Perkara Tindak Pidana Korupsi

Report
Lembaga Bantuan Hukum
Tindak Pidana KORUPSI
Created :
Ni Wayan Sukarni, SH
Hotel Grand Santhi, 01 Oktober 2013
Korupsi

Korupsi merupakan fenomena sosial yang hingga kini masih
belum dapat diberantas oleh manusia secara maksimal. Korupsi
tumbuh seiring dengan berkembangnya peradaban manusia.
Tidak hanya di negeri kita tercinta, korupsi juga tumbuh subur
di belahan dunia yang lain, bahkan di Negara yang dikatakan
paling maju sekalipun.
Pengertian Korupsi
Korupsi berasal dari bahasa latin, Corruptio-Corrumpere
yang artinya busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik
atau menyogok. Korupsi menurut Huntington (1968) adalah
perilaku pejabat publik yang menyimpang dari norma-norma
yang diterima oleh masyarakat, dan perilaku menyimpang ini
ditujukan dalam rangka memenuhi kepentingan pribadi.
Korupsi merupakan perbuatan curang yang merugikan
Negara dan masyarakat luas dengan berbagai macam modus.
Seorang sosiolog Malaysia Syed Hussein Alatas secara
implisit menyebutkan tiga bentuk korupsi yaitu sogokan
(bribery), pemerasan (extortion), dan nepotisme.
Alatas mendefinisikan nepotisme sebagai pengangkatan
kerabat, teman, atau sekutu politik untuk menduduki
jabatan-jabatan publik, terlepas dari kemampuan yang
dimilikinya dan dampaknya bagi kemaslahatan umum
(Alatas 1999:6).
Inti ketiga bentuk korupsi menurut kategori Alatas ini adalah
subordinasi kepentingan umum dibawah tujuan-tujuan
pribadi yang mencakup pelanggaran-pelanggaran normanorma, tugas, dan kesejahteraan umum, yang dibarengi
dengan kerahasiaan, pengkhianatan, penipuan, dan sikap
masa bodoh terhadap akibat yang ditimbulkannya terhadap
masyarakat.
Lanjutan.......
Istilah korupsi dapat pula mengacu pada pemakaian dana
pemerintah untuk tujuan pribadi. Definisi ini tidak hanya menyangkut
korupsi moneter yang konvensional, akan tetapi menyangkut pula
korupsi politik dan administratif. Seorang administrator yang
memanfaatkan kedudukannya untuk menguras pembayaran tidak
resmi dari para investor (domestik maupun asing), memakai sumber
pemerintah, kedudukan, martabat, status, atau kewenangannnya yang
resmi, untuk keuntungan pribadi dapat pula dikategorikan melakukan
tindak korupsi.
Mengutip Robert Redfield, korupsi dilihat dari pusat budaya,
pusat budaya dibagi menjadi dua, yakni budaya kraton (great culture)
dan budaya wong cilik (little culture). Dikotomi budaya selalu ada,
dan dikotomi tersebut lebih banyak dengan subyektifitas pada budaya
besar yang berpusat di kraton. Kraton dianggap sebagai pusat budaya.
Bila terdapat pusat budaya lain di luar kraton, tentu dianggap lebih
rendah dari pada budaya kraton. Meski pada hakikatnya dua budaya
tersebut berdiri sendiri-sendiri namun tetap ada bocoran budaya.
Sebab-Sebab Korupsi






Ketiadaan atau kelemahan kepemimpinan dalam posisiposisi kunci yang mampu memberi ilham dan
mempengaruhi tingkah laku yang menjinakkan korupsi.
Kelemahan pengajaran-pengajaran agama dan etika.
Kolonialisme, suatu pemerintahan asing tidaklah
menggugah kesetiaan dan kepatuhan yang diperlukan untuk
membendung korupsi.
Kurangnya pendidikan.
Adanya banyak kemiskinan.
Perubahan radikal, suatu sistem nilai yang mengalami
perubahan radikal, korupsi muncul sebagai penyakit
transisional.





Keadaan masyarakat yang semakin majemuk.
Greeds(keserakahan) : berkaitan dengan adanya perilaku
serakah yang secara potensial ada di dalam diri setiap
orang.
Opportunities(kesempatan) : berkaitan dengankeadaan
organisasi atau instansi atau masyarakat yang sedemikian
rupa, sehingga terbuka kesempatan bagi seseorang untuk
melakukan kecurangan.
Needs(kebutuhan) : berkaitan dengan faktor-faktor yamg
dibutuhkan oleh individu-individu untuk menunjang
hidupnya yang wajar.
Exposures(pengungkapan) : berkaitan dengan tindakan
atau konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku kecurangan
apabila pelaku diketemukan melakukan kecurangan, dll.
Macam-Macam Korupsi





Korupsi telah didefinisikan secara jelas oleh UU No
31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 dalam pasalpasalnya. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, terdapat 33
jenis tindakan yang dapat dikategorikan sebagai
korupsi. 33 tindakan tersebut dikategorikan ke dalam 7
kelompok yakni :
Korupsi yang terkait dengan merugikan keuangan
Negara
Korupsi yang terkait dengan suap-menyuap
Korupsi yang terkait dengan penggelapan dalam
jabatan
Korupsi yang terkait dengan pemerasan
Korupsi yang terkait dengan perbuatan curang

Korupsi yang terkait dengan benturan kepentingan dalam
pengadaan

Korupsi yang terkait dengan gratifikasi, dll.

Menurut Aditjandra dari definisi tersebut digabungkan dan
dapat diturunkan menjadi dihasilkan tiga macam model
korupsi (2002: 22-23) yaitu :
Model korupsi lapis pertama
Berada dalam bentuk suap (bribery), yakni dimana prakarsa
datang dari pengusaha atau warga yang membutuhkan jasa
dari birokrat atau petugas pelayanan publik atau pembatalan
kewajiban membayar denda ke kas negara, pemerasan
(extortion) dimana prakarsa untuk meminta balas jasa
datang dari birokrat atau petugas pelayan publik lainnya.
Lanjutan......

Model korupsi lapis kedua
Jaring-jaring korupsi (cabal) antar birokrat, politisi,
aparat penegakan hukum, dan perusahaan yang mendapatkan
kedudukan istimewa. Menurut Aditjandra, pada korupsi
dalam bentuk ini biasanya terdapat ikatan-ikatan yang nepotis
antara beberapa anggota jaring-jaring korupsi, dan
lingkupnya bisa mencapai level nasional.

Model korupsi lapis ketiga
Korupsi dalam model ini berlangsung dalam lingkup
internasional dimana kedudukan aparat penegak hukum
dalam model korupsi lapis kedua digantikan oleh lembagalembaga internasional yang mempunyai otoritas di bidang
usaha maskapai-maskapai mancanegara yang produknya
terlebih oleh pimpinan rezim yang menjadi anggota jarringjaring korupsi internasional korupsi tersebut.
Contoh Kasus Korupsi
Kasus Korupsi pada Jajaran Pemerintahan Daerah
Kota Surakarta
Korupsi Anggaran DPRD Kota Solo oleh mantan anggota
DPRD Solo periode 1999-2004, Hasan Mulachela dan Heru
S. Notonegoro yang Dituntut 3,5 tahun hukuman penjara.
Mereka dinilai bersalah melakukan tindak pidana korupsi
secara bersama-sama, yang mengakibatkan kerugian negara
sekitar Rp 4,27 miliar. Yang pada akhirnya mereka bebas.
Korupsi Mantan pejabat Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Surakarta Abdul Mutholib, yang dijatuhi
hukuman penjara dua tahun dan denda Rp 25 juta subsider
satu bulan. Selain itu, terdakwa diharuskan membayar uang
pengganti sebesar Rp 34.795.681 bersama dengan terdakwa
lainnya, yakni mantan Kepala Disperindag Masrin Hadi.
Mereka dinilai bersalah melakukan studi banding fiktif ke
Bali pada 5-9 Desember 2006, dan ke Surabaya pada 15-19
Desember 2006. selain itu, Abdul Mutholib juga melakukan
tindak pidana korupsi Proyek Wisata Kuliner dengan nilai
lebih dari Rp 200 juta yang seharusnya dana tersebut
disimpan di kas dan dikeluarkan sesuai kebutuhan.
Kasus korupsi dana APBD 2003 yang dilakukan oleh 42
anggota DPRD Kota Surakarta periode 1999-2004. Dari 42
orang tersebut, lima diantaranya telah menjalani
pemeriksaan, yaitu Bambang Mudiarto, Ipmawan
Muhammad Iqbal, Mujahid, Rio Suseno dan H. Sali Basuki.
Kasus Korupsi mantan Wali Kota Surakarta, Slamet
Suryanto sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi
pengadaan buku ajar kota ini pada tahun 2003 senilai Rp3,7
miliar.
Cara Pencegahan Dan Strategi
Pemberantasan Korupsi

Menurut Baharuddin Lopa, mencegah korupsi tidaklah begitu sulit
kalau kita secara sadar untuk menempatkan kepentingan umum
(kepentingan rakyat banyak) di atas kepentingan pribadi atau
golongan. Ini perlu ditekankan sebab betapa pun sempurnanya
peraturan, kalau ada niat untuk melakukan korupsi tetap ada di hati
para pihak yang ingin korup, korupsi tetap akan terjadi karena
faktor mental itulah yang sangat menentukan.
Dalam melakukan analisis atas perbuatan korupsi dapat
didasarkan pada 3 (tiga) pendekatan berdasarkan alur proses
korupsi yaitu :



Pendekatan pada posisi sebelum perbuatan korupsi terjadi,
Pendekatan pada posisi perbuatan korupsi terjadi,
Pendekatan pada posisi setelah perbuatan korupsi terjadi.
Lanjutan......
Transparansi perencanaan Program Pengganggaran.
Penerapan Pembuktian terbalik secara murni dan memberi
perlindungan hukum pada saksi pelapor.
 Hukuman yang sangat berat pada aparat penegak hukum
yang korupsi pada waktu menangani kasus korupsi
 Presiden dan wakil presiden mempunyai komitmen yang
kuat dan konsisten dalam pemberantasan korupsi.
 Mendukung penegakan hukum yang telah berhasil
dilakukan oleh KPK (Merealisir RUU Anti-Korupsi;RUU
KPK;UU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi)


Lembaga yang mencegah korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi, atau disingkat menjadi
KPK, adalah komisi di Indonesia yang dibentuk pada tahun
2003 untuk mengatasi, menanggulangi dan memberantas
korupsi di Indonesia. Komisi ini didirikan berdasarkan
kepada Undang-Undang Republi Indonesia Nomor 30
Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi.

Orde Lama
Dasar Hukum: KUHP (awal), UU 24 tahun 1960
Antara 1951 - 1956 isu korupsi mulai diangkat oleh koran lokal seperti
Indonesia Raya yang dipandu Mochtar Lubis dan Rosihan Anwar.
Pemberitaan dugaan korupsi Ruslan Abdulgani menyebabkan koran tersebut
kemudian di bredel. Kasus 14 Agustus 1956 ini adalah peristiwa kegagalan
pemberantasan korupsi yang pertama di Indonesia, dimana atas intervensi PM
Ali Sastroamidjoyo, Ruslan Abdulgani, sang menteri luar negeri, gagal
ditangkap oleh Polisi Militer. Sebelumnya Lie Hok Thay mengaku
memberikan satu setengah juta rupiah kepada Ruslan Abdulgani, yang
diperoleh dari ongkos cetak kartu suara pemilu. Dalam kasus tersebut mantan
Menteri Penerangan kabinet Burhanuddin Harahap (kabinet sebelumnya),
Syamsudin Sutan Makmur, dan Direktur Percetakan Negara, Pieter de
Queljoe berhasil ditangkap.

Orde Baru
Dasar Hukum: UU 3 tahun 1971
Korupsi orde baru dimulai dari penguasaan tentara atas bisnis-bisnis strategis.

Reformasi
Dasar Hukum: UU 31 tahun 1999, UU 20 tahun 2001
Pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini dilakukan oleh
beberapa institusi:
1. Tim Tastipikor (Tindak Pidana Korupsi)
2. Komisi Pemberantasan Korupsi
3. Kepolisian
4. Kejaksaan
5. BPKP
6. Lembaga non-pemerintah:
Media massa Organisasi massa
(mis: ICW)

similar documents