2. Roapmap

Report
Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
Republik Indonesia
ARAHAN STRATEGIS
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI INDONESIA
 KONSOLIDASI
PROGRAM
PEMBERDAYAAN
INTEGRASI
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
• Kelompok masyarakat sebagai inti
pemberdayaan masyarakat.
• Kelompok masyarakat menjalankan Program
Pemberdayaan dengan satu mekanime,
prosedur, dan prinsip yang sama
• Integrasi proses partisipatif dalam
mekanisme perencanaan pembangunan
Daerah.
• Alokasi dana pemberdayaan masyarakat oleh
Pemerintah Daerah
• Penguatan peran Pemda dalam kegiatan
Pemberdayaan Masyarakat
2
PETA JALAN (ROADMAP)
PNPM MANDIRI
Tujuan
memberikan arah, prinsip, kriteria, indikator dan panduan yang harus dicapai
oleh setiap pemangku kepentingan untuk memastikan terjadinya percepatan
penanggulangan kemiskinan dan terwujudnya kesejahteraan rakyat
Sasaran
1. Tersusunnya arah, prinsip, kriteria, indikator dan panduan untuk keberlanjutan
pemberdayaan;
2. Tersusunnya standar proses dan contoh-contoh praktek cerdas untuk
meningkatkan efektivitas dan efesiensi pelaksanaan PNPM Mandiri;
3. Tersusunnya strategi koordinasi antar klaster dan program untuk keberlanjutan
lembaga masyarakat yang mandiri dan akuntabel serta peningkatan peran dan
kepemilikan pemerintah daerah dan masyarakat.
3

KONSOLIDASI
PROGRAM PEMBERDAYAAN

INTEGRASI
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Pilar
Pilar
Pilar
Pilar
Pilar
1
2
3
4
5
Integrasi
Program
Pemberdayaan
Masyarakat
Keberlanjutan
Pendampingan
Penguatan
Kelembagaan
Masyarakat
Penguatan Peran
Pemerintah
Daerah
Perwujudan
Tata Kelola
Yang Baik
12 (dua belas) AGENDA KERJA
4
No.
Agenda Kerja
Kementerian /Lembaga Terkait
1
Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Capaian Program
Bappenas , TNP2K
2
Penguatan Eksistensi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
Kemendagri
3
Standar Kompetensi, Sertifikasi dan Penetapan Remunerasi
Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat
Bappenas
4
Penajaman Alokasi BLM melalui Pemanfaatan Data Terpadu
dan PODES
Bappenas , TNP2K
5
Peningkatan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas
Kemendagri, Kemenko KESRA
6
Pedoman Integrasi dan Koordinasi antara Program Pemerintah
Pusat dengan Daerah
Ketentuan Perencanaan Partisipatif dalam Perencanaan
Pembangunan Reguler
Kemendagri
8
Penguatan Peran Kecamatan sebagai SKPD Koordinasi
Pemberdayaan Masyarakat Wilayah
Kemendagri
9
Ketentuan Transfer Dana Langsung pada Masyarakat
Kementerian Keuangan,
Bappenas
10
Penguatan Peran TKPKD dalam Koordinasi Pemberdayaan
Masyarakat
TNP2K, Kemendagri
11
Kententuan Pemeliharaan Aset
Kemendagri, KemenPU,
12
Kebijakan Kelembagaan Dana bergulir Masyarakat
Kemen-KUKM, Kemenkeu
7
Bappenas, Kemendagri
5
OPTIMALISASI PELAKSANAAN PNPM MANDIRI 2013 - 2014
Surat Menko Kesra B.38/MENKO/KESRA/III/2013
No
POKOK PERHATIAN
TINDAK LANJUT
1.
Penguatan Peran Lembaga 
Masyarakat
K/L memastikan koordinasi antar lembaga di masyarakat serta
menggunakan kelembagaan yang sudah ada (UPK, BKM, BKAD dst.)
2.
Indikator Kinerja Utama
(IKU) PNPM Mandiri

3.
Perencanaan yang
Partisipatif dan
Terintegrasi

Dengan ditetapkannya IKU PNPM, K/L akan menggunakan IKU yang
sama dan menerapkan prinsip-prinsip dasar program
pemberdayaan masyarakat
Memastikan hasil perencanaan partisipatif dituangkan dalam RKT
Desa/Kelurahan
Memastikan proses dan hasil perencanaan partisipatif dalam
program terintegrasi ke dalam proses perencanaan reguler
Koordinasi & Kerjasama
Fasilitator antar Program

4.


Memastikan adanya koordinasi para Fasilitator antara program
dalam proses perencanaan di masyarakat dimana,
Fasilitator PNPM Inti bertindak sebagai koordinator
6
No
POKOK PERHATIAN
TINDAK LANJUT
5.
Optimalisasi Tim

Koordinasi
Penanggulangan
Kemiskinan (TKPK) Daerah
K/L menginstruksikan atau mengkondisikan terlaksananya tugas
TKPKD untuk mengkoordinasikan, memonitor dan mengevaluasi
pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di daerah
6.
Peningkatan Tata Kelola & 
Penanganan Korupsi

K/L menginstruksikan bahwa informasi program tersedia dan
dapat diakses oleh publik
Pembentukan Unit Penanganan Pengaduan minimal di tingkat
pusat dan propinsi
K/L memastikan bahwa semua data pengaduan dan penanganan
masalah dilaporkan secara teratur kepada Pokja Pengendali
K/L memastikan PNPM tidak digunakan untuk
kepentingan/kampanye politik


7.
Peningkatan Kualitas Data 
& Laporan

8.
Pengelolaan dan
Pemeliharaan Saran dan
Prasarana

K/L menginstruksikan peningkatan kualitas ketersediaan dan
validitas data dan pelaporan yang;
Disampaikan secara teratur dan berjenjang mulai dari daerah
hingga ke Pokja Pengendali PNPM
K/L memastikan bahwa pengelolaan dan pemeliharaan sarana
dan prasarana dilaksanakan sesuai rencana tindak lanjut dalam
setiap proposal kegiatan
7
DEFINISI DAN PENETAPAN IKU PNPM MANDIRI


PNPM Mandiri adalah kebijakan nasional sebagai upaya
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk
peningkatan aset sarana prasarana dasar dan akses
terhadap pelayanan publik bagi masyarakat, terutama
kelompok perempuan dan kelompok miskin, membuka dan
memperluas lapangan kerja serta meningkatkan kualitas tata
kelola.
Surat Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Kesra dan
Penanggulangan Kemiskinan/ Sekretaris Eksekutif TNP2K
Nomor B-484/Setwapres/D-3/TNP2K.03.04/09/2013 tanggal
6 September 2013 perihal Penetapan Kriteria Program dan
Indikator Kinerja Utama (IKU/KPI) bagi Program
Penanggulangan
Kemiskinan
dengan
Pendekatan
8
Pemberdayaan Masyarakat.

Seluruh program pemberdayaan masyarakat yang berlabel PNPM Mandiri
atau ingin bekerjasama dengan PNPM harus memiliki 8 ciri dasar, yaitu;
1. Mendukung tersedianya anggaran untuk perencanaan dan
pelaksanaan kegiatan skala desa/kelurahan yang dicairkan langsung
ke rekening lembaga (berbasis) kemasyarakatan
2. Ada pendampingan dan pengawasan secara menerus dari program
3. Ada tindakan untuk memperkuat keberpihakan kepada kepentingan
kaum perempuan dan kaum yang miskin
4. Mendorong dan memperkuat peran serta fungsi lembaga masyarakat
5. Pengambilan keputusan untuk pendanaan kegiatan melalui
musyawarah masyarakat atau musyawarah wakil-wakil masyarakat
6. Masyarakat memilih dan mengevaluasi kinerja Tim Pengelola
Kegiatan dan Dana secara demokratis
7. Pelaksanaan kegiatan secara swakelola oleh organisasi/kelompok
masyarakat
9
8. Melaksanakan prinsip transparansi dan akuntabilitas penuh
INDIKATOR PNPM MANDIRI
Indikator Manfaat dan Dampak:
1. Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses murah
terhadap prasarana atau layanan publik lain yang didanai
2. Sarana/Prasarana yang dibangun paling sedikit 20% lebih
murah
3. Kegiatan yang didanai memberikan dampak ekonomi kepada
masyarakat
4. Masyarakat merasa kegiatan yang didanai sesuai dengan
kebutuhannnya.
 Program-program pemberdayaan yang bersifat sektoral tetap
dapat menerapkan indikator tambahan yang bersifat sektoral
atau spesifik sesuai dengan komponen program yang
dimilikinya.
10
 Diharapkan
pada tahun 2014 semua K/L dan Pemda
yang memiliki program penanggulangan kemiskinan
berbasis pemberdayaan masyarakat sudah mengikuti
ketentuan tersebut. Jika tidak dapat memenuhi
kebijakan ini maka ada beberapa pilihan keputusan
yang harus diambil menyangkut:
• Penggunaan label PNPM Mandiri dari nama program
• Penyesuaian disain, mekanisme dan IKU/KPI
program
• Penyediaan anggaran bagi keberlanjutan program
11
SEKRETARIAT POKJA PENGENDALI PNPM MANDIRI PUSAT
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
Jl. Medan Merdeka Barat No. 3 Jakarta Pusat 10110
www.pnpm-mandiri.org

similar documents