pelaksanaan pemenuhan hukum adat perkawinan di kalangan

Report
HUKUM ADAT PERKAWINAN
DALAM TATA ATURAN
GEREJA KALIMANTAN EVANGELIS
Disampaikan pada Seminar
Perkawinan Adat Dalam Perspektif Agama Kristen
Kamis, 30 Desember 2013 di Palangkaraya
DASAR TEOLOGIS
DAN KONSTITUSIONAL
1. Alkitab
2. Tata Gereja (Bab IV Pasal 12 ayat 1-4 tentang
Pernikahan)
3. Peraturan GKE no. 33 tahun 2011 tentang Pernikahan
dalam lingkungan GKE
4. Peraturan GKE no. 39 tahun 2011 tentang Pedoman
mengikuti dan melaksanakan acara adat bagi warga
GKE
5. Ajaran GKE tentang hubungan Injil dan Adat dan
tempat hukum adat dalam pernikahan warga GKE
6. UU Perkawinan RI no 1 tahun 1974
PENGERTIAN DAN PENGAKUAN GKE
TENTANG ADAT / KEBUDAYAAN
• Kebudayaan (yang didalamnya terkandung adat) :
“Keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya
manusia dalam rangka kehidupan bermasyarakat”
• Kebudayaan mewujud dalam 3 bentuk :
1. Kumpulan ide, gagasan, nilai, norma,
peraturan;
2. Kumpulan aktivitas/tindakan dalam
berinteraksi di tengah masyarakat;
3. Benda-benda hasil karya manusia
• Kebudayaan dipahami sebagai pemberian Allah
melalui karya manusia (yang berhikmat) dan akta
kehadiran tanda-tanda penyelamatan Allah
• Kebudayaan memerlukan hikmat (Amsal 2:6-9)
karena manusia yang membangun kebudayaan
adalah manusia berdosa (Kej.3:1-19; Maz.51:7;
Rm 3:9-10; Yak.1:15 dll)
Hubungan dengan kebudayaan bersifat dialogis
dalam bentuk :
1. Konfrontasi (memilah dan memilih yang
bertentangan, untuk selanjutnya di buang);
2. Konfirmasi (memilah dan memilih yang
bersesuaian, untuk selanjutnya dikuatkan
dan dikembangkan);
3. Rekonstruksi (merumuskan secara baru
ajaran yang menjawab kebutuhan konkrit
dan dirumuskan menurut bahasa yang
dimengerti secara konkrit oleh umat Allah)
Perjanjian Baru menggambarkan bahwa
Yesus lahir dan hidup sebagai orang Yahudi
dan dalam kebudayaan Yahudi.
Yesus tidak menolak kebudayaan Yahudi
sebagai keseluruhan
Melainkan mengkritisi unsur-unsur
kebudayaan yang tidak sesuai dengan
kehendak Allah dan yang menghambat
rencana penyelamatan Allah
TEMPAT HUKUM ADAT
DALAM PERKAWINAN WARGA GKE
• Lembaga perkawinan adalah akta sosial yang dibentuk oleh Allah (Kej 2:1825;Mat 19:1-11; Yoh.2:1-11)
• Perkawinan perlu memperhatikan : kaidah sosial (adat dan hukum negara);
dan kehendak Allah (peraturan Gereja).
• Lembaga perkawinan dibentuk atas dasar pengesahan yang dilakukan oleh :
- Gereja : Peneguhan dan pemberkatan
- Adat : Pemenuhan Hukum Adat (bukan Kawin Adat)
- Negara : Pencatatan Sipil
• UU Perkawinan no. 1 tahun 1974 menegaskan bahwa perkawinan itu sah
apabila dilaksanakan menurut agama yang dianut oleh mempelai, kemudian
dicatat menurut undang-undang yang berlaku.
• Dewan Adat/Majelis Adat adalah orang yang paling bertanggungjawab
dalam kegiatan yang berhubungan dengan adat. Karena itu MJ perlu
membangun relasi yang dialogis dengan mereka sebagai mitra pelayanan.
Sebaiknya di dalam Dewan Adat atau Majelis Adat ada unsur yang mewakili
warga gereja.
• Ketiga lembaga sangat terkait erat dan perlu hubungan dialogis.
PEMENUHAN HUKUM ADAT PERKAWINAN
BAGI WARGA GKE
Ada 2 prinsif nilai yang terkandung dalam adat perkawinan,
yaitu :
1. Adat perkawinan yang mengandung nilai-nilai ritual atau
kepercayaan, yaitu : semua simbol ataupun keyakinan
yang menganggap bahwa ada unsur keilahian dalam
simbol tersebut, seperti : darah, telor, mantra-mantra
pemujaan roh atau ilah, dan jimat.
1. Adat perkawinan yang mengandung nilai-nilai moral atau
sosial, yaitu : semua simbol yang mengandung prinsifprinsif kekeluargaan ataupun kemasyarakatan, seperti :
tutup uwan, garantung, saput, batu kaja, panginan
jandau, palaku, pakaian, tarian, musik dsb
Contoh Jalan Adat Dayak Ngaju
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Palaku (Mas Kawin)
Saput
Pakaian
Garantung Kuluk Pelek
Mas Singah Siru/Pelek
Timbuk Tangga
Lapik Luang
Duit Lapik Ruji
Sinjang Entang
Tutup Uwan
Garantung Tanggui Tawai
Batu kaja
Rapin Tuak
Pinggan Pananan Pahanjean
Lamiang Turus Pelek
Ramun Pisek
Batun Pisek
Bulau Ngandung
: Dibayar dengan 1 (satu) lembar kebun
: Jipen 12
: Jipen 6
: Jipen 2
: Sepasang cincin kawin
: Jipen 1
: 1 (satu) lembar kain bahalai
: Jipen 1
: 2 (dua) lembar kain bahalai
: 2 (dua) yard kain hitam
: Jipen 2
: Jipen 4 dibayar sewaktu menantu perempuan ke tempat mertua
: Jipen 2
: Piring mangkuk secukupnya
: Jipen 1
: Secukupnya
: Jipen 1
: Sudah diserahkan lebih dulu sebelum pelaksanaan perkawinan
(Contoh Jalan Adat Perkawinan Pdt.Simpon.F.Lion tahun 1995)
BAGAIMANA SIKAP GEREJA
Gereja harus menolak nilai-nilai ritual atau
kepercayaan yang bertentangan dengan iman
Kristen (pada butir 1);
Sebaliknya, semua nilai-nilai moral atau sosial
yang mengandung prinsif-prinsif kekeluargaan
atau kemasyarakatan (pada butir 2), harus
dipertahankan dan dilestarikan oleh gereja
Peraturan GKE no 39 tahun 2011 pada pasal 2 ayat 1 :
Ciri-ciri adat yang menunjuk kepada kepercayaan yang lain
nampak dalam bentuk :
a.
b.
c.
Hukum pali atau tabu
Pengharusan memakai unsur tertentu (seperti telor, darah
binatang kurban) dalam acara adat
Merapal mantera atau bacaan tertentu yang menyebutkan
unsur ilah atau roh menyertai acara adat tersebut.
Pasal 4 ayat 1 :
Semua bentuk ungkapan seni budaya daerah seperti
ukiran, nyanyian, tarian, anyaman, musik dan seni
bangunan yang tidak terkait dengan kepercayaan Kristen
patut dilestarikan terutama untuk memberi ciri khas
sumbangsih gereja bagi pengembangan budaya
masyarakat setempat dan pempribumian teologi GKE
PEDOMAN MENGIKUTI ACARA ADAT
YANG BERHUBUNGAN DENGAN NILAI-NILAI KEPERCAYAAN
• Bagi warga GKE :
1. Tidak perlu hadir kalau pihak pengundang bukanlah kaum
kerabat atau warga sekampung
2. Bisa hadir demi menghormati dan memelihara hubungan
dengan pihak pengundang yang adalah kaum kerabat atau
warga sekampung sepanjang tidak ambil bagian dalam acara
adat dimaksud
• Bagi warga GKE yang kebetulan adalah Kepala Adat :
1. Dapat ikut mengundang, tapi pelaksanaan acara adat
dipercayakan kepada pihak yang menjadi penganut
kepercayaan dari adat tersebut
2. Dapat ikut membantu persiapan dan pelaksanaan pesta, baik
tenaga maupun pendanaan
(lihat Peraturan GKE no 39 tahun 2011 pada pasal 3 ayat 1 dan 2 )
PENGERTIAN DAN PENGAKUAN GKE
TENTANG PERKAWINAN ATAU PERNIKAHAN
• Perkawinan atau pernikahan adalah kasih karunia Allah
yang dinyatakan dalam hubungan yang khas, utuh dan
langgeng antara seorang laki-laki dan seorang perempuan
dalam ikatan suami istri yang sah menurut aturan agama
Kristen dan perundang-undangan yang berlaku.
• Ikatan suami istri itu baru sah setelah dilaksanakan
kebaktian peneguhan dan pemberkatan nikah oleh Gereja
• Setia kepada pesan Tuhan Yesus Kristus, gereja harus
mencegah terjadinya perceraian (Tata Gereja Bab IV pasal
12 ayat 1-4)
• Bagi gereja, sebuah perkawinan yang terjadi harus
menjadi perkawinan yang tidak boleh diceraikan
(Mat.19:1-11). Namun gereja tidak memiliki perangkat
khusus yang memiliki kekuatan memaksa warganya
tidak bercerai.
• Melalui relasi yang dialogis antara kedudukan
Peneguhan dan Pemberkatan Nikah oleh Gereja
dengan Pemenuhan Hukum Adat oleh Dewan Adat dan
Catatan Sipil berperan menjadi alat di tangan Allah
untuk menghambat kemungkinan terjadi perceraian.
(Lihat Ajaran GKE tentang Hubungan antara Adat dan Injil dan
Tempat Hukum adat dalam Perkawinan warga GKE)
SYARAT-SYARAT
PENEGUHAN DAN PEMBERKATAN NIKAH GKE
1.
2.
3.
4.
Sudah dibaptis dan angkat Sidi
Tidak menjalani sanksi gereja
Tidak mempunyai istri atau suami lainnya yang sah
Menyampaikan surat permohonan 1 (satu) lembar dengan lampiran-lampirannya sbb :
a. Fotocopy Surat Baptis dan Sidi
b. Surat persetujuan orang tua atau wali kedua belah pihak 2 (dua) lembar
c. Surat penyerahan dari MR jika calon mempelai berasal dari Resort GKE lainnya
d. Fotocopy Surat Attestasi 2 (dua) lembar kalau salah seorang atau kedua calon mempelai
dari Jemaat/Resort atau Gereja lainnya
e. Fotocopy Surat Keterangan Perceraian dari instansi yang berwenang bagi calon mempelai
yang sudah pernah menikah
f. Pasphoto dari kedua calon mempelai dengan ukuran 3x4 cm sebanyak 3 (tiga) lembar
g. Izin tertulis dari pejabat yang ditunjuk oleh menteri Pertahanan Keamanan/Panglima
Angkatan Bersenjata apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya anggota
Angkatan Bersenjata
5. Calon mempelai mengikuti Katekisasi Nikah
6. Apabila pernikahan yang akan dilaksanakan ada masalah, maka diatur secara khusus dalam
Peraturan GKE tentang Pernikahan Bermasalah.
• Bagi pasangan yang sudah bercerai
berdasarkan Hukum Adat dan Hukum Negara,
masing-masing memiliki hak untuk memilih
dan menentukan hidupnya/pasangan
hidupnya yang baru.
• Lembaga gereja yang juga taat hukum
berkewajiban untuk melaksanakan pernikahan
tersebut setelah memenuhi persyaratan
pernikahan yang diatur menurut peraturan
GKE.
TERIMAKASIH
TUHAN MEMBERKATI
Pdt. Simpon.F.Lion,MTh
Wakil Ketua Umum MS GKE

similar documents