HPM 1 - WordPress.com

Report
Dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor
25 Tahun 2007 telah ditentukan
menjadi 3 bidang usaha:
1. Bidang Usaha Terbuka
2. Bidang Usaha Tertutup
3. Bidang Usaha Terbuka dengan
Persyaratan.
.
Untuk melaksanakan Pasal 12 UU Penanaman
Modal telah ditetapkan :
1. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007
tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup
dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan
Persyaratan di Bidang Penanaman Modal
2. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 111 Tahun 2007;
Namun dengan berlakunya Peraturan Presiden
Nomor 36 tahun 2010, kedua peraturan tersebut
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
.
Bidang Usaha Terbuka merupakan
bidang usaha yang diperkenankan
untuk ditanamkan investasi, baik oleh
investor asing maupun investor
domestic.
Namun ketentuan ini tidak ada dalam
Peraturan Presiden Nomor 36 tahun
2010, yang diatur secara terperinci
adalah bidang usaha tertutup dan
terbuka dengan persyaratan.
.
Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Peraturan Presiden
Nomor 36 tahun 2010, bidang usaha yang tertutup
merupakan bidang usaha tertentu yang dilarang
diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal.
Daftar bidang usaha yang tertutup tercantum dalam
Lampiran I Peraturan Presiden tersebut.
Contoh Daftar bidang usaha yang tertutup untuk
penanaman modal :
1. Pertanian Budidaya Ganja
2. Pemanfaatan (pengambilan) koral/karang dari alam
3. Industri Minuman Mengandung Alkohol (Minuman
Keras, Anggur)
4. Industri Bahan Kimia yang Dapat Merusak
lingkungan
- Bidang usaha yang terbuka dengan
persyaratan adalah bidang usaha tertentu
yang dapat diusahakan sebagai kegiatan
penanaman modal dengan syarat tertentu,
yaitu bidang usaha yang dicadangkan untuk
Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi,
bidang usaha yang dipersyaratkan dengan
kemitraan, bidang usaha yang dipersyaratkan
kepemilikan modalnya, bidang usaha yang
dipersyaratkan dengan lokasi tertentu, dan
bidang usaha yang dipersyaratkan dengan
perizinan khusus.
- Daftar Daftar bidang usaha yang terbuka
dengan persyaratan tercantum dalam
Lampiran II Peraturan Presiden tersebut
.
Penanaman modal adalah segala bentuk
kegiatan menanam modal, baik oleh
penanam modal dalam negeri maupun
penanam modal asing untuk melakukan
usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
Penanaman modal secara garis besar
dibedakan menjadi 2, yaitu :
1. Penanaman modal dalam negeri
2. Penanaman modal asing
.
1. Penanaman Modal Dalam Negeri
sebelumnya diatur dalam UU No.6
Th.1968 yang telah diubah dg UU
No.12 Th.1970.
2. Penanaman Modal Asing
sebelumnya diatur dalam UU
No.1 Th.1967 yang telah diubah
dg UU No.11 Th.1970
Keduanya dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku sejak berlakunya UU No. 25 tahun
2007 tentang penanaman modal
.
Penanaman modal dalam
negeri
adalah kegiatan menanam modal untuk
melakukan usaha di wilayah negara
Republik Indonesia yang dilakukan oleh
penanam modal dalam negeri dengan
menggunakan modal dalam negeri.
.
(Ps.1 angka 2 UU Penanaman Modal)
Modal Dalam Negeri
Modal dalam negeri adalah modal yang
dimiliki oleh negara Republik Indonesia,
perseorangan warga negara Indonesia,
atau badan usaha yang berbentuk badan
hukum atau tidak berbadan hukum.
(Ps.1 angka 9 UU Penanaman Modal)
Penanam Modal Dalam
Negeri
 Penanam modal dalam negeri adalah
perseorangan warga negara Indonesia,
badan usaha Indonesia, negara Republik
Indonesia, atau daerah yang melakukan
penanaman modal di wilayah negara
Republik Indonesia.
(Pasal 1 angka 5 UU Penanaman Modal)
Bentuk Badan Usaha dan
Kedudukan
 Penanaman modal dalam negeri dapat
dilakukan dalam bentuk badan usaha
yang berbentuk badan hukum, tidak
berbadan hukum atau usaha
perseorangan, sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(Pasal 1 angka 5 UU Penanaman Modal)
Bentuk Badan Usaha yang dapat
melakukan domestic investment :
1. Berbentuk Badan Hukum
Contoh : PT, Koperasi dan Yayasan
2. Tidak berbentuk badan hukum
Contoh : CV, Firma
Ciri-ciri PT sebagai badan hukum :
1. Didirikan berdasarkan Perjanjian.
2. Melakukan kegiatan usaha dengan
modal dasar yang seluruhnya terbagi
dalam saham-saham.
3. Memenuhi persyaratan yang ditetapkan
dalam Undang-Undang ini serta
peraturan pelaksanaannya.
Ciri-ciri Koperasi sebagai badan hukum :
1. Anggotanya terdiri dari orang atau seseorang atau badan
hukum (dalam hal koperasi sekunder)
2. Tujuannya demi kesejahteraan anggota pada khususnya
dan masyarakat pada umumnya.
3. Landasannya pada prinsip koperasi, yaitu sukarela,
pengelolaan demokratis dan pembagian SHU sesuai
dengan jasa masing2.
4. Syarat pembentukan koperasi primer oleh minimal 20
orang dan bagi koperasi skunder minimal 3 koperasi.
5. Pembentukan koperasi dengan akta pendirian yang
memuat anggaran dasar.
6. Akta pendirian disahkan oleh pemerintah.
Ciri-ciri Yayasan sebagai badan hukum :
1.
2.
3.
4.
5.
Mempunyai kekayaan yang dipisahkan.
Mencapai tujuan tertentu.
Ruang lingkupnya sosial, keagamaan dan kemanusiaan.
Yayasan tidak mempunyai anggota.
Organ Yayasan terdiri dari Pembina, Pengurus dan
Pengawas.
6. Didirikan oleh 1 orang atau lebih dengan memisahkan
harta kekayaan pendirinya sebagai kekayaan awal.
7. Pendiriannya dilakukan dengan akta notaris
8. Memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian
mendapat pengesahan dari menteri.
Ciri-ciri Firma adalah sebagai berikut :
1. Didirikan oleh lebih dari 1 orang dalam suatu perjanjian.
2. Memasukkan sesuatu (barang atau uang) dengan maksud
untuk melakukan perusahaan di bawah satu nama.
3. Membagi keuntungan yang didapatnya.
4. Anggotanya masing-masing mempunyai tanggung jawab
renteng (bersama) dan sepenuhnya terhadap pihak ketiga.
5. Setiap pesero tidak dikecualikan berkuasa untuk bertindak
atas nama firma, mengeluarkan uang-uang dan
mengadakan perjanjian.
6. Mengikat pesero lain sebagai pihak ketiga.
7. Pendirian harus dilakukan dengan akta notaris.
Commanditaire Vennotschap (CV) :
- “Suatu persekutuan yang didirikan oleh seseorang atau
beberapa orang yang mempercayakan uang atau barang
kepada seseorang yang menjalankan perusahaan dan
bertindak sebagai pemimpin”
- Terdiri dari sekutu aktif (komplementer) dan sekutu pasif
(sekutu komanditer)
- Persekutuan Komanditer ini didirikan dengan akta dan
harus didaftarkan.
Penanaman modal Asing
Kegiatan menanam modal untuk
melakukan usaha di wilayah negara
Republik Indonesia yang dilakukan oleh
penanam modal asing, baik yang
menggunakan modal asing sepenuhnya
maupun yang berpatungan dengan
penanam modal dalam negeri.
(Ps.1 angka 3 UU Penanaman Modal)
Modal Asing
Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh
negara asing, perseorangan warga negara
asing, badan usaha asing, badan hukum
asing, dan/atau badan hukum Indonesia
yang sebagian atau seluruh modalnya
dimiliki oleh pihak asing.
(Ps.1 angka 8 UU Penanaman Modal)
Penanam Modal Asing
perseorangan warga negara asing,
badan usaha asing, dan/atau pemerintah
asing yang melakukan penanaman
modal di wilayah negara Republik
Indonesia.
(Pasal 1 angka 6 UU Penanaman Modal)
Penanam Modal Asing
Berdasarkan definisi tersebut, penanam modal asing dapat
dikategorikan sebagai berikut :
1. Perseorangan warga negara asing.
Individu luar negeri yang menanamkan investasinya di
Indonesia
2. Badan Usaha Asing
Lembaga asing yang tidak berbadan hukum.
3. Badan Hukum Asing
Badan hukum yang dibentuk berdasarkan UU yang berlaku
di negara tersebut.
4. Pemerintah Asing
Pemerintah luar negeri yang menanamkan investasinya di
Indonesia.
Bentuk-bentuk Penanaman
Modal Asing
1. Patungan antara warga negara asing dengan
modal yang dimiliki oleh WNI dan atau badan
hukum Indonesia. Patungan adalah bersamasama mengumpulkan uang dengan maksud
tertentu.
2. Langsung, dalam artian seluruh modalnya
dimiliki oleh warga negara atau badan hukum
asing.
Modal Asing yang berpatungan
dengan penanam modal dalam
negeri
Modal Asing yang berpatungan merupakan
modal asing yang bekerjasama dengan
penanam modal Indonesia, dimana saham
yang dimiliki pihak asing maksimal 95% dan
penanam modal dalam negeri, minimal
modalnya 5%.
Hal-hal yang diatur dalam PP No. 20 Tahun
1994 tentang Pemilikan Saham Dalam
Perusahaan yang didirikan dalam rangka
penanaman modal asing :
1. Jangka Waktu Usaha
Diberikan izin usaha untuk jangka waktu 30
tahun, terhitung sejak perusahaan berproduksi
dan dapat diperbarui izinnya (Pasal 3).
2. Lokasi Usaha
Diseluruh wilayah Indonesia. Bagi daerah yang
telah ada kawasan berikat atau kawasan
industri, lokasi kegiatan perusahaan
diutamakan dikawasan tersebut (Pasal 4)
Hal-hal yang diatur dalam PP No. 20 Tahun
1994 tentang Pemilikan Saham Dalam
Perusahaan yang didirikan dalam rangka
penanaman modal asing :
3. Dapat melakukan kegiatan usaha yang
tergolong penting bagi negara dan menguasai
hajat hidup orang banyak (Pasal 5), meliputi :
pelabuhan, telekomunikasi, pelayaran,
penerbangan, air minum, mass media.
4. Kepemilikan saham
Saham pemodal dalam negeri untuk
perusahaan patungan adalah sekurangkurangnya 5% dari seluruh modal disetor
perusahaan pada waktu pendirian (Pasal 6)
Modal Asing langsung
Seluruh modalnya dimiliki oleh warga
negara dan atau badan hukum asing ,
dimana perusahaan PMA secara langsung
dibatasi haknya oleh ketentuan perundangundangan.
Pembatasan hak perusahaan penanaman
modal asing yang seluruh modalnya dari
penanam modal asing :
1. Perusahaan tidak dapat melakukan kegiatan
usaha yang penting bagi negara dan menguasai
hajat hidup orang banyak. (Pasal 5 ayat 2 PP No.
20 Tahun 1994).
2. Selambat-lambatnya 15 tahun sejak berproduksi
komersial, menjual sebagian sahamnya kepada
WNI atau badan hukum Indonesia secara
langsung atau melalui pasar modal. Pengalihan
saham ini tidak mengubah status perusahaan.
(Pasal 7 PP No. 20 Tahun 1994)
3. Dapat menambah modal saham dalam perusahaan
sendiri (Pasal 8 ayat 1)
4. Dalam hal telah berproduksi komersial dapat
mendirikan perusahaan baru dan membeli saham
dalam negeri dan atau yang didirikan bukan dalam
rangka penanaman modal asing.
5. Saham dapat juga dibeli oleh perusahaan yang
didirikan dalam bentuk patungan melalui pemilikan
langsung sesuai kesepakatan para pihak. -Pasal 8 (2)
6. Pembelian saham perusahaan dapat dilakukan
sepanjang bidang usaha perusahaan tersebut tetap
terbuka bagi penanaman modal asing. – Pasal 8 (3).
7. Pembelian saham tidak mengubah status perusahaan
(Pasal 8 ayat 4)
Persyaratan badan hukum asing yang dapat membeli
saham perusahaan (Pasal 9 PP No. 20 tahun 1994) :
1. Dapat membeli saham perusahaan yang didirikan
dalam rangka PMA, PMDN, perusahaan yang
didirikan bukan dalam rangka PMDN yang belum
atau telah berproduksi komersial.
2. Pembelian saham dapat dilakukan apabila bidang
usahanya pada saat pembelian saham terbuka
bagi PMA.
3. Dilakukan melalui pemilikan langsung/ atau pasar
modal dalam negeri, dalam upaya penyelamatan
dan penyehatan perusahaan.
4. Pembelian saham tidak mengubah status
perusahaan.
Bentuk Badan Usaha dan
Kedudukan
Penanaman modal asing wajib dalam
bentuk perseroan terbatas berdasarkan
hukum Indonesia dan berkedudukan di
dalam wilayah negara Republik
Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh
undang-undang.
(Pasal 5 ayat 2 UU Penanaman Modal)
Bentuk Badan Usaha dan
Kedudukan
Penanam modal dalam negeri dan asing yang
melakukan penanaman modal dalam bentuk
perseoran terbatas dilakukan dengan:
a. mengambil bagian saham pada saat pendirian
perseroan terbatas;
b. membeli saham; dan
c. melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(Pasal 5 ayat 3 UU Penanaman Modal)
3 Karakteristik bahwa PT merupakan
bentuk usaha yang tepat dalam
pengembangan modal :
1. Pertanggungjawaban yang timbul
semata-mata dibebankan kepada harta
kekayaan yang timbul dalam asosiasi.
2. Sifat mobilitas atas hak penyertaan.
3. Prinsip pengurusan melalui suatu organ.
KPPA (Kantor Pengawas Perusahaan
Asing):
1. Diatur dalam Keppres No. 90 th 2000 tentang
Kantor Perwakilan Perusahaan asing dan peraturan
pelaksananya yaitu SK BKPM No : 22/SK/2001.
2. Dapat mendirikan KPPA di kota-kota besar di
Indonesia dengan tujuan untuk mengurus
kepentingan usahanya di Indonesia.
3. Tidak melakukan aktivitas komersial, hanya
berfungsi sebagai pengawas, penghubung dan
koordinator dari perusahaan yang diwakili.
4. Tidak diizinkan melakukan transaksi atau bisnis lain
yang bersifat mencari untung.
Bidang Usaha yang terbuka untuk PMA
(Pasal 12 UU No. 25 Tahun 2007):
-
-
-
Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan
penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang
dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan.
Bidang usaha yang tertutup bagi penanam modal asing adalah:
a. produksi senjata, mesiu, alat peledak, dan peralatan perang;
b. bidang usaha yang secara eksplisit dinyatakan tertutup
berdasarkan undang-undang.
Pemerintah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 36 tahun
2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang
Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang
Penanaman Modal.

similar documents