IDENTITAS NASIONAL - LPM :::: Universitas Jember

Report
ADAPTASI DAN BEKERJASAMA DENGAN
MASYARAKAT
(Materi Pembekalan Kuliah Kerja Nyata
Universitas Jember).
ANWAR
Dosen FISIP Universitas Jember
Mei 2013
IDENTITAS NASIONAL

Sebagai sebuah istilah identitas nasional dibentuk oleh dua kata yaitu identitas
dan nasional. Identitas dapat diartikan sebagai ciri, tanda atau jati diri;
sedangkan nasional dalam konteks pembicaraan ini berarti kebangsaan.
Dengan demikian, identitas nasional dapat diartikan sebagai jati diri nasional.
Identitas nasional Indonesia tercantum dalam konstitusi Indonesia yaitu
Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 35-36C.

Identitas nasional yang menunjukkan jati diri Indonesia diantaranya adalah
sebagai berikut: (a) Bahasa Nasional atau Bahasa Persatuan yaitu Bahasa
Indonesia, (b) Bendera negara yaitu Sang Merah Putih, (c) Lagu Kebangsaan
yaitu Indonesia Raya, (d) Lambang Negara yaitu Pancasila, (e) Semboyan
Negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika, (f) Dasar Falsafah negara yaitu Pancasila,
(g) Konstitusi (Hukum Dasar) negara yaitu UUD 1945, (h) Bentuk Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, (i) Konsepsi Wawasan
Nusantara, (j) Kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai Kebudayaan
Nasional
PENERAPAN IDENTITAS NASIONAL

Implementasi atau penerapan tentang identitas nasional harus tercermin
pada pola pikir, pola sikap, dan pola tindak yang senantiasa mendahulukan
kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi atau
kelompok. Dengan kata lain, identitas nasional menjadi pola yang mendasari
cara berpikir, bersikap, dan bertindak dalam rangka menghadapi berbagai
masalah menyangkut kehidupan bermayarakat, berbangsa dan bernegara.

Implementasi identitas nasional senantiasa berorientasi pada kepentingan
rakyat dan wilayah tanah air secara utuh dan menyeluruh. Impementasi
identitas nasional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang
mencakup kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya,dan pertahanan
keamanan harus tercemin dalam pola pikir, pola sikap, dan pola tindak
senantiasa mengutamakan kepentingan bangsa dan negara kesatuan
Republik Indonesia diatas kepentingan pribadi dan golongan.
TIPOLOGI MASYARAKAT INDONESIA
A
B
A: Koensidensi atribut deskrit dengan kontinyu yang membentuk masyarakat
terfragmentasi
B: Crosscutted atrubut deskrit dengan kontinyu yang membentu masyarakat homogen
KEPENTINGAN NASIONAL

Kepentingan Nasional (National Interest) adalah tujuan-tujuan yang
ingin dicapai sehubungan dengan kebutuhan bangsa/negara atau
sehubungan dengan hal yang dicita-citakan.
Dalam hal ini
kepentingan nasional yang relatif tetap dan sama diantara semua
negara/bangsa adalah keamanan (mencakup kelangsungan hidup
rakyatnya dan kebutuhan wilayah) serta kesejahteraan.

Kedua hal pokok ini yaitu keamanan (Security) dari kesejahteraan
(Prosperity). Kepentingan nasional diidentikkan dengan dengan
“tujuan nasional”. Contohnya kepentingan pembangunan ekonomi,
kepentingan pengembangan dan peningkatan kualitas Sumber Daya
Manusia (SDM).
KEPENTINGAN NASIONAL

Kepentingan nasional sering dijadikan tolok ukur atau kriteria pokok bagi
para pengambil keputusan (decision makers) masing-masing negara
sebelum merumuskan dan menetapkan sikap atau tindakan. Bahkan
setiap langkah kebijakan luar negeri (Foreign Policy) perlu dilandaskan
kepada kepentingan nasional dan diarahkan untuk mencapai serta
melindungi apa yang dikategorikan atau ditetapkan sebagai ”Kepentingan
Nasional”.

Menurut Morgenthau : ”Kepentingan nasional adalah kemampuan minimum
negara untuk melindungi, dan mempertahankan identitas fisik, politik, dan
kultur dari gangguan negara lain. Dari tinjauan ini para pemimpin negara
menurunkan kebijakan spesifik terhadap negara lain yang sifatnya kerjasama
atau konflik”.
KEPENTINGAN NASIONAL DALAM PUSARAN GLOBAL




Selain AS tengah berproses membangun sistem pertahanan rudal di Asia guna melawan
manuver Korea Utara dan Cina tentunya, ia juga menyatakan memperluas militernya di
Asia Tenggara dan Samudera Hindia, termasuk peningkatan kerja sama dengan Australia
dan penempatan kapal-kapal perang di Singapura, Philipina dll. Dan sungguh mengejutkan
ialah pergeseran 60% armada tempurnya ke Asia Pasifik;
Paman Sam mendukung pembentukan ASEAN Security Community pada 2015, dan terkait
dengan isue Laut China Selatan, dan melalui Menhan Leon Panetta, menganjurkan agar
ASEAN melakukan “tindakan seragam” sekaligus menyusun kerangka aksi yang memiliki
kekuatan hukum;
Kompleksitas pertikaian wilayah di Laut China Selatan, disinyalir bukan sebatas klaim
kepemilikan pulau-pulau, melainkan ada “persoalan lain”, artinya selain diantaranya hak
berdaulat atas Landas Kontinen dan Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE), penggunaan teknologi
baru terkait exploitasi dan explorasi minyak dan gas bumi oleh negara tertentu, yang
utama sejatinya faktor geostrategy possition dan potensi SDA pulau-pulau yang
disengketakan
Ketegangan antara negara-negara di kawasan tersebut secara politis cenderung
meningkat karena miskinnya win-win solution. Urgensi geografis Laut China Selatan yang
cukup vital dalam pergeseran geopolitik global, memungkinkan terus terkendalanya
upaya penyelesaian sengketa, bahkan diduga keras bahwa isu konflik teritorial itu akan
menjadi trigger dalam benturan militer secara terbuka, dan lain-lain.
KEPENTINGAN NASIONAL DALAM PUSARAN
GLOBAL

Teringat statement Henry Kissinger (1970), “Control oil and you control the
nations, control food and you control the people” (Kontrolah minyak kamu
akan mengontrol negara, kontrol pangan maka anda mengendalikan rakyat).
Sekali lagi, retorika menggelitik pun timbul: “Apakah bangsa ini tidak sedang
dilumpuhkan kedaulatan pangannya melalui skema jerat impor oleh asing?”.
Tetapi yang lebih mengerikan lagi ialah isyarat Vandana Shiva, bahwa bila
kolonialisasi lama hanya merampas tanah, sedangkan kolonialisasi baru
merampas seluruh kehidupan!

Merujuk persoalan dan uraian di atas, mencermati konflik antara TNI versus
Polri di Ogan Komering Ulu (OKU) dari perspektif politik global,
sesungguhnya kasus tersebut hanyalah tema belaka. Lalu apa kelanjutan
skema? Konflik antar aparat di OKU diprakirakan merupakan skema
pelemahan bangsa via pencerai-beraian elemen dan pecah belah dari sisi
internal. Ini yang mutlak diwaspadai bersama oleh segenap tumpah darah
Indonesia dimanapun berada dan berkiprah.
KEPENTINGAN NASIONAL DALAM PUSARAN
GLOBAL
Tak dapat dipungkiri, TNI-Polri adalah organ-organ perekat bangsa. Bahkan
di antara berbagai elemen-elemen bangsa lain, keduanya masih solid hingga
kini, sebab keduanya merupakan anak kandung revolusi (kemerdekaan) dulu.
Tak bisa tidak, TNI-Polri itu benteng terakhir dari sebuah sistem kedaulatan
bangsa. Apabila retak kedua institusi niscaya bakal pecahlah bangsa dan
negara. Ini harus disadari bersama oleh segenap komponen bangsa!
 Jujur harus diakui, dinamika politik menjelang 2014 kendati terlihat glamour
namun tidak bermakna apa-apa bagi kesejahteraan rakyat, apalagi untuk
Kepentingan Nasional RI. Segenap elit dan partai politik dibuat sibuk, asyik
dan porak-poranda oleh korupsi; organisasi massa dibentur-benturkan
melalui pragmatisme; para pemuda dan mahasiswa diracuni narkoba serta
disusupi dogma-dogma impor atas nama kebebasan dan demokrasi di
tataran hilir, dll. Tampaknya media massa terutama media mainstream
memiliki kontribusi luar biasa atas “keretakan” yang tengah terjadi pada
bangsa ini, karena media massa cuma sekedar memberitakan secara gegap
gempita tentang isu-isu, tema, kemudian ke isu lagi, lalu ke tema lagi,
demikian seterusnya cuma mengejar gegap rating tanpa solusi jelas.

KEPENTINGAN NASIONAL DALAM PUSARAN GLOBAL

Hasil pertemuan G-20 mengkulminasi suntikan dana sebesar 1,1 triliun dolar AS ke
lembaga multilateral dan IMF guna membantu memerangi krisis global. Kemudian
keluarlah paket stimulus (utang) bagi negara berkembang. Terbaca nuansa bahwa G20 digunakan sebagai sarana untuk mempertahankan kepentingan dan hegemoni AS
di dunia. Oleh karena arah penyelesaian krisis tidak berlandas filosofi bagaimana
“membongkar” sistem kapitalisme sebagai penyebab, tetapi lebih berfokus pada
pembiayaan dampak krisis dalam bentuk bailout (talangan) dan stimulus.

Berkali-kali diselenggarakan KTT, di Washington (15/11/2008), di London (2/4/2009),
dan tanggal 24-25 September 2009 di Pittsburgh, tetapi berkali-kali pula solusi dan
ruh dari pertemuan G-20 bersifat klasik – mengarah pada pelestarian sistem
kapitalisme, seperti mempertahankan langkah stimulus, meningkatkan kuantitas dan
kualitas modal bank, pemangkasan gaji dan bonus para eksekutif di sektor
perbankan, penghapusan tempat bebas pajak (tax heaven), dan kesepakatan
menghapus subsidi bahan bakar fosil yang memperparah pemanasan global.

Dan agaknya, AS menggiring negara-negara di dunia untuk terlibat secara langsung
pendanaan krisis melalui “dana segar” pengembalian utang dari negara-negara
berkembang. Retorikanya: Bukankah uang yang dihutang adalah kertas-kertas
bodong yang dicetak tanpa jaminan?
KEPENTINGAN NASIONAL DALAM PUSARAN
GLOBAL
Memanasnya suhu politik antara Cina melawan AS dan sekutu, selain menggeser
geopolitik global dari Heartland ke Asia, juga meniscayakan perubahan konstelasi di
Asia Pasifik terutama Laut Cina Selatan dan perairan sekitarnya. Apalagi jika kelak
benar-banar meletus konflik terbuka di perairan;
 Inilah “perang skema” antara adidaya Barat dan Timur, dimana Paman Sam via
Kekaisaran Militer —meminjam istilah Connie— asyik membangun pangkalan
militer di berbagai belahan dunia, sedangkan Cina mengimbangi melalui String of
Pearls di jalur-jalur utama serta alur alternatif perairan;
 Kelak bila terjadi perang terbuka di perairan, bukannya akan langsung berhadapan
antara Cina versus AS, tapi pagelaran cenderung menampilkan perang proxy
(perpanjangan) antara Cina melawan kelompok negara common wealth di
sekitarnya. Akan tetapi para negara satelit tersebut didukung sepenuhnya oleh
armada laut AS;
 Dari mapping prakiraan situasi tadi, semakin terlihat urgensi Selat Sunda dari sisi
geopolitik. Artinya ketika Selat Malaka telah menjadi “jalur tidak aman” bagi
pelayaran internasional akibat perang, maka rute alternatif tersingkat baik dari dan
ke Lautan Hindia serta Lautan Pasifik dipastikan akan melintas di Selat Sunda dan
selat lainnya.

KEPENTINGAN NASIONAL DALAM PUSARAN
GLOBAL




Perlu dibidani produk-produk hukum terkait geopolitical leverage (pemanfaatan
geopolitik), misalnya “penutupan sementara” selat-selat di Indonesia ketika dinamika
pelayaran telah mengancam keamanan nasional dan Kepentingan Nasional RI. Hal ini
mutlak segera dilangkahkan oleh segenap elit dan pengambil kebijakan di republik ini
sebagai respon terhadap situasi yang berkembang sekaligus penyikapan peralihan
geopolitik global;
Bila JSS memang merupakan program yang tidak boleh ditunda, maka rujukan pokok
selain menekankan Kepentingan Nasioanal RI juga aspek geopolitik, baik dari sisi
kedaulatan negara, kesejahteraan maupun kepentingan pendukung lain bersifat lintas fungsi
dan departemen serta melibatkan berbagai tokoh dan masyarakat sekitar. Syukur-syukur
ditunda hingga menunggu waktu yang tepat. Tapi paling minimal adalah tinjau ulang atas
proposal JSS agar tidak semata-mata mengkedepankan aspek sosial ekonomi belaka;
Salah satu prioritas pembangunan RI kedepan mutlak harus menguatkan sistem
pengawasan dan pengamanan selat-selat Indonesia (ALKI) yang ditopang oleh lembaga dan
departemen terkait dengan TNI-Polri sebagai ujung tombak;
Kelak dengan sistem pengamanan dan pengawasan perairan yang canggih lagi handal,
niscaya akan meningkatkan “daya tawar” Pemerintah Indonesia di forum global manapun,
dan lebih jauh lagi adalah mengubah skema geopolitical leverage menjadi geopolitical weapon,
atau senjata geopolitik bagi republik tercinta ini.
KEPENTINGAN NASIONAL DALAM PUSARAN
GLOBAL

cinta ialah sesuatu berbentuk pengungkapan, perasaan, pengorbanan, pengertian dan
program. Pertanyaan hipotesa adalah: (1) bagaimana dikatakan cinta, sedangkan kamu
belum pernah mengungkapkan apa-apa; (2) bagaimana bisa mengatakan bahwa
cintamu sungguh suci, sedangkan kamu tak punya perasaan apa-apa; (3) bagaimana
disebut cinta, sementara kamu tidak pernah berkorban apa- apa; (4) bagaimana bisa
menerima cintanya, sedangkan kamu tidak punya pengertian apa-apa; (5) bagaimana
mungkin cintamu disebut tulus dan iklas, sedangkan dirimu tidak punya program
apa-apa?

kebenaran adalah sesuatu berbentuk penyelidikan, permasalahan, pembahasan,
penerapan dan petunjuk. Pertanyaan retorikanya: (1) bagamana mungkin sesuatu
dianggap benar, sedangkan hal itu belum pernah diselidiki; (2) bagamana mungkin
sesuatu dianggap benar, sedangkan hal itu belum pernah ada masalah sebelumnya; (3)
bagaimana mungkin sesuatu dianggap benar, jika sebelumnya tidak pernah dilakukan
pembahasan; (4) bagaimana dikatakan benar, sedangkan kamu belum pernah
menerapkannya; (5) bagaimana tindakanmu dikatakan benar, sedangkan langkah yang
kamu tempuh tidak sesuai petunjuk? M Arief Pranoto Penulis adalah Research
Associate Global Future Institute (GFI)
RENUNGAN PENTING
suatu negara atau pemerintahan hanya bisa bertahan dan
tetap berdiri kokoh manakala para pemimpinnya memiliki
pilar-pilar antara lain:
(1) legitimasi yang kuat dari rakyatnya,
(2) adanya akar dukungan nyata dari rakyat, dan
(3) adanya ketahanan nasional/budaya (local wisdom) yang
kuat sebagai entitas masyarakat maupun bangsa.
PERAN PENTING PENDIDIKAN TINGGI

Mengembangkan model pembangunan yang benar-benar berbasis pada keilmuan dan
sumberdaya lokal.

Membangun basis-basis pengembangan keilmuan yang benar-benar relevan bagi
kebutuhan masyarakat dalam rangka merespon perubahan global yang sangat
dinamis.

Mengembangkan pusat-pusat pengembangan masyarakat, dengan memanfaatkan
sumberdaya lokal yang ada.

Membantu pengembangan kebijakan strategis terhadap legislatif dan eksekutif serta
mengontrol implementasi kebijakan-kebijakan tersebut.

Menghidupkan atau mendorong lembaga-lembaga independen diberbagai level
daerah untuk mengimbangi inkorporasi negara yang selama ini masuk kedalam
hampir semua sektor kehidupan masyarakat, baik di pusat maupun daerah.

Menyebarluaskan (dissemination) berbagai informasi yang masih menjadi masalah yang
dihadapi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui berbagai cara (public
education) agar kelompok-kelompok masyarakat mempunyai kemampuan adaptif
menyongsong era otonomi daerah.
PARTICIPATORY ACTION RESEARCH APPRAISAL

Menurut Lewin ( Dilts,1999), hal-hal praktis jika diikuti dengan refleksi dan analisis, akan
merupakan sumber yang tak bakal kering bagi bahan pengembangan teori ( yang
dikembangkan dari lapangan). Karena dalam kenyataannya teori yang demikian jika
digunakan sebagai alat analisis akan memberikan contoh praktis yang diterapkan para
situasi riil.

Model kaji tindak yang diterapkan dilapangan, meliputi empat langkah, yaitu:
aksi/mengalami, refleksi, integrasi, dan perencanaan. Sebagai proses kegiatan
operasionalnya menekankan pragmatisme yang dimulai dari mengidentifikasi, memahami,
dan memecahkan masalah riil, lalu merefleksikannya lagi.

Dalam perkembangannya, ada varian lain dari riset paradigma baru yaitu riset partisipatif.
Ia memiliki banyak ciri yang sama dengan riset aksi antara lain, pentingnya refleksi, tujuan
untuk adanya perubahan /perbaikan sosial atau dampak langsung terhadap sistim/struktur
sosial, penghargaan yang tinggi terhadap potensi manusia, dan pemecahan masalah, serta
penciptaan pengetahuan yang bermanfaat bagi masyarakat. Dalam riset partisipatif,
menurut Dilt (1999) lebih komitment terhadap ideologis yaitu perubahan sosial dan
keadilan sosial. Sementara riset aksi lebih menekankan adanya komitmen terhadap
pemberdayaan masyarakat (empowerment), partisipasi dan kontrol masyarakat dalam
proses riset.
PARTICIPATORY ACTION RESEARCH
APPRAISAL

Kaji tindak partisipatif merupakan kombinasi antara penelitian (research) dengan
tindakan (action) yang dilakukan secara partisipatif guna meningkatkan aspek
kehidupan masyarakat. Berkaitan dengan itu, integrasi dan partisipasi antara sesama
peneliti, obyek yang diteliti, para pemangku kepentingan (stakeholders), dan elemen
masyarakat lainnya merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan (Gonsalves et al.,
2005).

Dalam kaji tindak partisipatif, kerja sama antara peneliti dengan “pemilik masalah”
(problem owner) merupakan hal penting untuk diterapkan. Ketergantungan saling
menguntungkan antara peneliti dan pemangku masalah terletak pada pemahaman
bersama terhadap masalah yang harus dipecahkan, keterampilan, pengalaman, dan
kompetensi; agar proses penelitian dan pengembangannya dapat mencapai dua
tujuan utama berupa pengetahuan metode baru dalam pemecahan masalah secara
praktis (Hult dan Lennung, 1980).

Dalam hal ini, peneliti mendapatkan kerangka intelektual dan pengetahuan baru
dalam pemecahan masalah, sedangkan pemilik masalah mendapatkan metode yang
lebih efisien dalam pemecahan masalah secara praktis di lapangan (Burns, 1994).
PARTICIPATORY ACTION RESEARCH
APPRAISAL

Dalam kaji tindak partisipatif, peneliti berperan secara pro-aktif dan
sengaja (purposive) melibatkan diri dalam pengembangan metode baru
dalam pemecahan masalah secara praktis. Sementara itu, dalam
penelitian konvensional, peneliti boleh dikatakan sebagai pelaku
netral (Chalmers, 1982).

Dalam kaji tindak partisipatif, peneliti dipandang sebagai salah satu
pelaku utama yang bekerja secara bersama-sama dengan pihak yang
mempunyai kepentingan, atau sebagai pihak yang dipengaruhi, untuk
menghasilkan perubahan atau kemajuan dalam pemecahan masalah
dalam kehidupan sehari-hari (Checkldan, 1991; Hult dan Lennung,
1980).
PARTICIPATORY ACTION RESEARCH
APPRAISAL

Kaji tindak partisipatif memiliki karakteristik lingkaran spiral (spiraling circle),
yang dimulai dari refleksi, pertanyaan, tugas lapang, dan analisis yang
dilakukan secara berulang (iterative). Dalam kaji tindak partisipatif,
kompleksitas sistem saling berinteraksi antara satu dengan lainnya. Tiga
subsistem yang menjadi acuan perhatian dalam sistem kaji tindak partisipatif
adalah (1) Sub ekosistem. Sumberdaya alam dan lingkungan (natural
resources and environmental capital) bersifat terbatas, dimana eksistensinya
terkait dengan kompleksitas pola bio-fisik dan proses;

(2) Subsistem Sosial Ekonomi. Sumberdaya alam memiliki nilai guna dalam
sistem kehidupan manusia, dan pemanfaatannya memerlukan hubungan
interaktif dengan subsistem kultural sosial ekonomi (cultural socioeconomic
capital);

(3) Subsistem Kebijakan dan Kelembagaan. Pemanfaatan sumberdaya alam
secara publik merupakan refleksi dari sistem kekuasaan dan manajemen
pengambilan keputusan yang di dalamnya melibatkan hubungan kerjasama,
persaingan, dan konflik (baik di tingkat lokal maupun nasional dan bahkan
internasional).
MAPPING

Perlunya upaya mapping Sub ekosistem, Subsistem Sosial Ekonomi,
Subsistem Kebijakan dan Kelembagaan.

Perlunya diketahui sumber data dan informasi kunci bagi keperluan
mapping yang dimaksud.

Pentingnya kesadaran etis mengenai cara, waktu, tempat dalam
mendapatkan informasi data, dan masih diperlukan adanya crosscheck
validitas data

Modal utama adalah komitmen dan membangun kepercayaan.
SEKIAN
TERIMA KASIH

similar documents