Sistem Penjaminan Mutu

Report
LATAR BELAKANG
• Pendidikan sesuai dengan UU no.32 tahun
2004 sudah didesentralisasikan sehingga
semua aspek pendidikan sudah menjadi
otonomi daerah. Dengan demikian,
penyelenggaraan pendidikan bergantung
kepada sumber daya manusia di daerah.
• Sumber daya pendidikan di daerah sangat
bervariasi bergantung kepada kondisi dan
situasi daerah masing-masing.
LATAR BELAKANG
• Otonomi pendidikan di daerah pelaksanaannya
bergantung kepada kebijakan Bupati atau
Walikota yang dalam beberapa kasus kurang
menekankan kepada mutu.
• perlu dilakukan penjaminan dan peningkatan
mutu pendidikan, yang dalam hal ini merupakan
tanggung jawab Menteri Pendidikan Nasional.
Latar Belakang
• bahwa pendidikan nasional menjadi tanggung
jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah
daerah, dan masyarakat dan oleh karena itu
penjaminan mutu pendidikan menjadi tanggung
jawab bersama ketiga unsur tersebut;
• bahwa penjaminan mutu pendidikan perlu terus
didorong dengan perangkat peraturan
perundang-undangan yang memberikan arah
dalam pelaksanaannya;
DASAR HUKUM
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan
Dosen
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan
Hukum Pendidikan
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan
8. Peraturan Pemerintah 74 Tahun 2008 tentang Guru
9. dll
PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR 63 TAHUN 2009
TENTANG
SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
Struktur Permendiknas no.63 tahun
2009 tentang SPMP
BAB I
BAB II
• Ketentuan Umum
• Penjaminan Mutu Pendidikan Informal
BAB III
• PMP Formal dan Non Formal
BAB IV
• Sanksi
BAB V
• Ketentuan Penutup
BAB I
KETENTUAN UMUM
BAGIAN
Kesatu
Kedua
Ketiga
Keempat
Kelima
PASAL
TERKAIT
KETERANGAN
Batasan Istilah
Tujuan Penjaminan Mutu
Pendidikan
Paradigma dan Prinsip
Penjaminan Mutu Pendidikan
Cakupan Penjaminan Mutu
Pendidikan
Pembagian Peran dalam
Penjaminan Mutu Pendidikan
1
2
3
4
5, 6, 7, dan 8
BAB II
PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN INFORMAL
BAGIAN
PASAL
TERKAIT
KETERANGAN
9
BAB III
PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN FORMAL DAN
NONFORMAL
BAGIAN
KETERANGAN
PASAL
TERKAIT
Kesatu
Acuan Mutu Dalam Penjaminan Mutu
Pendidikan
10,11,12,dan 13
Kedua
Kerangka Waktu Penjaminan Mutu
Pendidikan
14, 15, dan 16
Ketiga
Tanggung Jawab dan Koordinasi
Pemenuhan Standar Mutu Pendidikan
17, 18 dan 19
Keempat
Jenis Kegiatan Penjaminan Mutu
Pendidikan
20
Kelima
Tanggung Jawab Menteri Dalam
Penjaminan Mutu Pendidikan
21, 22,23,24
dan 25
BAB III
PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN FORMAL DAN
NONFORMAL
BAGIAN
KETERANGAN
PASAL
TERKAIT
Keenam
Tanggung Jawab Departemen, Departemen
Agama, dan Kementerian/ Lembaga
Pemerintah Lainnya Penyelenggara Satuan
Pendidikan Formal Dalam Penjaminan
Mutu Pendidikan
26, 27, 28, 29,
30 dan 31
Ketuju
Tanggung Jawab Pemerintah Provinsi
Dalam Penjaminan Mutu Pendidikan
32, 33, dan 34
kedelapan
Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten
atau Kota
Dalam Penjaminan Mutu Pendidikan
35, 36 dan 37
BAB III
PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN FORMAL DAN
NONFORMAL
BAGIAN
KETERANGAN
PASAL
TERKAIT
kesembilan
Tanggung Jawab Penyelenggara Satuan
Pendidikan atau Program Pendidikan
Dalam Penjaminan Mutu Pendidikan
38 dan 39
Kesepuluh
Penjaminan Mutu Pendidikan Oleh Satuan
Pendidikan atau Program Pendidikan
40, 41, 42, 43,
44, 45 dan 46
BAB IV
SANKSI
BAGIAN
KETERANGAN
PASAL
TERKAIT
47
BAB V
KETENTUAN PENUTUP
BAGIAN
KETERANGAN
PASAL
TERKAIT
48 dan 49
TUGAS : I
1. Apa mutu pendidikan?
2. Apa penjaminan mutu pendidikan ?
3. Apa Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan?
4. Apa standar mutu pendidikan?
Istilah Umum dalam SPMP
Mutu pendidikan
• tingkat kecerdasan kehidupan bangsa yang
dapat diraih dari penerapan Sistem
Pendidikan Nasional.
Istilah Umum dalam SPMP
Penjaminan mutu pendidikan
• kegiatan sistemik dan terpadu oleh satuan atau
program pendidikan, penyelenggara satuan atau
program pendidikan, pemerintah daerah,
Pemerintah, dan masyarakat untuk menaikkan
tingkat kecerdasan kehidupan bangsa melalui
pendidikan.
Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
• subsistem dari Sistem Pendidikan Nasional yang
fungsi utamanya meningkatkan mutu
pendidikan
Standar Pelayanan Minimal
• jenis dan tingkat pelayanan pendidikan minimal
yang harus disediakan oleh satuan atau program
pendidikan, penyelenggara satuan atau program
pendidikan, pemerintah provinsi, dan
pemerintah kabupaten atau kota sebagaimana
diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38
Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
Satuan pendidikan
• kelompok layanan pendidikan yang
menyelenggarakan pendidikan pada jalur
formal, nonformal, dan informal pada setiap
jenjang dan jenis pendidikan.
• Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang
terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas
pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan
pendidikan tinggi.
Satuan pendidikan
• Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan
di luar pendidikan formal yang dapat
dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
• Pendidikan informal adalah jalur pendidikan
keluarga dan lingkungan.
Standar Nasional Pendidikan
• Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan dan
peraturan perundangan lain yang relevan.
Penjaminan dan Peningkatan
Mutu Pendidikan di Indonesia
Peningkatan
Mutu
Pendidikan
Standar
Nasional
Pendidikan
Analisis &
Pelaporan Mutu
Pendidikan
Penjaminan Mutu
Pengkajian
Mutu
Pendidikan
(Pengumpulan
Data)
22
Siklus Pejaminan Mutu dan Peningkatan Mut
Delapan Standar Nasional Pendidikan dan Isu Lokal
Perencanaan dan
Implementasi
Program
Moniot dan kajian hasil
pelaksanaan program
peningkatan
Rancangan
Penjaminan Mutu &
Monitoring Program
Pegembangan atau
pemilihan
instrument
pengumpulan data
Pemembangan dan
implementasi program
pengingkatan mutu
Pengumpulan dan
pencatatan data
Indentifikasi
pencapaian dan
aspek pengembangan
Laporan
temuan
Verifikasi (internal
dan eksternal) dan
analisa data
23
SPMP
Strategi Pengumpulan Data
DELAPAN STANDAR NASIONAL
EVALUASI DIRI SEKOLAH
(Dengan Validasi
Eksternal)
SERTIFIKASI GURU,
PEMUTAKHIRAN DAN
CPD
(Tahunanl)
SEKOLAH TARGET
KAJIAN
(Sesuai kebutuhan)
(Tahunan – Sedang
berjalan)
PROGRAM
PENJAMINAN DAN
PENINGKATAN MUTU
PROGRAM AKREDITASI
SEKOLAH OLEH
PROPINSI
PENDIDIKAN
MONITORING SEKOLAH
OLEH KABUPATEN
(Tahunan-dalam bentuk
laporan)
(Lima tahun)
PENGUMPULAN DATA
PADATI
(Tahunan)
PADATI: Pangkalan data
dan informasi
Alur Data dalam Penjaminan dan Analisa Mutu SPMP
STANDAR NASIONAL BSNP
AKREDITASI
SEKOLAH OLEH
PROPINSI
PSP/DEPDIKNAS/ DEPAG
EVALUASI DIRI
SEKOLAH - Dengan
Validasi Eksternal
KAJIAN SEKOLAH
TARGET
DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI
LPMP
Pelatihan SPMP dan Fasilitasi
Pengembangan kapasitas untuk penjaminan mutu
Memasukkan data ke dalam SIMP, dimana dibutuhkan
Membantu propinsi dan Kabupaten/Kota dalam
menganalisa data dan mempersiapkan laporan
Reviu, monitor , dan laporan tentang SP2MP
Mengelola, memonitor, dan mengevaluasi block grants
SERTIFIKASI GURU
& PELATIHAN
KABUPATEN/KOTA/KANWILDEPAG
Mengumpulkan atau menerima data
Memasukkan data ke dalam SPMP dimana
dibutuhkan (Depdiknas)
Riviu data dan informasi sekolah
Laporan mengenai kinerja sekolah
Mendukung peningkatan sekolah dan guru
PENGUMPULAN
DATA
PADATI/EMIS
PROGRAM
MONITORING
SEKOLAH, GURU &
KEPALA SEKOLAH
– oleh
Kabupaten/Kota
TUGAS : 2
1.
2.
3.
4.
Apa tujuan penjaminan mutu pendidikan?
Apa paradigma penjaminan mutu pendidikan?
Apa prinsip penjaminan mutu pendidikan?
Apa cakupan mutu pendidikan
Tujuan Penjaminan Mutu Pendidikan
• Tujuan akhir penjaminan mutu pendidikan
adalah tingginya kecerdasan kehidupan manusia
dan bangsa sebagaimana dicita-citakan oleh
Pembukaan Undang-undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 yang dicapai
melalui penerapan SPMP.
Tujuan Penjaminan Mutu Pendidikan
Tujuan antara penjaminan mutu pendidikan
adalah terbangunnya SPMP, meliputi:
• terbangunnya budaya mutu pendidikan
• pembagian tugas dan tanggung jawab
• ditetapkannya secara nasional acuan mutu
• terpetakannya secara nasional mutu pendidikan
• terbangunnya sistem informasi mutu
pendidikan
Paradigma penjaminan mutu
• pendidikan untuk semua yang bersifat inklusif dan
tidak mendiskriminasi peserta didik atas dasar latar
belakang apa pun;
• pembelajaran sepanjang hayat berpusat pada peserta
didik yang memperlakukan, memfasilitasi, dan
mendorong peserta didik menjadi insan pembelajar
mandiri yang kreatif, inovatif, dan berkewirausahaan;
dan
• pendidikan untuk perkembangan, pengembangan,
dan/atau pembangunan berkelanjutan (education for
sustainable development), yaitu pendidikan yang
mampu mengembangkan peserta didik menjadi rahmat
bagi sekalian alam.
Prinsip penjaminan mutu pendidikan
• keberlanjutan;
• terencana dan sistematis, dengan kerangka waktu
dan target-target capaian mutu yang jelas dan
terukur dalam penjaminan mutu pendidikan formal
dan nonformal;
• menghormati otonomi satuan pendidikan formal
dan nonformal;
• memfasilitasi pembelajaran informal masyarakat
berkelanjutan dengan regulasi negara yang
seminimal mungkin;
• SPMP merupakan sistem terbuka yang terus
disempurnakan secara berkelanjutan.
Cakupan mutu pendidikan
• Tingginya kecerdasan kehidupan manusia dan bangsa
mencakup sekurang-kurangnya:
▫ mutu keimanan, ketakwaan, akhlak, budi pekerti, dan
kepribadian;
▫ kompetensi intelektual, estetik, psikomotorik, kinestetik,
vokasional, serta kompetensi kemanusiaan lainnya sesuai
dengan bakat, potensi, dan minat masing-masing;
▫ muatan dan tingkat kecanggihan ilmu pengetahuan,
teknologi, dan seni yang mewarnai dan memfasilitasi
kehidupan;
▫ kreativitas dan inovasi dalam menjalani kehidupan;
▫ tingkat kemandirian serta daya saing, dan
▫ kemampuan untuk menjamin keberlanjutan diri dan
lingkungannya
Tugas : III
1. Siapa penyelenggara satuan atau progam
pendidikan, dan apa perannya?
2. apa penjaminan mutu informal?
3. Apa peran pemerintah dalam penjaminan mutu
informal?
Penyelenggara satuan atau progam
pendidikan
• penyelenggara satuan atau program
pendidikan masyarakat;
• pemerintah kabupaten atau kota;
• pemerintah provinsi;
• Pemerintah.(Departemen Pendidikan
Nasional, Departemen Agama, dan
kementerian/lembaga pemerintah lainnya
penyelenggara satuan pendidikan)
Peran penjaminan mutu
• Penyelenggara satuan atau program pendidikan
mensupervisi, mengawasi, dan dapat memberi
fasilitasi, saran, arahan, dan/atau bimbingan
kepada satuan atau program pendidikan dalam
penjaminan mutu pendidikan.
• Pemerintah kab/kota (provinsi, pemerintah)
mensupervisi, mengawasi, mengevaluasi, dan dapat
memberi bantuan, fasilitasi, saran, arahan,
dan/atau bimbingan kepada satuan atau program
pendidikan sesuai kewenangannya dalam
penjaminan mutu pendidikan.
Penjaminan mutu informal
• Penjaminan mutu pendidikan informal
dilaksanakan oleh masyarakat baik secara
perseorangan, kelompok, maupun kelembagaan.
Peran Pemerintah dalam penjaminan
mutu informal
• pendirian perpustakaan & bahan pustaka
• kemudahan pendirian dan/atau pengoperasian perpustakaan
milik masyarakat seperti perpustakaan di tempat ibadah;
• kemudahan akses ke sumber belajar multi media
• pemberian subsidi atau penghargaan kepada penulis buku
nonteks dan nonjurnal-ilmiah yang berprestasi dalam
pendidikan informal;
• pemberian penghargaan kepada tokoh masyarakat yang
berprestasi atau kreatif dalam pembelajaran informal
masyarakat ;
• pemberian penghargaan kepada anggota masyarakat yang
sukses melakukan pembelajaran informal secara otodidaktif
• pemberian layanan ujian kesetaraan sesuai peraturan
perundang-undangan; dll
Tugas IV
1. Apa tingkatan acuan mutu oleh
satuan/program pendidikan?
2. Untuk apa S P M berlaku?
3. Siapa yang menetapkan SPM, SNP dan Smp?
Tiga tingkatan acuan mutu, yaitu
• SPM;
• SNP; dan
• Standar mutu pendidikan di atas SNP.
Standar mutu pendidikan di atas SNP sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
• Standar mutu di atas SNP yang berbasis
keunggulan lokal
• Standar mutu di atas SNP yang mengadopsi
dan/atau mengadaptasi standar internasional
tertentu.
SPM berlaku untuk:
▫
▫
▫
▫
satuan atau program pendidikan;
penyelenggara satuan atau program pendidikan;
pemerintah kabupaten atau kota; dan
pemerintah provinsi.
• SNP berlaku bagi satuan atau program pendidikan.
• Standar mutu di atas SNP berlaku bagi satuan atau
program pendidikan yang telah memenuhi SPM dan
SNP.
• Standar mutu di atas SNP yang berbasis keunggulan
lokal dapat dirintis pemenuhannya oleh satuan
pendidikan yang telah memenuhi SPM dan sedang
dalam proses memenuhi SNP.
Penetapan SPM, SNP
• SPM ditetapkan oleh Menteri.
• SNP ditetapkan oleh Menteri.
• Standar mutu di atas SNP dipilih oleh satuan
atau program pendidikan sesuai prinsip otonomi
satuan pendidikan.
Tugas : V
1. Digunakan untuk apa pemenuhan SPM oleh
satuan pendidikan?
2. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk
pemenuhan SMP bagi satuan pendidikan,
pemerintah kabupaten, dan pemerintah
provinsi?
3. Bagaimana kaitan antara SNP, SPM, Rencana
strategik dan rencana tahunan?
4. Siapa penanggung jawan pemenuhan SPM?
SPM digunakan oleh satuan pendidikan
• dalam rangka memperoleh izin definitif
pendirian satuan pendidikan atau pembukaan
program pendidikan.
• paling lambat 2 (dua) tahun setelah satuan atau
program pendidikan memperoleh izin prinsip
untuk berdiri dan beroperasi.
• SPM yang berlaku bagi penyelenggara satuan
pendidikan(pem kab/kota, pem provinsi)
dipenuhi oleh penyelenggara satuan pendidikan
dalam waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak
ditetapkannya SPM yang bersangkutan
Kaitan antara SNP, SMP di atas SNP,
Rencana strategik dan rencana
tahunan
SNP dalam kerangka jangka menengah
yang ditetapkan dalam rencana strategis
satuan atau program pendidikan.
Pemenuhan SMP diatas SNP
Rencana Strategis menetapkan target
target terukur capaian mutu secara
tahunan
Pemenuhan SPM menjadi tanggung
jawab:
• satuan atau program pendidikan formal atau
nonformal;
• penyelenggara satuan atau program
pendidikan formal atau nonformal;
• pemerintah kabupaten atau kota; dan
• pemerintah provinsi.
Tugas : VI
1. Apa jenis kegiatan penjaminan mutu?
2. Bagaimana pengukuran ketercapaian program?
3. Apa hub SNP. SPM, Audit kinerja, akreditasi,
sertifikasi dan dll
Regul
asi
Evalu
Asi &
pemetaa
n
SPM
Was
masyt
SNP
Kegiatan
Penjamin
an Mutu
super
visi
Fasili
tasi
Sum
ber
daya
Penyu
sunan
Kuriku
lum
POS
SMP
Peme
nuhan
POS
Pengukuran ketercapaian standar mutu
acuan dilakukan melalui
audit
kinerja
akreditasi
sertifikasi
lainnya
Tugas VII
1. Bagaimana tanggung jawab menteri dalam
penjaminan mutu pendidikan?
2. Bagaimana pemetaan SPM dilakukan?
3. Bagaimana pula penyelengaraan ujian
nasional?
4. Bagaimana mekanisme akreditasi satuan atau
program pendidikan?
Tanggung jawab Menteri dalam PMP
Regulasi
SPM
Evaluasi
SNP
Koordinasi
PMP
Dlm
Renstra
Depdiknas
Pemetaan SPM dan SNP
Satuan Pend
Penyelenggara
Balitbang
(Pemetaan SPM
dan SNP)
Pemerintah
Kab/kota
Pemerintah
Propinsi
PAUD
Dikdas
• LPMP
• P2PNFI,
• BPPNFI,
•Departemen
Agama, dan
Kementerian/
Lembaga
pemerintah lainnya
Tugas : VIII
1. Bagaimana tanggung jawab pemerintah
provinsi dalam penjaminan mutu?
Tanggung Jawab Pemerintah Provinsi
Dalam Penjaminan Mutu Pendidikan
• Regulasi
• Supervisi, pengawasan, evaluasi, serta
pemberian bantuan, fasilitasi, saran, arahan,
dan/atau bimbingan oleh pemerintah provinsi
kepada satuan atau program pendidikan:
LPMP
• FORMAL
• NON FORMAL
P2PNF/BPPNF
Dengan pertimbangan:
• Dewan Pendidikan, BAN S/M, BAN-PNF
Tanggung jawab pemprov
Inspektorat
BAP Akreditasi
BSNP dalam UN
SIMP
Tugas IX:
1. Bagaimana tanggung jawab pemerintah daerah
Kabupaten/Kota dalam penjaminan mutu?
Tanggung jawab pemda Kab/Kota
• Regulasi
• Supervisi, pengawasan, evaluasi, fasilitasi (dari
prov, LPMP, PPNFI)
• Inspeltorat
• Membantu BSNP dalam UN
• SIMP
Tanggung jawab satuan pendidikan
dalam penjaminan mutu
• tanggung jawab satuan atau program
pendidikan dan wajib didukung oleh seluruh
pemangku kepentingan satuan atau program
pendidikan.
• dipimpin oleh pemimpin satuan atau program
pendidikan.
• Komite sekolah/madrasah memberi bantuan
sumberdaya, pertimbangan, arahan, dan
mengawasi sesuai kewenangannya terhadap
penjaminan mutu oleh satuan pendidikan.
Tanggung jawab satuan pendidikan
dalam penjaminan mutu
• Penjaminan mutu oleh satuan pendidikan
dilaksanakan sesuai prinsip otonomi satuan
pendidikan untuk mendorong tumbuhnya
budaya kreativitas, inovasi, kemandirian,
kewirausahaan, dan akuntabilitas.
• Penjaminan mutu oleh satuan pendidikan tinggi
dilaksanakan sesuai prinsip otonomi keilmuan.
• Satuan atau program pendidikan menetapkan
prosedur operasional standar (POS) penjaminan
mutu satuan atau program pendidikan
Satuan pendidikan wajib mengikuti:
Audit
kinerja
akreditasi
Sertifikasi
SIMP, menghubungkan:
• penyelenggara satuan pendidikan;
• pemerintah kabupaten atau kota yang
bersangkutan;
• pemerintah provinsi yang bersangkutan;
• Departemen Agama, bagi satuan atau program
pendidikan agama dan keagamaan;
• kementerian/lembaga lain penyelenggara satuan
atau program pendidikan; dan Departemen.
ICB: Internal Capacity Building

similar documents