ROAD-MAP-REFORMASI

Report
GRAND DESIGN DAN ROAD MAP
REFORMASI BIROKRASI
DITJEN BINA GIZI DAN KIA
Reformasi Birokrasi
Permasalahan Umum Birokrasi
Permasalahan
Peraturan perundang-undangan di bidang
aparatur negara
Tumpang tindih, tidak sesuai dengan kondisi saat ini
Pola pikir (mind-set) dan budaya kerja
(culture-set) birokrasi
belum sepenuhnya mendukung birokrasi yang profesional
Praktik manajemen SDM
belum optimal meningkatkan profesionalisme
Distribusi PNS
Belum merata dan proporsional secara geografis
Fungsi dan kewenangan antar instansi
pemerintah
Tumpang tindih, berbenturan, terlalu besar
Sistem pengawasan internal
belum mampu berperan sebagai quality assurance
KKN
Masih tinggi pada semua sektor
Kualitas pelayanan publik
Masih belum memenuhi harapan publik
Sistem monitoring, evaluasi, dan
penilaian
Belum dibangun dengan baik
Reformasi Birokrasi
Grand design dan Roadmap
Reformasi Birokrasi
Grand Design Reformasi Birokrasi adalah rancangan induk untuk kurun
waktu 2010-2025 yang berisi langkah-langkah umum penataan
organisasi, penataan tatalaksana, penataan manajemen sumber daya
manusia aparatur, penguatan sistem pengawasan intern, penguatan
akuntabilitas,
peningkatan kualitas pelayanan publik dan
pemberantasan praktek KKN.
menjadi instrumen yang menghubungkan antara arah kebijakan
reformasi birokrasi sebagaimana dinyatakan dalam RPJP 2005 – 2025
dengan langkah-langkah operasionalnya, utamanya periode 20102014
menjadi kerangka dasar dalam menyusun langkah-langkah yang
lebih rinci (roadmap) reformasi birokrasi selama periode lima
tahunan secara nasional
Reformasi Birokrasi
Grand design dan Roadmap
Reformasi Birokrasi
Roadmap Reformasi Birokrasi sebagai bentuk operasionalisasi Grand
Design Reformasi Birokrasi merupakan rencana rinci reformasi birokrasi
dari satu tahapan ke tahapan lain selama lima tahun dengan sasaran per
tahun yang jelas. Sasaran tahun pertama (2010) akan menjadi dasar bagi
sasaran tahun berikutnya, demikian seterusnya.
memberikan kejelasan arah, acuan dan persamaan persepsi
mengenai langkah-langkah operasional reformasi birokrasi baik
di K/L maupun di pemerintah daerah dalam melaksanakan
reformasi birokrasi di masing-masing instansinya
Grand Design Reformasi Birokrasi
ROAD MAP 2010 – 2014
ROAD MAP
GARIS BESAR TAHAPAN
PELAKSANAAN REFORMASI
BIROKRASI
RESTRUKTURISASI
DIREKTORAT JENDERAL GIZI DAN KIA
STRUKTUR ORGANISASI
DITJEN BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU & ANAK
DIREKTORAT JENDERAL
BINA GIZI DAN KESEHATAN
IBU DAN ANAK
Sekretariat Direktorat
Jenderal
Direktorat
Bina Gizi
Direktorat
Bina Kesehatan
Ibu
Direktorat
Bina Kesehatan
Anak
Direktorat Bina
Pelayanan
Kesehatan
Tradisional,
Alternatif, dan
Komplementer
UPT:
BKTM
Direktorat
Bina
Kesehatan
Kerja Dan
Olahraga
UPT:
BKOM
DIREKTORAT JENDERAL BINA GIZI DAN
KESEHATAN IBU DAN ANAK
1. Tugas :
Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan
standarisasi teknis dibidang pembinaan gizi dan KIA
2. Fungsi :
a. Merumuskan kebijakan di bidang pembinaan gizi dan KIA
b. Melaksanakan kebijakan di bidang pembinaan gizi dan
KIA
c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di
bidang pembinaan gizi dan KIA
d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang
pembinaan gizi dan KIA
e. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bina Gizi
dan KIA
KONDISI YANG ADA
(Permsalahan yang ada dilapangan)
TREN PERUBAHAN GDP DAN INDIKATOR
KESEHATAN DAN GIZI 1987-2007
4000
KRISIS
120
DESENTRALISASI
3500
3000
80
GDP (($)
2500
2000
60
1500
40
1000
+
+
+
+ + ++ +
500
+
+
0
20
0
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Year
Income per person (GDP/capita, inflation-adjusted $)
ORS usage
Under 5 Mortality Rate
Exclusive breastfeeding
skilled birth attendance
complete vaccination
MOH, UGM & WHO, 2010
+ Under-5
Underweight
U5 Mortality (/1000)
Coverage of interventions (%)
100
A. Status Gizi Masyarakat
No
1
2
3
4
Indikator
Riskesdas 2007
Riskesdas 2010
Prevalensi anak balita yang pendek
(stunting)
36,8
35,6
Prevalensi anak balita yang kurus dan
sangat kurus (wasting)
13,6
13,3
Perempuan usia subur (15-45 tahun)
mengalami kurang energi kronis (KEK)
13,6
Prevalensi bayi lahir dengan berat badan
rendah (BBLR)
11,5
11,1
4,3
5,8
5
Prevalensi balita mengalami gemuk
6
Prevalensi penduduk usia diatas 18
tahun keatas mengalami obesitas
(kelebihan berat badan)
11,7
Sumber data : Riskesdas 2007 dan 2010
• Prevalensi kekurangan gizi pada anak balita adalah sebesar 17,9 persen terdiri
dari gizi-kurang 13,0 persen dan gizi-buruk 4,9 persen
• Masih terjadi disparitas angka kekurangan gizi pada balita antarwilayah.
12
Prevalensi Gizi Kurang Turun
Tahun 2011, akan ada
1 juta anak gizi buruk,
B. Kesehatan Ibu
Kecenderungan Angka Kematian Ibu, 1991-2007
RPJMN 2014
MDG 2015
Sumber : Riskesdas 2010
14
C. Kesehatan Anak
Kecenderungan Angka Kematian Bayi dan Balita
Tahun 1991-2007
MDGs
2015
AKB menurut wilayah
Nusa Tenggara, Maluku & Papua
Kalimantan
Sulawesi
Sumatera
Java & Bali
Kemajuan terlihat tetapi masih terdapat kesenjangan
Dr Soewarta Kosen, MPH, Prof dr Laksono Trisnantoro, PhD & Queensland University, Study Investment Case, 2010
KOMITMEN PENERAPAN
REFORMASI BIROKRASI
ORGANISASI DAN TATALAKSANA BARU
• Dengan
memperhatikan tupoksi dan peran
Ditjen Bina Gizi dan KIA tersebut di atas, maka
perlu KOMITMEN
penerapan reformasi
birokrasi yang didukung oleh:
KEPEMIMPINAN
(MANAGEMENT)
BARU
INSTITUSI

perubahan
mindset,
management, dan strategi;
• KOMITMENT POLITIS:
– Eksekutif ;
– Legislatif;
GRAND DESIGN DITJEN BINA GIZI DAN KIA
INTEGRASI
PELAYANAN
BERBASIS
CONT OF CARE
ISSU
STRATEGIS
DITJEN GIKIA
PEMENUHAN
SUMBER DAYA
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
PENINGKATAN
MANAJEMEN
PROGRAM
IKU
UHH
PENINGKATAN
- PN
- KN
- D/S
MDGs
PENURUNAN
- AKB
- AKI
- GIKUR
HDI
GCI
PERUBAHAN
LINGKUNGAN
STRATEGIS
LEMAHNYA
MANAJEMAN
APARATUR
LEMBAGA
SASARAN
MDG’S
TENAGA
AKI,
AKB, Gikur
ANGGARAN
SASARAN RPJMN
2010-2014
REFORMASI BIROKRASI
DITJEN BINA GIZI DAN KIA
1. Kemajuan bangsa di masa depan ditentukan oleh
kualitas SDM;
2. Status Gizi, AKI dan AKB terkait erat dengan
pembangunan SDM yang berkualitas;
3. Perlu pemahaman yang sama dari segenap
komponen tentang penting dan strategisnya Program
Bina Gizi dan KIA bagi pembangunan berkelanjutan
di masa depan;
4. Ditjen Bina Gizi dan KIA perlu menerapkan reformasi
birokrasi, mencakup
aspek-aspek manajemen
pemerintahan sesuai dengan karakteristiknya.
TAHAPAN REFORMASI BIROKRASI
DITJEN BINA GIZI DAN KIA
Langkah penerapan reformasi birokrasi adalah
meliputi 9 program:
1. Program Manajemen Perubahan
2. Program Penataan Organisasi
3. Program Penataan Tatalaksana
4. Program Manajemen SDM Aparatur
5. Program Penguatan Unit Organisasi
6. Program Penataan Peraturan Perundangan
7. Program Penguatan Pengawasan Intern
8. Program Penguatan akuntabilitas
9. Program Peningkatan kualitas pelayanan publik
1. Program Manajemen Perubahan
Tujuan:
a. meningkatnya komitmen pimpinan dan pegawai Ditjen
Bina Gizi dan KIA dalam melakukan reformasi birokrasi;
b. terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja Ditjen
Bina Gizi dan KIA;
c. menurunnya
risiko
kegagalan
yang
disebabkan
kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.
Kegiatan:
Sosialisasi dan Internalisasi Manajemen Perubahan dalam
Rangka Reformasi Birokrasi Ditjen Bina Gizi dan KIA (telah
dilakukan melalui setiap pertemuan internal/Rakordit)
2. Program Penataan Perundang-undangan
Tujuan:
a. menurunnya tumpang tindih dan disharmonisasi peraturan
perundang-undangan yang dikeluarkan oleh K/L dan Pemda;
b. meningkatnya efektivitas pengelolaan peraturan perundangundangan K/L dan Pemda.
Kegiatan:
Penataan berbagai regulasi teknis Bina Gizi da KIA terkait dengan
diterbitkannya Permenkes 1144 tahun 2010
a. Penyusunan regulasi gizi
b. Penyusunan regulasi kesehatan ibu
c. Penyusunan regulasi kesehatan anak
d. Penyusunan regulasi kesehatan kerja
e. Penyusunan regulasi bina Yankestradkom
f. Penyusunan regulasi dukungan manajemen program bina GIZI dan
KIA
3. Program Penataan dan Penguatan Organisasi
Tujuan:
a. menurunnya tumpang tindih tugas pokok dan fungsi internal Ditjen
Bina Gizi dan KIA;
b. meningkatnya kapasitas Ditjen Bina Gizi dan KIA dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsi.
Kegiatan:
a. Penataan tugas dan fungsi Ditjen Bina Gizi dan KIA
Pemetaan tugas dan fungsi masing-masing bagian/bidang
Penyusunan Tatahubungan Kerja internal maupun eksternal dari
masing-masing unit teknis
 Penyusunan uraian jabatan struktural
 Penyusunan uraian jabatan fungsional umum


b. Penguatan Manajemen organisasi, tatalaksana, pelayanan publik,
kepegawaian dan diklat
 Melakukan pembinaan terkait penyusunan tugas dan fungsi masingmasing unit teknis
4. Program Penataan Tatalaksana
Tujuan:
a. meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam
prosespenyelenggaraan manajemen pemerintahan di K/L
dan Pemda;
b. meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses
manajemen pemerintahan di K/L dan Pemda;
c. meningkatnya kinerja di K/L dan Pemda.
Kegiatan:
a. Penyusunan SOP penyelenggaraan tugas dan fungsi
masing-masing unit (direncanakan mulai Mei 2011)
b. Pembangunan atau Pengembangan e-government
5. Program Penataan Sistem Manajemen SDM
Aparatur (1)
Tujuan:
a. meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM
Aparatur Ditjen Bina Gizi dan KIA;
b. meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan
SDM Aparatur Ditjen Bina Gizi dan KIA;
c. meningkatnya disiplin SDM Aparatur Ditjen Bina Gizi dan
KIA;
d. meningkatnya efektivitas manajemen SDM Aparatur
Ditjen Bina Gizi dan KIA;
e. meningkatnya profesionalisme SDM Aparatur Ditjen Bina
Gizi dan KIA.
5 .Program Penataan Sistem Manajemen SDM
Aparatur (2)
Kegiatan:
a. Penataan sistem rekrutmen pegawai (mengikuti pola yang telah ada
dari Biro Kepegawaian)
b. Analisis jabatan (sementara penyusunan dan proses verbal)
a. Penyusunan Uraian Jabatan Struktural
b. Penyusunan Uraian Jabatan Fungsional Umum
c.
d.
e.
f.
g.
h.
Evaluasi jabatan
Penyusunan standar kompetensi jabatan
Asesmen individu berdasarkan kompetensi
Penerapan sistem penilaian kinerja individu.
Pembangunan/Pengembangan database pegawai (telah dilakukan
Pengembangan pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis
kompetensi
6. Program Penguatan Pengawasan
a. Tujuan:
b. meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara Ditjen Bina Gizi
dan KIA;
c. meningkatnya status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan negara
Ditjen Bina Gizi dan KIA;
d. menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang Ditjen Bina Gizi dan
KIA.
e. Kegiatan:
f. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Ditjen
Bina Gizi dan KIA (belum dapat berjalan sepenuhnya)
g. Peningkatan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai
Quality Assurance dan consulting
7 . Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja
a. Tujuan:
b. meningkatnya kinerja Ditjen Bina Gizi dan KIA;
c. meningkatnya akuntabilitas Ditjen Bina Gizi dan KIA.
d. Kegiatan:
e. Penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Laporan
PP 39, Laporan Akuntabilitas Kinerja/LAK)
f. Pengembangan sistem manajemen kinerja organisasi
g. Penyusunan Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Ditjen
Bina Gizi dan KIA (sementara proses verbal penetapan).
8. Program Penguatan Pengawasan Intern
a) Tujuan:
b) meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih
aman, dan lebih mudah dijangkau) Ditjen Bina Gizi dan KIA;
c) meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standardisasi
pelayanan internasional Ditjen Bina Gizi dan KIA;
d) meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan
pelayanan publik oleh Ditjen Bina Gizi dan KIA.
e) Kegiatan:
f) Penerapan standar pelayanan pada unit kerja Ditjen Bina Gizi dan KIA
(pedoman standar pelayanan belum tersusun)
g) Penerapan SPM kesehatan pada kabupaten/kota (sementara proses
penyusunan/editing)
h) Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
(melibatkan masyarakat, swasta dan LSM)
9. Program Kualitas Pelayanan Publik
a. Tujuan:
b. meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih
aman, dan lebih mudah dijangkau) Ditjen Bina Gizi dan KIA;
c. meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standardisasi
pelayanan internasional Ditjen Bina Gizi dan KIA;
d. meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan
pelayanan publik oleh Ditjen Bina Gizi dan KIA.
e. Kegiatan:
f. Monitoring (akan dilakukan monitoring kinerja program sessuai indikator
yang ditetapkan)
g. Evaluasi Tahunan melalui penyusunan laporan kinerja LAKIP

similar documents