Askari Razak-LPSK Aston Jakarta

Report
Oleh :
Askari Razak
Disampaikan pada Rakor Para Pemangku Kepentingan Dalam
Aktivitas Perlindungan dan Pemenuhan Hak Korban Kejahatan Pada
Proses Peradilan Pidana dan Penegakan HAM, Tgl. 31 Oktober – 2
November 2013, di Hotel Aston Jakarta Pusat
J
Politik
Negara Hukum


Politik berasal dari kata Polis (Yunani), yang
berarti city state, dengan demikian politik
bermakna sesuatu yang berhubungan
dengan negara.
Dalam perkembangannya kemudian politik
diartikan sebagai sesuatu yang berhubungan
dengan bagian negara, yakni kekuasaan
negara, dalam hal ini kekuasaan untuk
memilih.
Lanjutan

Menurut Hans Kelsen, Politik memiliki 2
makna, yaitu :
1. Politik sebagai etik adalah memilih
dan menentukan tujuan kehidupan
bermasyarakat yang harus
diperjuangkan
2. Politik sebagai teknik adalah
memilih dan menentukan cara dan
sarana untuk
mencapai
tujuan sebagaimana ditentukan
oleh politik sebagai etik
POLITIK (HUKUM) SEBAGAI KEBIJAKAN NEGARA
Pol(huk)
adalah:
Kebijakan
dasar
penyelenggara negara dalam bidang
hukum yang akan, sedang, dan telah
berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai
yang berlaku di masyarakat untuk
mencapai tujuan negara yang dicitacitakan (ius constituendum), antara lain
melindungi segenap bangsanya.
Filosofi Perlindungan Negara
Salah satu tujuan Negara (national
goal) adalah “…melindungi segenap
Bangsa Indonesia dan seluruh
tumpah
darah
Indonesia…”,
konstruksi kalimat filosofis melahirkan
pemaknaan bahwa pada N terletak
tanggung jawab yang demikian besar
terhadap Bangsanya untuk diberikan
perlindungan.
Perlindungan
terhadap
Bangsa dalam konteks ini
mengandung dua substansi
yang
sangat
elementer,
terutama ketika dilihat dari
perspektif yuridis (hukum).
Lanjutan
Elemen pertama dapat difahami bahwa
perlindungan
terhadap
Bangsa
menunjuk pada perlindungan bagi
seluruh rakyat Indonesia akan hak-hak
yang melekat pada dirinya sebagai
warga Negara Indonesia, baik dalam
bentuk (hak dasar) ground rechten
maupun mensen rechten (hak asasi
manusia)
Elemen kedua dapat diterjemhkan
bahwa
perlindungan
terhadap
Bangsa
berorientasi
pada
perlindungan
jasmani/fisik
(protection of body), baik bangsa
sebagai individu maupun bangsa
sebagai
kollektif
(yang
berkedudukan sebagai korban
kejahatan).
Baik perlindungan atas hak
(yang melekat pada suatu
subyek
hukum),
maupun
perlindungan
terhadap
tubuh/fisik dibutuhkan adanya
norma atau kaidah hukum
sebagai bentuk jaminan adanya
kepastian hukum

UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP



UU No. 13 Tahun 2006 Tentang PSK
UU No. 26 Tahun 2000 Tentang Peradilan HAM
PP No. 44 Tahun 2008 Pemberian Kompensasi,
restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban
Diharapkan dengan adanya instrumen hukum ini
Perlindungan terhadap warga negara (saksi dan
korban) dapat semakin diwijudkan dengan penuh
kepastian hukum
WASSALAM
Hak tanpa
Kewajiban
adalah
kerakusan,
Kewajiban tanpa
Hak adalah
penindasan

similar documents