Revisi Renstra Ditjen Bina Marga

Report
RENCANA STRATEGIS
DAN RENCANA JANGKA PANJANG
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
W O R K S H O P A R A H P E N Y E L E N G G A R AA N J A LA N K E D E PA N
24
JAN UAR I 2 0 1 2
Outline
Pendahuluan
I Renstra Direktorat Jenderal Bina Marga 2010-2014
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Peran infrastruktur Jalan dan Transportasi
Potensi & Permasalahan Sektor Jalan
Tujuan Renstra Ditjen. Bina Marga 2010-2014
Tugas & Fungsi Ditjen. Bina Marga
Visi & Misi Ditjen. Bina Marga 2010-2014
Tujuan Ditjen. Bina Marga
Strategi Pembangunan
Target Kinerja 2012-2014 Ditjen. Bina Marga
Rencana Pengembangan Jaringan Jalan
II Isu-Isu Strategis Bidang Jalan
•
Isu Strategis Penyediaan Jaringan Jalan di Indonesia



•
Dukungan Kementerian PU terhadap MP3EI
Konektivitas Nasional
Jaringan Jalan di Kawasan Perkotaan
Program Strategis 2012
III Rencana Jangka Panjang Ditjen. Bina Marga
•
•
•
•
Misi Pembangunan Nasional
Pendekatan Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum
Arah Penyelenggaraan Jalan Kedepan
Kebijakan Penyelenggaraan Jalan Kedepan
Lampiran
2
Pendahuluan
1.
Ditjen. Bina Marga sebagai Satminkal Kementerian Pekerjaan Umum
berupaya mendukung ketercapaian Visi – Misi Presiden dan Wakil
Presiden terpilih 2010-2014 melalui dokumen Rencana Strategis
(Renstra) Ditjen. Bina Marga 2010-2014.
2.
Dokumen Renstra Ditjen. Bina Marga diharapkan dapat menjadi
panduan kerja dan instrumen pengukur kinerja melalui target
penanganan jalan (km) dan alokasi pendanaan (Rp.)
3.
Ditjen. Bina Marga belum memiliki dokumen Rencana Jangka Panjang
yang seharusnya diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025.
4.
Saat ini Ditjen. Bina Marga sedang berupaya untuk menyusun dokumen
Rencana Jangka Panjang bidang Infrastruktur Jalan yang diharapkan
dapat selesai tahun ini.
3
I
RENSTRA DITJEN. BM 2010-2014
Peran Infrastruktur Jalan dan Transportasi
•
Setiap 1% pertumbuhan ekonomi akan mengakibatkan pertumbuhan lalulintas
sebesar 1,5%.
•
Transportasi merupakan urat-nadi kehidupan politik, ekonomi, sosial-budaya dan
pertahanan keamanan nasional
•
Pembangunan infrastruktur jalan sebagai bagian dari sistem transportasi
memperlancar arus distribusi barang dan jasa, serta berperan dalam peningkatan
kualitas hidup dan kesejahteraan manusia
•
Pembangunan infrastruktur jalan sejalan
dengan
tiga
strategi
pembangunan
ekonomi: pro growth, pro jobs dan pro poor.
•
Pembangunan infrastruktur jalan harus
memperhatikan secara bersamaan 3 aspek
utama yang sangat penting yaitu : aspek
ekonomi, sosial dan lingkungan (pro green).
5
Potensi dan Permasalahan Sektor Jalan
Perkembangan Global

Masuknya tenaga ahli asing ataupun pekerja asing

Market driving

Competitiveness merupakan persyaratan mutlak dari tingkat survival bagi
negara-negara

Adanya joint cooperation antar region: IMT-GT, BIMP-EAGA

Fokus pengembangan konektivitas

Kinerja logistik
Sumber: Renstra Ditjen. Bina Marga 2010-2014
6
Potensi Sektor Jalan (Lanjutan)

Persepsi Badan Internasional
GCI (Global Competitiveness Index) :
Pada tahun 2010-2011, indeks daya saing infrastruktur Indonesia berada di peringkat 90 dari
139 negara, sementara untuk jalan berada di peringkat 84 (mengalami peningkatan
dibandingkan tahun 2009-2010 dimana infrastuktur berada di peringkat 96 dari 133 negara
dan jalan di peringkat 94).
Sebagai perbandingan, Indonesia berada di bawah negara-negara ASEAN akan tetapi masih
lebih baik dari Filipina (114).

Penyelenggaraan Jalan
Adanya peraturan perundang-undangan yang terkait dengan bidang jalan seperti:
UU
38/2004 tentang Jalan, PP 15/2005 tentang Jalan Tol, PP 34/2006 tentang Jalan, UU
22/2009 tentang LLAJ, memerlukan perangkat operasional lainnya baik berupa Norma,
Standar, Pedoman ataupun Manual (NSPM)






Desentralisasi dan Otonomi Daerah
Peningkatan Peran Swasta (Mitra Kerja & Investor) dan Masyarakat
Sistem Pembiayaan dan Pola Investasi Bidang Jalan
Sumber Daya Manusia dan Organisasi yang Telah Tersedia
Peralatan, Bahan dan Teknologi yang Sudah Dimiliki
Aset Jaringan Jalan
Sumber: Renstra Ditjen. Bina Marga 2010-2014
7
Permasalahan Sektor Jalan

Keadaan alam dan lingkungan yang unik

Tingkat pembangunan dan kepadatan penduduk yang tidak merata

Sistem Jaringan transportasi yang belum terpadu

Pertumbuhan Kebutuhan Layanan Transportasi


Kebutuhan aksesibilitas di kawasan produksi, industri dan outlet

Kebutuhan mobilitas di wilayah berkembang dan lintas utama


*)
Kebutuhan aksesibilitas di wilayah terisolir, terpencil, tertinggal, perbatasan
dan pulau terluar.
Kebutuhan aksesibilitas domestic connectivity dan mendukung pusat kegiatan
ekonomi kreatif
Kondisi Jalan Daerah yang belum memadai
Industri Kreatif : Industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan
serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan
melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta individu tersebut.
Sumber: Renstra Ditjen. Bina Marga 2010-2014
8
Permasalahan Sektor Jalan Lainnya

Keselamatan Jalan dan Wawasan Lingkungan yang Belum Memadai

Keterbatasan Pendanaan



Kualitas SDM yang Kurang Memadai dan Organisasi yang Kurang Efektif
dan Optimal
Hambatan dalam Proses Pengadaan Tanah

Ketersediaan tanah dan alokasi pengadaan tanah terbatas

Pelaksanaan di lapangan yang kompleks, kinerja P2T kurang optimal, dan konsinyasi yang
berjalan lambat (termasuk proses perijinan dan pemanfaatan tanah milik instansi
Pemerintah)
Permasalahan Eksternal Lainnya:
overloading; penggunaan Rumija tidak semestinya
seperti untuk pasar tumpah maupun lahan parkir kendaraan; atau perubahan iklim.
Sumber: Renstra Ditjen. Bina Marga 2010-2014
9
Tujuan Renstra Ditjen. Bina Marga 2010-2014

Menjadi acuan dalam pengalokasian sumber dana yang terbatas pada berbagai
kegiatan yang sifatnya strategis untuk pencapaian Visi dan Misi Direktorat Jenderal
Bina Marga yang telah ditetapkan.

Menjadi acuan seluruh unit kerja di Direktorat Jenderal Bina Marga dalam
melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta Visi
dan Misi yang telah ditetapkan.

Menjadi acuan dalam menilai pencapaian kinerja unit-unit kerja Direktorat
Jenderal Bina Marga, yang kemudian akan berakumulasi menjadi pencapaian kinerja
Direktorat Jenderal Bina Marga secara keseluruhan.

Menjadi acuan bagi Direktorat Jenderal Bina Marga dalam mempertanggung
jawabkan akuntabilitas kinerjanya.
Sumber: Renstra Ditjen. Bina Marga 2010-2014
10
Tugas dan Fungsi Ditjen. Bina Marga
1.
Direktorat Jenderal Bina Marga mempunyai tugas :
Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di
bidang Bina Marga.
2.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Direktorat Jenderal
Bina Marga menyelenggarakan fungsi:

perumusan kebijakan di bidang Bina Marga yang meliputi penyelenggaraan jalan
nasional, provinsi, kabupaten, kota, dan desa;

pelaksanaan kebijakan di bidang Bina Marga meliputi pengaturan, pembinaan,
pembangunan dan pengawasan jalan nasional, provinsi, kabupaten, kota, dan desa;

penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Bina Marga dalam
penyelenggaraan jalan;

pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang Bina Marga meliputi
pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan nasional, provinsi,
kabupaten, kota, dan desa; dan

pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bina Marga
Sumber: Permen PU No. 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi & Tata Kerja Kementerian PU
11
Visi & Misi Ditjen. Bina Marga 2010-2014
Visi:
Terwujudnya sistem jaringan jalan yang andal, terpadu dan
berkelanjutan di seluruh wilayah nasional untuk mendukung
pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial
• Mewujudkan jaringan Jalan Nasional yang berkelanjutan
dengan mobilitas, aksesibilitas dan keselamatan yang
memadai, untuk melayani pusat-pusat kegiatan nasional,
wilayah dan kawasan strategis nasional
Misi:
• Mewujudkan jaringan Jalan Nasional bebas hambatan antarperkotaan dan di kawasan perkotaan yang memiliki intensitas
pergerakan logistik tinggi yang menghubungkan dan melayani
pusat-pusat kegiatan ekonomi utama nasional
• Memfasilitasi agar kapasitas Pemerintah Daerah meningkat
dalam menyelenggarakan jalan daerah yang berkelanjutan
dengan mobilitas, aksesibilitas dan keselamatan yang
memadai
Sumber: Renstra Ditjen. Bina Marga 2010-2014
12
Tujuan Ditjen. Bina Marga
Meningkatkan keandalan sistem jaringan infrastruktur pekerjaan
umum dan pengelolaan sumber daya air untuk meningkatkan daya
saing melalui pertumbuhan ekonomi nasional, ketahanan pangan,
ketahanan air dan ketahanan energi
Sasaran yang diharapkan dicapai selama periode 2010-2014 adalah:
•
Meningkatnya kondisi mantap jaringan jalan nasional menjadi 94%
•
Meningkatkan kapasitas jalan nasional sepanjang 19.370 km.
•
Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan jalan daerah untuk menuju 60%
kondisi mantap.
Sumber: Renstra Ditjen. Bina Marga 2010-2014
13
Strategi Pembangunan

Preservasi secara Proaktif

Strategi Pembangunan dan Peningkatan Kapasitas secara Selektif





Prioritas Lintas Utama :
 Lintim Sumatera
 Pantura Jawa
 Linsel Kalimantan
 Linbar Sulawesi
Lintas lainnya
Perluasan jaringan jalan, baik pelebaran jalan sub-standar dan pembangunan
jalan raya dan jalan bebas hambatan yang dilakukan secara selektif
Prioritas Penanganan Berorientasi pada Ruas / Wilayah (sebelumnya
Berorientasi jenis Penanganan)
Penggunaan Teknologi Tepat Guna
Implementasi Teknologi Daur Ulang

Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat
Sumber: Renstra Ditjen. Bina Marga 2010-2014
14
Target Renstra Ditjen. Bina Marga 2010-2014
dan Capaian 2010-2011
Tahun
Indikator
2010
2011
2010-2014
Target
Capaian
2012
2013
2014
Target Capaian
Kondisi Mantap
(% )
94.00
87.00
87.00
89.00
87.72
90.5
92.50
94.00
Peningkatan
Kapasitas (KM)
19.370
2.808
2.808
3.708
3.521
4.721
4.414
3.719
Sumber: Renstra Ditjen. Bina Marga 2010-2014 , LAKIP 2010 dan Konsep LAKIP 2011
15
Rencana Pengembangan Jaringan Jalan
(Sesuai Keputusan Menteri PU No. 92/KPTS/M/2011 tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Menteri PU No.
567/KPTS/M/2010 tentang Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional)
Dalam Km
PULAU
Sumatera
JALAN
NASIONAL
JALAN NASIONAL TOL
OPERASI
JALAN
LINTAS
RENCANA
JALAN STRATEGIS
NASIONAL RENCANA
11.568,118
42,700
2.805,200
10.079,836
2.284,367
Jawa
5.611,007
697,120
1.675,710
5.867,180
1.973,890
Kalimantan
6.363,639
7,500
8.267,198
1.619.978
Bali-Nusa
Tenggara
2.574,085
84,000
2.009,675
1.308,753
Sulawesi
7.799,760
46,000
7.030,531
1.001,006
Maluku-Papua
4.653,214
TOTAL
38.569,823
17,650
757,470
4.618,410
6.645,909
3.389,813
39.900,33
11.577,807
Keterangan:
Jalan Lintas Termasuk: Jalan Nasional, Jalan Provinsi, Jalan Strategis Nasional
16
II
ISU-ISU STRATEGIS BIDANG JALAN
Isu Strategis Penyediaan Jaringan Jalan di Indonesia
No.
Isu Strategis
Rencana Dukungan Ditjen. BM
1.
Keamanan & Keutuhan NKRI
Penanganan Jalan Kawasan Perbatasan Kalimantan, NTT,
Papua, Pulau Terdepan serta 11 Ruas Strategis Papua
2.
Pertumbuhan Ekonomi
Dukungan Terhadap Masterplan P3EI (Pengembangan 6
Koridor Ekonomi)
Penanganan Jalan untuk mendukung Kawasan Strategis
(Akses ke Pelabuhan, Kawasan Industri, Kawasan
Pariwisata, Kawasan Khusus, Kawasan Perkotaan)
• High Grade Highway (Jalan Bebas Hambatan) Sumatera
• Jalan Tol Trans Jawa & jalan tol lainnya
• Penanganan jalan di kawasan perkotaan (metropolitan)
3.
Peningkatan Kinerja
Penyelenggaraan Jalan
Performance-Based Contract, Pilot Project :
• Demak – Trengguli
• Ciasem – Pamanukan
18
Dukungan Kementerian PU terhadap MP3EI
(Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia)
Sumber : Menko Perekonomian
Koridor Ekonomi
Dukungan Infrastruktur Jalan Kementerian PU
Sumatera
Lintas Timur Sumatera dan HGH Sumatera
Jawa
Lintas Utara Jawa, Tol Trans Jawa dan jalan tol lainnya
Kalimantan
Lintas Selatan Kalimantan
Bali-Nusa Tenggara
Lintas Selatan Bali, Jalan Lintas P. Lombok & Sumbawa, Jalan Lintas P. Flores & P. Timor
Sulawesi
Lintas Barat Sulawesi dan Jalan Tol Makassar 4
Papu-Maluku
Lintas P. Seram, P. Buru dan P. Halmahera, Jalan Lintas Utara Papua dan Jalan Penghubung Lintas Papua
19
Konektivitas Nasional
PELABUHAN
JALAN
KERETA API
BANDARA
MULTIMODA
Sumber: Bappenas, 2010, “Strengthening National Connectivity”
20
Jaringan Jalan di Kawasan Perkotaan
Sistem jaringan jalan di kawasan perkotaan belum mampu mengikuti dinamika kawasan
perkotaan, sehinggga mempengaruhi mobilitas penduduk.

Peningkatan jumlah penduduk di kawasan perkotaan.

Perluasan kawasan perkotaan tanpa mengenal batas administrasi.

Pertumbuhan jumlah kendaraan yang tidak diimbangi dengan penambahan panjang jalan.
Kasus DKI Jakarta: Pertumbuhan panjang jalan hanya ± 0,01% per tahun sedangkan pertumbuhan jumlah
kendaraan rata-rata 5 tahun terakhir: 9% per tahun


Klasifikasi sistem jaringan jalan di perkotaan berdasarkan sistem primer dan sekunder
yang belum memenuhi aturan perundang-undangan yang berlaku.
Sistem jaringan jalan yang belum terintegrasi dengan moda transportasi lainnya.
21
Jaringan Jalan Kawasan Perkotaan Jabodetabek:
Prediksi Volume Capacity Ratio
Sumber: Jabodetabek Urban Transportation Policy Integration, 2010
22
Program Strategis 2012
Program Strategis yang dicanangkan adalah :
1. Penyelesaian Jalan Tol di P. Jawa :
a.
Penyelesaian Jalan Tol Trans Jawa seksi Solo – Kerosono bagian Pemerintah (60
Km) yaitu seksi Solo – Karanganyar dan Saradan – Kertosono dan Salatiga – Boyolali
b. Penyelesaian Jalan Tol Jabodetabek
c. Pembangunan Jalan Tol Cileunyi – Sumedang – Dawuan (seksi Cileunyi –
Sumedang)
2. High Grade Highway Sumatera yang meliputi:
a.
b.
c.
d.
e.
Pembangunan lanjutan Jalan Tol Medan – Kualanamu;
Persiapan pembangunan Jalan Tol Medan – Binjai sepanjang 16 Km;
Persiapan pembangunan Jalan Tol Palembang – Indralaya 22 km;
Persiapan pembangunan Jalan Tol Pekanbaru – Kandis – Dumai sepanjang 135
Km;
Persiapan pembangunan Jalan Tol Bakauheni – Terbanggi Besar sepanjang 150 Km.
3. Pembangunan Jalan Perbatasan
4. Percepatan Pembangunan jalan di Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara dan
Nusa Tenggara Timur
23
III
RENCANA JANGKA PANJANG DITJEN. BM
Misi Pembangunan Nasional
1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan
beradab berdasarkan falsafah Pancasila
2. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing
3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum
4. Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu
5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan
6. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari
7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan
berbasiskan kepentingan nasional
8. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional
Sumber: RPJPN 2005-2025
25
Pendekatan Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum
Pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dilaksanakan melalui pendekatan pembangunan
regional yang sesuai dengan prinsip
“Infrastruktur bagi seluruh lapisan masyarakat” dan “pembangunan berkelanjutan”.
Wilayah sedang berkembang
(Pemeliharaan
dan peningkatan jalan
Wilayah telah berkembang
(pengembangan jaringan jalan standar tinggi termasuknasional dan melibatkan swasta dengan
dukungan Pemerintah)
dengan melibatkan sektor swasta)


WIlayah Pengembangan Baru
(Pemeliharaan dan pembangunan jalan baru
bagi pengembangan wilayah)
Sedangkan pendekatan pembangunan dalam rangka penentuan prioritas, dilakukan dengan pendekatan lintas.
Jaringan jalan lintas pada dasarnya sudah termuat dalam PP No. 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional (RTRWN).
Khusus untuk Pulau Papua, pendekatan prioritas pembangunan yang dipergunakan adalah berdasarkan pendekatan
cluster sebagaimana yang tertuang dalam 11 Ruas Strategis Papua.
26
Arah Penyelenggaraan Jalan Kedepan
1.
Rencana Pengembangan Jaringan Jalan mengacu pada Rencana Tata Ruang
(RTRWN, RTRW Provinsi, RTRW Kabupaten, RTRW Kota)
2.
Sistem jaringan jalan berperan dalam pembentuk struktur ruang, penghubung
antar lokus ekonomi dan prasarana distribusi barang dan jasa.
3.
Ditjen. Bina Marga telah menetapkan penanganan jalan yang memberikan
kontribusi signifikan terhadap jalan akses menuju pusat-pusat produksi dan
simpul-simpul distribusi seperti pelabuhan laut dan bandara, lokus MP3EI,
dukungan Sistranas & Sislognas, membuka keterisolasian kawasan di sekitar
perbatasan dan ruas-ruas strategis.
27
Kebijakan Penyelenggaraan Jalan Kedepan
1.
Kedepan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang No 38 Tahun 2004 tentang Jalan,
Direktorat Jenderal Bina Marga tidak terbatas hanya penyelenggaraan Jalan Nasional saja namun
juga meliputi penyelenggaraan jalan secara umum terhadap Jalan Daerah yaitu pengaturan,
pembinaan, dan pengawasan (turbinwas).
2.
Diperlukan kebijakan dan strategi yang tepat untuk mengubah paradigma business as usual
yang selama ini hanya berorientasi kepada Penyelenggaraan Jalan Nasional saja.
3.
Terwujudnya jalan yang standar yang telah memenuhi persyaratan laik fungsi dan jalan yang
berkeselamatan (safer road).
4.
Penyelesaian High Grade Highway Sumatera yang ditargetkan beroperasi sebelum tahun 2020.
5.
Pembangunan Jalan di Kawasan Perbatasan yang sedapat mungkin memenuhi Konsep Sabuk
Komando di Kalimantan, NTT dan Papua.
6.
Peningkatan pelayanan jaringan jalan di kawasan perkotaan melalui integrasi dengan moda
transportasi lainnya.
7.
Peningkatan Kapasitas SDM & Support System
8.
Penerapan PBC (Performance-Based Contract) yang isi kontraknya meliputi:

Desain, pekerjaan konstruksi, pelayanan preservasi pada masa desain/konstruksi dan masa
pemeliharaan (masa jaminan);

Masa jaminan pemeliharaan ditetapkan 5 tahun, dan;

Diterapkan indikator kinerja untuk pelayanan preservasi
28
LAMPIRAN
Ruas-ruas High Grade Highway Sumatera
30
Rute Jalan Paralel Perbatasan Kalimantan
S e ru d o ng
S im a n g g aris
S . N y am uk
T o u L u m bis
1. Jalan Paralel Perbatasan sepanjang Tamajuk – Sei Ular
2. Panjang Jalan Paralel Perbatasan Kalimantan 1.755 Km
3. FS Jalan Paralel Perbatasan dan Menuju Pos Lintas Batas -2011, DED
Dokumen
S Edan
RAW
A K - MLingkungan
A L A Y S IA
belum ada
4. Trase terpilih telah mempertimbangkan Aspek Pertahanan Keamanan, Kondisi Topografi,
Lingkungan dan Sosial/Kesejahteraan Masyarakat
5. Kebutuhan dana alokasi untuk penyelesaian pembangunan Jalan Paralel Perbatasan sebesar
Rp. 7.7 Trilyun.
L e m b u b ut
L o n g m id a ng
B e ru w en
NUNUKAN
A la ng
B a k a lan
S ia pak
S a s ipu
U lu u lu
S e tabu
B is ai
T j.A ru
S u n g a ilesan
S ilau
L o n g b e ra ng
P a p a di
A tap
M e n s a long
M a n uk
Longbawah
B u lu n g a n/
M a lin au
T a n a h m e rah
S e s a yap
B e n u a ng
Punan
K m .70
P a tara
T a ra k a n
Langap
K a b u a ng
P im p ing
L o n g k e m uat
3
TA N JU N G SELO R
L o n g p e so
L o n g b u ju n g a n
B es ar
Sawah
N a p a ku
Longagung
TA NJUNG REDEP
Labanan
D a ta d ian
T e m a jo k
Longnaw ang
L o n g u ro
L iku
J e ruju
S p . B a n tanan
T n . H itam
T j. H a ra pan
K m .50
B ia w ak
L e m b u s an
T a lis a yan
S a k ura
J a g o ib a b a n g
SAMBAS
T e b as
K e b u m e sai
AK
S e lu as
RA
W
P in a n g M erah
SE
B ts .S eraw ak
Jasa
B ts S eraw ak
B e n g k a y ang
N g .K a n tuk
B a la ik a ra ngan
K a ra n g an
S im p a n g T iga
S e rim bu
K e m b a yan
S id as
A n ju n g an
1
S os ok
J e m po
N g .M e rakai
S e m itau
N a n g a E ra
P U T U S IB A U
S a n g a ta
Longbangun
M a . B e n gkal
N a n g a te p u ai
Tayan
B o n g k on
T e ring
L o n g iram
N a n g a S ilat
S endawar
M e n tiw an
B r. T o ngkok
T u m b a n g k unyi
S p . B . T ongkok
T e ra ju
B o n ta n g
L in g g a n g b ig u ng
S IN T A N G
S e k a d au
T a b e lia n K m . 383 P T K .
N a n g a T a m an
R a s a u jaya
S a n g k u lirang
M a loi
S p .P e rdau
L o n g a p a ri
S p . S e jiram
SANGGAU
S e i D u rian
M a .L e m bak
B a tu a m par
S e m u buk
B o n ti
T a n ju n g
B o d ok
P O N T IA N A K
M a .W a h au
DPC.
Longpakangai
N a n g a s e m a n gut
M ia n as
S e i K akap
S p .N g .M e ra k a i
B ika
P e n g a d an
L a s an
K e rian
Ngabang
S ib a d au
S e i P inyuh
B a la is e but
2
Longboh
N anga B adau
E n tik ong
K m .92 P tk
S e iD uri
T j.K erja
B n .M a rtinus
L a n jak
KE
S a n g g a u le do
S IN G K A W A N G
M EM PAW AH
K m .100
L o n g to p
M e tu la ng
G a lin g
S im p . 4
G u n tur
A ru k
N a n g a p in o h
S e i H a nyu
Tewah
S p .A m b alut
S a m b era
S A M A R IN D A
S p .3 .S e noni
G u s ig
S p .B lusuh
P U R U K C A U S p .M u a ra la hung
S a n tan
S p .M .B adak
M a .B a dak
K o ta b a n g un
S e k o la k darat
D a m ai
M u a ra L a h ung
N a n g a e la
M e lak
S p .D a m ai
S a ripoi
T u m b a n g L a h ung
N g .M a h ab
S e b u lu
TENGGARONG
P a p a r P u n jung
M a n u n g k u ng
A u rk u n ing
K o ta b aru
T e lu k B a tang
L a m p e o ng
T b g .J u tuh
T u m b a n g T a b urai
N a n g a s o kan
T b . L a h u ng
B e n a n g in
S e m u a is e paku
M UARATEW EH
TUM BANG SAMBA
S u k a d a na
Dondang
S p . M a .Jaw a
S a m b o ja
R a h a m b a ng
P .M A Y A
T b g .G a gu
S a n d ai
S id uk
T b g .T a la k e n
T u m b a n g m a n jul
K e n a n g an
P e n a jam
P u jo n
Bawan
S p .S e m boja
Pos Lintas Batas (PLB)
B A L IK P A P A N
P e tu ng
K a n d ui
S e i K eli
K a d e m an
N a n g a ta y ap
B a tu T ajam
T ak aras
BUNTOK
B u k it B am ba
T u m b a n g S a nga
K u d a n g an
P atas
B a n d a ra
S a n g gu
T u m b a n g titi
KETAPANG
S e i M e layu
Tayan 2
T a n ju n g
P a n g kut
P e n o pa
KASONGAN
R t.P u lut
N A N G A B U L IK
K u jan
R iam
K u a la k a yan
P u n d u K m .65
K .W a ringin
PAN G KALANBUN
K e n d a w a n g an
S u k a raja
M a n is m ata
A irhitm
S U K A M A R A P s r.P a njang
S .P as ir
K u a la J elai
T a n ju n g P u ting
M a n d o m ai
U ju n g P a n d a ran
K UA LA P EM BU ANG
P a n g k oh
P e g a tan
B a ru m ba
A njir P as ar
S e ra pat
B a h a u r H ilir
S ka la :
60 Km
M a n tim in
L o k s a do
P u di
S e i K u p ang
B ts .K ab.
MARABAHAN
S P .S e rapat
B e ra n gas
S e i P in ang S u n g a i B ali
P a g a tan
A ra n eo
S ta g en
P E L A IH A R I
T a k is ong
1 : Danau Sentarum National Parka
2 : Taman Nasional Betung Kerihun
3 : TN Kayan Mentarang
KOTA BARU
B a tu licin
M ARTAPURA
Alternatif jangka panjang tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan,
Kesejahteraan masyarakat dan resiko dinamika politik yang berdampak
pada pertahanan keamanan.
T j.B atu
L u m p a n gi
B a tib ati
G a m b ut
L ia n g a n g g a n g
S a m p a n a h an
T lg .L a n g sat
M a .M u n ing
Alinyemen yang ekstrim
G n .B a tu besar
L u p a k d a la m
B A N J A R M A S IN
T j.A ru
K e ra ng
H a lo n g
BARABAI
B ira y ang
M a n g g a lau
P a g at
KANDANGAN
RANTAU
K UALAK APUAS
P u la u sari

30
C rm .D a nau
S a m u da
M e n d a w ai
Rencana Trase Jalan Sejajar
Perbatasan
K a p a rkias
T u m b u h a n b a nyu
P a lin g kau
B a tu b a bi
P a rin gin
Heart of Borneo
P e riuk
Dahai
K e lua
AMUNTAI
K m .35
P U L A N G P IA S U
B a p o la ng
TANAHGROGOT
M a .B iu
M a .B uun
T a m ia n g la y ang
P a s a rp anas
TA NJUNG
M e ta n gi
M e n g k ati
K u a ro
L o lo
M u a ra uya
Dayu
J e n a m as
B a n g k al
K u m ai
B a tu B e lam an
Kubu
M e n ta n ga
L a p .T e rb ang
D .K e la m p a n gan
S A M P IT
K m .6 5
A m p ah
B e la w an
K r.B e n gkirai
B e re n g b e n gkel
S p .B a n gkal
T a n ju n g
0
T a n g k iling
K o ta b esi
P a n g k a la n lada
S p .R u ntu
P k l.P e m b uang
T im p ah
Lahei
B k .R aw i
S p .S g .A sem
P ALAN G K ARAYA
A sa m B a ru
R u n tu
B u k itliti
K e re n g p a ngi
P a re n g g ean
P a la n ta ran
Sagu
P e s a g u h an
M e n d a w ai
A n g g a na
S a n g a s a n ga
L o a ja n a n
T u k uq
K la . K U R U N
T b g .R a h u yan
T u m b a n g N a nga
P .P D G .T IK A R
S e b a m b an
S a tui
K in tap
A s a m asam
S e b a n ti
M e k a r P utih
B a ta kan
31
Jalan Tol Trans Jawa
9 RUAS JALAN TOL LINTAS JAWA PRIORITAS UTAMA
617 KM
DKI
Jakarta
Serang
Banten
177,12 KM
76,77 KM
Palimanan
Bogor
1
Pejagan Pemalang
Kanci
Ciranjang
Sukabumi
75,7 KM
288 KM
Cikampek
Semarang
Demak
(K)
Bandung
Batang
Jawa Tengah
Jawa Barat
3
4
Ngawi
2
6
5
Keterangan :
Cikampek - Palimanan
BUJT
PT. LMS (1)
DIY
9
Kertosono
8
7
Yogyakarta
: Operasi
: Pengadaan tanah dan Konstruksi
: Persiapan PPJT
Ruas
Surabaya
Mojokerto
Solo
Probolinggo
Jawa Timur
Pejagan - Pemalang Pemalang - Batang Batang - Semarang
Malang
Banyuwangi
Semarang - Solo
Solo - Ngawi
Ngawi - Kertosono
PT. NKJ (7)
PT. PPTR (2)
PT. PBTR (3)
PT. TMJ (5)
PT. SNJ (6)
116
58
39
75
76
90
87
11,36
5,52
3,82
7,21
6,21
5,14
3,83
Tanah (Rp. Triliun)
0,60
0,25
0,18
0,57
0,93
-
-
Konstruksi (Rp. Triliun)
Tarif (Rp)
6,97
3,21
2,27
4,21
3,11
3,20
2,36
740 (2013)
840 (2014)
839 (2014)
839 (2014)
500 (2011)
650 (2014)
650 (2014)
792
840
839
839
605
650
650
35
45
45
45
-
-
-
-
45
1,935
35
2,012
35
2,630
-
-
-
-
-
1,023
1,767
69,37% (tanpa tanah
Kehutanan)
89,29% (termasuk
tanah Kehutanan)
-
-
-
-
989
864
23,20
1,64
3,38
25,97
47,97
0,55
-
Seksi I Paket 1 dan 2 :
100%
Paket 3 : 98%
Seksi II, III, IV, V : 0%
Total : 24,27%
Panjang (KM)
Biaya Investasi (Rp. Triliun)
Tarif tahun 2014 (Rp)
Konsesi (Tahun)
Dukungan (Rp. Milyar):
- Konstruksi (Rp. MIlyar)
- Tanah (Rp. Milyar)
Progres Tanah (%)
Progres Konstruksi (%)
-
-
-
PT. MSP (4)
Pasuruan
Gempol
Pandaan
1
-
32
Jalan Tol Jabodetabek
P E T A JA R IN G A N J A L A N
M E T R O P O L IT A N JA K A R T A
( JA B O D E TABEK )
M au k
KAB. KARAW ANG
KAB. TANGERANG
8
T j.P rio k
M aru n d a
K am al M u ara
BANDARA
S O E K A R N O -H A T T A
S ep a tan
K am al
C ilin cin g
k o ja
J elam b ar
M u a ra b a kti
B o jo n g
KAB. BEKASI
S em p er
A n co l
K ap u k M u ara
R ajeg
Tugu
KAB. SERANG
R o ro tan
K em ay o ran
C en g karen g
K o ta
B atu c ep er
S u n ter
J elam b ar
C ep lak
T aru m ajaya
R w .B u aya
K alid eres
S en en
T o m an g
C ip o n d o h
2
J atiu w u n g
9
B alaraja T m r.
KO TA TANGERANG
S u ka tan i
C ak u n g
G am b ir
D K I. J A K A R T A
S lip i
K em b a n g an
B alaraja
K E S E R A N G /M E R A K
B ab e lan
K lp .g ad in g
C em p .P u tih
G ro g o l
KE M ERAK
M atra m an
R w .M a n g u n
1
M en ten g
P al m erah
P u lo g eb an g
14
K len d er
B itu n g
Jo g lo
C iko ko l
KO TA BEKASI
S en ayan S em an g g i
C iled u g
K a ra w aci
M an g g arai J atin eg ara
K reo
C an g ku d u
C ku p a
K eb . B aru
K eb . L am a
4
P d .K e lap a
3
K u n in g an
P eb ay u ran
K ra n ji
P d .K o p i
T eb et
C aw an g
W an a sari
K alim alan g
B ek as i B rt.
B in ta ro
C iku n ir
C ip ete
C u ru g
T ig araksa
5
7
KAB. TANGERANG
K em an g
L em a h A b an g
T am b u n
R w .L u m b u
C ib itu n g
C itarik
P d .G ed e
C ila n d ak
P s.J u m at
BSD
10
C IK A R A N G
B ek as i T m r.
J atiw arin g in
P d .In d ah
16
P s.M in g g u
L eg o k
C ika su n g ka
B A N D A R A H A L IM
PERDANAKUSUMA
K alib ata
L b .B u lu s
J atiasih
T M II
6
R ag u n an
C ip u tat
S erp o n g
B t.G e b an g
S etu
T en jo
L ip p o C ika ran g
P d .C ab e
P aru n g P a n jan g
K E R A N G K A S B IT U N G
S etu
C ip a yu n g
K E C IK A M P E K
B u k it C in ere
G u n u n g s in d u r
G o ro w o n g
11
S eran g
C ib u b u r
15
13
KO TA DEPOK
C im an g g is
C ileu n g si
S aw a n g an
12
P aru n g
No
R u m p in
L eb ak w an g i
Ruas
KAB. BEKASI
Panjang (Km)
P as arlam a
C ise en g
No
Ruas
Jonggol
Panjang (Km)
B ag o an g
G .P u tri
C itay am
C ib in o n g
KAB. KARAW ANG
9
JORR 2
10
Cengkareng-Batu Ceper-Kunciran
15,22
11
Kunciran - Serpong
11,19
12
Serpong – Cinere
10,14
13
Cinere – Jagorawi
14
Jagorawi (Cimanggis) – Cibitung
25,39
Cibitung – Cilincing
33,93
J asin g a
C iteu re u p
6 Ruas Dalam Kota Jakarta
KAB. BOGOR
1
2
3
4
5
6
K E R A N G K A S B IT U N G
C ig u d eg
K A B . R A N G K A S B IT U N G
S en tu l
22,80
9,64
Kp. Melayu – Tomang – Duri Pulo
11,38
Ulujami – Tanah Abang
8,27
C ib a d ak
D arm a g a
17
KO TA BOGOR
B u k it S en tu l
Bogor
G u n u n g G e u lis
C ia w i
8
G ad o g
K A B . C IA N J U R
S irn a sari
C ip a yu n g
K E C IR A N J A N G
U
C is aru a
9,55
P u n cak
C arin g in
7
14,64
T aju r
P ala sari
Pasar Minggu - Casablanca
C ariu
S em p lak
C iam p ea
L eu w i L ian g
Kemayoran – Kp. Melayu
KAB. BOGOR
K em an g
10,80
Sunter - Pulo Gebang
Rawa Buaya – Sunter
G o b an g
15
Lainnya
K E C IA N J U R
JORR
W2 Utara
L id o
C ig o m b o n g
7,00
KAB. SUKABUMI
Akses Tanjung Priok
17,00
KE SUKABUMI
16
Depok – Antasari
17
Bekasi – Cawang – Kp. Melayu
21,04
Bogor Ring Road
11,00
0
2 ,5
5 ,0
7 ,5
10 KM
21,55
33

similar documents