PERAN & PERSIAPAN PERSI JABAR UTK. JKN-2014, 24-12-2013

Report
Nanang W. Astarto, dr. Sp.OG(K), MARS
KETUA PERSI DAERAH JAWA BARAT (2011-2014)
Disampaikan pada Seminar :
“SOSIALISASI POLA KERJASAMA ANTARA
BPJS KESEHATAN DENGAN RUMAH SAKIT”
(PERSI Daerah Jawa Barat dan PT ASKES Divre V)
Hotel Aston Tropicana Bandung, 24 Desember 2013
TENTANG PERSI:
Anggaran Dasar Persi
Susunan Pengurus Persi Jawa Barat
Periode 2011-2014
Daftar Anggota
1.
KMK RI 455 th 2013, tentang Asosiasi Faskes
2.
PERAN PERSI DAERAH DALAM JKN
3.
AGENDA KEGIATAN :
A.
B.
Pembentukan Tim Fasilitator JKN
5 Agenda Induk RS ( arahan PERSI Pusat )
2
Kesatu:
Asosiasi fasilitas kesehatan yang akan melakukan negosiasi dengan
BPJS:
1. PERSI sebagai perwakilan asosiasi rumah sakit;
2. Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia (ADINKES) sebagai
perwakilan Puskesmas dan praktik perorangan bidan;
3. Asosiasi Klinik Indonesia (ASKLIN) sebagai perwakilan klinik; dan
4. Perhimpunan Klinik dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer
Indonesia (PKFI) sebagai perwakilan klinik dan praktik
perorangan dokter/dokter gigi.
Kedua:
PERSI, ADINKES, ASKLIN, dan PKFI sebagaimana dimaksud dalam
Diktum Kesatu bergabung dalam Forum Asosiasi Fasilitas Kes.
Ketiga:
Dalam melakukan negosiasi dengan BPJS Kesehatan:
1) PERSI, ASKLIN, dan PKFI untuk membahas tarif INA-CBG’s bagi
rumah sakit dan klinik utama; dan
2) ADINKES, ASKLIN, dan PKFI untuk membahas tarif kapitasi bagi
fasilitas kesehatan tingkat pertama yang terdiri atas Puskesmas,
praktik perorangan dokter/dokter gigi, klinik pratama, dan rumah
sakit kelas D Pratama.

Keempat:
Negosiasi untuk membahas tarif INA-CBG’s
sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga angka 1
dibawah koordinasi PERSI.

Kelima:
Negosiasi untuk membahas tarif kapitasi (Diktum
Ketiga) angka 2 untuk pertama kali dibawah
koordinasi ADINKES dan untuk selanjutnya ditunjuk
koordinator lain secara bergantian. .

1)
2)

Keenam:
Forum Asosiasi Fasilitas Kesehatan :
melakukan negosiasi dengan BPJS Kesehatan mengenai
besaran pembayaran pelayanan kesehatan kepada fasilitas
kesehatan penyelenggara jaminan kesehatan nasional; dan
mensosialisasikan hasil kesepakatan besaran pembayaran
kepada anggota masing-masing.
Ketujuh:
Forum Asosiasi Fasilitas Kesehatan berfungsi :
1.
2.
memberikan masukan dan pertimbangan kepada
Menteri Kesehatan tentang besaran pembayaran
pelayanan kesehatan kepada faskes; dan
menyelenggarakan rapat forum sesuai kebutuhan
1.
Menghimpun dan mewakili rumah sakit
anggotanya dengan menghormati kedaulatannya
2.
Menyukseskan program Pemerintah dalam bidang
kesehatan pada umumnya dan rumah sakit pada
khususnya dalam kaitannya dengan
pengembangan Sistem Kesehatan Nasional
3.
Menyempurnakan pengelolaan rumah sakit demi
peningkatan pelayanan bagi masyarakat
4.
Memperjuangkan kepentingan rumah sakit
sebagai suatu lembaga.
1. SUSUNAN PENGURUS PERSI JABAR
PERIODE 2011-2014
dan STRUKTUR ORGANISASI
2. DAFTAR ANGGOTA PERSI JAWA BARAT
PERIODE 2011-2014 (terlampir)
Jumlah Anggota per tanggal 6 November 2013 =
122 (RS dan Klinik)
8
KETUA,
KETUA I
KETUA II
SEKRETARIS,
SEKR. I & II
BIDANG
MANJEMEN RS
BIDANG
PROFESI &
PENDIDIKAN
BENDAHARA &
Wk. BENDAHHARA
BIDANG
HUKUM
KOMISARIAT 1
KOMISARIAT 2
KOMISARIAT 3
KOMISARIAT 4
KOMISARIAT 5
BIDANG
ORGANISASI &
NETWORKING
KOMISARIAT 1 : Bogor, Cianjur, Sukabumi, Depok
KOMISARIAT 2 : Ci-Ayu-Maja-Kuning, (Cirebon. Indramayu,)
KOMISARIAT 3: Pur-Wa-Su-Ka-Bekasi (Subang, Karawang)
KOMISARIAT 4: Garut,, Tasik, Ciamis, Banjar, Sumedang
KOMISARIAT 5: Bandung Raya
KOMISARIAT ..: BOGOR (?)
Laporan Kegiatan PERSI JABAR, 6
November.2013, JCC Jakarta
9
berkoordinasi dengan asosiasi RS yang ada
di daerah, menyusun tim menghadapi JKN
1. Fasilitasi Standar Mutu Rumah Sakit
2. Mengkoordinasikan sistem rujukan
berjenjang
3. Health Technology Assesment
4. Negosiasi tarif INA-CBG



Persi sebagai asosiasi, seharusnya
melakukan upayafasilitasi rumah sakit yang
belum memenuhi standar minimal pelayanan
rumah sakit sesuai kelasnya.
Target Persi adalah semua rumah sakit
terakreditasi sehingga menjadi jaminan
pelayanan yang aman bagi masyarakat dan
secara mutu lolos dalam kredensial rumah
sakit jejaring BPJS.
Upaya itu harus didukung oleh komitment
dan dukungan sumber daya dari “pemilik”


Bersama Dinas Kesehatan, Persi berperan
mengkoordinir sistem rujukan berjenjang,
agar tidak terjadi kompetisi yang tidak sehat
antar rumah sakit.
Persi juga berperan dalam merekomendasikan
lokasi rumah sakit baru, dan
merekomendasikan penambahan fasilitas /
tempat tidur rumah sakit.


Untuk mencegah “kompetisi” yang saling
mematikan, Persi dapat melakukan “health
technology assesment (HTA)”, mengacu pada tim
HTA pusat, serta merekomendasikan hasilnya pada
anggota Persi yang akan menambah investasi
peralatan kesehatan canggih.
Redistribusi sumber daya kesehatan harus menjadi
salahsatu bahan kajian Persi, untuk kepentingan
bersama.



Persi sebagai asosiasi perumah sakitan sangat
berperan dalam negosiasi tarif INA-CBG dengan
BPJS.
Agar dapat bernegosiasi dengan baik, harus
disiapkan data costing di beberapa jenis kelompok
rumah sakit yang akan bermitra dengan BPJS.
Target utamanya adalah, jangan sampai ada rumah
sakit yang bangkrut karena melayani pasien BPJS
Dgn INA-CBG. Tarif INA-CBG harus cukup untuk
pengembangan rumah sakit.
Disepakati oleh peserta rapat Pengurus
PERSI tanggal 29-11-2013:
 Mengaktifkan Susunan Pengurus PERSI
Jabar (2011-2014)
 Organogram sejalan dengan cakupan
tugas (4 aspek)
 BENTUK STRUKTUR TIM:
Meleburkan struktur Pengurus kedalam
strukur Tim Persiapan
KETUA,
KETUA I
KETUA II
SEKRETARIS,
SEKR. I & II
BIDANG
MANJEMEN RS
BIDANG
PROFESI &
PENDIDIKAN
BENDAHARA &
Wk. BENDAHHARA
BIDANG
HUKUM
BIDANG
ORGANISASI &
NETWORKING
KOMISARIAT 1
KOMISARIAT 2
KOMISARIAT 3
KOMISARIAT 4
KOMISARIAT 5
KOMISARIAT 1 : Bogor, Cianjur, Sukabumi, Depok
KOMISARIAT 2 : Ci-Ayu-Maja-Kuning, (Cirebon. Indramayu,)
4 bidang tugas dalam JKN:
1. Fasilitasi Standar Mutu RS
2. Mengkoordinasikan sistem rujukan
3. Health Technology Assesment
4. Negosiasi tarif INA-CBG
KOMISARIAT 3: Pur-Wa-Su-Ka-Bekasi (Subang, Karawang)
KOMISARIAT 4: Garut,, Tasik, Ciamis, Banjar, Sumedang
KOMISARIAT 5: Bandung Raya
KOMISARIAT ..: BOGOR (?)
17
KETUA,
Wk. KETUA
SEKRETARIS,
SEKR. I & II
STANDAR
MUTU RS
SISTEM
RUJUKAN
BENDAHARA &
Wk. BENDAHHARA
HEALTH
TECHNOLOGY
ASSESMENT
BIDANG
PROFESI &
PENDIDIKAN
BIDANG
ORGANISASI &
NETWORKING
BIDANG
MANJEMEN RS
Komisariat 1
Komisariat 2
Komisariat 3
TARIF
INA-CBG
BIDANG HUKUM
Komisariat 4
Komisariat 5
18




Mendorong RS-RS Anggota untuk
membangun sistem pelayanan JKN
Konsolidasi untuk menghadapi BPJS
Membangun SINERGI semua Anggota
Mencegah kompetisi yang tidak sehat
1.
2.
3.
4.
5.
(3/I) Pola Kerjasama Penyelenggara jaminan
Sosial dengan RS, Dr. dr. Fahmi Idris
(2/I) Pengendalian Pelaksanaan Pelayanan
JKN. Prof. Dr.dr. Akmal Taher, Sp.U(K)
(1/I) Kebijakan Terkini Implementasi Jaminan
Kesehatan SESJEN dr. Supriyantoro, Sp.P
(5/I) HOSPITAL STRATEGY IN THE ERA OF
UNIVERSAL HEALTH COVERAGE, Dr. dr.
Sutoto, MKes,
(4/II) TARIF INA CBG’s UNTUK JKN_dr.
Bambang Wibowo, Sp.OG(K)
A.
TERSUSUNNYA PKS RS - BPJS :
Pedoman Perjanjian Teknis antara PERSI Pusat
dengan PT ASKES sbg LANDASAN Kerja Sama
antara RS dengan PT ASKES dan MEKANISME
Penyelesaian Perselisihan (Mg.ke I Desember
2013)
B. PRODUK TIM mencakup 4 ASPEK :
(1)
(2)
(3)
(4)
AKREDITASI RS  Koordinasi dengan Dinkes Jabar
SISTEM RUJUKAN BERJENJANG  (idem)
SINERGI PEMBERDAYAAN HEALTH TECHNOLOGY
ASSESMENT  Koordinasi dg Forum Komite Medik RS
POLA TARIF PELAYANAN JKN
No.
ISU (ARAHAN PERSI PUSAT)
1
Menyiapkan Diri Untuk Bermitra
Dengan BPJS
2
Menyiapkan Diri Agar Pelayanan
Makin Bermutu Dan Makin
Meningkatkan Keselamatan Pasien
PROGRAM
menerapkan standar
akreditasi dengan
benar
Meningkatkan mutu
pelayanan kesehatan
Meningkatkan tingkat
keselamatan pasien
ACTION
Coaching standar
akreditasi
Pemahaman mindset dan
penerapan mutu
pelayanan baik medis
maupun non medis
3
Susun standar pelayanan, standar Menyusun clinical
profesi, kepatuhan mengikuti
pathway
standar àMenyusun Tim RM; Tim
Tarif. Tim Clinical Pathway
àinformasi unit cost à
pengendalian biaya dan
pengendalian mutu
Menyusun standar proses
bisnis yang mencakup:
profesi (fungsi
organisasi), standar
pelayanan minimal (waktu
dan kualias), tarif (biaya)
4
Susun sistem keuangan agar
menyusun sistem
Mengembangkan ERP:
mampu menghasilkan informasi
informasi terpadu
(i) Manajemen
unit cost sebagai dasar
operasional,
perbandingan dengan pola tarif
(ii) manajemen
BPJS à untung ruginya rumah
keuangan
sakit tergantung dari informasi
22
Laporan Kegiatan PERSI JABAR, 6 November.2013, JCC Jakarta
unit-cost
Tindak Lanjut:
A. Penunjukan KETUA TIM:
Disepakati oleh peserta rapat:
Dr. Tommy Yoesoef
sebagai Ketua Tim Persiapan JKN
B. Agenda awal TIM :
(1) Penyampaian notulen rapat kepada Pengurus
PERSI sebagai informasi telah terbentuk Tim
Persiapan JKN
(2) Rapat kerja (ke-1) TIM Persiapan JKN

similar documents