Penyerasian Penyelarasan dan Penyeimbangan RZWP3K dengan

Report
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
Penyerasian, Penyelarasan, dan
Penyeimbangan RZWP-3-K dengan
RTRW
Direktur Tata Ruang dan Pertanahan
Surabaya, November 2014
Slide - 1
Kerangka Pembahasan
1
2
3
4
• Pendahuluan
• Kesepakatan Rakernas BKPRN Tahun 2013
• Rencana Pembangunan (RP), Rencana Tata Ruang
Wilayah (RTRW), Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan
Pulau-Pulau Kecil
• Peran BKPRD
2
1. Pendahuluan
Arahan UU
Status penetapan perda
•
Penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota
meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara,
termasuk ruang di dalam bumi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
•Pasal 6 ayat 4 UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang
Ruang laut dan ruang udara, pengelolaannya diatur
dengan undang-undang tersendiri
•Pasal 6 ayat 5 UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang
RZWP-3-K merupakan arahan pemanfaatan sumberdaya
di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pemerintah
provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota yang
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
•
78.8% Perda RTRW Provinsi,
Kabupaten/Kota sudah ditetapkan
– 26 Provinsi,
– 316 Kabupaten,
– 80 Kota.
RZWP-3-K sudah ditetapkan:
– 5 Provinsi,
– 7 Kabupaten,
– 5 Kota.
•UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil
3
2. Rakernas BKPRN 2013
Percepatan penetapan:
• Perda RTRWP/K/K;
• Perda RZWP-3-K.
RTRWP/K/K:
• mengakomodir materi
teknis RZWP-3-K.
RZWP3K:
• akselerasi penyusunan;
dan penetapan.
4
3. RP dan RTR
Kementerian/Lembaga
/Dinas Perencana
Kementerian
Keuangan
Badan Perencanaan
Pembangunan
Nasional
Kementerian Dalam
Negeri
Kementerian
Perhubungan
Lingkup Substansi RP
Lingkup Substansi RTR
VISI
Pembangunan Wilayah
(Nasional/Prov/Kab/Kota
TUJUAN, KEBIJAKAN DAN
STRATEGI PENATAAN
RUANG
(Nasional/Prov/Kab/Kota)
acuan
MISI
Pembangunan Wilayah
(Nasional/Prov/Kab/Kota
RENCANA STRUKTUR
DAN POLA RUANG
(Nasional/Prov/Kab/Kota)
Kawasan Lindung
Kawasan Budidaya
ARAHAN
Pembangunan Wilayah
Bidang Sosbud dan Agama
Bidang Ekonomi
Bidang Iptek
Bidang Hukum dan Aparatur
Bidang Sarana dan Prasarana
Bidang Polhukam
Bidang Wilayah dan TR
Bidang SDA dan LH
acuan
Input LOKUS yang sesuai pada
Kementerian/Lembaga/Dinas Perencana
ARAHAN PEMANFAATAN
RUANG
(Nasional/Prov/Kab/Kota)
Kementerian/Lembaga
/Dinas Pengguna
Ruang
Kementerian
Perindustrian
Kementerian
Kehutanan
Kementerian Pertanian
Kementerian Energi
dan Sumberdaya
Mineral
Input FOKUS pada
Kementerian/Lembaga/
Dinas Pengguna Ruang
ARAHAN PENGENDALIAN
PEMANFAATAN RUANG
(Nasional/Prov/Kab/Kota)
5
3. RP dan RWP3K
 RSWP3K (Perkada) (8):
 adalah bagian tidak terpisahkan
dari rencana pembangunan
jangka panjang daerah – arahan
nasional (RPJPN atau RPJPD)
 Jangka waktu 20 tahun, dapat
ditinjau 5 tahun sekali.
didetailkan
 RZWP3K (Perda) (9):
 Arahan pemanfaatan sumberdaya WP3K
 Diserasikan, diselaraskan dan diseimbangkan
dengan RTRWP/RTRWK
 20 tahun (5 tahun ditinjau kembali)
 Ditetapkan dengan perda.
 Pengalokasian ruang dalam kawasan
pemanfaatan umum (budidaya), kawasan
konservasi (lindung), kawasan strategis nasional
(KSN) tertentu dan alur laut
dilaksanakan
 RPWP3K (Perkada) (11):
 RAPWP3K (Perkada) (9):
 Kebijakan pengaturan dan
administrasi penggunaan
 Mengarahkan rencana pengelolaan (--RPJMD)
sumberdaya yang diizinkan dan
dan rencana zonasi (--RTWP/RTRWK) untuk
yang dilarang;
mewujudkan rencana strategis;
dilaksanakan
 Skala prioritas;
 Berlaku 1 sampai dengan 3 tahun – RKPD
 Berlaku 5 tahun – integrasi
dengan RPJMD
6
3. Penyerasian, penyelarasan dan penyeimbangan
RZWP3K dan RTRW
Pasal 9 ayat (2) UU 27/2007:
• RZWP-3-K diserasikan, diselaraskan, dan diseimbangkan
dengan RTRW Prov/Kab/Kota.
Penjelasan Pasal 9 ayat (2) UU 27/2007
• RZWP-3-K Provinsi dan Kabupaten/Kota merupakan bagian
dari Tata Ruang Wilayah Provinsi atau Kabupaten/Kota sesuai
dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007
tentang Penataan Ruang
7
3. Penyerasian .. (2)
Menyerasikan
• alokasi ruang perairan pesisir dan pulau-pulau kecil dalam RZWP3-K yang bersinggungan dengan pola ruang dalam RTRW
Menyelaraskan/mengadopsi
• pola ruang dan struktur ruang daratan pesisir RTRW ke dalam RZWP-3-K
Menyeimbangkan/memadukan
• rencana Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang telah
ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan ke
dalam alokasi ruang perairan pesisir dalam RZWP-3-K.
8
3. Penyerasian: kendala ... (3)
Perencanaan
Pelaksanaan
• Pengumpulan data
• SDM
• Dana:
• Irisan/tumpang tindih
pengaturan di
kecamatan pesisir;
• Tumpang tindih
kewenangan
pengelolaan di WP3K.
– Untuk pengumpulan
data
– Untuk legalisasi rencana.
9
3. Penyerasian: integrasi ... (4)
Proses integrasi
Ketentuan integrasi:
•
•
Penetapan
RTRW
(T)
Kajian
integrasi
matra
darat dan
laut
(T+3)
Dokumen
teknis
peninjauan
kembali
RTRW
(T+4)
Penetapan
hasil
peninjauan
kembali
RTRW
(T+5)
•
•
Wilayah daratan kecamatan pesisir
mengikuti ketentuan RTRW
Wilayah perairan wilayah kecamatan
pesisir mengikuti ketentuan RZWP-3-K
Wilayah pulau-pulau kecil sebagai satu
kesatuan ekosistem dengan matra laut
mengikuti ketentuan penyusunan
RZWP-3-K
Keputusan legalisasi RZWP-3-K dan
RTRW dalam 1 Perda atau terpisah
diserahkan kepada kebutuhan daerah
masing-masing.
10
3. Penyerasian: tipologi rencana
eksisting ... (5)
Tipologi
RTRW
RZWP3K
Periode
1
Perda
Perda
Sama
2
Perda
Perda
Berbeda
3
Perda
X
Berbeda
4
X
X
-
5
Perda
Sama
Keterangan
Terintegrasi
11
4. BKPRD: struktur
Ketua:
Sekretaris Daerah Prov/Kab/Kota
Sekretaris:
Pokja
Perencanaan:
SKPD
Kepala Bappeda
Pemanfaatan dan
pengendalian:
SKPD
Sumber: Permendagri No. 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah
Sekretariat:
Sekretaris Bappeda
12
4. BKPRD: tusi
Perencanaan
Pemanfaatan
• Mengkoordinasikan dan
merumuskan penyusunan
rencana tata ruang
provinsi/kabupaten/kota
• Memaduserasikan rencana
pembangunan dengan RTR
dengan mempertimbangkan
pengarusutamaan
pembangunan berkelanjutan
melalui instrumen KLHS
• Mengintegrasikan,
memaduserasikan dan
mengharmoniasikan antarRTR
• Mengkoordinasikan
pelaksanaan penyusunan,
konsultasi, evaluasi hingga
proses penetapan RTR
• Mengkoordinasikan dan
penanganan dan penyelesaian
permasalahan dalam
pemanfaatan ruang
• Memberikan rekomendasi
pemecahan permasalahan
tersebut
• Memberikan informasi dan
akses kepada pengguna ruang
• Menjaga akuntabilitas publik
• Melakukan fasilitasi
pelaksanaan kerja sama
penataan ruang antar Daerah
• Mengoptimalkan peran
masyarakat dalam
pemanfaatan ruang.
Pengendalian
• Mengkoordinasikan
penetapan arahan peraturan
zonasi
• Memberikan rekomendasi
perizinan pemanfaatan ruang
• Melakukan fasilitasi
pelaksanaan penetapan
insentif dan disinsentif dalam
pelaksanaan pemanfaatan
ruang
• Melakukan fasilitasi
pelaksanaan pemantauan,
evaluasi dan pelaporan
penyelenggaraan penataan
ruang
Sumber: Permendagri No. 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah
13
4. BKPRD: akselerasi RZWP-3-K
Mengkoordinasikan penyusunan RZWP-3-K dengan memperhatikan:
• Arah kebijakan dan strategi Rencana Pembangunan daerah yang terkait
pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
• Arah kebijakan dan strategi Rencana Tata Ruang Wilayah yang terkait pengelolaan
wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
Mengkoordinasikan penyusunan RZWP-3-K berdasarkan Permen KKP No. 34 Tahun
2014 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
• Memfasilitasi kajian berbasis matra laut
• Memfasilitasi pemenuhan data dan peta
• Memfasilitasi pemberian tanggapan dan/atau saran terhadap Dokumen Final
RZWP-3-K
• Memfasilitasi proses legalisasi RZWP-3-K
Memfasilitasi pengambilan keputusan atas opsi pengintegrasian RZWP-3-K ke dalam
RTRW (1 Perda atau Perda terpisah)
14
4. BKPRD: optimalisasi peran
e-BKPRD (sebagai bagian e-BKPRN)
Agenda Kerja BKPRD
Sistem Informasi dan Kehumasan
Pendanaan
• Penyediaan anggaran dalam APBD
• Penggunaan dana dekonsentrasi secara terpadu untuk operasionalisasi BKPRD
Penguatan kapasitas BKPRD
• Peningkatan pemahaman prinsip-prinsip perencanaan matra laut
15
TERIMA KASIH
WWW.BKPRN.ORG
WWW.SCRIBD.COM/TATA RUANG DAN PERTANAHAN
HTTP://GROUPS.GOOGLE.COM/D/FORUM/BKPRN
HTTP://GROUPS.GOOGLE.COM/D/FORUM/TATA-RUANG-DAN-PERTANAHAN
TANAHAIR.INDONESIA.GO.ID (INA GEOPORTAL)
Slide - 16

similar documents