Sosialisasi UU JPH 014

Report
POKOK-POKOK PIKIRAN
UU TENTANG
JAMINAN PRODUK HALAL
oleh:
Dr. H. Muchtar Ali, M.Hum
Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan
Syari’ah
KEMENTERIAN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN AGAMA
JAKARTA
POKOK BAHASAN
A. PENDAHULUAN
B. ASAS JPH
C. TUJUAN JPH
D. RUANG LINGKUP UNDANG-UNDANG JPH
E. SIFAT PENGATURAN SERTIFIKASI PRODUK HALAL
F. KELEMBAGAAN PENYELENGGARA JPH
G.KEWENANGAN BPJPH
H. PELAKSANAAN KEWENANGAN
I. HUBUNGAN KOORDINASI ANTAR K/L
J. KERJASAMA BPJPH DENGAN MUI
K. OTORITAS FATWA MUI
KEMENTERIAN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA
2
POKOK BAHASAN
L.
M.
N.
O.
P.
Q.
R.
S.
T.
U.
V.
KERJA SAMA BPJPH DENGAN LPH
LPH
AUDITOR HALAL
LABEL HALAL
SERTIFIKAT HALAL
PROSES SERTIFIKASI HALAL
PEMBIAYAAN
KERJA SAMA INTERNASIONAL
PENGAWASAN
PERAN SERTA MASYARAKAT
SANKSI DAN HUKUMAN PIDANA
KEMENTERIAN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA
3
A. PENDAHULUAN
1. Kesadaran warga negara Indonesia yang mayoritas beragama Islam
untuk mengonsumsi makanan atau minuman yang baik dan dijamin
kehalalannya semakin meningkat.
2. Sesuai amanah Undang-undang Dasar Negara (UUD) 1945, sesuai
pasal 28 dan 29 UUD 1945 pemerintah Indonesia berkewajiban
memberikan jaminan halal dan menjamin tersedianya makanan halal
bagi warga negaranya.
3. Di era globalisasi perdagangan saat ini dimana berbagai produk
olahan dari luar negeri begitu mudah masuk ke Indonesia, maka
adanya jaminan kehalalan produk makanan, minuman, obat-obatan,
kosmetika, maupun barang gunaan lainnya menjadi sangat penting
bagi umat Islam.
4. UU JPH merupakan instrumen hukum yang memberikan perlindungan
dan menjamin masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan
Produk Halal, serta dapat meningkatkan daya saing produk Indonesia.
KEMENTERIAN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA
4
B. ASAS JPH
Penyelenggaraan JPH berasaskan:
1. pelindungan;
2. keadilan;
3. kepastian hukum;
4. akuntabilitas dan transparansi;
5. efektivitas dan efisiensi; dan
6. profesionalitas.
KEMENTERIAN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA
5
C. TUJUAN JPH
Penyelenggaraan JPH bertujuan:
1. memberikan
kenyamanan,
keamanan,
keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk
Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan
menggunakan Produk; dan
2. meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha
untuk memproduksi dan menjual Produk Halal;
KEMENTERIAN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA
6
D. RUANG LINGKUP UNDANG-UNDANG JPH
Ruang lingkup Undang-Undang JPH meliputi:
1. Penyelenggara JPH
2. Bahan dan Proses Produk Halal
3. Pelaku Usaha
4. Tata Cara Memperoleh Sertifikat Halal
5. Kerja Sama Internasional
6. Pengawasan
7. Peran Serta Masyarakat
8. Ketentuan Pidana
9. Ketentuan Peralihan
10. Ketentuan Penutup
KEMENTERIAN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA
7
E. SIFAT PENGATURAN SERTIFIKASI HALAL

Sifat pengaturan sertifikasi halal adalah “wajib”
(mandatory) bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun
terhitung sejak UU JPH diundangkan.

Sebelum kewajiban bersertifikat halal diberlakukan, maka
jenis-jenis produk yang wajib bersertifikat halal diatur
secara bertahap melalui Peraturan Pemerintah.

Untuk produk asal hewan yang wajib bersertifikat halal
sebagaimana telah diatur pada peraturan sebelumnya,
maka sifat pengaturan sertifikasi halalnya adalah tetap
“wajib” (mandatory) .
KEMENTERIAN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA
8
F. KELEMBAGAAN PENYELENGGARA JPH
1. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
(BPJPH) adalah Badan yang dibentuk pemerintah
untuk menyelenggarakan JPH.
2. BPJPH berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Menteri Agama. Usulan tersebut
sejalan dengan ketentuan Pasal 11 UU No. 39
Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.
3. Ketentuan mengenai tugas, fungsi, dan susunan
organisasi BPJPH diatur dalam Peraturan
Presiden.
KEMENTERIAN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA
9
G. KEWENANGAN BPJPH
Dalam Penyelenggaraan JPH, Badan berwenang:
a. merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH;
b. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH;
c. menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal
pada Produk;
d. melakukan registrasi Sertifikat Halal pada Produk luar
negeri;
e. melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal;
f. melakukan akreditasi terhadap LPH;
g. melakukan registrasi Auditor Halal;
h. melakukan pengawasan terhadap JPH;
i. melakukan pembinaan Auditor Halal;
j. melakukan kerjasama dengan lembaga dalam dan luar
negeri di bidang penyelenggaraan JPH.
KEMENTERIAN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA
10
H. PELAKSANAAN KEWENANGAN
Dalam melaksanakan kewenangannya,
BPJPH bekerjasama dengan:
a. Kementerian
dan/atau
Lembaga
terkait;
b. LPH; dan
c. MUI.
KEMENTERIAN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA
11
I. HUBUNGAN KOORDINASI ANTAR K/L
Kemendag:
Peredaran
Barang dan
Jasa
Kementerian
Koperasi dan
UMKM:
Pembinaan dan
Pengembangan
UMKM
Badan POM:
Pemeriksaan
dan Pengujian
Produk Halal
BPJPH
Kemenag
KAN &BSN:
Standar
akreditasi dan
sertifikasi
Kemenperin:
Pembinaan
Pelaku Usaha
Kementan:
Pengendalian
Bahan
Pangan dan
Hewan
KEMENTERIAN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA
Kemenkeu:
Tarif dan
Pengelolaan
Keuangan
BLU
12
J. KERJA SAMA BPJPH DENGAN MUI
Kerja sama BPJPH dengan MUI dilakukan
dalam bentuk:
a. Sertifikasi Auditor Halal;
b. Penetapan
fatwa
halal
yang
menghasilkan Keputusan Penetapan
Kehalalan Produk; dan
c. Akreditasi LPH.
KEMENTERIAN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA
13
K. OTORITAS FATWA MUI
MUI
(KOMISI FATWA)
Menetapkan fatwa tentang status
hukum sesuatu yang belum
jelas/ada hukumnya
Menetapkan Fatwa Halal atas produk yang
dimintakan sertifikat halalnya kepada
BPJPH. Sidang Fatwa Halal akan
menghasilkan Penetapan Kehalalan Produk
Dilakukan secara mandiri oleh
MUI (Komisi Fatwa) melalui
mekanisme Munas dan
ditetapkan legalitasnya melalui
Keputusan Menteri Agama
Dilakukan dalam Sidang Fatwa Halal
yang mengikutsertakan pakar, unsur
K/L, dan/atau instansi terkait.
Penetapan Kehalalan Produk menjadi
dasar Penerbitan Sertifikat Halal
KEMENTERIAN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA
14
L. KERJA SAMA BPJPH DENGAN LPH
 Kerja sama BPJPH dengan LPH
dilakukan dalam bentuk pemeriksaan
dan/atau pengujian Produk.
 Akreditasi LPH oleh BPJPH
 Kerja sama lain yang akan diatur dalam
Peraturan Pemerintah
KEMENTERIAN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA
15
M. LEMBAGA PEMERIKSA HALAL (LPH)
1. LPH terdiri dari LPH Pemerintah dan LPH Swasta;
2. Untuk pendirian LPH Swasta, harus diajukan oleh lembaga
keagamaan Islam berbadan hukum;
3. LPH pemerintah dan swasta memiliki kesempatan yang
sama dalam melakukan pemeriksaan dan pengujian
produk;
4. Syarat pendirian LPH:
a. memiliki kantor sendiri dan perlengkapannya;
b. memiliki akreditasi dari BPJPH;
c. memiliki Auditor Halal minimal 3 (tiga) orang; dan
d. memiliki laboratorium atau kesepakatan kerja sama
dengan lembaga lain yang memiliki laboratorium.
KEMENTERIAN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA
16
N. AUDITOR HALAL
 Auditor Halal diangkat dan diberhentikan oleh LPH;
 Persyaratan Auditor Halal:
a. warga negara Indonesia;
b. beragama Islam;
c. minimal berpendidikan S1 di bidang pangan,
kimia, biokimia, teknik industri, biologi, atau
farmasi;
d. memahami dan memiliki wawasan luas mengenai
kehalalan produk menurut syariat Islam;
e. mendahulukan kepentingan umat di atas
kepentingan pribadi dan/atau golongan; dan
f. memperoleh sertifikat dari MUI.
KEMENTERIAN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA
17
N. AUDITOR HALAL
 Tugas Auditor Halal adalah:
a. memeriksa & mengkaji bahan yang digunakan;
b. memeriksa & mengkaji proses pengolahan
Produk;
c. memeriksa dan mengkaji sistem penyembelihan;
d. meneliti lokasi Produk;
e. meneliti
peralatan,
ruang
produksi,
dan
penyimpanan;
f. memeriksa pendistribusian & penyajian Produk;
g. memeriksa sistem jaminan halal Pelaku Usaha;
dan
h. melaporkan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian
kepada LPH.
KEMENTERIAN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA
18
O. LABEL HALAL
1. Label Halal adalah tanda kehalalan suatu Produk.
2. BPJPH menetapkan bentuk Label Halal yang berlaku
nasional.
3. Pelaku Usaha yang telah memperoleh Sertifikat Halal,
wajib mencantumkan Label Halal pada kemasan Produk,
bagian tertentu dari Produk, dan/atau tempat tertentu
pada Produk.
4. Pencantuman Label Halal harus mudah dilihat, dibaca,
tidak mudah dihapus, dilepas, dan dirusak.
5. Ketentuan lebih lanjut tentang Label Halal diatur dalam
Peraturan Menteri.
KEMENTERIAN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA
19
P. SERTIFIKAT HALAL
1. Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu
Produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan
fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI;
2. Permohonan Sertifikat Halal diajukan
Usaha secara tertulis kepada BPJPH;
Pelaku
3. Pelaku Usaha yang telah memperoleh Sertifikat
Halal wajib mencantumkan Label Halal pada
produknya;
4. Sertifikat Halal berlaku selama 4 (empat) tahun
sejak diterbitkan oleh BPJPH, kecuali terdapat
perubahan komposisi Bahan;
KEMENTERIAN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA
20
P. SERTIFIKAT HALAL
5. Pelaku Usaha wajib memperpanjang masa
berlaku Sertifikat Halal yang telah habis, paling
lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku
Sertifikat Halal berakhir;
6. Kelengkapan dokumen permohonan Sertifikat
Halal berupa data Pelaku Usaha, nama dan jenis
Produk, daftar Produk dan bahan yang
digunakan, dan proses pengolahan Produk;
7. Sertifikat
Halal
akan
dipublikasikan oleh BPJPH.
KEMENTERIAN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA
diterbitkan
dan
21
Q. PROSES SERTIFIKASI HALAL
1. Pelaku Usaha mengajukan permohonan secara tertulis
kepada BPJPH yang dilengkapi dengan dokumen: data
Pelaku Usaha, nama dan jenis Produk, daftar bahan
Produk yang digunakan, dan proses pengolahan Produk.
2. LPH atas perintah BPJPH melakukan pemeriksaan
dan/atau pengujian kehalalan Produk dalam waktu 5 (lima)
hari kerja terhitung sejak dokumen permohonan
dinyatakan lengkap.
3. Auditor Halal LPH melakukan pemeriksaan kehalalan
Produk dan jika terdapat bahan yang diragukan
kehalalannya, LPH melakukan pengujian di laboratorium.
4. Hasil pemeriksaan dan/atau pengujian LPH dilaporkan ke
BPJPH
KEMENTERIAN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA
22
Q. PROSES SERTIFIKASI HALAL
4. BPJPH menyampaikan laporan LPH kepada MUI untuk
memperoleh penetapan kehalalan Produk melalui sidang
Fatwa Halal.
5. MUI bersama dengan pakar, unsur K/L, dan/atau instansi
terkait melakukan sidang fatwa halal guna menetapkan
Keputusan Penetapan Halal Produk yang menjadi dasar
penerbitan Sertifikat Halal.
6. Keputusan Penetapan Halal Produk dihasilkan paling lama
30 (tiga puluh) hari kerja sejak MUI menerima berkas hasil
pemeriksaan dan/atau pengujian dari BPJPH.
7. BPJPH menerbitkan Sertifikat Halal paling lama 7 (tujuh)
hari kerja sejak Keputusan Penetapan Halal Produk diterima
dari MUI.
KEMENTERIAN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA
23
Q. PROSES SERTIFIKASI HALAL
PENOLAKAN
PEMBERIAN
SERTIFIKAT
PELAKU USAHA
PENDAFTARAN
PEMERIKSAAN
ADMINISTRASI
TIDAK
PENERBITAN
SERTIFIKAT HALAL
OLEH BPJPH
BERKAS
DIKEMBALIKAN
7 Hari Kerja
TIDAK
MEMENUHI
SYARAT
ADM HALAL
HALAL
TIDAK
MEMENUHI
SYARAT
HALAL
OK
PEMERIKSAAN
OLEH AUDITOR
HALAL LPH
BPJPH
SIDANG
FATWA HALAL
(MUI,PAKAR, K/L,
INSTANSI TERKAIT)
5 Hari Kerja
30 Hari Kerja
PENGUJIAN OLEH
LPH
KEMENTERIAN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA
24
R. PEMBIAYAAN
1. Biaya sertifikasi halal dibebankan kepada
Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan
Sertifikat Halal.
2. Biaya sertifikasi halal bagi Pelaku Usaha Mikro
dan Kecil dapat difasilitasi oleh pihak lain.
3. Pengelolaan keuangan BPJPH menggunakan
pengelolaan keuangan badan layanan umum.
4. Ketentuan mengenai biaya sertifikasi halal
diatur dalam Peraturan Pemerintah.
KEMENTERIAN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA
25
S. KERJA SAMA INTERNASIONAL
1. Pemerintah dapat melakukan kerja sama
internasional dalam bidang JPH sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Kerja sama internasional dapat berbentuk
pengembangan JPH, penilaian kesesuaian,
dan/atau pengakuan Sertifikat Halal dengan
lembaga halal luar negeri.
3. BPJPH meregistrasi sertifikat halal produk luar
negeri yang telah disertifikasi oleh lembaga halal
luar negeri yang telah bekerja sama dengan
pemerintah.
KEMENTERIAN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA
26
T. PENGAWASAN
1. BPJPH melakukan pengawasan terhadap JPH yang
meliputi:
a. LPH;
b. masa berlaku Sertifikat Halal;
c. kehalalan Produk;
d. pencantuman Label Halal;
e. pencantuman keterangan tidak halal;
f. pemisahan lokasi, tempat, dan alat penyembelihan,
pengolahan,
penyimpanan,
pengemasan,
pendistribusian, penjualan, serta penyajian antara
Produk Halal dan tidak halal;
g. keberadaan Penyelia Halal; dan/atau
h. kegiatan lain yang berkaitan dengan JPH.
KEMENTERIAN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA
27
T. PENGAWASAN
2. BPJPH dan/atau K/L terkait memiliki
kewenangan pengawasan JPH secara
sendiri-sendiri atau bersama-sama;
3. Ketentuan lebih lanjut tentang pengawasan
JPH yang dilakukan oleh BPJPH dan/atau
K/L
terkait
diatur
dalam
Peraturan
Pemerintah.
KEMENTERIAN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA
28
U. PERAN SERTA MASYARAKAT
1. Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan
JPH, antara lain berupa:
a. melakukan sosialisasi mengenai JPH; dan
b. mengawasi Produk dan Produk Halal yang beredar.
2. Peran serta masyarakat tersebut dilakukan dalam bentuk
pengaduan atau pelaporan ke BPJPH.
3. BPJPH dapat memberikan penghargaan kepada
masyarakat yang berperan serta dalam penyelenggaraan
JPH.
4. Ketentuan lebih lanjut tentang peran serta masyarakat dan
pemberian penghargaan diatur lebih lanjut dalam
Peraturan Menteri.
KEMENTERIAN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA
29
V. SANKSI DAN HUKUMAN
1. Pelaku Usaha yang tidak memisahkan lokasi, tempat, dan
alat PPH dikenai sanksi administratif berupa:
a. peringatan tertulis; atau
b. denda administratif.
2. Pelaku Usaha yang tidak melaksanakan kewajiban
sebagai pemegang Sertifikat Halal dikenai sanksi
administratif berupa:
a. peringatan tertulis;
b. denda administratif; atau
c. pencabutan Sertifikat Halal.
KEMENTERIAN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA
30
V. SANKSI DAN HUKUMAN
3. Pelaku Usaha yang memproduksi produk tidak halal dan
tidak mencantumkan keterangan tidak halal pada
produknya dikenai sanksi administratif berupa:
a. teguran lisan;
b. peringatan tertulis; atau
c. denda administratif.
4. Pelaku Usaha pemegang Sertifikat Halal yang
mencantumkan Label Halal tidak sesuai ketentuan yang
berlaku dikenai sanksi administratif berupa:
a. teguran lisan;
b. peringatan tertulis; atau
c. pencabutan Sertifikat Halal.
KEMENTERIAN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA
31
V. SANKSI DAN HUKUMAN PIDANA
5. Pelaku Usaha yang tidak menjaga kehalalan
Produk yang telah bersertifikat Halal dipidana
dengan pidana penjara paling lama 5 (lima)
tahun atau pidana denda paling banyak Rp.
2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
6. Auditor
Halal
yang
terlibat
dalam
penyelenggaraan proses JPH namun tidak
menjaga kerahasiaan formula dari Pelaku Usaha
dipidana dengan pidana penjara paling lama 2
(dua) tahun atau pidana denda paling banyak
Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
KEMENTERIAN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA
32
B
KEMENTERIAN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA
3
4

similar documents