PENETAPAN KINERJA TAHUN

Report
What IS Accountability?
Pengertian Akuntabilitas
 Secara umum akuntabilitas adalah sangat erat
kaitannya dengan instansi/lembaga pemerintah, dan
kaintannya dengan mempertanggungjawabkan
kinerjanya.
 Namun demikian belum ada satu definisi tentang
akuntabilitas yang bisa diterima oleh semua
pakar/ahli.
 Kinney dan Howard (1979) dalam Fernanda (2002)
mendefinisikan akuntabilitas adalah sesuatu keadaan dimana
seseorang yang memiliki dan menggunakan sesuatu
kewenangan tertentu diharapkan dapat dikendalikan dan pada
kenyataannya memang terbatasi ruang lingkup penggunaan
kekuasaan dan kewenangannya itu oleh instrumen pengendalian
eksternal, termasuk oleh sistem nilai internal yang berlaku
dalam Institusi yang bersangkutan.
 Sedangkan Chandler dan Plano (1982) mengartikan
akuntabilitas sebagai “refers to the instituation of checks and
balances in an administrative system”. Akuntabilitas menunjuk
pada institusi tentang “checks and balances” dalam sistem
administrasi.
 Jabra dan Dwivedi (1989) mengatakan bahwa akuntabilitas publik
dapat diwujudkan apabila:
(1) aparat memahami dan menerima tanggungjawab untuk
melaksanakan tugas-tugasnya dengan berhasil;
(2) aparat diberi kewenangan yang sama besarnya dengan
tanggungjawab;
(3) kegiatan evaluasi kinerja aparat dilaksanakan secara efektif dan
hasilnya dikomunikasikan baik kepada pimpinan maupun individuindividu tertentu;
(4) tindakan-tindakan yang akurat, adil dan tepat waktu diambil
sehubungan dengan hasil-hasil yang diperoleh;
(5) diperlukan komitmen pimpinan untuk menghormati mekanisme dan
prosedur, dan menghindari penggunaan kewenangan untuk
mempengaruhi peran dan fungsi administrasi yang normal.
 Sedangkan, Schacter (2002) mendefinisikan
akuntabilitas sebagai:
“government to explain and justify publicly the way its
uses its power, and take prompt corrective action when
things go wrong”.
 Akuntabilitas merupakan aktivitas untuk memberikan
penjelasan dan alasan pembenaran atas tindakan
(cara) yang dilakukan dalam menggunakan
kekuasaan, dan mengambil tindakan korektif ketika
terjadi kesalahan.
Aktivitas fungsional dalam akuntabilitas yang dimaksud oleh Schacter
(2000) terdiri dari 3 (tiga) aktivitas fungsional utama, yaitu:
(1) informasi (information), yaitu aktivitas fungsional untuk
memberikan penjelasan (menyampaikan informasi) atas tindakan
(kebijakan) yang dilakukan dan hasilnya, serta alasan-alasan yang
menjadi pembenarnya;
(2) tindakan (action), yaitu aktivitas fungsional untuk menilai dan
sekaligus mengajukan tuntutan (demands) atas informasi tentang
tindakan (kebijakan) dan hasilnya serta alasan pembenarnya yang
telah disampaikan tersebut;
(3) tanggapan (response), yaitu aktivitas fungsional untuk mengenali
dan sekaligus memberikan tanggapan terhadap tuntutan yang
berkembang (diajukan) setelah informasi disampaikan, termasuk
melakukan tindakan koreksi apabila dinilai memang ada kesalahan
yang terjadi. Ketiga aktivitas fungsional ini berhubungan dengan
sebuah siklus yang terus-menerus berulang.
Kesimpulan
Rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sekaligus
sebagai pemilik dari seluruh sumber-sumber
kekayaan, kewenangan, dan kekuasaan. Oleh karena
itu, sangat wajar apabila pemegang kekuasaan yang
telah menggunakan sumber-sumber kekayaan yang
berasal dari rakyat tersebut harus
memepertanggungjawabkan kepada rakyat.
 Konsep pertanggungjawaban demikian, dalam studi
administrasi negara disebut dengan akuntabilitas
publik.
What
Pendekatan dalam akuntabilitas
Democratic accountability
Managerial accountbaility
Jenis/Type Akuntabilitas Publik
 Day Klien (dalam Ferlie et als, 1996) membedakan
akuntabilitas dalam 2 (dua) kategori yaitu Political
accountability dan Managerial accountability
Political accountability ini diartikan sebagai proses
dimana delegated authority atau sebagai
penerima/pemegang mandat dari publik, harus
bertanggungjawab atau menjawab pertanyaan atas
tindakan yang mereka lakukan kepada publik, secara
langsung dalam kelompok masyarakat yang lebih kecil
atau sederhana, maupun dalam kelompok masyarakat yang
lebih luas atau kompleks.
 Managerial accountability sebagai salah satu dari
kategori akuntabilitas publik yang diartikan sebagai proses
dimana delegated authority atau penerima / pemegang
mandat dari publik tersebut, harus mempertanggung
jawabkan atau dengan menjawab pertanyaan atas
pelaksanaan dari tugas yang sudah disepakati sebelumnya
sesuai dengan /berdasarkan kriteria dan standar yang
sudah disepakati atau ditetapkan dari awal.
 Sebagai contoh cara untuk melakukan managerial
akuntabilitas ini adalah:
 fiscal audit; managemen by objectives techniques, dan
individual appraisal system.
What
 Dimensi akuntabilitas
 Internal
 Eksternal
SAKIP
 Sakip adalah praktek akuntabilitas di Indonesia dalam
dimensi internal
Dasar hukum:
 PP No. 8/2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah
 Inpres 7/1999 ttg Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
 Keputusan kaLAN No. 589/IX/6/Y/1999 ttg Pedoman penyusunan
Pelaporan AKIP
 Keputusan Ka LAN No. 239/IX/6/Y/2003 ttg Pedoman penyusunan
Pelaporan AKIP
 PermenPAN dan RB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman
Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah
SAKIP: “Who?”
Pada tingkat pemerintah daerah:
 Pemerintah provinsi/kabupaten/Kota
 SKPD
SAKIP: “to Whom?”
 Vertical accountability
 Pada pimpinan yang memiliki kedudukan lebih tinggi
dalam struktur organisasi.

Misal:
 Kepala SKPD ke Gubernur/Bupati/WalikotaI;
 Propinsi, kabupaten/kota ke Presiden melalui Kementrian
PAN & RB
SAKIP: “for What”
 Performance
 Results (Performance accountability)


Outcomes
Outputs
 Financial (Financial accountability)
SAKIP: “How?”
Planning
Dokumen
RPJMD dan
Renstra SKPD
Dokumen
Rencana Kinerja
Dokumen
Laporan
AKIP
Controlling
Organizing
Actuating
Dokumen
Penetapan
Kinerja
RPJMD
Muatan RPJMD (pasal 64 Permendagri No. 54 Tahun 2010)
 pendahuluan;
 gambaran umum kondisi daerah;
 gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan;
 analisis isu-isu srategis;
 visi, misi, tujuan dan sasaran;
 strategi dan arah kebijakan;
 kebijakan umum dan program pembangunan daerah;
 indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan
pendanaan; dan
 penetapan indikator kinerja daerah.
Renstra SKPD
Muatan Renstra SKPD
 pendahuluan;
 gambaran pelayanan SKPD;
 isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi;
 visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan;
 rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok
sasaran dan pendanaan indikatif; dan
 indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan
sasaran RPJMD.
Perencanaan Kinerja
 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Memuat:
 Sasaran strategis
 Indikator kinerja Utama
 Target
Sasaran
Kegiatan
Uraian
Indikator
Rencana
tingkat
capaian
(target)
1
2
3
Uraian
Indikator
Kinerja
Satuan
Rencana
tingkat
capaian
(target)
5
6
7
8
Program
4
Keterangan
9
Perencanaan Kinerja
 Perencanaan Kinerja Provinsi/Kabupaten/kota, memuat:
 Sasaran Strategis yang sudah dituangkan dalam RPJMD
 Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu indikator kinerja
daerah (IKD) yang sudah dituangkan dalam RPJMD dan
relevan dengan sasaran strategisnya (, lihat IKD
dalam lampiran 1 Permendagri No.54 Tahun 2010, tabel
T-1 .A.1)
 Target-target untuk setiap IKU
Perencanaan Kinerja
 Perencanaan Kinerja SKPD, memuat:
 Sasaran Strategis yang sudah dituangkan dalam Rencana
Startegis (Renstra) SKPD (lihat, muatan Renstra SKPD
di pasal 93 Permendagri No. 54 Tahun 2010)
 Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu indikator kinerja
SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran SKPD dan
sudah dituangkan dalam Renstra SKPD
 Target-target untuk setiap IKU
Perencanaan Kinerja
Formulir Rencana Kinerja
tahunaan (RKT)
Pemerintah
Provinsi/Kabupaten/Kota
Provinsi/Kabupaten/Kota :
Tahun
:
Sasaran Strategis
Sesuai dokumen
RPJMD
Indikator Kinerja
Indikator kinerja
Sasaran Strategis
Target
Target dari masingmasing Indikator
kinerja Sasaran
Strategis
Formulir Rencana
Kinerja tahunan (RKT)
SKPD
Perencanaan Kinerja
SKPD :
Tahun :
Sasaran Strategis
Sesuai dengan
dokumen Renstra
SKPD
Indikator Kinerja
Indikator kinerja
Sasaran Strategis
Target
Target dari masingmasing Indikator
kinerja Sasaran
Strategis
Penetapan Kinerja
 Penetapan kinerja, meliputi:
 Pernyataan penetapan kinerja
 Lampiran perjanjian (formulir penetapan kinerja)
PERNYATAAN PENETAPAN
KINERJA TINGKAT
PEMERINTAH
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
Penetapan Kinerja
--- Logo Lembaga --PENETAPAN KINERJA TAHUN …….
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama :
Jabatan :
Pada tahun ….. ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran
perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
................, ..........
Gubernur/Bupati/Walikota .....
.......................................
PERNYATAAN PENETAPAN
KINERJA TINGKAT SATUAN
KERJA PERANGKAT
DAERAH (SKPD)
Penetapan Kinerja
--- Logo Lembaga ---
PENETAPAN KINERJA TAHUN …….
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : ...............................................
Jabatan : ...............................................
Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : ...............................................
Jabatan : ...............................................
Selaku atasan langsung pihak pertama
Selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama pada tahun ….. ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai
lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
.........., .............
Pihak Kedua,
Pihak Pertama,
Formulir Penetapan Kinerja
Tingkat Pemerintah
Provinsi/Kabupaten/Kota
Penetapan
Kinerja
Provinsi/Kabupaten/Kota
:
TahunAnggaran
:
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
Jumlah Anggaran Tahun ............... Rp. .......................
Tempat, ..........................20..............
Gubernur/Bupati/Walikota
....................................
(.............................................)
Formulir Penetapan Kinerja
Tingkat Satuan Kerja
Perangkat Daerah
Penetapan
Kinerja
Satuan Kerja Perangkat Daerah:
TahunAnggaran
Sasaran
Strategis
Indikator
Kinerja
:
Target
Program/
Kegiatan
Anggaran
Jumlah Anggaran :
Program ............... Rp. .......................
Program ................Rp..........................
dst
Gubernur/Bupati/Walikota
......................
Tempat, ..........................20..............
Kepala Dinas ......................
(.............................................)
(.............................................)
Formulir Pengukuran
Kinerja Tingkat
Provinsi/Kabupaten/Kota
Pengukuran Kinerja
Provinsi/Kabupaten/Kota :
Tahun Anggaran
:
Sasaran
Strategis
Indikator
Kinerja
Target
Realisasi
Jumlah Anggaran Tahun............................Rp...........
Jumlah Realisasi Anggaran Tahun.............Rp.........
Sesuai
dokumen
Penetapan
Kinerja
%
Pengukuran Kinerja
Formulir Pengukuran
Kinerja
Tingkat Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD)
SKPD/Unit Kerja Mandiri :
Tahun Anggaran
:
Sasaran
Strategis
Indikator
Kinerja
Target
Realisasi
Jumlah Anggaran Tahun............................Rp...........
Jumlah Realisasi Anggaran Tahun.............Rp.........
% Penyerapan Anggaran Tahun.................Rp..............
Sesuai
dokumen
Penetapan
Kinerja
%
Laporan
 Ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang
ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan
dokumen perencanaan
 Sekurang-kurangnya menyajikan informasi tentang:
 Pencapaian tujuan dan sasaran organisasi
 Realisasi pencapaian IKU organisasi
 Penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja
 Pembandingan capaian indikator kinerja sampai
dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima)
tahunan yang direncanakan
Laporan
 Fokus:
 Provinsi/Kabupaten/Kota menyampaikan pencapaian
tujuan/sasaran strategis yang bersifat hasil (outcome)
 SKPD menyampaikan pencapaian tujuan/sasaran
strategis yang bersifat hasil (outcome) dan atau
keluaran (output) penting
 Unit Kerja Mandiri lainnya menyampaikan
pencapaian tujuan/sasaran startegis yang bersifat
keluaran (output) penting dan atau keluaran (output)
lainnya.
Laporan
 Ringkasan eksekutif
 Bab I Pendahuluan
 Dalam bab ini diuraikan mengenai gambaran umum organisasi yang
melaporkan dan sekilas pengantar lainnya
 Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
 Dalam bab ini diikhtisarkan beberapa hal penting dalam perencanaan
dan perjanjian kinerja (dokumen penetapan kinerja)
 Bab III Akuntabilitas Kinerja
 Dalam bab ini diuraikan pencapaian sasaran-sasaran organisasi
pelapor, dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran
IV Penutup
 Lampiran
 Bab
 Formulir Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
 Formulir Penetapan Kinerja
 Formulir pengukuran kinerja

similar documents