan untuk menjadi acuan nasional, maka tim penyusun bersepakat untuk membatasi hanya pada lingkup
pengelolaan bantuan yang bersumber dari APBN. Sekolah dapat melakukan modifikasi atau penyesuaian naskah apabila
akan digunakan untuk pengelolaan bantuan yang bersumber dari APBD.
POS PENGELOLAAN TATA TERTIB SEKOLAH
POS ini mengatur aktivitas Pimpinan & Staf, guru, dan siswa dan stakeholder lainnya yang menyangkut kedisiplinan
seperti absensi, kejujuran, dan penegakan peraturan sekolah. Naskah POS PAK yang dihasilkan terdiri dari beberapa
naskah POS teknis tentang Pengelolaan Tata Tertib Sekolah mengingat jenis aktivitasnya di sekolah cukup beragam. POS
Pengelolaan Tata Tertib Sekolah terdiri dari:
1. POS Kedisiplinan Kepala Sekolah
2. POS Aktivitas Kepala Sekolah: Kehadiran
3. POS Aktivitas Kepala Sekolah: Pelimpahan Wewenang
4. POS Aktivitas Kepala Sekolah: Kepulangan
5. POS Aktivitas Guru
6. POS Aktivitas Tenaga Kependidikan (Tendik)
7. POS Kedisiplinan Siswa
POS KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
POS yang mengatur mekanisme kontrol yang dapat menjamin akses dan keterbukaan informasi kepada pihak-pihak
yang lebih luas termasuk masyarakat, serta menerima masukan terhadap pelaksanaan manajemen sekolah. POS
Keterbukaan Informasi Publik terdiri dari:
1. POS Pelayanan Informasi Publik
2. POS Permohonan Informasi Publik
POS KEMITRAAN
POS Kemitraan mengatur pelaksanaan hubungan kerja dengan mitra sekolah yang menjamin transparansi dan
akuntabilitas. POS Kemitraan terdiri dari:
1.
POS Penyusunan Program Kemitraan
2.
POS Pelaksanaan Program Kemitraan
Acuan Perbaikan Proposal
No
Lingkup Perbaikan
I
a
UMUM
Adanya pokok-pokok pikiran tentang pentingnya PAK dan usaha
sekolah yang sudah dilaksanakan selama ini dalam menerapkan nilainilai anti korupsi:
1. Pokok-pokok pikiran
2. Usaha atau prestasi terkait PAK
b
Menuliskan secara jelas hal-hal berikut:
1. Tujuan Kegiatan.
2. Sasaran Kegiatan
3. Hasil yang diharapkan
4. Indikator pencapaian hasil
5. Manfaat program bagi peserta didik, sekolah, dan masyarakat
c
Menginformasikan profil sekolah lengkap menyangkut:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Identitas
Organisasi Sekolah
Sarana dan Prasarana
Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Kesiswaan
Program dan Prestasi Sekolah
Beri Tanda
jika OK
II
RENCANA TEKNIS KEGIATAN
Rencana pelaksanaan program dijabarkan tahap demi tahap mulai dari
perencanaan, implementasi dan evaluasi:
a
Identifikasi kebutuhan pelaksanaan kegiatan: uraian yang menjelaskan
alasan diperlukannya setiap kegiatan
b
Metode pelaksanaan kegiatan
c
Uraian kegiatan jelas, terukur dan mengandung unsur inovasi atau
orisinilitas ide :
1. Sosialisasi
2. Penyusunan POS PAK
d
e
3. Kegiatan kreatif
4. Pengembangan media (website, mading, dll)
Matriks jadwal pelaksanaan yang menyangkut waktu dan langkahlangkah kegiatan
Struktur organisasi/panitia pelaksana kegiatan Bantuan Sosial PAK
III
Anggaran
Jabaran anggaran belanja berdasarkan komponen kegiatan dan satuan harga
yang rasional
a
Mendetail
b
Harga rasional
c
Kesesuaian dengan RAB dalam Juknis

similar documents