Aman-2007-Kuliah-PPL-2 - Muhammad Andi Susanto

Report
PENGELOLAAN PESISIR DAN LAUTAN
(BDI 315)
Pengelolaan Wilayah Pesisir
dan Lautan Terpadu
Abdullah Aman Damai
Dep. Budidaya Perairan
FP. UNILA
2012
URGENSI PENERAPAN PWPLT
1. Di kawasan pesisir terdapat lebih dari dua
jenis ekosistem, sumberdaya alam, dan
kegiatan pembangunan.
2. Terdapat keterkaitan ekologis (fungsional)
antar-ekosistem; dan antar daerah lahan
atas-kawasan pesisir-laut lepas
3. Banyaknya lembaga dan peraturan
perundangan yang terkait dengan wilayah
pesisir
DEFINISI DAN PENGERTIAN
Perencanaan pesisir (coastal planning)
Perencanaan adalah suatu proses di dalam
menetapkan kegiatan-kegiatan yang akan datang
 Karena itu perencanaan memiliki 2 komponen:
(1) penentuan tujuan yang ingin dicapai, dan (2)
cara atau langkah untuk mencapai tujuan.
 Perencanaan : (1) Perencanaan strategis, dan (2)
Perencanaan operasional


Perencanaan strategis menyediakan kerangka
sebagai basis untuk penyusunan perencanaan
yang lebih detail (perencanaan operasional) yang
dirancang untuk mencapai tujuan yang lebih
spesifik.
Perencanaan strategis menetapkan tujuan-tujuan
umum dan pendekatan-pendekatan yang
diperlukan.
 Perencanaan strategis tidak menetapkan tujuantujuan yang detail/spesifik, dan tidak
menjelaskan langkah demi langkah untuk
mencapai tujuan.

Perencanaan strategis yang relevan di pesisir:
1. Perencanaan kawasan terpadu (geographic
focused)
2. Perencanaan strategis berbasis sektor
(sector based strategy, focusing on one
subject area or the activities of one
government agency)
(Sumber: Kay and Alder, 1999)
Inisiatif Prov Lampung dalam PWPLT :
Renstra adalah upaya awal yang baik!
1.
2.
3.
4.
5.
Identifikasi isu: Atlas
SWP Lampung
Perencanaan
program: Renstra
Pesisir
Adopsi formal dan
pendanaan
Implementasi
Monitoring & evaluasi
Perencanaan Operasional
Dalam perencanaan operasional, arahan
dan langkah-langkah untuk mencapai
tujuan dirinci secara detail
 Isi mencakup: rancangan lokasi (site
design), pekerjaan konstruksi (construction
work), pembiayaan (costing), dan jadwal
kerja

Pengelolaan Pesisir (Coastal Management)
Manajemen berarti kemampuan untuk
mengatasi situasi
 Manajemen mencerminkan control of power


Managers in business circles are people who are
in control of the organization

Manajemen adalah proses (kegiatan) untuk
mencapai tujuan yang diinginkan melalui hasil
kerja pihak (orang) lain.

Pengelolaan pesisir dapat diartikan
sebagai:
1. Proses untuk mengarahkan kegiatan
pembangunan (manusia) sehari-hari
yang berlangsung di kawasan pesisir
2. The overall control of the government
agencies (organizations) that oversee
this day-to-day human activities taking
place in the coastal area
DEFINISI DAN PENGERTIAN PWPLT
1. “Proses pengelolaan yang mempertimbangkan hubungan
timbal-balik antara kegiatan pembangunan (manusia)
yang terdapat di wilayah pesisir dan lingkungan alam
(ekosistem) yang secara potensial terkena dampak
kegiatan-kegiatan tersebut”.
•
Oleh karena itu, secara geografis PWPLT mencakup
DAS bagian hulu; lahan pesisir (pantai, dunes, lahan
basah, dll); perairan pesisir dan estuaria; dan
perairan laut lepas yang masih dipengaruhi atau
mempengaruhi wilayah pesisir serta segenap
kegiatan yang terdapat di dalamnya.
2. “Proses penyusunan dan pengambilan keputusan rasional tentang
pemanfaatan wilayah pesisir dan SDA-nya secara berkenjutan”.
•
Proses ini dirancang untuk mengatasi permasalahan
fragmentasi yang secara inherent terjadi pada pendekatan
pengelolaan secara sektoral (seperti perikanan, migas,
perhubungan, pariwisata , dll); pada terpilahnya jurisdiksi antar
tingkatan pemerintahan, dan pada interface (peralihan) antara
lahan (daratan) dan perairan darat.
•
Tidak menegasikan (menggantikan) peran pengelolaan sektoral
(perikanan, pengeloaan komoditas air, pertambangan, dll),
tetapi menjamin bahwa kegiatan-kegiatan tersebut
berfungsi/berlangsung secara harmonis.
3. “Suatu proses kontinu dan dinamis dalam penyusunan dan
pengambilan keputusan tentang pemanfaatan berkelanjutan dari
wilayah pesisir berserta segenap sumberdaya alam yang terdapat di
dalamnya”.
• PWPLT dirancang untuk mengatasi permasalahan fragmentasi
antar sektor dan jurisdiksi wilayah pengelolaan antar berbagai
tingkat pemerintaan.
• Fragmentasi tersebut dapat diatasi melalui penjaminan bahwa
semua keputusan dari semua sektor pembangunan dan tingkat
pemerintah harus diserasikan dan sesuai dengan kebijakan
pesisir (kelautan) nasional.
• Komponen terpenting dalam PWPLT adalah rancangan proses
kelembagaan (institutional processes) untuk mencapai
harmonisasi yang secara politis dapat diterima.
4.
“Suatu proses kontinu dan dinamis yang
mempersatukan/mengharmoniskan kepentingan
antara berbagai stakeholders (pemerintah, swasta,
masyarakat lokal, dan LSM); dan kepentingan ilmiah
dengan pengelolaan pembangunan, dalam menyusun
dan mengimplementasikan suatu rencana terpadu
(integrated plan) untuk membangun (memanfaatkan)
dan melindungi ekosistem pesisir beserta segenap
sumberdaya alam yang terdapat di dalamnya, bagi
kemakmuran/kesejahteraan umat manusia secara adil
dan berkelanjutan.
5.
“Suatu kerangka (sistem) kerja pengelolaan yang
meliputi penilaian secara komprehensif
(comprehensive assessment), penentuan tujuan,
perencanaan dan pengelolaan pembangunan
(pemanfaatan) wilayah pesisir beserta segenap
sumberdaya alamnya, dengan memperhatikan
perspektif (aspirasi) tradisional, budaya dan historis
serta konflik kepentingan dan penggunaan”.
6.
Merupakan suatu proses perencanaan, pemanfaatan,
pengawasan, dan pengendalian Sumber Daya Pesisir
dan Pulau-Pulau Kecil antarsektor, antara Pemerintah
dan Pemerintah Daerah, antara ekosistem darat dan
laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
UU 27 tahun 2007 tentang PWP2K
Aspek-aspek yang Dikelola dalam PWPLT

Seberapa luas daerah yang harus
dicakup?

Sumberdaya alam dan jasa-jasa
lingkungan apa saja yang harus
dicakup ?

Kegiatan pembangunan apa saja
Aspek-aspek yang Dikelola

PWPLT pada intinya berfokus pada pengelolaan
kawasan dan pengelolaan interaksi antar berbagai
ekosistem dan kegiatan pembangunan yang terdapat
di suatu kawasan pesisir.
PROSES PWPLT
(Disadur dari: Dahuri dan Wiryawan. Bahan Kuliah ICM, SPs IPB, 2003)
Tahap 1
Identifikasi dan
kajian Isu
Tahap 6
Evaluasi
Tahap 2
Persiapan dan
Perencanaan
Program
Tahap 3
Adopsi Formal
dan Pendanaan
Tahap 5
Operasi
Tahap 4
Pelaksanaan
Stage I. Identification and
Assessment of Issues




The need for management action is recognized as a
result of such factors as an environmental crisis,
deteriorating resource conditions, or perceived
economic opportunities in the coast or in the ocean.
Consultative meetings with key agencies and
stakeholders confirm the presence of problems and/or
opportunities and the need for action.
A concept paper outlining the need for ICM may be
prepared.
A team is created to formulate an ICM plan.
Stage 2. Planning and Preparation





Necessary information and data on the physical, economic, and
social characteristics of the coastal zone, as well as on existing
political jurisdictions and on governance issues, are assembled.
A plan for public participation in the ICM process is developed.
Management problems (causes, effects, solutions) and
development opportunities are analyzed.
Priorities are set for addressing problems and opportunities,
taking into consideration technical and financial feasibility and
availability of personnel.
Feasibility of new economic development opportunities is
assessed.
Stage 2. Planning and Preparation





Appropriate coastal area management boundaries are
considered. New management measures, such as zonation
schemes, strengthened regulatory programs, and market-based
incentives are considered.
Institutional capacities are assessed. Options for development of
suitable governance arrangements, including intersectoral and
intergovernmental coordination mechanisms, are developed.
Recommendations are made for policies, goals, and projects to
include in the ICM management program.
Appropriate monitoring and evaluation systems are designed.
A timetable, a strategy, and a division of labor are established.
Stage 3. Formal Adoption and Funding





Policies, goals, new management measures, and
initial projects are adopted.
Governance arrangements are established or
improved, including establishment or strengthening
of intersectoral and intergovernmental coordination
mechanisms.
Coastal management policies, principles, boundaries,
zoning schemes, and so forth are adopted, often by
legislative action.
Staffing and required organizational changes are put
into effect
Funding arrangements are put into effect.
Stage 4-6. Implementation, Operation, and
Evaluation





Governance body begins oversight of the ICM process
and programs.
New or revised regulatory programs come into effectIndividual sectoral line agencies continue to perform
their regulatory and management responsibilities but
now as part of the overall ICM program.
Specific projects are designed and undertaken in
connection with new economic opportunities in the
coastal area.
A performance monitoring and evaluation program is
initiated.
Hubungan antara Perencanaan Ekonomi, Fisik dan Lingkungan
dalam Konteks Pembangunan Wilayah secara Berkelanjutan
Perekonomian
Perencanaan
Ekonomi
Perencanaan
Fisik
Perencanaan
Lingkungan
Pertumbuhan
Konsentrasi
aktivitas ekonomi
Kelangkaan
Ruang
Kelangkaan fungsifungsi lingkungan
Kesenjangan
Optimasi
Penggunaan
Ruang
Kualitas
Lingkungan
Umum maupun
Tertentu
A.A. Damai
2012
[email protected]
TUGAS
• Tugas dibuat secara kelompok, mengikuti pengelompokan yang telah ada
sebelumnya.
• Dari informasi tentang Derawan dan Pengalaman dari Proyek Pesisir 19972002; Susun Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu Untuk
Kepulauan Derawan.
• Tata cara dan format penulisan mengikuti buku panduan Unila.
• Dokumen diketik dengan ukuran kertas A4; font Time New Roman 12; spasi
1,5;
• Jumlah keseluruhan dokumen maksimal 10 halaman, di luar halaman pemula
(cover, daftar isi, dll).
• File final dibuat dalam format PDF dan dikirim via email ke
[email protected]
• Tenggat pengumpulan tugas pada hari senin 17 Desember 2012 sampai
dengan pkl. 24.00; pengumpulan yang lebih cepat dari tenggat tersebut akan
sangat dihargai.
• Selamat bekerja: A.A. Damai

similar documents