Kebijakan Teknis Kemenag Pada Orientasi Publikasi dan

Report
Kebijakan Teknis Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Sulawesi Utara Tentang
E-Government Terutama Publikasi dan Dokumentasi
Secara Online
Oleh :
H. Kudrat Dukalang, S.Ag.M.Pd
Kepala Bagian Tata Usaha
Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Sulawesi Utara
Disampaikan pada :
Orientasi Publikasi & Dokumentasi Tahun
2013
1
Dasar Hukum
•
•
•
•
UUD 45 pasal 28 F;
UU RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;
UU RI Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
Intruksi Presiden (Inpres) No.3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan
Strategi Nasional Pengembangan E-government;
• KMA No. 396 Tahun 2002 Tentang Penetapan Situs (Website ) Departemen
Agama;
• KMA No. 200 Tahun 2012 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID) Kemenag.
Orientasi Publikasi & Dokumentasi Tahun
2013
2
Latar Belakang
UUD 45 Pasal 28 F
• “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan
memperoleh
informasi
untuk
mengembangkan
pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk
mencari,
memperoleh,
memiliki,
menyimpan,
mengolah, dan menyampaikan informasi dengan
menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.
Orientasi Publikasi & Dokumentasi Tahun
2013
3
latar belakang…
1. Indonesia tengah mengalami perubahan kehidupan berbangsa dan
bernegara secara fundamental menuju ke sistem kepemerintahan
yang demokratis untuk mengembalikan kepentingan rakyat pada
posisi sentral.
2. Setiap perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara selalu
disertai oleh berbagai bentuk ketidakpastian. Sehingga pemerintah
harus mengupayakan kelancaran komunikasi dengan berbagai
pihak agar ketidakpastian tersebut tidak mengakibatkan
perselisihan paham yang berpotensi menimbulkan permasalahan
baru.
Orientasi Publikasi & Dokumentasi Tahun
2013
4
latar belakang…
3. Apa yang dilaksanakan pemerintah tidak akan lepas dari
pengamatan masyarakat internasional. Sehingga pemerintah harus
mampu memberikan informasi yang komprehensif kepada
masyarakat internasional agar tidak terjadi kesalahpahaman yang
dapat meletakkan bangsa Indonesia pada posisi yang serba salah.
4. Adanya kecenderungan global menuju era masyarakat informasi.
Ketidakmampuan menyesuaikan diri dengan kecenderungan global
tersebut akan membawa bangsa Indonesia ke dalam jurang digital
divide karena tidak mampu memanfaatkan informasi.
Orientasi Publikasi & Dokumentasi Tahun
2013
5
latar belakang…
5. Dua modalitas tuntutan masyarakat :
1. Masyarakat menuntut pelayanan publik yang memenuhi
kepentingan masyarakat luas di seluruh wilayah negara, dapat
diandalkan dan terpercaya, serta mudah dijangkau secara
interaktif.
2. Masyarakat menginginkan agar asiprasi mereka didengar
dengan demikian pemerintah harus memfasilitasi partisipasi
dan dialog publik di dalam perumusan kebijakan negara.
Orientasi Publikasi & Dokumentasi Tahun
2013
6
latar belakang…
6. Kondisi pemerintah saat ini:
1.
2.
Selama ini pemerintah menerapkan sistem dan
proses kerja yang dilandaskan pada tatanan birokrasi
yang kaku yang tidak mungkin menjawab perubahan
yang kompleks dan dinamis sehingga harus
dikembangkan sistem dan proses kerja yang lebih
lentur untuk memfasilitasi berbagai bentuk interaksi
yang kompleks dengan pihak lain.
Sistem manajemen pemerintah selama ini
merupakan sistem hirarkiyang panjang. Untuk
memuaskan kebutuhan masyarakat yang semakin
beraneka ragam dimasa mendatang harus
dikembangkan sistem manajemen modern dengan
organisasi
berjaringan
sehingga
dapat
memperpendek lini pengambilan keputusan.
Orientasi Publikasi & Dokumentasi Tahun
2013
7
latar belakang…
7.
Dengan demikian pemerintah harus segera melaksanakan
proses transformasi menuju e-government. Melalui proses
transformasi tersebut, pemerintah dapat mengoptimasikan
pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk
mengeliminasi sekat-sekat organisasi birokrasi, serta
membentuk jaringan sistem manajemen dan proses kerja
yang memungkinkan instansi-instansi pemerintah bekerja
secara terpadu untuk menyederhanakan akses ke semua
informasi dan layanan publik yang harus disediakan oleh
pemerintah.
Orientasi Publikasi & Dokumentasi Tahun
2013
8
VISI & MISI,
TUJUAN
KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROV. SULUT
Orientasi Publikasi & Dokumentasi Tahun
2013
9
VISI & MISI
•
•
VISI
“Terwujudnya masyarakat Sulawesi Utara Taat Beragama, Rukun,
Cerdas, Mandiri dan Sejahtera Lahir Batin”.
MISI
1. Meningkatkan Kualitas Bimbingan Umat Beragama,
2. Meningkatkan Kualitas Pembinaan Kerukunan Umat
Beragama,
3. Meningkatkan Kualitas dan Mutu Pendidikan Agama dan
Keagamaan,
4. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Haji dan Umrah,
5. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kepemerintahan yang
bersih dan berwibawa, bebas KKN.
Orientasi Publikasi & Dokumentasi Tahun
2013
10
Tujuan
• “Mewujudkan masyarakat Sulawesi Utara
yang taat beragama, rukun, cerdas,
mandiri dan sejahtera lahir batin serta
saling menghormati antar pemeluk agama
untuk
kehidupan
bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara, dalam wadah
Negara Kesatuan Republik Indonesia
(NKRI)”.
Orientasi Publikasi & Dokumentasi Tahun
2013
11
Definisi E-Government
• Menurut Pemerintah Federal Amerika :
“E-Government refers to the delivery of government information and
services online through the Internet and other digital means.”
• Menurut Pemerintah Malaysia :
"E-Government offers a collaborative and integrated environment not just
for enhanced internal operations but more significantly for a heightened
level of government services through a variety of electronic delivery
channels thereby providing convenience to citizens and business.“
Orientasi Publikasi & Dokumentasi Tahun
2013
12
definisi e-government
• Menurut Pemerintah Indonesia :
“E-Government adalah aplikasi teknologi informasi
yang berbasis internet dan perangkat digital lainnya
yang dikelola oleh pemerintah untuk keperluan
penyampaian
informasi
dari
pemerintah
ke
masyarakat, mitra bisnis, pegawai, badan usaha, dan
lembaga-lembaga lainnya secara online.”
Orientasi Publikasi & Dokumentasi Tahun
2013
13
definisi e-government
• Menurut Prasojo dalam Bukunya State Reform in Indonesia,
(2007)
E-government , yang dapat didefinisikan sebagai seluruh
tindakan dalam sektor publik (baik pusat maupun daerah)
yang melibatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan
tujuan mengoptimalkan proses pelayanan publik yang efisien,
transparan, dan efektif telah menjadi bagian penting dalam
usaha untuk membangun tata pemerintahan yang baik
(good governance) di Indonesia.
Orientasi Publikasi & Dokumentasi Tahun
2013
14
definisi e-government
• Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa EGovernment adalah penggunaan teknologi informasi oleh
pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi
warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan
dengan pemerintahan.
e-Government dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau
administrasi publik, untuk meningkatkan efisiensi internal,
menyampaikan pelayanan publik, atau proses kepemerintahan yang
demokratis. E-Government merupakan kependekan dari elektronik
pemerintah. E-Governtment biasa dikenal e-gov, pemerintah digital,
online pemerintah atau pemerintah transformasi.
Orientasi Publikasi & Dokumentasi Tahun
2013
15
Faktor2 Penentu E-Government
• Pentingnya e-government paling tidak disebabkan
oleh 3 (tiga) faktor yaitu :
• (a) Komunikasi elektronik antara sektor publik dan
masyarakat menawarkan bagi keduanya bentuk baru
untuk partisipasi dan interaksi;
• (b)
Ruang
cyber
dalam
pelayanan
publik memudahkan penghapusan struktur birokrasi
dan proses klasik dari pelayanan yang berbelit- belit;
dan
• (c) E-government dapat menawarkan juga informasi
di tingkat lokal.
Orientasi Publikasi & Dokumentasi Tahun
2013
16
Tujuan & Manfaat E-Government
Tujuan :
•
Adapun tujuan dari dibangunnya E-Government itu adalah
pembentukan jaringan dan transaksi layanan publik yang tidak
dibatasi sekat waktu dan lokasi, serta dengan biaya yang
terjangkau masyarakat.
Manfaat :
• Memperbaikai kualitas pelayanan pemerintah, terutama dalam hal
kinerja efektifitas dan efisiensi.
Orientasi Publikasi & Dokumentasi Tahun
2013
17
manfaat e-government
• Meningkatkan transparansi, kontrol dan akuntabilitas
penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka implementasi
konsep Good corporate governance.
• Mengurangi total biaya administrasi, relasi, dan interaksai
yang dikeluarkan pemerintah/stakeholders untuk keperluan
aktifitas sehari-hari.
• Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat
merespon/menjawab berbagai tantangan permasalahan.
Orientasi Publikasi & Dokumentasi Tahun
2013
18
Ruang Lingkup E-Government
Ruang lingkup dari penggunaan E-Government secara menyeluruh
mencakup pada:
•
1. Government to Citizens (Pemerintah ke Masyarakat)
Pemerintah membangun dan menerapkan berbagai aplikasi
teknologi informasi untuk memperbaiki hubungan interaksi dengan
masyarakat. Contoh : E-KTP
•
2. Government to Business (Pemerintah ke Pelaku Usaha)
Contohnya pada proses perizinan pendirian usaha dan investasi,
pengadaan lelang oleh pemerintah, dan kegiatan lain yang
membutuhkan informasi secara online bagi pelaku usaha.
Orientasi Publikasi & Dokumentasi Tahun
2013
19
Lanjutan…
•
3. Government to Government (Pemerintah ke Pemerintah)
Memperlancar kerjasama antar negara dengan dimudahkannya
komunikasi, seperti kepentingan diplomasi, atau berbagai informasi
yang dianggap penting oleh negara yang satu dan lainnya.
•
4. Government to Employees (Pemerintah ke Aparatnya)
Interaksi antara pemerintah sebagai institusi dengan pegawainya;
memungkinan optimalisasi manajemen SDM , permintaan
perjalanan dinas, perubahan data individu pegawai.
Orientasi Publikasi & Dokumentasi Tahun
2013
20
PUBLIKASI
&
DOKUMENTASI
Orientasi Publikasi & Dokumentasi Tahun
2013
21
Definisi Publikasi
• Mempublikasikan adalah membuat konten yg diperuntukkan
bagi publik atau umum. Sementara penggunaan yg lbh
spesifik dapat bervariasi dimasing2 negara, biasanya
diterapkan utk teks, gambar, atau konten audio visual lainnya
di media apapun, termasuk kertas (seperti surat kabar,
majalah, katalog, dll) atau bentuk penerbitan elektronik
seperti situs, buku elektronik, CD, dan MP3. kata Publikasi
berarti tindakan penerbitan, dan juga mengacu pada setiap
salinan.
(sumber: wikipedia.org)
Orientasi Publikasi & Dokumentasi Tahun
2013
22
definisi publikasi
Definisi Publikasi hukum dan hak cipta
• "Publikasi" adalah sebuah istilah teknis dalam konteks
hukum dan utama dalam hukum hak cipta. Seorang
penulis umumnya adalah pemilik awal dari suatu hak
cipta bagi pekerjaannya. Suatu hak cipta diberikan bagi
penulis atas karyanya, dimana hal itu merupakan hak
ekslusif yang diberikan untuk mempublikasikan hasil
karyanya.
Orientasi Publikasi & Dokumentasi Tahun
2013
23
Lanjutan…
•
•
Di Amerika Serikat publikasi didefinisikan sebagai:
Distribusi salinan untuk masyarakat melalui penjualan atau pengalihan
kepemilikan lainnya, atau dengan sewa menyewa, atau meminjamkan.
Penawaran untuk mendistribusikan salinan kepada sekelompok orang untuk
tujuan distribusi lebih lanjut, kinerja publik, atau tampilan publik, merupakan
suatu bentuk publikasi. Sebuah kinerja publik atau menampilkan suatu karya
tidak dengan sendirinya dapat dikatakan suatu bentuk publikasi.
Melakukan atau menampilkan karya "publik berarti(1) melakukan atau menampilkannya ditempat terbuka untuk umum atau
disetiap tempat dimana sejumlah besar orang diluar lingkaran normal dari
suatu keluarga dan kenalan sosial, atau
(2) mengirimkan atau berkomunikasi atau menampilkan kinerja ketempat
yang ditetapkan oleh ayat (1) atau kepada publik, dengan perangkat atau
proses, apakah anggota masyarakat mampu menerima kinerja atau
penampilannnya ditempat yang sama atau ditempat terpisah, pada saat yang
sama atau pada waktu yang berbeda.
Orientasi Publikasi & Dokumentasi Tahun
2013
24
Definisi Dokumentasi
• Dokumen
adalah suatu catatan yang dapat
dibuktikan atau dijadikan bukti dalam suatu masalah
atau persoalan. Sedangkan dokumentasi adalah
kegiatan atau proses pekerjaan mencatat atau
merekam suatu peristiwa dan objek atau aktifitas
yang dianggap berharga dan penting.
Orientasi Publikasi & Dokumentasi Tahun
2013
25
Lanjutan…
• Dokumentasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia
didefinisikan sebagai sesuatu yang tertulis , tercetak atau
terekam yang dapat dipakai sebagai bukti atau keterangan.
Adapun definisi dokumentasi adalah pemberian atau
pengumpulan bukti-bukti dan keterangan.
Orientasi Publikasi & Dokumentasi Tahun
2013
26
• PERMASALAHAN YANG DIHADAPI
PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI
SAAT INI
• SOLUSI PERMASALAHAN
Orientasi Publikasi & Dokumentasi Tahun
2013
27
Permasalahan Publikasi & Dokumentasi
1. Masih terbatasnya Admin Pengelola Website Kementerian Agama
Provinsi Sulawesi Utara di kabupaten/kota yang ada, termasuk di
Lingkungan Kantor Wilayah kementerian Agama Provinsi Sulawesi
Utara (Bidang/Pembimbing/Pembimas) sehingga kadang tidak
terpublikasinya suatu kegiatan yang sedang atau akan berlangsung
karena terbentur dengan masalah SDM yang tersedia.
2. Minimnya Wawasan tentang teknik penulisan berita yang baik dan
benar sesuai dengan EYD, teknik publikasi dan dokumentasi
(Photografi, Jurnalistik, TIK, dll).
3. Minimnya Sarana dan Prasarana yang tersedia (PC Komputer,
Laptop, Kamera, Jaringan Internet, Modem Internet, dll).
Orientasi Publikasi & Dokumentasi Tahun
2013
28
Permasalahan Publikasi & Dokumentasi
4. Masih kurangnya “kesadaran diri” dari masing-masing Satuan Kerja
berkenaan dengan Publikasi dan Dokumentasi yang berkaitan dengan
Pencitraan sehingga aktivitas suatu kegiatan maupun prestasi yang
telah dicapai Satker tersebut tidak diketahui oleh publik.
5. Masih minimnya dana Publikasi dan Dokumentasi Kehumasan.
6. Kondisi alam yang tidak memungkinkan di sebagian daerah sehingga
Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi Secara On line tidak dapat
dilakukan.
Orientasi Publikasi & Dokumentasi Tahun
2013
29
Solusi Permasalahan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Membentuk Tim Pengelola Website Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara
dengan dasar SK Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi
Utara.
Melaksanakan Bimtek/Workshop Pengelolaan Website Kementerian Agama Prov.
Sulut.
Melaksanakan Bimtek/Workshop Pengelolaan Jurnalistik Kementerian Agama
Prov. Sulut.
Melaksanakan Bimtek/Workshop Pengelolaan TIK Kementerian Agama Prov.
Sulut.
Mengadakan penilaian kontributor terbaik Website Kementerian Agama Provinsi
Sulawesi Utara.
Mengadakan lomba penulisan berita terbaik Kementerian Agama Provinsi
Sulawesi Utara.
Melakukan Evaluasi Kinerja Pengelola Website Kementerian Agama di Kabupaten
Kota dan Madrasah Jajaran Kantor Wilayah Kemenag. Prov. Sulut.
Orientasi Publikasi & Dokumentasi Tahun
2013
30
Solusi Permasalahan
8. Pengadaan perangkat pengolah data publikasi dan dokumentasi.
9. Pengadaan perangkat pengolah jaringan internet.
10. Melaksanakan Workshop Publikasi Kehumasan Lingkungan Kantor Wilayah
Kemenag. Provinsi Sulawesi Utara.
11. Melaksanakan Workshop Dokumentasi Kehumasan Lingkungan Kantor Wilayah
Kemenag. Provinsi Sulawesi Utara.
12. Membangun pencitraan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi
Utara melalui Iklan Layanan Masyarakat di media massa dan media elektronik.
13. Melakukan Evaluasi Kinerja pengelolaan jaringan koneksi internet dan layanan
LPSE di Kabupaten Kota dan Madrasah Jajaran Kantor Wilayah Kemenag. Prov.
Sulut.
14. Melaksanakan Diseminasi Jaringan dan Open Source Lingkungan Kantor Wilayah
Kemenag. Provinsi Sulawesi Utara.
Orientasi Publikasi & Dokumentasi Tahun
2013
31
ARAH DAN
KEBIJAKAN STRATEGIS
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI UTARA
Orientasi Publikasi & Dokumentasi Tahun
2013
32
Arah dan Kebijakan Strategis Kantor Wilayah
Kementerian Agama Prov. Sulut
•
1.
Untuk mewujudkan
visi, misi, tujuan dan Sasaran Strategis
sebagaimana tersebut diatas, Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Agama Provinsi Sulawesi Utara menetapkan Arah Kebijakan sebagai
berikut :
Peningkatan kualitas kehidupan beragama, yaitu untuk mewujudkan
suatu kondisi keberagamaan masyarakat Sulawesi Utara yang dinamis
dan mampu mendukung percepatan pembangunan daerah Provinsi
Sulawesi Utara, dengan indikator sbb :
a. Meningkatnya pemahaman dan perilaku keagamaan umat
beragama yang seimbang, moderat dan inklusif.
b. Meningkatnya motivasi dan partisipasi umat beragama dalam
pembangunan agama.
c. Menurunnya aliran sempalan dan tindakan kekerasan yang
mengatas namakan agama.
Orientasi Publikasi & Dokumentasi Tahun
2013
33
Arah dan Kebijakan Strategis Kantor Wilayah
Kementerian Agama Prov. Sulut
d.
e.
f.
g.
h.
Meningkatnya kualitas pribadi umat beragama yang berakhlak mulia
dan beretika.
Meningkatnya harkat dan martabat umat beragama dalam
membangun jati diri bangsa.
Meningkatnya peran umat beragama dalam membangun harmoni
antar peradaban.
Meningkatnya peran dan kualitas penyuluh agama.
Terselenggaranya pelayanan administrasi keagamaan sesuai dengan
SPO (Standar Prosedur Operasional).
Orientasi Publikasi & Dokumentasi Tahun
2013
34
Arah dan Kebijakan Strategis Kantor Wilayah
Kementerian Agama Prov. Sulut
2.
Peningkatan
kualitas kerukunan umat beragama, yaitu untuk
mewujudkan kehidupan harmonis intern dan antar umat beragama
sebagai pilar pembangunan kerukunan masyarakat Sulawesi Utara,
dengan indikator sbb :
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
Meningkatnya dialog dan kerjasama antar umat beragama dalam rangka
memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.
Meningkatnya peran Provinsi Sulawesi Utara dalam dialog lintas agama di
tingkat nasional.
Meningkatnya harmoni intern dan antar umat beragama.
Terbentuknya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di setiap
Kabupaten/Kota.
Berkembangnya pemahaman keagamaan masyarakat berwawasan
multikultural, gender, dan HAM.
Tersedianya program siaga dini pencegahan konflik umat beragama.
Meningkatnya pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragana (FKUB)
Sulut.
Orientasi Publikasi & Dokumentasi Tahun
2013
35
Arah dan Kebijakan Strategis Kantor Wilayah
Kementerian Agama Prov. Sulut
3.
Peningkatan kualitas pendidikan agama dan pendidikan keagamaan,
yaitu untuk mewujudkan pelayanan pendidikan yang merata, bermutu
dan berdaya saing, serta mampu membentuk pribadi yang berakhlak
mulia, dengan indikator sbb :
a.
b.
c.
d.
e.
Meningkatnya akses masyarakat terhadap pendidikan anak usia dini berbasis
keagamaan yang bermutu (RA, BA, TA, TPA, TPQ, Sekolah Minggu (SM),
PAUD, dan sejenisnya).
Meningkatnya akses masyarakat terhadap Madrasah Ibtidaiyah (MI),
Madrasah Tsanawiyah (MTs), Pesantren Salafiyah Ula dan Pesantren
Salafiyah Wustho yang bermutu.
Meningkatnya akses masyarakat terhadap Madrasah Aliyah (MA) dan SMTK
yang bermutu.
Terwujudnya Madrasah Aliyah bertaraf internasional di provinsi Sulawesi
Utara.
Meningkatnya mutu pengelolaan dan layanan pendidikan pesantren dan
pendidikan diniyah.
Orientasi Publikasi & Dokumentasi Tahun
2013
36
Arah dan Kebijakan Strategis Kantor Wilayah
Kementerian Agama Prov. Sulut
f.
g.
h.
i.
j.
Meningkatnya mutu pendidikan agama di Sekolah Umum ( SD, SMP,
SMA/SMK, PASRAMAN dan sejenisnya .
Meningkatnya profesionalitas dan kesejahteraan pendidik dan tenaga
kependidikan.
Meningkatnya mutu pengelolaan pendidikan agama dan pendidikan
keagamaan.
Terwujudnya pesantren sebagai pusat pendidikan dan pemberdayaan
ekonomi umat.
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan
pendidikan agama dan pendidikan keagamaan.
Orientasi Publikasi & Dokumentasi Tahun
2013
37
Arah dan Kebijakan Strategis Kantor Wilayah
Kementerian Agama Prov. Sulut
4.
Peningkatan kualitas penyelenggaraan haji, yaitu untuk mewujudkan
tingkat kepuasan jamaah dalam berbagai bidang pelayanan dan pengelolaan
ibadah haji, sehingga menghasilkan haji yang mabrur, dengan indikator sbb :
a. Terwujudnya jemaah haji mandiri.
b. Terwujudnya petugas profesional dan dedikatif.
c. Terwujudnya standar pelayanan minimal pada seluruh komponen
pelayanan haji (SOP) pelayanan haji.
d. Terwujudnya sistem informasi haji yang memadai.
e. Terwujudnya dukungan manajemen yang menyeluruh dalam
penyelenggaraan haji.
f. Tersosialisasikannya peraturan perundang-undangan yang mengatur
tentang haji.
g. Tersedianya sarana pelayanan haji yang memadai.
Orientasi Publikasi & Dokumentasi Tahun
2013
38
Arah dan Kebijakan Strategis Kantor Wilayah
Kementerian Agama Prov. Sulut
5.
Mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang bersih dan berwibawa,
yaitu untuk mewujudkan penyelenggaraan birokrasi yang efektif, efisien
dan akuntabel, serta tersedianya aparatur pelayanan keagamaan yang
professional yang berdampak pada pelayanan prima pada masyarakat,
dengan indikator sebagai berikut :
a.
b.
c.
d.
e.
Terwujudnya refromasi birokrasi dalam lingkungan Kanwil Kemenag Provinsi
Sulut.
Terwujudnya laporan keuangan Kementerian Agama dengan opini Wajar
Tanpa Pengecualian (WTP).
Menurunya jumlah dan nilai temuan hasil pemeriksaan BPK, BPKP dan
Inspektorat Jenderal.
Meningkatnya recovery, re-evaluasi, pemanfaatan, dan kualitas pengelolaan
aset.
Terbangunnya rintisan e-government dalam rangka efektivitas dan efisiensi
pelayanan.
Orientasi Publikasi & Dokumentasi Tahun
2013
39
Arah dan Kebijakan Strategis Kantor Wilayah
Kementerian Agama Prov. Sulut
f.
g.
h.
Meningkatnya kualitas aparatur sumberdaya manusia melalui sistem
rekrutmen, penempatan dan pembinaan yang profesional.
Terbangunnya sistem informasi dan komunikasi yang efektif dan
efisien.
Terbangunnya citra positif Kementerian Agama sebagai institusi
Pemerintah yang bersih dan berwibawa.
Orientasi Publikasi & Dokumentasi Tahun
2013
40
Arah dan Kebijakan Strategis Kantor Wilayah
Kementerian Agama Prov. Sulut
6.
Peningkatan kualitas pemberdayaan umat dan lembaga sosial
keagamaan, yaitu untuk mewujudkan pemberdayaan lembaga sosial
keagamaan yang berdampak pada peningkatan kesejahteran masyarakat
secara lahir dan batin, dengan indikator sbb :
a. Meningkatnya pemberdayaan potensi ekonomi keagamaan.
b. Menguatnya sinergi kebijakan dalam pengelolaan potensi ekonomi
keagamaan.
c. Meningkatnya akses umat beragama terhadap sumberdaya ekonomi
keagamaan dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejateraan
umat beragama.
d. Meningkatnya peran lembaga sosial keagamaan.
Orientasi Publikasi & Dokumentasi Tahun
2013
41
Arah dan Kebijakan Strategis Kantor Wilayah
Kementerian Agama Prov. Sulut
Untuk mendukung efektifitas pelaksanaan arah dan kebijakan tersebut diatas
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara menetapkan
strategi dengan melaksanakan sembilan (9) program sebagai prioritas yaitu :
1. Melaksanakan program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis
lainnya;
2. Melaksanakan program peningkatan sarana dan prasarana dalam lingkungan
Kanwil Kemenag Prov. Sulut;
3. Melaksanakan program penyelenggaraan ibadah haji;
4. Melaksanakan program pendidikan Agama dan keagamaan;
5. Melaksanakan program bimbingan masyarakat Islam;
6. Melaksanakan program bimbingan masyarakat Kristen;
7. Melaksanakan program bimbingan masyarakat Katolik;
8. Melaksanakan program bimbingan masyarakat Hindu;
9. Melaksanakan program bimbingan masyarakat Buddha.
Orientasi Publikasi & Dokumentasi Tahun
2013
42
TERIMA
KASIH
Orientasi Publikasi & Dokumentasi Tahun
2013
43

similar documents