PSAP 07 tentang Akuntansi Aset Tetap

Report
PSAP NO. 07
AKUNTANSI ASET TETAP
DAN BULETIN TEKNIS NOMOR 5
TENTANG AKUNTANSI PENYUSUTAN
1
RUANG LINGKUP PSAP 07


PSAP 07 diterapkan untuk seluruh unit pemerintahan yang
menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dan
mengatur tentang perlakuan akuntansiny, termasuk
pengakuan, penilaian, penyajian dan pengungkapan yang
diperlukan
PSAP 07 tidak diterapkan untuk:
 Hutan dan sumber daya alam yang dapat diperbaharui
(regenerative natural resources)
 Kuasa pertambangan, eksplorasi dan penggalian mineral,
minyak, gas alam dan sumber daya alam serupa yang tidak
dapat diperbaharuhi (non-regenerative natural resources)
2
Lampiran 1 PP No. 71 Tahun 2010
KLASIFIKASI ASET TETAP
Tanah
 Peralatan dan Mesin
 Gedung dan Bangunan
 Jalan, Irigasi, dan Jaringan
 Aset Tetap Lainnya
 Konstruksi dalam Pengerjaan

3
Lampiran 1 PP No. 71 Tahun 2010
PENGAKUAN ASET TETAP
 Aset Tetap
diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat
diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal;
 Kriteria suatu aset diakui sebagai aset tetap :
a) Berwujud;
b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
c) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
d) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal
entitas; dan
e) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
 Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima
atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat
penguasaannya berpindah.
4
Lampiran 1 PP No. 71 Tahun 2010
PENGUKURAN ASET TETAP


5
aset tetap dinilai dengan biaya perolehan
Aset tetap yang tidak diketahui harga
perolehannya disajikan dengan nilai
wajar pada saat perolehan
Lampiran 1 PP No. 71 Tahun 2010
PENILAIAN AWAL ASET TETAP



6
Penilaian awal aset tetap harus diukur
berdasarkan biaya perolehan
Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai,
biaya aset tersebut adalah sebesar nilai
wajar pada saat aset tersebut diperoleh
Untuk penyusunan neraca awal suatu
entitas, biaya perolehan aset tetap adalah
nilai wajar pada saat neraca awal tersebut
disusun.
Lampiran 1 PP No. 71 Tahun 2010
KOMPONEN BIAYA
Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri
dari harga belinya atau konstruksinya,
termasuk bea impor dan setiap biaya yang
dapat diatribusikan secara langsung dalam
membawa aset tersebut ke kondisi yang
membuat aset tersebut dapat bekerja
untuk penggunaan yang dimaksudkan.
7
Lampiran 1 PP No. 71 Tahun 2010
CONTOH BIAYA YANG DAPAT
DIATRIBUSIKAN SECARA LANGSUNG
 Biaya
persiapan tempat
 Biaya pengiriman awal (initial delivery) dan
biaya simpan dan bongkar muat (handling
cost)
 Biaya pemasangan (instalation cost)
 Biaya profesional seperti arsitek dan
insinyur
 Biaya konstruksi
8
Lampiran 1 PP No. 71 Tahun 2010
KOMPONEN BIAYA PEROLEHAN TANAH


9
Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan
Biaya perolehan mencakup:
 Harga pembelian atau biaya pembebasan tanah
 Biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak
 Biaya pematangan, penimbunan, dan
 biaya lainnya yang dikeluarkan ,aupun yang masih harus
dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai
 Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang
terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan
tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan
Lampiran 1 PP No. 71 Tahun 2010
KOMPONEN BIAYA PEROLEHAN PERALATAN
DAN MESIN


Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan
jumlah pengeluaran yang telah dan yang masih harus
dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin
tersebut sampai siap pakai
Biaya perolehan peralatan dan mesin antara lain meliputi:
 Harga pembelian
 Biaya pengangkutan
 Biaya instalasi
 Serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan
mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut
siap untuk digunakan
10
Lampiran 1 PP No. 71 Tahun 2010
KOMPONEN BIAYA PEROLEHAN GEDUNG
DAN BANGUNAN


Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan
seluruh biaya yang dikeluarkan dan yang mas masih harus
dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan
sampai siap pakai
Biaya perolehan gedung dan bangunan antara lain
meliputi:
 Harga pembelian atau biaya konstruksi,
 Biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak
11
Lampiran 1 PP No. 71 Tahun 2010
KOMPONEN BIAYA PEROLEHAN JALAN,
IRIGASI DAN JARINGAN
 Biaya
perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan
seluruh biaya yang dikeluarkan dan masih harus
dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan
sampai siap pakai.
 Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan antara lain
meliputi:
Biaya perolehan atau biaya konstruksi, dan
Biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan
jaringan tersebut siap pakai
12
Lampiran 1 PP No. 71 Tahun 2010
KOMPONEN BIAYA PEROLEHAN ASET
TETAP LAINNYA
Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan
seluruh biaya yang dikeluarkan dan yang masih harus
dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut
sampai siap pakai
13
Lampiran 1 PP No. 71 Tahun 2010
PENGECUALIAN KOMPONEN BIAYA
PEROLEHAN ASET TETAP
 Biaya Administrasi
dan biaya umum lainnya bukan
merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang
biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung
pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi
kerjanya.
 Biaya permulaan (start-up cost) dan pra-produksi serupa
tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya
tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.
14
Lampiran 1 PP No. 71 Tahun 2010
PEROLEHAN SECARA GABUNGAN
 Biaya
perolehan dari masing-masing aset tetap yang
diperoleh secara gabungan ditentukan dengan
mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan
perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang
bersangkutan.
15
Lampiran 1 PP No. 71 Tahun 2010
PERTUKARAN ASET


Biaya suatu aset tetap yang diperoleh melalui pertukaran yang
tidak serupa atau aset lainnya diukur berdasarkan nilai wajar
aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset
yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau
setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer/diserahkan.
Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu
aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan
memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat
dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa.
Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian
yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh
dicatat sebesar nilai tercatat (carrying amount) atas aset yang
dilepas.
16
Lampiran 1 PP No. 71 Tahun 2010
ASET DONASI


Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi)
harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat
perolehan.
Perolehan suatu aset tetap yang memenuhi kriteria
perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut
diakui sebagai pendapatan operasional
17
Lampiran 1 PP No. 71 Tahun 2010
PENGELUARAN SETELAH PEROLEHAN

18
Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap
yang memperpanjang masa manfaat atau yang
kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa
yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi,
atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan
pada nilai tercatat aset yang bersangkutan
Lampiran 1 PP No. 71 Tahun 2010
PENYUSUTAN



Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai
suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable
assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui
sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam
neraca dan beban penyusutan dalam laporan
operasional.
Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan,
seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan
sifat dan karakteristik aset tersebut
19
Lampiran 1 PP No. 71 Tahun 2010
PRASYARAT PENYUSUTAN
(Bultek SAP No. 05)
 Diketahui
nilai buku yang dapat disusutkan
 Identifikasi aset yang nilainya menurun.
 Harus diketahui masa manfaatnya
 Diketahui Kondisi yang menyebabkan penurunan aset
tetap (misalnya yang mudah obsolet)
20
Lampiran 1 PP No. 71 Tahun 2010
METODE PENYUSUTAN



Metode garis lurus (straight line method); atau
Metode saldo menurun ganda (double declining
method); atau
Metode unit produksi (unit of production method)
Metode penyusutan yang digunakan harus dapat
menggambarkan
manfaat
ekonomi
atau
kemungkinan jasa (service potential) yang akan
mengalir ke pemerintah
21
Lampiran 1 PP No. 71 Tahun 2010
Penetapan Masa Manfaat Aset Tetap


PSAP 07 Par 57 :
Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus
ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar
dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang
dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian
Bultek SAP No. 05:
Untuk obyektifitas dalam penetapan masa manfaat aset
tetap (sebagai dasar menentukan metode penyusutan)
disarankan agar penetapannya diusulkan oleh instansi
teknis terkait dan selanjutnya ditetapkan dengan
Peraturan Menteri Keuangan.
22
Lampiran 1 PP No. 71 Tahun 2010
PENILAIAN KEMBALI (REVALUATION)

Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada
umumnya tidak diperkenankan karena Standar
Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset
berdasarkan biaya perolehan atau harga
pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini
mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan
pemerintah yang berlaku secara nasional.

Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat
dibukukan dalam akun ekuitas
23
Lampiran 1 PP No. 71 Tahun 2010
ASET BERSEJARAH



24
Aset bersejarah merupakan aset tetap yang
dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah yang
karena umur dan kondisinya aset tetap tersebut
harus dilindungi oleh peraturan yang berlaku
dari segala macam tindakan yang dapat merusak
aset tetap tersebut
Diungkapkan dalam CaLK saja tanpa nilai
Beberapa aset bersejarah juga memberikan
potensi manfaat lainnya kepada pemerintah
selain nilai sejarahnya, misalnya untuk ruang
perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan
diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset
tetap lainnya.
Lampiran 1 PP No. 71 Tahun 2010
ASET INFRASTRUKTUR



Karakteristik aset infrastruktur:
 Merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan
 Sifatnya khusus dan tidak ada alternatof lain
penggunaannya
 Tidak dapat dipindah-pindahkan, dan
 Terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya
Aset infrastruktur memenuhi definisi aset tetap dan harus
diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada
PSAP No. 07
Contoh dari aset infrastruktur adalah jaringan, jalan dan
jembatan, sistem pembuangan, dan jaringan komunikasi
25
Lampiran 1 PP No. 71 Tahun 2010
ASET MILITER
Peralatan militer, baik yang umum maupun khusus,
memenuhi definisi aset tetap dan harus
diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang
ada pada Pernyataan ini.
26
Lampiran 1 PP No. 71 Tahun 2010
PENGHENTIAN/PELEPASAN



Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika
dilepaskan atau bila aset secara permanen
dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat
ekonomi masa yang akan datang.
Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau
dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan
diungkapkan dalam Catatan atas Laporan
Keuangan.
Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif
pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap
dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai
dengan nilai tercatatnya.
27
Lampiran 1 PP No. 71 Tahun 2010
PENGUNGKAPAN
Laporan Keuangan harus mengungkapkan untuk masingmasing jenis aset tetap sbb:
(a) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying
amount);
(b) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
(1)
(2)
(3)
(4)
Penambahan;
Pelepasan;
Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
Mutasi aset tetap lainnya.
(c) Informasi penyusutan, meliputi:
(1)
(2)
(3)
(4)
28
Nilai penyusutan;
Metode penyusutan yang digunakan;
Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode;
Lampiran 1 PP No. 71 Tahun 2010
PENGUNGKAPAN
Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:
(a)
Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
(b)
Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan
dengan aset tetap;
(c)
Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam
konstruksi; dan
(d)
Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.
29
Lampiran 1 PP No. 71 Tahun 2010
TERIMA KASIH
30

similar documents