Gambaran Umum Aplikasi - Sistem Informasi Pengelolaan

Report
PELATIHAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
PT USADI SISTEMINDO INTERMATIKA
SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
PERENCANAAN &
PENGANGGARAN
PERTANGGUNGJAWABAN
• BAB IV Penyusunan Rancangan APBD
• BAB V Penetapan APBD
(Permendagri 13 tahun 2006)
• BAB XI Akuntansi Keuangan Daerah
• BAB XII Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
(Permendagri 13 tahun 2006)
PELAKSANAAN &
PENATAUSAHAAN
• BAB VII Pelaksanaan APBD
• BAB IX Pengelolaan Kas
• BAB X Penatusahaan Keuangan Daerah
(Permendagri 13 tahun 2006)
2
PELAKSANAAN & PENATAUSAHAAN
PENERIMAAN
(PENDAPATAN)
PENGELUARAN
(BELANJA)
3
PELAKSANAAN & PENATAUSAHAAN
PENATAUSAHAAN
PENERIMAAN
Perda APBD
Per KDH
Penjabaran
APBD
DPA
Anggaran
Kas
PENATAUSAHAAN
PENGELUARAN
4
PENATAUSAHAAN PENERIMAAN
Bendahara Penerimaan /
Bendahara Penerimaan
Pembantu
Pendapatan Daerah
Bank Pemerintah, Bank Lain,
Badan, Lembaga Keuangan,
Kantor Pos
5
Pendapatan melalui Bendahara
Wajib pajak/wajib retribusi menyetorkan uangnya ke Bendahara
Penerimaan sesuai dengan yang tertera dalam SKP/SKR atau
dokumen lain yang dipersamakan dengan SKP/SKR
Bendahara Penerimaan membuat
Pembayaran atau bukti lain yang sah
Surat
Tanda
Bukti
Bendahara Penerimaan menyetorkan seluruh penerimaan ke
kasda paling lambat 1 hari berikutnya dengan menggunakan
STS
Permendagri 55 th 2008
6
PENATAUSAHAAN PENERIMAAN SKPD
Bendahara Penerimaan SKPD
Penerimaan secara tunai
Proses
penerimaan
tunai
Surat Tanda
Bukti
Pembayaran
Pengisian Buku
Penerimaan &
Penyetoran
Buku Penerimaan
& Penyetoran
Proses
penyetoran ke
Kas Daerah
STS
Pengisian Buku
Penerimaan &
Penyetoran
7
PENATAUSAHAAN PENERIMAAN SKPD
Bendahara Penerimaan SKPD
Penerimaan melalui rekening Bank Bendahara
Penerimaan di
rekening bank
Bendahara
Nota Kredit/
Informasi
lain dr Bank
Pengisian Buku
Penerimaan &
Penyetoran
Buku Penerimaan
& Penyetoran
Transfer
(penyetoran) ke
Kas Daerah
STS
Pengisian Buku
Penerimaan &
Penyetoran
8
PENATAUSAHAAN PENERIMAAN SKPD
Bendahara Penerimaan SKPD
Penerimaan melalui Kas Daerah
Penerimaan di
rekening Kas
Daerah
Slip Setoran/
Bukti Lain
yang sah
Pengisian Buku
Penerimaan &
Penyetoran
Buku Penerimaan
& Penyetoran
9
PENATAUSAHAAN PENERIMAAN SKPD
Bendahara Penerimaan Pembantu
Penerimaan secara tunai
Proses
penerimaan
tunai
Surat Tanda
Bukti
Pembayaran
Pengisian Buku
Penerimaan &
Penyetoran
Buku Penerimaan
& Penyetoran
Proses
penyetoran ke
Kas Daerah
STS
Pengisian Buku
Penerimaan &
Penyetoran
10
PENATAUSAHAAN PENERIMAAN PPKD
Bendahara Penerimaan PPKD
Penerimaan di
rekening Kas
Daerah
Nota Credit/
Bukti Lain
yang sah
Pengisian Buku
Penerimaan
PPKD
Buku Penerimaan
PPKD
11
Penatausahaan Penerimaan
Main
Pelaksanaan
dan
Penatausahaan
Penatausahaan
Penerimaan
12
Penerimaan
Main
Pelaksanaan
dan
Penatausahaan
Penatausahaan
Penerimaan
Penerimaan
13
Penyetoran
Main
Pelaksanaan
dan
Penatausahaan
Penatausahaan
Penerimaan
Penyetoran
14
Pengembalian Pendapatan
Main
Pelaksanaan
dan
Penatausahaan
Penatausahaan
Penerimaan
Pengembalian
Pendapatan
15
Buku Penerimaan dan Penyetoran
Main
Pelaksanaan dan
Penatausahaan
Penatausahaan
Penerimaan
Buku
Penerimaan
dan
Penyetoran
16
PENATAUSAHAAN PENGELUARAN
SPM
SPP
UP/GU/
SP2D
TU
Pengelolaan Kas &
Belanja
DPA
Anggaran
Kas
SPD
SPM
SPP LS
SP2D
Pelaksanaan
Pekerjaan
17
(SPP)
Surat Permintaan Pembayaran
SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh
bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran
pembantu untuk mengajukan permintaan
pembayaran atas suatu belanja
 Pengajuan SPP dilakukan oleh Bendahara
Pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu
kepada PA/KPA melalui PPK
 Didasarkan kepada SPD yang telah dikeluarkan
 Ada 4 jenis SPP yaitu: UP, GU, TU dan LS

Permendagri 13 th 2006 dan Permendagri 59 th 2007 pasal 198 s/d 210
18
(SPM)
Surat Perintah Membayar
SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh
pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran
untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran
DPA SKPD
 Dokumen ini dibuat oleh PPK berdasarkan SPP
telah dibuat oleh Bendahara Pengeluaran/
Bendahara Pengeluaran Pembantu
 SPM diotorisasi oleh Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran

Permendagri 13 th 2006 dan Permendagri 59 th 2007 pasal 211 s/d 215
19
(SP2D)
Surat Perintah Pencairan Dana

SP2D adalah surat yang dipergunakan untuk mencairkan dana lewat
bank yang ditunjuk setelah SPM diterima oleh BUD
SP2D adalah spesifik  satu SP2D hanya dibuat untuk satu SPM

SP2D dapat diterbitkan jika:

 Pengeluaran yang diminta tidak melebihi pagu anggaran yang
tersedia
 Didukung
dengan
perundangan

kelengkapan
dokumen
sesuai
peraturan
Waktu pelaksanaan penerbitan SP2D:
 Diterbitkan paling lambat 2 hari sejak SPM diterima
 Apabila ditolak, dikembalikan paling lambat 1 hari sejak diterima
SPM
Permendagri 13 th 2006 dan Permendagri 59 th 2007 pasal 216 s/d 219
20
PENCATATAN TRANSAKSI
-Uang PersediaanSPD
SPP
SPM
Belanja
SP2D
BP Kas
Tunai
BP Pajak
BKU
BP Panjar
SPJ UP
BP Rincian
Obyek
BP Bank
21
PENCATATAN TRANSAKSI
-LS-
Pelaksanaan
Kegiatan
Dokumen2
SPD
SPP
SPM
SP2D
BP Kas
Tunai
BP Pajak
BKU
BP Panjar
BP Rincian
Obyek
BP Bank
22
SPD
Main
Penganggaran
SPD
23
Penatausahaan Pengeluaran
Main
Pelaksanaan
dan
Penatausahaan
Penatausahaan
Pengeluaran
24
SPP UP
Main
Pelaksanaan dan
Penatausahaan
Penatausahaan
Pengeluaran
SPP Uang
Persediaan
SKPD
25
SPM
Main
Pelaksanaan dan
Penatausahaan
Penatausahaan
Pengeluaran
SPM
26
Pergeseran Uang
Main
Pelaksanaan dan
Penatausahaan
Penatausahaan
Pengeluaran
Pergeseran
Uang
27
Panjar
Main
Pelaksanaan dan
Penatausahaan
Penatausahaan
Pengeluaran
Panjar
28
Belanja
Main
Pelaksanaan dan
Penatausahaan
Penatausahaan
Pengeluaran
Belanja
29
Pertanggungjawaban UP/TU
Main
Pelaksanaan dan
Penatausahaan
Penatausahaan
Pengeluaran
Pertanggungjawaban
UP/TU
30
Pelimpahan UP
Main
Pelaksanaan dan
Penatausahaan
Penatausahaan
Pengeluaran
Pelimpahan UP
31
Struktur SAPD
LAPORAN KEUANGAN
SATKER DAN PPKD
LAPORAN KEUANGAN
PEMDA
NERACA
SATUAN
KERJA
SATUAN
KERJA
LRA
SATUAN
KERJA
CATATAN
ATAS LAP
KEUANGAN
PPKD
NERACA
PPKD
NERACA
PEMDA
LRA
PPKD
LRA
PEMDA
CATATAN
ATAS LAP
KEUANGAN
CATATAN
ATAS LAP
KEUANGAN
LAPORAN
ARUS KAS
PEMDA
32
SIKLUS AKUNTANSI
Jurnal
Buku
Besar
Neraca
Saldo
Laporan
Keuangan
33
1. Akuntansi Satker
Akuntansi di Satker dilakukan oleh PPK SKPD/
SKPKD
 PPK-SKPD menjurnal:






SPJ Penerimaan dalam Register Jurnal Penerimaan Kas.
SPJ Pengeluaran dan SP2D dalam Register Jurnal Pengeluaran Kas.
Bukti memorial transaksi Aset Tetap dalam Register Jurnal Umum.
Bukti memorial transaksi Selain Kas dalam Register Jurnal Umum
Jurnal-jurnal tersebut diposting ke Buku Besar
SKPD, yang dijadikan dasar untuk membuat
Neraca Saldo SKPD
Permendagri 13 th 2006 dan Permendagri 59 th 2007 pasal 241 s/d 265
34
Akuntansi Satker (lanjutan)

Berdasarkan Neraca Saldo SKPD, PPK SKPD
menyusun Laporan Keuangan SKPD yang terdiri dari:
 Laporan Realisasi Anggaran
 Neraca
 Catatan Atas Laporan Keuangan
Laporan Keuangan SKPD diserahkan oleh PPK SKPD
kepada PA untuk diotorisasi
 PA menyerahkan Laporan Keuangan SKPD yang
sudah diotorisasi dan surat pernyataan kepada PPKD

Permendagri 13 th 2006 dan Permendagri 59 th 2007 pasal 241 s/d 265
35
2. Akuntansi PPKD
Akuntansi PPKD dilakukan oleh Fungsi
Akuntansi Pemda yang biasanya dilakukan
secara khusus oleh Bidang Akuntansi di SKPKD
 Akuntansi PPKD mencatat transaksi-transaksi
Pemda dan juga transaksi yang muncul dalam
posisinya sebagai konsolidator
 Seperti halnya Akuntansi Satker, Akuntansi
PPKD juga melaksanakan siklus yang sama:
Jurnal, Buku Besar, Neraca Saldo dan Laporan
Keuangan

Permendagri 13 th 2006 dan Permendagri 59 th 2007 pasal 266 s/d 289
36
Akuntansi PPKD (lanjutan)

Di Akhir periode, Akuntansi PPKD akan
menghasilkan laporan keuangan berupa :
1.
2.
3.

Laporan Realisasi Anggaran
Neraca PPKD
Catatan atas LK
Laporan Keuangan PPKD (parents balance
sheet) juga berfungsi sebagai kontrol dan
alat penggabung di akhir periode
Permendagri 13 th 2006 dan Permendagri 59 th 2007 pasal 266 s/d 289
37
HUBUNGAN ANTAR
DOKUMEN 1
BP Kas
Tunai
BP Pajak
BKU
BP
Panjar
BP
Rincian
Obyek
BP Bank
Jurnal
Buku
Besar
Neraca
Saldo
Laporan
Keuangan
38
LAPORAN KEUANGAN PEMDA

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah
Laporan Keuangan Konsolidasi dari Laporan
Keuangan SKPD, Laporan Keuangan PPKD dan
Laporan Keuangan Konsolidator

Perbedaan utama dari Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah dibandingkan Laporan
Keuangan SKPD adalah tidak adanya rekening
RK. Rekening tersebut sudah dinihilkan melalui
jurnal eliminasi
39
Worksheet Konsolidasi
NS SKPD Stlh
Penyesuaian
NS PPKD stlh
Penyesuaian
WORKSHEET
KONSOLIDASI
LRA Pemda
Neraca Pemda
Jurnal Eliminasi
40
Penyusunan Laporan Keuangan Pemda
WS
Konsolidasi
LRA
Neraca
Laporan Arus Kas
41
Memorial
Main
Pertanggungjawaban
Transaksi
Non Kas
Memorial
42
Jurnal
Main
Pertanggungjawaban
Jurnal
Konsolidator
SP2D
43
Korolari
Main
Pertanggungjawaban
Transaksi
Non Kas
Korolari
44
Konsolidator
Main
Pertanggungjawaban
Jurnal
Konsolidator
Penyetoran
45
Saldo Awal
Main
Pertanggungjawaban
Setting
Saldo Awal
46
Modul Penganggaran


Aspek konsistensi data perencanaan ke data penyusunan
anggaran ( RPJM, RKPD, KUA dan PPAS)
Proteksi atas penjabaran pagu anggaran dari program pada
seluruh kegiatan turunannya pada dokumen KUA dan PPAS.





Struktur unit organisasi yang digunakan pada level terendah
adalah SKPD (PA).
Struktur rekening yang digunakan mengikuti struktur rekening
regulasi dengan level terendah adalah rincian objek belanja dan
proteksi bagi redudansi rekening.
Memiliki pemisahan pengelolaan rekening PPKD & SKPD.
Nilai RKA yang akan dianggarakan tidak boleh melebihi pagu
anggaran yang ditetapkan dalam KUA/PPA
Standar harga menjadi kontrol terhadap belanja setiap SKPD.
47
Modul Pelaksanan dan Penatausahaan







Pelaksanaan anggaran pada rekening tertentu yang tidak memilki
Akad dan Perda tidak dapat dilakukan.
Pelaksanaan penyediaan dana dikontrol sesuai dengan posisi
anggaran kas yang sudah ditetapkan oleh PPKD
Pada permintaan pembayaran tidak dapat melebihi nilai yang
sudah di SPD kan dan yang sudah dianggarkan.
Meminimalisasi kesalahan penempatan rekening saat
pelaksanaan penatausahaan karena rekening disesuaikan
dengan rekening yang dianggarakan.
Memiliki kontrol nilai penatausahaan dan buku-buku pembantu
bendahara.
Transaksi penatausahaan sudah dipisahkan antara bendahara
dan bendahara pembantu
Memiliki otomasi integrasi antara dokumen (TBP – STS, BPK –
SPJ & SPJ – SPP GU)
48
Pertanggungjawaban





Penjurnalan dilakukan berdasarkan transaksi yang dilakukan
pada penatausahaan.
Penjurnalan dilakukan juga pada SKPD, PPKD dan PPKD
sebagai konsolidator
Memiliki buku besar sebagai kontrol terhadap transaksi yang
sudah dibukukan pada rekening di SKPD & PPKD
Memiliki Neraca Saldo untuk memastikan bahwa transaksi yang
diposting sudah valid.
Menghasilkan laporan keuangan SKPD, PPKD & Pemda.
49
Terima Kasih
50

similar documents