Solusi Tumpang Tindih Pengaturan Sumber Daya Alam*

Report
Harmonisasi Regulasi Antar Sektor
dalam Pengelolaan
Sumber Daya Alam*
Oleh
Prof. DR. Maria SW. Sumardjono, SH., MCL., MPA.**
* Pokok-pokok pikiran disampaikan pada Semiloka “Menuju Kawasan Hutan yang Berkepastian Hukum dan Berkeadilan”,
diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta 13 Desember 2012.
** Guru Besar Hukum Agraria Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dan Anggota Akademi Ilmu Pengetahuan
Indonesia (AIPI)
I. Disharmoni/Inkonsistensi peraturan
perundang-undangan sumber daya alam (SDA)
a. Inkonsitensi vertikal.
Contoh:
1)
UU No. 22/2001 tentang
Minyak dan Gas Bumi.
2)
UU No. 2/2002 tentang
Ketenagalistrikan. MK
membatalkan UU tersebut.
3)
UU No. 25/2007 tentang
Penanaman Modal.
4)
UU No. 27/2007 tentang
PengelolaanWilayah Pesisir
dan Pulau-pulau Kecil.
2
penyelesaian
Melalui
judicial review
ke MK
b. Inkonsitensi horisontal
DISHARMONI ATAU INKONSISTENSI ANTAR UU
SEKTORAL berdasarkan 7 tolok ukur:
3
Orientasi
Eksploitasi atau konservasi
Keberpihakan
Pro-rakyat atau pro kapital
Pengelolaan dan implementasinya
Sentralistik/desentralistik, sikap terhadap
pluralisme hukum.
Implementasinya: sektoral, koordinasi,
orientasi produksi
Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM)
Gender, pengakuan Masyarakat Hukum Adat
[MHA], penyelesaian sengketa
Pengaturan good governance
Partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas
Hubungan orang dengan sumber daya alam
Hak atau ijin
Hubungan Negara dengan sumber daya alam
Hak Menguasai Negara, Hak Bangsa
Inkonsitensi antara UUPA dengan UUK
UUPA
ASPEK
Orientasi
Kontekstual
Tekstual
Kontekstual
Konservasi.
Konservasi
Produksi & konservasi
Keseimbangan antara produksi &
konservasi
Keadilan komutatif
Badan Usaha Negara &
warga masyarakat
Keadilan distributif
Hak Bangsa & HMN
Kekayaan Nasional &
dikuasai Negara
HMN disubordinasikan pada Hak
Bangsa
ada medebewind
Pemerintah, Pemda
pelaksana
Sentralistik
Kontrol Negara
Ijin pemanfaatan
Kontrol Negara
Pengakuan
MHA diakui; Hutan
Ulayat menjadi hutan
Negara
Pengakuan setengah hati
Dapat dijumpai
dalam beberapa
ketentuan (fungsi
sosial, larangan
monopoli)
Tiga prinsip
Relatif cukup
Badan hukum
(Indonesia/asing)
Hubungan Negara
dengan Obyek
Negara menguasai
Pelaksana
Kewenangan Negara
Pemerintah
Hubungan Orang
dengan Obyek
Hak
HAM
Good Governance
4
Tekstual
Orang perorangan
(WNA/WNI)
Akses Memanfaatkan
UU Kehutanan
-
Gender
-
Hak ulayat MHA
Tidak disebut dengan
tegas
Sentralistik,
Inkonsitensi antara UUPA dengan UUK
UUPA
UUK
Pasal 33 ayat (3) UUD
Negara RI 1945
Pasal 33 ayat (3) UUD
Negara RI 1945
Tanah
Negara
5
Negara
Negara
Tanah
Hutan
Tanah hak
(ulayat)
MHA
Tanah
hak
Hutan
Negara
Hutan
hak
Inkonsitensi antara UUPA dengan UUK
1. UUK tidak konsisten:
tidak mengakui hutan
ulayat (obyek) tetapi
mengatur tentang
subyek hak ulayat,
yakni MHA
Masalah
6
2. Keragu-raguan untuk
melakukan
pendaftaran tanah
negara, khususnya
terhadap tanah-tanah
di kawasan hutan
negara
Inkonsitensi antara UUPA dengan UU Minerba
UUPA
ASPEK
Orientasi
Kontekstual
Tekstual
Kontekstual
Konservasi.
Konservasi
Produksi & konservasi
Tekanan pada produksi
Keadilan komutatif
BUMN/D, BUMS, Koperasi,
perorangan
Keadilan distributif
Kekayaan Nasional &
dikuasai Negara
HMN disubordinasikan pada
Hak Bangsa
Pemerintah, Pemda, DPR-RI
Desentralistik
Kontrol Negara
Ijin
Kontrol Negara
Pengakuan
Masyarakat yang terkena
dampak negatif, masyarakat
yang tanahnya terdapat
sumberdaya minerba
Tidak mengatur tentang
gender, MHA
Dapat dijumpai
dalam beberapa
ketentuan (fungsi
sosial, larangan
monopoli)
Tiga prinsip
Relatif tinggi
Badan hukum
(Indonesia/asing)
Hubungan Negara
dengan Obyek
Negara menguasai
Pelaksana
Kewenangan Negara
Pemerintah
Hubungan Orang
dengan Obyek
Hak
HAM
Good Governance
7
Tekstual
Orang perorangan
(WNA/WNI)
Akses Memanfaatkan
UU Minerba
-
Gender
-
Hak ulayat MHA
Tidak disebut dengan
tegas
Hak Bangsa &
HMN
Sentralistik,
ada medebewind
Inkonsitensi antara UUPA dengan UU Minerba
Pengakuan, penghormatan,
dan perlindungan hak ulayat
MHA
8
UU Minerba
Alpa mengatur
atau menganggap
tidak perlu diatur ;
dampaknya.
Inkonsitensi antara UUPA dengan UU SDA
UUPA
ASPEK
Orientasi
Kontekstual
Tekstual
Kontekstual
Konservasi.
Konservasi
Produksi & konservasi
Tekanan pada konservasi
Keadilan komutatif
Semua kelompok
kegiatan
Keadilan korektif
Hak Bangsa & HMN
SDA dikuasai Negara
HMN
Sentralistik,
Pemerintah dan/atau
Pemda
Dapat sentralistik atau
desentralistik
Kontrol Negara
Perijinan, HGPA +
HGUA tidak jelas
Kontrol Negara
Pengakuan
Pengakuan Hak Ulayat
MHA
Pengakuan bersyarat
Dapat dijumpai dalam
beberapa ketentuan
(fungsi sosial, larangan
monopoli)
Tiga prinsip
Relatif tinggi
Badan hukum
(Indonesia/asing)
Hubungan Negara
dengan Obyek
Negara menguasai
Pelaksana
Kewenangan Negara
Pemerintah
Hubungan Orang
dengan Obyek
Hak
HAM
Good Governance
9
Tekstual
Orang perorangan
(WNA/WNI)
Akses Memanfaatkan
UU SDA
-
Gender
-
Hak ulayat MHA
Tidak disebut dengan
tegas
ada medebewind
Inkonsitensi antara UUPA dengan UU SDA
UUSDA
HGA terdiri dari HGPA
dan HGUA
10
Istilah
“hak” tetapi
esensinya
“ijin”
Pengertian HGA
berbeda dengan
HGA menurut
Pasal 47 UUPA
Inkonsitensi antara UUPR dengan UU Kehutanan
UUPR
ASPEK
Tekstual
Orientasi
11
UU Kehutanan
Kontekstual
Tekstual
Kontekstual
Produksi & konservasi
Keseimbangan
antara produksi &
konservasi
Keadilan komutatif
Badan Usaha Negara &
warga masyarakat
Keadilan distributif
HMN
disubordinasikan
pada Hak Bangsa
Ruang konservasi
& produksi
Tekanan pada konservasi
(budidaya)
Akses Memanfaatkan
Investasii &
usaha rakyat
Hubungan Negara dengan
Obyek
Tidak tegas
menyebutkan
Hak Bangsa & HMN
Kekayaan Nasional &
dikuasai Negara
Pelaksana Kewenangan
Negara
Pemerintah &
Pemda
Pembagian kewenangan
Pemerintah, Pemda
pelaksana
Sentralistik
Hubungan Orang dengan
Obyek
Ijin pemanfaatan
ruang
Kontrol Negara
Ijin pemanfaatan
Kontrol Negara
HAM
Memberi
perhatian pada
MHA
Tidak dlm rangka
pengakuan
MHA diakui & Hutan Ulayat
menjadi hutan Negara
Pengakuan
setengah hati
Good Governance
Ketiga prinsip
Cukup tinggi
Ketiga prinsip
Relatif cukup
Inkonsitensi antara UU Kehutanan dengan UU Minerba
ASPEK
12
UU Kehutanan
UU Minerba
Tekstual
Kontekstual
Tekstual
Kontekstual
Orientasi
Produksi & konservasi
Keseimbangan antara
produksi & konservasi
Produksi & konservasi
Tekanan pada produksi
Akses Memanfaatkan
Badan Usaha Negara
& warga masyarakat
Keadilan distributif
BUMN/D, BUMS,
Koperasi, perorangan
Keadilan distributif
Hubungan Negara
dengan Obyek
Kekayaan Nasional &
dikuasai Negara
HMN disubordinasikan
pada Hak Bangsa
Kekayaan Nasional &
dikuasai Negara
HMN disubordinasikan pada
Hak Bangsa
Pelaksana
Kewenangan Negara
Pemerintah, Pemda
pelaksana
Sentralistik
Pemerintah, Pemda,
DPR-RI
Desentralistik
Hubungan Orang
dengan Obyek
Ijin pemanfaatan
Kontrol Negara
Ijin
Kontrol Negara
HAM
MHA diakui & Hutan
Ulayat menjadi hutan
Negara
Pengakuan setengah
hati
Masyarakat yang terkena
dampak negatif,
masyarakat yang
tanahnya terdapat
sumberdaya minerba
Tidak mengatur tentang
gender, MHA
Good Governance
Ketiga prinsip
Relatif cukup
Tiga prinsip
Relatif tinggi
Inkonsitensi antara UU Kehutanan dengan UU SDA
ASPEK
13
UU Kehutanan
UU SDA
Tekstual
Kontekstual
Tekstual
Kontekstual
Orientasi
Produksi & konservasi
Keseimbangan antara
produksi & konservasi
Produksi & konservasi
Tekanan pada konservasi
Akses Memanfaatkan
Badan Usaha Negara
& warga masyarakat
Keadilan distributif
Semua kelompok
kegiatan
Keadilan korektif
Hubungan Negara
dengan Obyek
Kekayaan Nasional &
dikuasai Negara
HMN disubordinasikan
pada Hak Bangsa
SDA dikuasai Negara
HMN
Pelaksana
Kewenangan Negara
Pemerintah, Pemda
pelaksana
Sentralistik
Pemerintah dan/atau
Pemda
Dapat sentralistik atau
desentralistik
Hubungan Orang
dengan Obyek
Ijin pemanfaatan
Kontrol Negara
Perijinan, HGPA +
HGUA tidak jelas
Kontrol Negara
HAM
MHA diakui & Hutan
Ulayat menjadi hutan
Negara
Pengakuan setengah
hati
Pengakuan Hak Ulayat
MHA
Pengakuan bersyarat
Good Governance
Tiga prinsip
Relatif cukup
Tiga prinsip
Relatif tinggi
Inkonsitensi antara UU Minerba dengan UU SDA
UU Minerba
ASPEK
Tekstual
Orientasi
14
UU SDA
Kontekstual
Produksi & konservasi Tekanan pada produksi
Tekstual
Kontekstual
Produksi & konservasi
Tekanan pada konservasi
Akses Memanfaatkan
BUMN/D, BUMS,
Koperasi, perorangan
Keadilan distributif
Semua kelompok
kegiatan
Keadilan korektif
Hubungan Negara
dengan Obyek
Kekayaan Nasional &
dikuasai Negara
HMN disubordinasikan
pada Hak Bangsa
SDA dikuasai Negara
HMN
Pelaksana
Kewenangan Negara
Pemerintah, Pemda,
DPR-RI
Desentralistik
Pemerintah dan/atau
Pemda
Dapat sentralistik atau
desentralistik
Hubungan Orang
dengan Obyek
Ijin
Kontrol Negara
Perijinan, HGPA +
HGUA tidak jelas
Kontrol Negara
HAM
Masyarakat yang
terkena dampak
negatif, masyarakat
yang tanahnya
terdapat sumberdaya
minerba
Tidak mengatur
tentang gender, MHA
Pengakuan Hak Ulayat
MHA
Pengakuan bersyarat
Good Governance
Tiga prinsip
Relatif tinggi
Tiga prinsip
Relatif tinggi
II. Harmonisasi pengaturan SDA
 Dampak inkonsistensi
a) kelangkaan dan kemunduran kualitas dan kuantitas SDA;
b) ketimpangan struktur penguasaan/pemilikan, peruntukan,
penggunaan, dan pemanfaatan SDA;
c) timbulnya berbagai konflik dan sengketa dalam
penguasaan/pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan SDA
(antar sektor, antara sektor dengan MHA/masyarakat, antara
investor dengan MHA/masyarakat, dan antar investor terkait
hak/ijin pemanfaatan SDA).
15
 Alternatif Solusi
1.Moratorium
penyusunan RUU SDA
(ada kendala) Jika tidak
dapat dihindarkan,
upayakan semaksimal
mungkin harmonisasinya
dengan UU sektoral lain
(NA: Evaluasi dan analisis
peraturan perundangundangan terkait)
16
Tidak dapat
optimal
(1) UUSDA sama derajatnya,
tidak ada UU yang berfungsi
sebagai platform bersama (lex
generalis) (UUPA yang
dimaksudkan sebagai platform
bersama didegradasikan
kedudukannya menjadi UU
sektoral sejak tahun 1970an).
(2) Kewenangan masing-masing
sektor dilaksanakan oleh
Kementerian dan Badan (BPN
untuk pertanahan). Tidak ada
kementerian yang
mengkoordinasikan kebijakan
SDA dan implementasinya.
 Alternatif Solusi
2. Legislative review oleh DPR-RI
Landasan hukum: TAP MPR RI No. IX/MPR/2001
Landasan kerja: kajian-kajian terkait inkonsistensi
horisontal pengaturan SDA
Tidak
dapat
optimal
Belum ada UU tentang (Pengelolaan dan Pemanfaatan) SD Alam/ SD
Agraria yang berfungsi sebagai lex generalis.
17
 Alternatif Solusi
3. Sementara UU yang berfungsi
sebagai lex generalis belum
terbentuk, penyusunan RUU
SDA dan/atau legislative review
dapat mengacu pada prinsipprinsip yang digariskan oleh
UUPA dan TAP MPR RI No.
IX/MPR/2001.
18
Penutup
19
Perlu dipertimbangkan dengan sungguh-sungguh:
1. Gagasan pembentukan UU terkait pengelolaan dan
pemanfaatan SD Alam/ SD Agraria dalam rangka
menciptakan satu sistem hukum terkait SDA.
Landasan Hukum: Ketetapan MPR RI
No.9/MPR/2001 dan Ketetapan MPR RI
No.5/MPR/2003.
2. Keberadaan satu kementerian yang mempunyai
kewenangan mengkoordinasikan kebijakan di bidang
SDA dan implementasinya
Terima Kasih
Jakarta, 13 Desember 2012
20

similar documents