Fasgab-Jul`06 - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Report
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Direktorat Fasilitas Kepabeanan
PROSEDUR FASILITAS KEPABEANAN
PEMBEBASAN BEA MASUK
Jakarta, Juli 2010
Homepage http://www.beacukai.go.id
DASAR HUKUM
• UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN
2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN
1995 TENTANG KEPABEANAN.
• UNDANG-UNDANG/ PERATURAN LAIN
YANG PELAKSANAANNYA “DITITIPKAN”
KEPADA DIREKTORAT JENDERAL BEA
DAN CUKAI.
DASAR HUKUM
• PASAL 25 AYAT (1)
NOMOR
17
TAHUN
PERUBAHAN
ATAS
NOMOR
10
TAHUN
KEPABEANAN.
• PASAL 26 AYAT (1)
NOMOR
17
TAHUN
PERUBAHAN
ATAS
NOMOR
10
TAHUN
KEPABEANAN.
UNDANG-UNDANG
2006
TENTANG
UNDANG-UNDANG
1995
TENTANG
UNDANG-UNDANG
2006
TENTANG
UNDANG-UNDANG
1995
TENTANG
Fasilitas pembebasan bea masuk dapat
diberikan pada importasi
•
•
•
•
•
Impor barang contoh
Impor barang untuk kepentingan umum
Impor kembali barang yang telah diekspor
Impor barang untuk proyek pemerintah
Impor mesin serta barang dan bahan
untuk pembangunan atau pengembangan
industri dalam rangka penanaman modal
BARANG CONTOH
DASAR HUKUM:
Pasal 25 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 140/KMK.05/1997 tentang
Pembebasan Bea Masuk dan Cukai atas Impor Barang Contoh.
KMK Nomor 140/KMK.05/1997
PENGERTIAN:
SEMUA BARANG YANG DIIMPOR SECARA
KHUSUS
SEBAGAI
CONTOH
BAGI
PEMBUATAN HASIL PRODUKSI
KMK Nomor 140/KMK.05/1997
SYARAT BARANG CONTOH :
Semata-mata untuk pengenalan hasil produksi atau produk baru;
Pengimporan hanya 3 (tiga) barang untuk 1 (satu) jenis merek/
tipe/model
Bukan sebagai barang yang akan diolah lebih lanjut, kecuali untuk
penelitian dan pengembangan kualitas
Tidak untuk dipindahtangankan, dijual atau dikonsumsi di dalam negeri
Tidak termasuk kendaraan bermotor termasuk alat berat dalam jenis
dan/atau kondisi apapun
KMK Nomor 140/KMK.05/1997
Prosedur untuk mendapatkan fasilitas
Mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau
pejabat yang ditunjuk dengan dilampiri:
Rincian jumlah dan jenis barang yang dimintakan pembebasan bea
masuk beserta nilai pabeannya;
Rekomendasi dari kementerian teknis terkait.
Ketentuan lain yang berkaitan:
Wajib menyimpan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal
realisasi impor;
Apabila digunakan sesuai peruntukannya dan telah melampaui jangka
waktu 2 (dua) tahun, dibebaskan dari kewajiban terhadap negara.
DASAR HUKUM:
Pasal 26 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2006;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 163/PMK.04/2007
tentang Pemberian Pembebasan Bea Masuk atas Impor
Barang oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah
yang Ditujukan untuk Kepentingan Umum
PMK Nomor 163/PMK.04/2007
Subjek penerima fasilitas:
• Pemerintah Pusat;
• Pemerintah Daerah
Kepentingan Umum adalah kepentingan masyarakat yang tidak
mengutamakan kepentingan di bidang keuangan
Jenis Pembiayaan:
• Barang yang dibiayai dari APBN atau APBD;
• Barang yang berasal dari hibah/bantuan.
PMK Nomor 163/PMK.04/2007
Terhadap barang yang tidak diimpor sendiri oleh Pemerintah
Pusat atau Pemerintah Daerah, impor dapat dilakukan oleh
pihak ketiga berdasarkan perjanjian/kontrak kerja antara kedua
belah pihak
Perjanjian atau kontrak kerja tersebut harus menyatakan
bahwa nilai kontrak tidak termasuk unsur bea masuk
PMK Nomor 163/PMK.04/2007
Permohonan untuk mendapatkan fasilitas, apabila dibiayai APBN atau APBD :
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) atau dokumen sejenis dengan DIPA;
Izin dari Instansi teknis terkait dalam hal barang impor merupakan barang larangan dan/atau
pembatasan;
Perjanjian/kontrak kerja dengan pihak III yang ditunjuk sebagai importir, dalam hal impor barang
dilakukan oleh pihak III;
Rincian jumlah, jenis, dan perkiraan nilai pabean atas peralatan dan bahan serta pelabuhan
pemasukan; dan
Surat pernyataan yang ditandatangani oleh pejabat minimal eselon II dan instansi pemerintah yang
bersangkutan, yang menyatakan bahwa pembiayaan dalam DIPA atau dokumen sejenis DIPA, tidak
meliputi unsur bea masuk atas importasi barang yang dimintakan pembebasan bea masuk
Permohonan untuk mendapatkan fasilitas, apabila berasal dari
hibah/bantuan:
 Surat keterangan dari pemberi hibah/bantuan di luar negeri (gift
certificate atau memorandum of understanding) yang
menyatakan bahwa barang untuk kepentingan umum tersebut
adalah hibah yang diberikan langsung kepada pemerintah pusat
atau pemerintah daerah;
 Izin dari instansi teknis terkait dalam hal barang impor
merupakan barang larangan dan/atau pembatasan;
 Rincian jumlah, jenis dan perkiraan nilai pabean atas peralatan
dan bahan serta pelabuhan pemasukan
PMK Nomor 163/PMK.04/2007
Permohonan yang telah diajukan kepada Direktorat Jenderal Bea
dan Cukai, diteruskan kepada Menteri Keuangan untuk
menetapkan keputusan
Menteri Keuangan dapat memberikan persetujuan atau penolakan
Permohonan yang disetujui oleh menteri keuangan, akan
diterbitkan Surat keputusan Pembebasan oleh Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai
Permohonan yang ditolak oleh Menteri Keuangan, diterbitkan
surat pemberitahuan penolakan dengan menyebutkan alasan
oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
IMPOR KEMBALI BARANG YANG TELAH DIEKSPOR
DASAR HUKUM :
• Pasal 26 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2006;
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 106/PMK.04/2007
tentang Pembebasan Bea Masuk dan/atau Cukai atas
Impor Kembali Barang yang telah Diekspor.
PMK Nomor 106/PMK.04/2007
Impor kembali barang yang telah diekspor:
• Kualitas yang sama;
• Keperluan perbaikan;
• Keperluan Pengerjaan; atau
• Keperluan Pengujian.
PMK Nomor 106/PMK.04/2007
•
Dikecualikan dari pembebasan atas pemasukan barang dalam
kualitas yang sama, yang pada saat impor awalnya telah
memperoleh fasilitas pembebasan dan pada saat ekspornya
telah memperoleh pengembalian bea masuk dan/atau cukai
atau pencairan jaminan, dikenakan bea masuk dan/atau cukai
sebesar fasilitas yang telah diperoleh importir
•
Atas pemasukan barang untuk keperluan perbaikan dan untuk
keperluan pengerjaan, dikenakan bea masuk dan/atau cukai
terhadap bagian-bagian (parts) pengganti atau ditambahkan,
serta biaya perbaikannya, termasuk ongkos angkutan dan
asuransi
PMK Nomor 106/PMK.04/2007
Permohonan untuk mendapatkan fasilitas:
• Diajukan ke Kepala Kantor;
• Rincian jumlah dan jenis barang yang dimintakan
pembebasan bea masuk beserta nilai pabeannya;
• Bukti ekspor (PEB, Persetujuan Ekspor, LHP/LS atau bukti
lainnya);
• Invoice, Bill of Lading atau Airway Bill saat ekspor dan impor;
dan
• Surat Keterangan dari pihak terkait di luar negeri.
PMK Nomor 106/PMK.04/2007
• Dalam hal permohonan diberikan persetujuan,
Kepala Kantor menerbitkan surat keputusan
pembebasan bea masuk dan/atau cukai atas
impor kembali barang yang telah diekspor.
• Dalam hal permohonan ditolak, Kepala Kantor
menerbitkan surat penolakan.
BARANG PROYEK PEMERINTAH
DASAR HUKUM:
• Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995
• Pasal 26 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2006
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor
239/KMK/01/1996
• Surat Edaran Bersama DirJen Anggaran, Dirjen
Pajak, Dirjen Bea dan Cukai No. SE-64/A/71/0596,
No. SE-32/PJ/1996 dan No. SE-19/BC/1996
KMK Nomor 239/KMK.01/1996
Subjek penerima fasilitas :
• Instansi Pemerintah
Obyek fasilitas adalah Proyek Pemerintah yang
dibiayai dengan hibah atau dana pinjaman luar
negeri
KMK Nomor 239/KMK.01/1996
DEFINISI
Proyek pemerintah adalah proyek yang tercantum dalam daftar isian
proyek (DIP) atau dokumen yang dipersamakan dengan DIP, termasuk
proyek yang dibiayai dengan Perjanjian Penerusan Pinjaman (PPP) /
Subsidiary Loan Agreement (SLA)
Kontrak adalah suatu perjanjian pengadaan barang dan jasa
(KPBJ) atau naskah lainnya yang dapat disamakan, yang
ditandatangani oleh Pemimpin Proyek atau pejabat yang
berwenang dan Kontraktor Utama
Master List adalah daftar jenis, jmulah, dan satuan barang yang
akan diimpor dan merupakan pelaksanaan dari KPBJ
KMK Nomor 239/KMK.01/1996
Permohonan untuk mendapatkan fasilitas :
• Masterlist yang ditandatangani oleh pimpinan
proyek dan disahkan oleh pejabat eselon I;
• Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA);
• Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa yang
tidak meliputi bea masuk dan pajak dalam
rangka impor
• Dokumen lain seperti Surat Perintah Mulai Kerja
(SPMK) dan Surat Kuasa Pembebanan (SKP)
KMK Nomor 239/KMK.01/1996
Prosedur:
Permohonan diajukan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sesuai
dengan format permohonan di dalam lampiran I Surat Edaran Bersama
Nomor SE-19/BC/1996 dengan dilampiri:
• 3 (tiga) set ASLI Masterlist dengan format sesuai dengan lampiran II
Surat Edaran Bersama Nomor SE-19/BC/1996;
• 1 (satu) set Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa;
• Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun berjalan;
• Surat Kuasa Pembebanan (SKP) untuk yang pembayaran melalui L/C;
• Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) / notice to proceed
KMK Nomor 239/KMK.01/1996
Setelah hasil pemeriksaan sesuai, maka diterbitkan
Surat Keputusan Menteri Keuangan tentang pemberian
fasilitas tersebut dengan masterlist asli dibubuhi cap “
PROYEK PEMERINTAH HIBAH/PINJAMAN LUAR
NEGERI BEBAS BM TIDAK DIPUNGUT PPN &
PPnBM
DAN
PPh
DITANGGUNG
OLEH
PEMERINTAH PP NO 42 TAHUN 1995”
IMPOR MESIN SERTA BARANG DAN BAHAN UNTUK
PEMBANGUNAN ATAU PENGEMBANGAN INDUSTRI
DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL
DASAR HUKUM:
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009 tentang
Pembebasan Bea Masuk atas Impor Mesin serta Barang dan
Bahan untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri Dalam
Rangka Penanaman Modal.
PMK Nomor 176/PKM.011/2009
Subjek penerima fasilitas :
• Industri yang menghasilkan barang; dan/atau
• Industri yang menghasilkan jasa.
Pembebasan Bea Masuk diberikan sepanjang mesin,
barang dan bahan tersebut:
• Belum diproduksi di dalam negeri;
• Sudah diproduksi di dalam negeri namun belum
memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan; atau
• Sudah diproduksi di dalam negeri namun
jumlahnya belum mencukupi kebutuhan industri.
PMK Nomor 176/PKM.011/2009
Industri jasa :
• Pariwisata dan kebudayaan;
• Transportasi/perhubungan (untuk jasa transportasi publik)
• Pertambangan
• Konstruksi
• Industri telekomunikasi
• Kepelabuhan
PMK Nomor 176/PKM.011/2009
Permohonan untuk mendapatkan fasilitas:
• Akta pendirian Perusahaan;
• Surat Persetujuan Penanaman Modal;
• Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan tanda terima pengajuan
sebagai Pengusaha Kena Pajak;
• Nomor Identitas Kepabeanan (NIK);
• Angka Pengenal Impor (API/APIT/API-P);
• Daftar mesin meliputi jumlah, jenis, spesifikasi teknis secara
terinci; dan
• Uraian ringkas proses produksi bagi industri yang menghasilkan
barang atau uraian ringkas kegiatan usaha bagi industri jasa.
Permohonan diajukan oleh Pimpinan Perusahaan kepada Kepala
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
Mekanisme Importasi Barang Fasilitas
Sesuai tata laksana importasi umum berdasarkan KEP07/BC/2003 tanggal 31 Januari 2003 (PIB, Invoice, Packing
List, Dokumen Pelengkap, Bukti Pembayaran)
Mencantumkan No & Tgl SK Fasilitas pada kolom 19 PIB
serta melampirkan SK asli Fasilitas
Kepala Kantor BC dapat memberikan fasilitas pengeluaran
barang impor terlebih dahulu dengan penangguhan
pembayaran bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka
impor (vooruitslaag) dengan jaminan pada saat SK
Fasilitas sedang diproses.
Kewajiban Penerima Fasilitas
Menyelenggarakan pembukuan pengimporan
mesin/bahan
baku/sub
komponen/bahan
penolong untuk keperluan audit di bidang
Kepabeanan
Menyimpan dan memelihara untuk sekurangkurangnya 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak
realisasi impor pada tempat usahanya, dokumen,
catatan-catatan, dan pembukuan sehubungan
dengan fasilitas keringanan BM
Lain-Lain
Atas barang yang telah mendapat fasilitas keringanan BM,
apabila pada saat pengimporannya tidak memenuhi
ketentuan tentang jumlah, jenis, spesifikasi barang yang
tercantum dalam daftar barang, dipungut BM dan pungutan
impor lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
Atas mesin, barang dan bahan yang telah mendapat
fasilitas keringanan BM, hanya dapat digunakan untuk
kepentingan industri yang bersangkutan.
Penyalahgunaan mesin, barang dan bahan sebagaimana
dimaksud di atas mengakibatkan batalnya fasilitas BM
yang diberikan dan BM terhutang harus dibayar beserta
denda 100% (seratus persen) dari kekurangan bea masuk.
Lain-Lain
Untuk pengamanan hak keuangan negara dan menjamin
dipenuhinya ketentuan-ketentuan kepabeanan dan cukai
yang berlaku, DJBC melakukan audit atas pembukuan,
catatan, dan dokumen perusahaan yang berkaitan
dengan pemasukan dan penggunaan barang fasilitas.
Berdasarkan hasil audit sebagaimana dimaksud di atas,
Pengusaha bertanggung jawab atas pelunasan BM dan
Cukai yang terhutang dan sanksi administrasi berupa
denda.
Terhadap impor mesin dalam keadaan bukan baru, harus
disertai dengan sertifikat dari surveyor yang menyatakan
bahwa mesin tersebut masih baik dan bukan scrap atau
besi tua.
TERIMA KASIH
# Ph.4890308 ext.326/327 #

similar documents