Bantuan hukum dan prosedur pengajuan gugatan peradilan tata

Report
Oleh:
Krepti Sayeti, SH
Peradilan Tata Usaha Negara
 Adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakimam bagi
rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha
Negara (Vide Psl 4 UU No. 9 Tahun 2004);
 Mempunyai wewenang untuk memeriksa, memutus
dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;
Peraturan Perundang-undangan tentang
Peradilan Tata Usaha Negara
 UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata
Usaha Negara;
 UU Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas UU
No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan tata Usaha
Negara;
 UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua
atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata
Usaha Negara.
Sengketa Tata Usaha Negara
 Sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha
Negara antara orang/Badan Hukum Perdata dengan
Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, baik di
pusat/daerah sebagai akibat dikeluarkannya
Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa
kepegawaian berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku (Vide Psl 1 angka 10 UU No 51
Tahun 2009);
Sengketa Kepegawaian
 Sengketa Kepegawaian merupakan salah satu bagian dari sengketa
Tata Usaha Negara
 Pasal 35 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang
Perubahan atas UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian, yang menyatakan :
(1) Sengketa Kepegawaian diselesaikan melalui Peradilan Tata
Usaha Negara.
(2) Sengketa Kepegawaian sebagai akibat pelanggaran terhadap
peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil diselesaikan melalui
upaya banding administratif kepada Badan Pertimbangan
Kepegawaian”
5
Subyek dan Obyek Sengketa TUN
(Vide Psl. 1 angka 4 UU PTUN)
Penggugat
(orang/Badan Hukum
Perdata)
Tergugat
(Badan/Pejabat Tata Usaha
Negara)
Objek
sengketa
(KTUN)
Objek Sengketa Tata Usaha Negara
Keputusan yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata
Usaha yakni berupa suatu penetapan tertulis yang
dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara
yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final
yang menimbulkan akibat hukum bagi
seseorang/Badan Hukum Perdata (Vide Psl 1 angka 3 UU No.
51/2009)
…..Lanjutan
Fiktif Negatif (yang dianggap sama dengan KTUN)
Adalah tidak berbentuk Surat Keputusan TUN, hal ini
terjadi apabila Badan atau Pejabat TUN tidak
mengeluarkan SK yang dimohonkan kepadanya oleh
Penggugat, sedang hal tersebut menjadi kewajibannya
maka hal itu dianggap sama dengan KTUN yang
merupakan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara.
(Vide Psl 3 UU No. 5 Tahun 1986).
Tertulis
Dikeluarkan oleh
Badan/Pejabat TUN
Berisi tindakan hukum Tata
Usaha Negara
Unsur
Keputusan/Ketetapan
Tata Usaha Negara
Berdasarkan Peraturan
perundang-undangan yang
berlaku
Bersifat konkret, individual
dan final
Menimbulkan akibat hukum
bagi seseorang/Badan
Hukum Perdata
Keputusan TUN yang fiktif atau Negatif.
(vide pasal 3 UU No. 5/86)
Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara
tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal
itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut
disamakan dengan Keputusan Tata Usaha
Negara.
Jika ada jangka waktu dan
ternyata
setelah
melewati
jangka waktu ternyata badan
atau
pejabat
TUN
tidak
menerbitkan Keputusan TUN
yang dimohonkan
Jika tidak ada
setelah jangka
permohonan
pejabat TUN
keputusan
jangka waktu dan
waktu 4 bulan dari
ternyata
badan/
tidak menerbitkan
Badan atau pejabat TUN dianggap telah
menerbitkan Keputusan Penolakan
Permohonan tsb
10
Tenggang waktu mengajukan
Gugatan TUN
 90 (sembilan puluh) hari sejak
diterima/diumumkannya Keputusan Badan/Pejabat
TUN (Vide psl 55 UU Nomor 5 Tahun 1986).
 Dihitung secara kasuistis, yakni 90 hari sejak yang
bersangkutan mengentahui dan merasa
kepentingannya dirugikan dengan adanya Keputusan
TUN Tersebut (bagi Pihak ketiga);
Alasan Mengajukan Gugatan
(Vide Pasal 53 ayat (2) UU Nomor 9 Tahun 2004)
 Keputusan TUN yang digugat itu itu
bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;
 Keputusan TUN yang digugat itu itu
bertentangan dengan asas-asas umum
pemerintahan yang baik;
Hal-hal yang harus dimuat dalam
Surat Gugatan
Syarat Formil :
 Identitas Penggugat dan Kuasanya (jika
menggunakan jasa kuasa hukum);
 Identitas Tergugat, jabatan, dan tempat
kedudukan hukumnya (yang mengeluarkan
Keputusan TUN);
………Lanjutan
Syarat Materiel :
 Alasan/dasar gugatan (Posita);
 Tuntutan (petitum), berisi hal-hal yang
dimohonkan untuk diputuskan oleh Pengadilan
yang harus dirumuskan dengan jelas dan tegas;
 Ditanda tangani oleh Penggugat atau kuasanya.
* Vide Psl.56 Ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986
Dokumen & Hal yang harus dipersiapkan jika
hendak mengajukan gugatan di Pengadilan TUN
 Surat gugatan;
 Surat kuasa khusus dari Penggugat kepada
kuasa hukumnya, bila Penggugat menguasakan
kepada kuasa hukum (Vide Psl. 56 Ayat 2).
 Foto copy kartu advokat kuasa hukum yang
dikuasakan (jika dikuasakan kepada Advokat
profesional yang berlisensi);
…..Lanjutan
 Foto copy surat keputusan TUN yang menjadi obyek
sengketa (Vide Psl. 56 Ayat 3). Kecuali apabila obyek
sengketa berupa keputusan fiktif-negatif atau apabila
obyek sengketa tidak dikuasai oleh Penggugat;
 Dana untuk membayar panjar biaya perkara yang telah
ditetapkan berdasarkan radius/jarak;
Pemberian Kuasa
 Para Pihak yang bersengketa dapat didampingi
atau diwakili oleh seorang atau beberapa orang
kuasa;
 Pemberian kuasa untuk berperkara dalam
sengketa TUN sifatnya adalah tidak wajib;
 Pemberian kuasa dapat dilakukan melalui surat
kuasa khusus atau secara lisan di muka
persidangan.
…..Lanjutan
 Tergugat dapat menggunakan Jaksa Pengacara Negara
sebagai kuasa hukum (Vide Psl. 30 ayat 2 UU Nomor
16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan) dan dapat
menunjuk orang-orang atau pejabat yang ditunjuk
atau dapat juga menggunakan jasa Advokat
profesional yang berlisensi;
 Penggugat dapat menggunakan jasa Advokat
profesional yang berlisensi;
Acara Pemeriksaan Perkara di Persidangan
 Pengadilan bersidang dengan 3 (tiga) orang hakim;
 Sebelum pemeriksaan pokok sengketa, majelis hakim wajib
melakukan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi
gugatan yang kurang jelas;
 Dimulai dengan pembacaan surat gugatan;
 Eksepsi dan jawaban Tergugat;
 Replik Penggugat;
…..Lanjutan
 Dupliek Tergugat;
 Pembuktian;
 Kesimpulan Para Pihak;
 Putusan
Alat Bukti
(vide Psl 100 UU No 5 Tahun 1986)
 Surat / Tulisan;
 Keterangan ahli;
 Keterangan saksi;
 Pengakuan Para Pihak;
 Pengetahuan Hakim.
Terima kasih

similar documents