Sistem Penyelenggaraan NKRI - Bright future is mine

Report
SISTEM PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN NEGARA KESATUAN
REPUBLIK INDONESIA
Oleh :
M. Lutfi Eko P., SPt., MP
BADAN DIKLAT PROVINSI JAWA TENGAH
Semarang, 2012
Namanya Pak Lutfi
Lahir di Kediri Jawa Timur
Pada 5 April 1971
Hobinya Membaca, Nonton
Film, Main game
Boleh Menghubungi Saya
di 081 328 092 044
Atau di my email:
[email protected]
Boleh juga interaksi di my web blog :
http://paknewulan.wordpress.com
KOMPETENSI DASAR
Pada akhir pembelajaran Bapak
dan Ibu mampu memahami
hal ikhwal tentang sistem
penyeleng garaan
pemerintahan negara kesatuan
Republik Indonesia
INDIKATOR KEBERHASILAN
Bapak dan Ibu mampu :
 Menjelaskan pengertian sistem
penyelenggaraan pemerintahan negara;
 Menjelaskan tata kepemerintahan yang baik ;
 Menjelaskan pembentukan peraturan
perundangan;
 Menjelaskan lembaga-lembaga pemerintah;
 Menjelaskan hubungan Presiden dg lembagalembaga negara lainnya dlm rangka
penyelenggaraan pemerintahan negara;
 Menjelaskan proses manajemen
pemerintahan.
.
PENYELENGGARAAN
ANDA
NEGARA
KESATUAN
REPUBLIK
INDONESIA
SISTEM
PEMERINTAHAN
DI MANA
DAN
NGAPAIN
PENGERTIAN :
Mekanisme bekerjanya lembaga eksekutif, yang dipimpin oleh Presiden
baik selaku Kepala Pemerintahan maupun sebagai Kepala Negara
5
PENDEKATAN SISTEM
NILAI
SISTEM
STRUKTUR
KINERJA
TUJUAN
BERNEGARA
PROSES
UNSUR NILAI
TATA NILAI YANG MENDASARI, MEMOTIVASI, MEMBERI ACUAN DAN
MERUPAKAN TUJUAN
UNSUR STRUKTUR
TATANAN ORGANISASI DALAM PEMERINTAHAN NEGARA (PN) DAN
KEHIDUPAN MASYARAKAT BANGSA (MB)
UNSUR PROSES
AKTIVITAS FUNGSI-FUNGSI MANAJEMEN DLM PENYELENGGARAAN
NEGARA DAN PEMBANGUNAN BANGSA
6
UNSUR NILAI
PANCASILA
FALASAFAH ATAU
PANDANGAN HIDUP
YG MEMPERSATUKAN
BANGSA DAN MEMBERI
PETUNJUKDLM UPAYA
MENCAPAI KESEJAHTERA
AN DAN KEBAHAGIAAN
LAHIR DAN BATIN BAGI
MASYARAKAT INDONESIA
YANG BERANEKA
RAGAM
CITA CITA
NEGARA
VISI IDEAL INDONESIA
NEGARA INDONESIA YANG
MERDEKA, BERSATU
BERDAULAT, ADIL
DAN MAKMUR
TUJUAN
NEGARA
MISI IDEAL
INDONESIA :
MELINDUNGI SEGENAP
BANGSA INDONESIA
DAN SELURUH TUMPAH
DARAH INDONESIA
MEMAJUKAN KESEJAH
TERAAN UMUM
MENCERDASKAN
KEHIDUPAN BANGSA,
IKUT MELAKSANAKAN
KETERTIBAN DUNIA YG
BERDASARKAN KEMERDE
KAAN, PERDAMAIAN
ABADI DAN KEADILAN
SOSIAL
UNSUR STRUKTUR
STRUKTUR PENYELENGGARAAN
NEGARA
MELIPUTI SELURUH APARATUR
NEGARA, BAIK APARATUR
KENEGARAAN MAUPUN
APARATUR PEMERINTAHAN,
BESERTA ORGANISASI POLITIK
LEMBAGA KEMASYARAKATAN
DAN DUNIA USAHA YG
BERKEMBANG SESUAI DENGAN
KEHIDUPAN DAN KEMAJUAN
BANGSA
STRUKTUR PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN NEGARA
MENCAKUP PRESIDEN BESERTA
SELURUH APARATUR
PEMERINTAHAN, BAIK DI
TINGKAT PUSAT MAUPUN
DAERAH
UNSUR PROSES


PROSES PENYELENGGARAAN
NEGARA
PROSES PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN NEGARA
PROSES PENYELENGGARAAN NEGARA







MPR SEBAGAI LEMBAGA NEGARA, BERWENANG
MENGUBAH DAN MENETAPKAN UUD, MELANTIK PRESIDEN
DAN/ATAU WAPRES
KPU MENYELENGGARAKAN PEMILIHAN UMUM
DPR BERSAMA PRESIDEN MENYUSUN UU DALAM RANGKA
PENYELNGGARAAN NEGARA
MK MENGADILI PADA TINGKAT PERTAMA DAN TERAKHIR
UNTUK MENGUJI UU
MA MENGUJI PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN
DIBAWAH UU
BEPEKA MEMERIKSA PENGELOLAAN DAN TANGGUNG
JAWAB TENTANG KEUANGAN NEGARA
BI MEMELIHARA KESTABILAN NILAI RUPIAH
PROSES PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAHAN NEGARA :
PROSES PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN PUSAT
 PROSES PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH

Sistem Penyelenggaraan Negara dan
Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara
Sistem Penyelenggaraan Negara adalah SANRI
dalam arti luas, yaitu :
Merupakan sistem penyelenggaraan kehidupan negara &dan bangsa
dlm segala aspeknya, dgn mendayagunakan segala kemampuan
seluruh Aparatur Negara beserta rakyat dan dunia usaha/swasta
u. memanfaatkan segenap sumber daya yg tersedia secara nasional,
demi tercapainya tujuan dan terlaksananya tugas nasional/negara
sebagaimana dimaksud UUD 1945.
(Aktivitas seluruh lembaga Negara : Eeksekutif, Legislatif,
Maupun Yudikatif).
Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara adalah SANRI
dalam arti sempit, yaitu :
Merupakan mekanisme lembaga eksekutif yang dipimpin
oleh Presiden baik selaku Kepala Pemerintahan maupun
sebagai Kepala Negara.
NGAPAIN KITA DALAM SISTEM
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA ?
APAPUN POSISI ANDA DALAM SUATU ORGANISASI
PEMERINTAHAN, STAF ATAU PIMPINAN, ANDA
SENATIASA TERLIBAT DALAM KEGIATAN :
1. PENGELOLAAN KEBIJAKAN
2. PELAYANAN
.
13
Presiden Sebagai
Kepala Lembaga Eksekutif
Sebagai Kepala Pemerintahan Presiden
berhak mengajukan RUU dan menetapkan
PP untuk melaksanakan Undang Undang.
Tugas Presiden 1
Presiden Sebagai
Kepala Negara
1. Memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan
Udara, dan Angkatan Laut.
2. Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan
negara lain dengan persetujuan DPR.
3. Dalam membuat perjanjian lainnya yang menimbulkan akibat luas
dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban
keuangan negara, dan / atau mengharuskan perubahan atau
pembentukan Undang-Undang harus dengan persetujuan DPR.
4. Menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibat keadaan
bahaya ditetapkan dengan Undang-Undang.
5. Mengangkat duta dan konsul. Dalam mengangkat duta,
memperhatikan pertimbangan DPR.
6. Menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan
pertimbangan DPR.
Tugas Presiden 2
Hak Presiden Sebagai
Kepala Negara
Lanjutan . . . 1
7. Memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan
pertimbangan Mahkamah Agung (MA).
8. Memberi abolisi dan amnesti dengan memperhatikan
pertimbangan DPR.
9. Memberi gelar, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan
yang diatur dengan Undang-Undang.
10.Membentuk dewan pertimbangan yang bertugas memberi
nasehat
dan pertimbangan kepada Presiden, yang
selanjutnya diatur dengan Undang-Undang.
11.Membahas rancangan undang-undang untuk mendapatkan
persetujuan bersama DPR.
12.Mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui
bersama DPR untuk menjadi Undang-Undang.
Tugas Presiden
3
Hak Presiden Sebagai
Kepala Negara
Lanjutan . . . 2
13.Dalam hal ikhwal kegentingan memaksa, Presiden berhak
menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti UndangUndang.
14.Mengajukan rancangan undang-undang APBN untuk dibahas
bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD (Dewan
Perwakilan Daerah).
15.Meresmikan anggota Badan Pemeriksa Keuangan yang telah dipilih
oleh DPR atas dasar pertimbangan DPD.
16.Menetapkan calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial
dan telah mendapat persetujuan DPR untuk menjadi hakim agung.
17.Mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial dengan
persetujuan DPR.
18.Menetapkan dan mengajukan anggota hakim konstitusi.
BAB II. KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA
Syarat, Masa Jabatan, dan Wewenang Presiden/Wakil Presiden
Calon Presiden dan calon
Wakil Presiden harus seorang
warga negara Indonesia sejak
kelahirannya dan tidak pernah
menerima kewarganegaraan
lain karena kehendaknya
sendiri, tidak pernah
mengkhianati negara, serta
mampu secara rohani dan
jasmani untuk melaksanakan
tugas dan kewajiban sebagai
Presiden dan Wakil Presiden.
[Pasal 6 (1)***]
8
Tugas Presiden menurut UUD 1945
Presiden/
Wakil Presiden
Presiden dan Wakil Presiden
dipilih dalam satu pasangan
secara langsung oleh rakyat
[Pasal 6A (1)***]
Presiden dan Wakil Presiden
memegang jabatan selama
lima tahun, dan sesudahnya
dapat dipilih kembali dalam
jabatan yang sama, hanya
untuk satu kali masa jabatan.
(Pasal 7 *)
Wewenang, Kewajiban, dan Hak






















Antara lain tentang:
memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD [Pasal 4 (1)];
berhak mengajukan RUU kepada DPR [Pasal 5 (1)*];
menetapkan peraturan pemerintah [Pasal 5 (2)*];
memegang teguh UUD dan menjalankan segala UU dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa [Pasal 9 (1)*];
memegang kekuasaan yang tertinggi atas AD, AL, dan AU (Pasal 10);
menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR [Pasal 11 (1)****];
membuat perjanjian internasional lainnya… dengan persetujuan DPR [Pasal 11 (2)***];
menyatakan keadaan bahaya (Pasal 12);
mengangkat duta dan konsul [Pasal 13 (1)]. Dalam mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan DPR [Pasal 13 (2)*];
menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR [Pasal 13 (3)*];
memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MA [Pasal 14 (1)*];
memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR [Pasal 14 (2)*];
memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan UU (Pasal 15)*;
membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden (Pasal 16)****;
pengangkatan dan pemberhentian menteri-menteri [Pasal 17 (2)*];
pembahasan dan pemberian persetujuan atas RUU bersama DPR [Pasal 20 (2)*] serta pengesahan RUU [Pasal 20 (4)*];
hak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti UU dalam kegentingan yang memaksa [Pasal 22 (1)];
pengajuan RUU APBN untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD [Pasal 23 (2)***];
peresmian keanggotaan BPK yang dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD [Pasal 23F (1)***];
penetapan hakim agung dari calon yang diusulkan oleh KY dan disetujui DPR [Pasal 24A (3)***];
pengangkatan dan pemberhentian anggota KY dengan persetujuan DPR [Pasal 24B (3)***];
pengajuan tiga orang calon hakim konstitusi dan penetapan sembilan orang anggota hakim konstitusi [Pasal 24C (3)***].
BAB II. KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA
DPR
dengan
persetujuan
Presiden
13
MA
menyatakan perang, membuat perdamaian
dan perjanjian dengan negara lain dan
internasional lainnya
[Pasal 11 (1)**** dan (2)***]
menyatakan keadaan bahaya
(Pasal 12)
dengan
pertimbangan
mengangkat dan menerima Duta
[Pasal 13 (2)* dan (3)*]
memberi grasi dan rehabilitasi
dengan
pertimbangan
dengan
pertimbangan
[Pasal 14 (1)*]
memberi amnesti dan abolisi
[Pasal 14 (2)*]
memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda
kehormatan yang diatur dengan
undang-undang
(Pasal 15 *)
Hubungan
Presiden, DPR,
MA
BAB II. KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA
9
Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden
Pemilihan Presiden & Wapres
Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu
pasangan secara langsung oleh rakyat
[Pasal 6A (1)***]
diusulkan partai politik atau gabungan partai
politik peserta pemilu sebelum pemilu
[Pasal 6A (2) ***]
Pemilu
mendapatkan suara >50%
jumlah suara dalam pemilu
dengan sedikitnya 20% di
setiap provinsi yang
tersebar di lebih dari 1/2
jumlah provinsi
[Pasal 6A (3)***]
Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih
pasangan calon yang
memperoleh suara terbanyak
pertama dalam pemilu
pasangan calon yang
memperoleh suara terbanyak
kedua dalam pemilu
Pemilu
pasangan yang
memperoleh
suara terbanyak
[Pasal 6A (4)****]
Presiden
dan
Wapres
BAB II. KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA
10
Pengusulan Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden
DPR
Pendapat DPR bahwa Presiden
dan/atau Wakil Presiden telah
melakukan pelanggaran hukum
ataupun telah tidak lagi
memenuhi syarat
[Pasal 7B (2)***]
MPR
DPR
menyelenggarakan
sidang paripurna
untuk meneruskan
usul pemberhentian
kepada MPR
[Pasal 7B (5)***]
Pengajuan permintaan DPR
kepada MK hanya dapat
dilakukan dengan dukungan
sekurang-kurangnya 2/3 dari
jumlah anggota yang hadir
dalam sidang paripurna yang
dihadiri oleh sekurangkurangnya 2/3 dari jumlah
anggota
[Pasal 7B (3)***]
MK
wajib memeriksa, mengadili,
dan memutus paling lama 90
hari setelah permintaan
diterima
[Pasal 7B (4)***]
wajib menyelenggarakan
sidang untuk memutuskan
usul DPR paling lambat 30
hari sejak usul diterima
[Pasal 7B (6)***]
Keputusan diambil dalam
sidang paripurna, dihadiri
sekurang-kurangnya 3/4
jumlah anggota, disetujui
sekurang-kurangnya 2/3
jumlah yang hadir, setelah
Presiden dan/atau wakil
presiden diberi kesempatan
menyampaikan penjelasan
[Pasal 7B (7)***]
Presiden
dan/atau Wakil
Presiden terus
menjabat
usul DPR
tidak diterima
usul DPR
diterima
Presiden
dan/atau Wakil
Presiden
diberhentikan
terbukti
tidak terbukti
Impeach Presiden
BAB III. KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA
14
Kementerian Negara dan Dewan Pertimbangan
Hubungan Presiden dan Menteri
Presiden
membentuk suatu
dewan pertimbangan
yang bertugas
memberikan nasihat
dan pertimbangan
kepada Presiden
(Pasal 16) ****
dibantu
menteri-menteri negara
[Pasal 17 (1)]
yang diangkat dan
diberhentikan oleh Presiden
[Pasal 17 (2)*]
membidangi urusan tertentu
dalam pemerintahan
[Pasal 17 (3)*]
Pembentukan,
pengubahan, dan
pembubaran
kementerian negara
diatur dalam undangundang
[Pasal 17 (4) ***]
Latihan 2
19. Mengapa Mentri-Mentri tidak
bertanggung jawab kepada DPR ?
20. Mengapa latar belakang syarat
perolehan suara pasangan calon
Presiden dan calon Wakil Presiden
harus lebih dari lima puluh persen
dari jumlah suara dengan
sedikitnya dua puluh persen suara
di setiap provinsi yang tersebar di
lebih dari setengah jumlah provinsi
di Indonesia ?
BAB III : PENYELENGGARAAN
TATA KEPEMERINTAHAN YANG
BAIK
(GOOD GOVERNANCE)
Tata kepemerintahan yang baik merupakan suatu konsepsi
tentang
penyelenggaraan
pemerintahan
yang
bersih,
demokratis, dan efektif sesuai dengan cita-cita terbentuknya
suatu masyarakat madani.
CIRI – CIRI
Good Governance
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Partisipasi
Aturan Hukum
Transparansi
Ketanggapan
Orientasi Pada Konsensus
Kesetaraan
Efektifitas dan Efisiensi
Pengembangan E-Goverment
Customers
Government
C2C
G2G
G2C
Customers
Government
B2C
G2B
B2B
Business
Business
CIRI GOOD GOVERNANCE
1.
PARTISIPASI, setiap WNI baik langsung maupun
tidak, mempunyai suara dlm pengambilan kpts dlm
pemerintahan.
2.
ATURAN HUKUM, kerangka Hkm hrs adil dan
dilaksank tanpa pandang bulu, terutama untuk HAM.
3.
TRANSPARANSI, yg dibangun atas dsr kebebasan
arus informasi, informasi dpt diperoleh bg yg
membutuhkan serta dpt dipahami dan dimonitor.
LANJUTAN
4.
KETANGGAPAN,berbagai lembaga dan prosedur hrs
berupaya untuk melayani setiap stakeholder dg
baik, aspiratif.
5.
ORIENTASI PD KONSENSUS, pemerintah menjadi
perantara kepentingan yg berbeda unt memperoleh
pilihan terbaik bg kepentingan yg lebih luas.
LANJUTAN
6.
KESETARAAN
(Equity),
Semua
WNI
mempunyai kesempatan yg sama unt
meningkatkan
atau
mempertahankan
kesejahteraannya.
7.
EFEKTIFITAS & EFISIENSI, penggunaan
sumber-sumber secara berdaya guna dan
berhasil guna.
PRINSIP GOOD GOVERNANCE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Wawasan ke Depan
Keterbukaan dan Transparansi
Partisipasi Masyarakat
Tanggung Gugat
Supremasi Hukum
Demokrasi
Profesionalisme dan Kompetensi
Daya Tanggap
Keefisienan dan Keefektifan
Desentralisasi
Kemitraan Dengan Dunia Usaha Swasta dan Masyarakat
Komitmen Pada Pengurangan Kesenjangan
Komitmen Pada Lingkungan Hidup
Komitmen Pada Pasar Yang Fair
AKIP
Definisi AKIP
Akuntabilitas
Kinerja
Instansi
Pemerintah
adalah
perwujudan
kewajiban suatu instansi pemerintah
untuk
mempertanggungjawabkan
keberhasilan / kegagalan pelaksanaan
misi organisasi dalam mencapai
tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.
PRINSIP
AKUNTABILITAS
Prinsip
Akuntabilitas
1. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi
untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel;
2. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin
penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan;
4. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan
manfaat yang diperoleh;
5. Harus jujur, objektif, transparan, dan inovatif sebagai katalisator
perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk
pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan
penyusunan laporan akuntabilitas.
PERADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN)
Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dibentuk
berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan
Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang
Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun
1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
Peradilan Tata Usaha Negara melengkapi 3 peradilan lain yang
sudah lama ada dibawah Mahkamah Agung yaitu Peradilan Umum,
Peradilan Agama dan Peradilan Militer, sebagai pelaksana
kekuasaan kehakiman berdasarkan UU No. 4 Tahun 2004 tentang
Kekuasaan Kehakiman.
PTUN diciptakan untuk menyelesaikan sengketa
antara Pemerintah dengan warga negaranya.
Latihan 2
1.
2.
3.
Sebutkan asas asas umum penyelenggaraan negara
berdasarkan UU No. 28 Tahun 1999 ?
Apa pengertian akuntabilitas yang resmi dianut
pemerintah dan apa prinsip prinsipnya ?
Mengapa para penyelenggara negara perlu
mempertanggungjawabkan keberhasilan/keggalan
pencapaian misi atau tujuan organisasi ?
Bab IV Pembentukan Peraturan Perundangan
BAB IV : PEMBENTUKAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
ASAS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Kejelasan Tujuan :
Setiap pembentukan peraturan perUU-an hrs
mempunyai tujuan yg jelas yg hendak dicapai.
Kelembagaan / Organ Pembentukan Yang Tepat :
Setiap jenis peraturan per-UU-an hrs dibuat oleh
lembaga/pejabat pembentuk per-uu-an yg
berwenang.
Lanjutan ….
Kesesuaian Antara Jenis Dan Materi Muatan :
Dalam pembentukan peraturan per-UU-an hrs benar2
memperhatikan materi muatan yg tepat dgn jenis perturan
per-UU-annya.
Dapat Dilaksanakan :
Setiap pembentukan peraturan per-UU-an hrs
memperhitungkan efektifitas peraturan tsb dlm
masyarakat baik scr filosofis, yuridis maupun sosiologis.
Kedayagunaan dan Kehasilgunaan :
Setiap peraturan per-UU-an dibuat krn memang benar2
dibutuhkan dan bermanfaat dlm mengatur kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Lanjutan ….
Kejelasan Rumusan :
Setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi
persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan,
sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa
hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak
menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
Keterbukaan :
Dlm proses pembentukan peraturan per-UU-an mulai dari
perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat
transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan
masyarakat mempunyai kesempatan yg seluas2nya untuk
memberikan masukan dlm proses pembuatannya.
PEMBENTUKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
ASAS MATERI PERATURAN
PERUNDANGAN-UNDANGAN
Pengayoman
Kemanusiaan
Kebangsaan
Kekeluargaan
Kenusantaraan
Bhineka Tunggal Ika
Keadilan
Kesamaan Kedudukan Dalam Hukum dan Pemerintahan
Ketertiban dan Kepastian Hukum
Keseimbangan, Keserasian dan Keselarasan
UU No. 10/2004 Tentang Tata Urutan
Peraturan Perundang-undangan
TAP MPR RI No. III/MPR/2000
UUD 1945
UU No. 10 Tahun 2004
UUD 1945
TAP MPR
UU
PERPU
PP
KEPRES
PERDA
UU/PERPU
PP
PERPRES
PERDA
JENIS DAN HIERARKI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN (UU no 12 Tahun 2011)
Undang-Undang Dasar 1945
Ketetapan MPR
Undang-Undang / Peraturan
Pemerintah Pengganti
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah
Peraturan Presiden
Peraturan Daerah Provinsi
Peraturan Daerah Kab/kota
PENDAHULUAN
PROSES PERUBAHAN UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
Tuntutan Reformasi
Sebelum Perubahan
Antara lain:
• Amandemen UUD 1945
• Penghapusan doktrin
Dwi Fungsi ABRI
• Penegakan hukum, HAM,
dan pemberantasan KKN
• Otonomi Daerah
• Kebebasan Pers
• Mewujudkan kehidupan
demokrasi
• Pembukaan
• Batang Tubuh
- 16 bab
- 37 pasal
- 49 ayat
- 4 pasal Aturan Peralihan
- 2 ayat Aturan Tambahan
• Penjelasan
Hasil Perubahan
Sidang MPR
• Pembukaan
• Pasal-pasal:
- 21 bab
- 73 pasal
- 170 ayat
- 3 pasal Aturan Peralihan
- 2 pasal Aturan Tambahan
• Sidang Umum MPR 1999
Tanggal 14-21 Okt 1999
• Sidang Tahunan MPR 2000
Tanggal 7-18 Agt 2000
• Sidang Tahunan MPR 2001
Tanggal 1-9 Nov 2001
• Sidang Tahunan MPR 2002
Tanggal 1-11 Agt 2002
Latar Belakang
Perubahan
• Kekuasaan tertinggi di
tangan MPR
• Kekuasaan yang sangat
besar pada Presiden
• Pasal-pasal yang terlalu
“luwes” sehingga dapat
menimbulkan multitafsir
• Kewenangan pada
Presiden untuk mengatur
hal-hal penting dengan
undang-undang
• Rumusan UUD 1945
tentang semangat
penyelenggara negara
belum cukup didukung
ketentuan konstitusi
Kesepakatan Dasar
• Tidak mengubah
Pembukaan UUD 1945
• Tetap mempertahankan
Negara Kesatuan Republik
Indonesia
• Mempertegas sistem
presidensiil
• Penjelasan UUD 1945 yang
memuat hal-hal normatif
akan dimasukan ke dalam
pasal-pasal
• Perubahan dilakukan
dengan cara “adendum”
Tujuan Perubahan
Menyempurnakan aturan
dasar, mengenai:
• Tatanan negara
• Kedaulatan Rakyat
• HAM
• Pembagian kekuasaan
• Kesejahteraan Sosial
• Eksistensi negara
demokrasi dan negara
hukum
• Hal-hal lain sesuai dengan
perkembangan aspirasi dan
kebutuhan bangsa
Dasar Yuridis
• Pasal 3 UUD 1945
• Pasal 37 UUD 1945
• TAP MPR No.IX/MPR/1999
• TAP MPR No.IX/MPR/2000
• TAP MPR No.XI/MPR/2001
1
BAB III. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
18
Pembentukan Undang-Undang
mendapat
persetujuan bersama
DPR
memegang
kekuasaan
membentuk UU
[Pasal 20 (1)*]
Anggota berhak
mengajukan usul
RUU
(Pasal 21*)
RUU dibahas
oleh DPR dan
Presiden untuk
mendapat
persetujuan
bersama
[Pasal 20 (2)*]
Presiden
berhak
mengajukan
RUU
[Pasal 5 (1)*]
tidak mendapat
persetujuan bersama
Dalam hal RUU
tidak disahkan
dalam waktu 30
hari, RUU tersebut
sah menjadi UU
dan wajib
diundangkan
[Pasal 20 (5)**]
mengesahkan UU
[Pasal 20 (4)*]
tidak boleh
diajukan lagi
dalam
persidangan
masa itu
[Pasal 20 (3)*]
BAB III. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
Pembentukan UU yang terkait dengan kewenangan DPD
DPD
DPR
dapat
mengajukan RUU
yang sesuai
dengan
kewenangannya
[Pasal 22D (1)***]
memegang
kekuasaan
membentuk
UU
[Pasal 20 (1)*]
ikut membahas
dan memberikan
pertimbangan
atas RUU yang
sesuai dengan
kewenangannya
[Pasal 22D (2)***]
Anggota
berhak
mengajukan
usul RUU
(Pasal 21*)
mendapat
persetujuan bersama
RUU dibahas
oleh DPR dan
Presiden untuk
mendapat
persetujuan
bersama
[Pasal 20 (2)*]
Presiden
berhak
mengajukan
RUU
[Pasal 5 (1)*]
tidak mendapat
persetujuan bersama
19
Dalam hal RUU
tidak disahkan
dalam waktu
30 hari, RUU
tersebut sah
menjadi UU
dan wajib
diundangkan
[Pasal 20 (5)**]
mengesahkan
UU
[Pasal 20 (4)*]
tidak boleh
diajukan lagi
dalam
persidangan
masa itu
[Pasal 20 (3)*]
BAB VII. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
21
Peraturan Pemerintah Sebagai Pengganti Undang-Undang (Perpu)
setuju
Presiden
Dalam hal ihwal
kegentingan yang
memaksa, berhak
menetapkan
Perpu
[Pasal 22 (1)]
Perpu itu
harus
mendapat
persetujuan
DPR
[Pasal 22 (2)]
DPR
tidak
setuju
Pengusulan Perpu
menjadi UU
harus dicabut
[Pasal 22 (3)]
KERANGKA PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
1
PEMBUKAAN
2
3
Judul
BATANG TUBUH
4
PENUTUP
BAB V :LEMBAGA-LEMBAGA PEMERINTAH
A. URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN
PEMERINTAH :
1.
2.
Urusan Pemerintah
Pusat
3.
4.
5.
6.
Politik Luar Negeri : mengangkat pejabat politik & menunjuk warga negara
dlm jabatan lembaga internasional, menetapkan kebijakan luar negeri,
perjanjian dgn negara lain, menetapkan kebijakan perdagangan.
Pertahanan : mendirikan & membentuk angkatan bersenjata, menyatakan
damai & perang, menyatakan negara dlm keadaan bahaya, membangun
sistem pertahanan negara & persenjataan, menetapkan kebijakan wajib
militer, bela negara
Keamanan : mendirikan & membentuk kepolisian negara, menetapkan
kebijakan keamanan nasional, menindak pelanggar hukum, menindak
melanggar keamanan negara.
Moneter dan Fiskal : mencetak uang & menentukan nilai mata uang,
menetapkan kebijakan moneter, mengendalikan peredaran uang.
Yustisi : mendirikan lembaga peradilan, mengangkat hakim dan jaksa,
mendirikan lembaga pemasyarakatan, memberi grasi, amnesti, abolisi,
membentuk UU, Perpu, PP
Agama : menetapkan hari libur keagamaan, pengakuan thd suatu agama,
menetapkan kebijakan dlm penyelenggaraan kehidupan agama.
B. URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
1.
URUSAN WAJIB YANG MENJADI KEWENANGAN
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MERUPAKAN
URUSAN DALAM SEKALA PROVINSI ( 16
URUSAN WAJIB )
2.
URUSAN WAJIB YANG MENJADI KEWENANGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
MERUPAKAN URUSAN YANG BERSKALA
KABUPATEN/KOTA ( 16 URUSAAN WAJIB )
Urusan Wajib
Provinsi
URUSAN WAJIB
DALAM SKALA PROVINSI
URUSAN WAJIB DALAM
SKALA KABUPATEN / KOTA
Urusan Wajib
Kabupaten
PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN PROVINSI,
KABUPATEN / KOTA
URUSAN PEMERINTAHAN
•
•
•
•
•
•
ABSOLUT
CONCURRENT
(Mutlak Urusan
Pemerintah Pusat)
(Urusan Bersama
antara Pemerintah, Provinsi,
dan Kabupaten / Kota)
Politik Luar Negeri
Pertahanan
Keamanan
Moneter dan Fiskal
Yustisi
Agama
WAJIB
PILIHAN
(Obligatory)
(Optional)
Bagan Pembagian Urusan
Pemerintah
URUSAN PEMERINTAH YANG BERSIFAT
CONCURRENT DAN ABSOLUT
• CONCURRENT
Urusan pemerintahan yang penanganannya dalam
bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama
antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
• ABSOLUT
Urusan pemerintahan yang mutlak merupakan urusan
pemerintah Pusat
URUSAN PEMERINTAH YG BERSIFAT
CONCURRENT
1.
2.
3.
Pemerintah dpt. Melaksanakan sendiri sebagian
urusan pemerintahan.
Melimpahkan sbgn urusan pemerintahan kepada
Gubernur sbg. Wakil Pemerintah
Menugaskan sebagian urusan pemerintah
Berdasarkan tugas pembantuan.
Kriteria Distribusi
Urusan Pemerintah
DISTRIBUSI URUSAN PEMERINTAHAN
ANTAR TINGKAT PEMERINTAHAN
Kriteria Distribusi Urusan Pmerintahan Antar Tingkat Pemerintahan :
1. Externalitas (Spill-over)
Siapa kena dampak, mereka yang berwenang mengurus
2. Akuntabilitas
Yang berwenang mengurus adalah tingkatan pemerintahan yang
paling dekat dengan dampak tersebut (sesuai prinsip demokrasi)
3. Efisiensi
 Otonomi Daerah harus mampu menciptakan pelayanan publik yang
efisien dan mencegah High Cost Economy
 Efisiensi dicapai melalui skala ekonomis (economic of scale)
pelayanan publik
 Skala ekonomis dapat dicapai melalui cakupan pelayanan
(catchment area) yang optimal
LEMBAGA-LEMBAGA PEMERINTAH
A. LEMBAGA PEMERINTAH TINGKAT PUSAT
Pemerintah Pusat atau Pemerintah adalah Presiden RI
yang memegang kekuasaan pemerintahan negara RI.
1. Kementerian Negara
a. Kementerian Koordinator
b. Departemen
c. Kementerian Negara
2. Lembaga Pemerintah Non Departemen
Lembaga-Lembaga
Pemerintah
(LPND)
3. Kesekretariatan Yang Membantu Presiden
4.
5.
6.
7.
8.
Kejaksaan Agung
Perwakilan RI di Luar Negeri
Tentara Nasional Indonesia (TNI)
Kepolisian Negara RI (POLRI)
Badan / Lembaga Ekstra Struktural.
Perbandingan Struktur Ketatanegaraan
A. SEBELUM PERUBAHAN UUD 1945
MPR
UUD 1945
DPR
PRESIDEN
BPK
MA
DPA
B. SETELAH PERUBAHAN UUD 1945
UUD 1945
MPR
BPK
DPD
PRESIDEN
DPR
WAKIL PRESIDEN
LEGISLATIF
MPR
DPR
UUD
BPK
DPD
:
:
:
:
:
KEKUASAAN KEHAKIMAN
EKSEKUTIF
Majelis Permusyawarahan Rakyat
Dewan Perwakilan Rakyat
Undang – Undang Dasar
Badan Pemeriksa Keuangan
Dewan Perwakilan Daerah
( UUD 1945 DAN PERUBAHANNYA )
MK
MK
MA
KY
DPA
MA
KY
YUDIKATIF
:
:
:
:
Makamah Konstitusi
Makamah Agung
Komisi Yudicial
Dewan Pertimbangan Agung
LEMBAGA-LEMBAGA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN
5
menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
PUSAT
UUD 1945
BPK
Presiden
bank
sentral
kpu
DPR
MPR
DPD
kementerian
negara
TNI/POLRI
Pemerintahan Daerah
Provinsi
Gubernur
KY
Lingkungan
Peradilan Umum
DPRD
Lingkungan
Peradilan Agama
Lingkungan
Peradilan Militer
Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota
Bupati/
Walikota
MK
badan-badan lain
yang fungsinya
berkaitan dengan
kekuasaan
kehakiman
dewan
pertimbangan
Perwakilan
BPK Provinsi
MA
Lingkungan
Peradilan TUN
DPRD
Bagan Lembaga Negara
DAERAH
Lembaga-lembaga Negara yang memegang kekuasaan menurut UUD
DPR
Pasal 20 (1)*
Memegang
kekuasaan
membentuk UU
Presiden
Pasal 4 (1)
Memegang
kekuasaan
pemerintahan
MA
MK
Pasal 24 (1)***
Kekuasaan kehakiman
merupakan kekuasaan
yang merdeka untuk
menyelenggarakan
peradilan guna menegakkan
hukum dan keadilan
Pembagian Kekuasaan: Eksekutif, Legislatif, Yudikatif
6
BAB II. MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
ANGGOTA
DPR
dipilih
melalui
pemilu
MPR
Pasal 2 (1)****
7
ANGGOTA
DPD
dipilih
melalui
pemilu
Wewenang
 Mengubah dan menetapkan Undang-Undang
Dasar [Pasal 3 ayat (1)*** dan Pasal 37**** ];
 Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden
[Pasal 3 ayat (2)***/**** ];
 Memberhentikan Presiden dan/atau Wakil
Presiden dalam masa jabatannya menurut
Undang-Undang Dasar
[Pasal 3 ayat (3)***/****];
 Memilih Wakil Presiden dari dua calon yang
diusulkan oleh Presiden dalam hal terjadi
kekosongan Wakil Presiden [Pasal 8 ayat (2)***];
 Memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua
pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang
diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai
politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil
Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan
kedua dalam pemilihan umum sebelumnya
sampai berakhir masa jabatannya, jika Presiden
dan
Wakil
Presiden
mangkat,
berhenti,
diberhentikan, atau tidak dapat melakukan
kewajibannya dalam masa jabatannya secara
bersamaan [Pasal 8 ayat (3)****].
Bagan Lembaga
Tk Pusat
PRESIDEN
WK. P
SEKKAB &
SEKNEG
LPND
MENKO
POLHUKAM
MENKO
KESRA
MENKO
PEREK
MENTERI2
MENTERI2
MENTERI2
JAGUNG
TNI
POLRI
GUBERNUR
PRI di LN
LES
C. LEMBAGA PEMERINTAH TINGKAT PUSAT
Pemerintah Pusat atau Pemerintah adalah Presiden RI
yang memegang kekuasaan pemerintahan negara RI.
1. Kementerian Negara
a. Kementerian Koordinator
b. Departemen
c. Kementerian Negara
2. Lembaga Pemerintah Non Departemen
(LPND)
3. Kesekretariatan Yang Membantu Presiden
4.
5.
6.
7.
8.
Kejaksaan Agung
Perwakilan RI di Luar Negeri
Tentara Nasional Indonesia (TNI)
Kepolisian Negara RI (POLRI)
Badan / Lembaga Ekstra Struktural.
KEMENTERIAN KOORDINATOR
PP. NO. 9/2005
1. KEMENTERIAN KOORDINATOR POLITIK,
HUKUM DAN KEAMANAN
2. KEMENTERIAN KOORDINATOR
PEREKONOMIAN
3. KEMENTERIAN KOORDINATOR
KESEJAHTERAAN RAKYAT
STRUKTUR ORGANISASI DEPARTEMEN
KEPPRES 102/2001
MENTERI
Staf Ahli
Irjen
Sekjen
Penasehat
Bandiklat Dep
Ditjen
Biro
Biro
Biro
Bag
Bag
Bag
Subag
Subag
Subag
Staf
Staf
Staf
Ditjen
Direktorat Direktorat
SubDit SUbDit SubDit
Seksi
Seksi
Seksi
Staf
Staf
Staf
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
D. Dalam Negeri
D. Luar Negeri
D. Keuangan
D. Kesehatan
D. Pertanian
D. Pendidikan Nasional
D. Perhubungan
D. Pertahanan
D. Kelautan dan Perikanan
D. Agama
D. Tenaga Kerja dan Transmigrasi
D. Energi dan Sumber Daya Mineral
D. Pekerjaan umum
D. Sosial
D. Kehutanan
D. Perindustrian
D. Kebudayaan dan Pariwisata
D. Komunikasi dan Informatika
D. Hukum Ham dan Hak Asasi Manusia
D. Perdagangan
KEMENTERIAN NEGARA
Kedudukan :
Adalah unsur pelaksana pemerintah yang dipimpin oleh Menteri
Negara yg berada dibawah dan bertanggung jawab kepada
Presiden.
Tugas :
Membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan dan
koordinasi dibidang tertentu dalam kegiatan pemerintahan
negara.
1.
2.
3.
4.
5.
Fungsi :
Perumusan kebijakan nasional dibidangnya;
Koordinasi pelaksanaan kebijkan dibidangnya;
Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yangh menjadi
tanggung jawabnya;
Pengawasan atas pelaksanaan tugasnya;
Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan
dibidang tugas dan fungsinya kepada Presiden.
KEMENTERI NEGARA TERDIRI :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Kementrian Negara Riset dan Teknologi
Kementerian Negara Koperasi dan UKM
Kementerian Negara Lingkungan Hidup
Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan
Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara
Kementerian Negara Pembangunan Daerah
Tertinggal
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Bappenas
Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara
Kementerian Negara Perumahan Rakyat
Kementerian Negara Pemuda dan Olah Raga
LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN
Kedudukan :
Adalah lembaga pemerintah pusat yg dibentuk untuk
melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari
Presiden. LPND berada dibawah dan bertanggung
jawab kepada Presiden.
Tugas :
Mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan
tertentu dari Presiden sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangan yang berlaku.
LPND (LEMBAGA PEM NON DEPARTEMEN)
1. Lembaga Administrasi Negara (LAN)
2. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)
3. Badan Kepegawaian Negara (BKN)
4. Perpustakaan nasional RI (Perpusnas)
5. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)
6. Badan Pusat Statistik (BPS)
7. Badan Standarisasi Nasional (BSN)
8. Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN)
9. Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN)
10. Badan Intelejen Negara (BIN)
11. Lembaga Sandi Negara (LEMSANEG)
12. Badan Koordinasi Keluarga Berencana (BKKBN)
13. Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional (LAPAN)
14. Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional
(BAKOSURTANAL)
15. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
16. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
17. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)
18. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
19. Badan Pertanahan Nasional (BPN)
20. Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM)
21. Lembaga Ketahanan Nasional (LEMHANAS)
22. Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG).
Dasar : Perpres 64/2005 LPND dalam
melaksanakan tugas dikoordinasikan Menteri :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Mendagri bagi BPN
Menteri Perdagangan bagi BKPM
Menhan bagi LEMHANAS dan LEMSANEG
Menkes bagi BPOM dan BKKBN
Menteri Pendidikan bagi PERPUSNAS
Menpan bagi LAN, BKN, BPKP dan ANRI
Menristek bagi LIPI, LAPAN, BPPT, BATAN,
BAPETEN, BAKOSURTANAL dan BSN
Meneg Perencanaan Pembangunan bagi BPS
Menhub bagi BMG
.
SEKRETARIAT
PEMBANTU
PRESIDEN
1.
Sekretariat Negara
Dipimpin Sekretaris Negara, bertugas memberikan
dukungan staf dan pelayanan administrasi kepada
Preseden selaku Kepala Negara.
2.
Sekretariat Kabinet.
Dipimpin Sekretaris Kabinet, bertugas memberikan
dukungan staf dan pelayanan administrasi kepada
Presiden selaku Kepala Pemerintahan.
KEJAKSAAN AGUNG
Berdasar UU Nomor 16 Tahun 2004
Kejaksaan adalah lembaga pemerintah
yang melaksanakan kekuasaan negara
secara merdeka dibidang penuntutan
dan bidang lain berdasar Undang Undang.
Perwakilan RI Diluar Negeri
1) Perwakilan Diplomatik
Perwakilan Diplomatik terdiri atas Kedutaan Besar RI dan Perwakilan
Tetap RI yang dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan
Berkuasa Penuh dan bertanggung awab kepada Presiden selaku
Kepala Negara melalui Menteri Luar Negeri.
2) Perwakilan Konsuler
Perwakilan Konsuler terdiri atas Konsulat Jenderal RI dan Konsulat
RI
yang
dipimpin
oleh
Konsul
Jenderal
dan
Konsul,
yang
bertanggung jawab kepada Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa
Penuh, bertanggung jawab langsung kepada Menteri Luar Negara.
TENTARA NASIONAL INDONESIA
Berdasar UU Nomor 34 Tahun 2004
Kedudukan TNI diatur sebagai berikut :
1. Dalam penegesahan dan penggunaan
kekuatan militer, TNI berkedudukan
dibawah Presiden;
2. Dalam kebijakan dan strategi
pertahanan serta dukungan
administrasi, TNI dibawah koordinasi
Departemen Pertahanan.
KEPOLISIAN NEGARA RI (POLRI)
Berdasar UU Nomor 2 Tahun 2002, Polri mrpk alat negara yg
berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban
masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman
dan pelayanan kepada masyarakat.
Susunan dan Kedudukan Polri :
1. Polri mrpk Kepolisian Nasional yg organisasinya disusun
secara berjenjang dari tk.Pusat sampai Daerah;
2. Polri berada dibawah PRESIDEN;
3. Polri dipimpin oleh Kapolri yg diangkat dan diberhentikan
oleh Presiden dgn persetujuan DPR;
4. Anggota Polri tunduk pada kekuasaan peradilan umum.
Badan/Lembaga Ekstra Struktural
Badan/Lembaga Ekstra Struktural adalah badan/Lembaga yang
bersifat penunjang dan/atau pelengkap tatanan organisasi
pemerintahan yang melaksanakan fungsi-fungsi khusus
dibidang tertentu untuk menunjang pelaksanaan urusan
pemerintahan.
Badan/Lembaga Ekstra Struktural yang terbentuk :
1. Dewan : Dewan Buku Nasional, Dewan Ekonomi Nasional
(DEN), Dewan Gula Indonesia, Dewan Pertimbangan
Otonomi Daerah (DPOD), Dewan Pertimbangan Presiden
(Wantimpres);
2. Badan : Badan Koordionasi Nasional Penanggulangan
Bencana dan Penanganan Pengungsi, Badan
Pertimbangnan dan Pendidikan Nasional;
3. Komisi : Komisi Hukum Nasional (KHN), Komisi Kebenaran
dan Persahabatan (KKP), Komisi Kejaksaan Republik
Indonesia, Komisi Kepolisian Nasional;
4. Komite : Komite Kebijakan Sektor Keuangan, Komite
Nasional Keselamatan Transportasi, Komite Olahraga
Nasional;
5. Lembaga : Lembaga Sensor Film, Lembaga Koordinasi
Pangan Dalam Peningkatan Kesejahteraan Sosial
Penyandang Cacat.
LEMBAGA INDEPENDEN
1. Dewan Pers
2. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap
Perempuan (Komnas Perempuan)
3. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)
4. Komisi Pemilihan Umum (KPU)
5. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
6. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
7. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)
8. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)
9. Komisi Yudisial (KY)
10. Ombudsman Republik Indonesia (ORI)
11. Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)
LEMBAGA PEREKONOMIAN
NEGARA
1. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
a) Perusahaan Perseroan (Persero)
b) Perusahaan Umum (Perum)
2. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
a) Persahaan Umum Daerah (Perumda)
b) Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda)
Lembaga Perekonomian
Negara
B. PEMERINTAH DAERAH
Definisi Pemerintah Daerah
Pemerintah Daerah adalah
Gubernur, Bupati, atau Walikota,
dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.
Penyelenggara Pemerintah an
Daerah adalah Pemerintah Daerah
dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD).
BAB VI. PEMERINTAHAN DAERAH
15
Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi
atas daerah-daerah provinsi dan daerah
provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota,
yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu
mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur
dengan undang-undang
Pemerintahan Daerah
menurut UUD 1945
[Pasal 18 (1)**]
Gubernur,
Bupati,
Walikota
dipilih secara
demokratis
[Pasal 18 (4)**]
PEMERINTAHAN DAERAH
KEPALA PEMERINTAH
DAERAH
DPRD
mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan menurut asas otonomi dan
tugas pembantuan [Pasal 18 (2)**]
menjalankan otonomi seluas-luasnya,
kecuali urusan pemerintahan yang oleh
UU ditentukan sebagai urusan
Pemerintah Pusat [Pasal 18 (5) **]
berhak menetapkan peraturan daerah
dan peraturan-peraturan lain untuk
melaksanakan otonomi dan
tugas pembantuan [Pasal 18 (6)**]
anggota
DPRD dipilih
melalui
pemilu
[Pasal 18 (3) **]
BAB VI. PEMERINTAHAN DAERAH
Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Menurut UUD 1945
Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan
daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan
kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan
memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah
[Pasal 18 A (1)**]
Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam
dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan
daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan
undang-undang
[Pasal 18 A (2)**]
Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan
daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan
undang-undang
[Pasal 18 B (1)**]
Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat
hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan
sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang
[Pasal 18 B (2)**]
16
LEMBAGA PEMERINTAH
TINGKAT DAERAH
PERANGKAT DAERAH PROVINSI
1. Sekretariat Daerah
2. Sekretariat DPRD
3. Dinas Daerah
4. Lembaga Teknis Daerah
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN / KOTA
Perangkat Daerah
1. Sekretariat Daerah
2. Sekretariat DPRD
3. Dinas Daerah
4. Lembaga Teknis Daerah
5. Kecamatan
6. Kelurahan
PERANGKAT DAERAH (pasal 120 UU 32/2004)
Bagan Lembaga Tk.
Provinsi
Pemerintah Daerah Provinsi (Psl. 3 (1)a)
GUBERNUR
Psl. 24 (1)(2)(3)(4)
PERANGKAT
DPRD PROVINSI
Psl. 3 (1) a
DAERAH
SETDA
Psl. 120 (1)
DINAS DAERAH
Psl. 120 (1)
INSPEKTORAT
BAPPEDA
LTD
Psl. 120 (1)
ST DPRD
Psl. 120 (1)
Bagan
Lembaga Tk
Kabupaten
Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Psl. 3 (1) b)
BUPATI/WALIKOTA
Psl. 24 (1)(2)(3)(4)
PERANGKAT
DPRD KAB./KOTA
Psl. 3 (1) b
DAERAH
SETDA
Psl. 120 (2)
DINAS DAERAH
Psl. 120 (2)
LTD
Psl. 120 (2)
KECAMATAN
Psl. 120 (2)
KELURAHAN
Psl. 120 (2)
INSPEKTORAT
BAPPEDA
ST DPRD
Psl. 120 (2)
Latihan 3
BAB VI : HUBUNGAN PRESIDEN DENGAN
LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA LAINNYA DALAM
RANGKA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
NEGARA
A. HUBUNGAN PRESIDEN DENGAN MPR
B. HUBUNGAN PRESIDEN DENGAN DPR
C. HUBUNGAN PRESIDEN DENGAN DPD
D. HUBUNGAN PRESIDEN DENGAN BPK
E. HUBUNGAN PRESIDEN DENGAN MA
F. HUBUNGAN PRESIDEN DENGAN MK
G. HUBUNGAN PRESIDEN DENGAN
BANK INDONESIA (BI)
HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA NEGARA
A. HUBUNGAN PRESIDEN DENGAN MPR :
 PRESIDEN & WAKIL PRESIDEN DILANTIK OLEH MPR
 SBLM MEMANGKU JABATANNYA, PRES & WAPRES BERSUMPAH MENURUT
AGAMA ATAU BERJANJI DI HADAPAN MPR/DPR
 APABILA WAKIL PRESIDEN BERHALANGAN, PRESIDENDAN/ATAU DPR DPT
MEMINTA MPR MENGADAKAN SIDANG ISTIMEWA U.MEMILIH WAPRES
 PRES DAN ATAU WAPRES DAPAT DIBERHENTIKAN DALAM MASA
JABATANNYA OLEH MPR ATAS USUL DPR APABILA TERBUKTI TELAH
MELAKUKAN PELANGGARAN HUKUM
 MPR MEMILIH PRES & WAPRES APABILA TERJADI KEKOSONGAN DARI DUA
PASANGAN CALON YANG DIUSULKAN PARPOL/GAB. PARPOL YANG
PASANGAN TERSEBUT MERAIH SUARA TERBANYAK PERTAMA & KEDUA DARI
PEMILU SEBELUMNYA
 PRESIDEN & WK.PRESIDEN MENYAMPAIKAN PENJELASAN DLM SIDANG
PARIPURNA MPR, SBLM MPR MEMUTUSKAN USUL USUL DPR MENGENAI
PEMBERHENTIAN PRES DAN/ATAU WK.PRESIDEN
 PRESIDEN MERESMIKAN KEANGGOTAAN MPR DENGAN KEPUTUSAN
PRESIDEN
B.
HUBUNGAN PRESIDEN DENGAN DPR :
 PRES BEKERJA SAMA DENGAN DPR, TETAPI TIDAK BERTANGGUNG
JAWAB KEPADA DPR & TIDAK DAPAT MEMBEKUKAN DAN / ATAU
MEMBUBARKAN DPR, SEBALIKNYA DPR TIDAK DAPAT MEMBERHENTIKAN
PRESIDEN
 DPR BERKEWAJIBAN MENGAWASI TINDAKAN-TINDAKAN PRESIDEN DLM
MENJALANKAN UNDANG-UNDANG
 SEBELUM MEMANGKU JABATANNYA PRES DAN / ATAU WAPRES
BERSUMPAH DI HADAPAN MPR ATAU DPR
 DPR BERSAMA PRESIDEN MENJALANKAN FUNGSI LEGISLATIF
 PRESIDEN DGN PERSETUJUAN DPR MENYATAKAN PERANG, MEMBUAT
PERDAMAIAN & PERJANJIAN DENGAN NEGARA LAIN
 PRESIDEN MENGANGKAT DUTA DAN MENERIMA PENEMPATAN DUTA DR
NEGARA LAIN DGN MEMPERHATIKAN PERTIMBANGAN DPR
 PRESIDEN MEMBERI AMNESTI, ABOLISI DENGAN MEMPERHATIKAN
PERTIMBANGAN DPR
 PRESIDEN MENETAPKAN HAKIM AGUNG DAN MERESMIKAN ANGGOTA
BPK YANG TELAH DIPILIH DAN DISETUJUI DPR DAN 3 ORANG HAKIM
KONSTITUSI
YG
DIAJUKAN
DPR
SERTA
MENGANGKAT
&
MEMBERHENTIKAN ANGGOTA KOMISI YUDISIAL DGN PERSETUJUAN DPR
C.
HUBUNGAN PRESIDEN DENGAN DPD :
DPD DPT MELAKUKAN PENGAWASAN ATAS PELAKSANAAN UNDANGUNDANG MENGENAI OTONOMI DAERAH, PEMBENTUKAN, PEMEKARAN
& PENGGABUNGAN DAERAH, HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH,
PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN BELANJA NEGARA, PAJAK,
PENDIDIKAN DAN AGAMA YANG DIULAKSANAKAN OLEH PRESIDEN
PRESIDEN MERESMIKAN KEANGGOTAAN DPD
PIMPINAN DPD BERKONSULTASI DENGAN PRESIDEN SESUAI
PUTUSAN DPD



D.
HUBUNGAN PRESIDEN DENGAN BPK :
BPK MEMERIKSA SEMUA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA
 PRESIDEN MERESMIKAN ANGGOTA BPK DARI CALON-CALON YANG
TELAH DIPILIH DAN DISETUJUI OLEH DPR.

E.
HUBUNGAN PRESIDEN DENGAN MA :
 MA DAPAT MEMBERIKAN PERTIMBANGAN-PERTIMBANGAN HUKUM KPD
PORESIDEN, BAIK DIMINTA MAUPUN TIDAK
 MA MEMBERIKAN NASIHAT HUKUM KEPADA PRESIDEN/KEPALA NEGARA
UNTUK PEMBERIAN/PENOLAKAN GRASI DAN REHABILITASI
 HAKIM AGUNG DITETAPKAN OLEH PRESIDEN ATAS CALON YANG
DIUSULKAN OLEH KOMISI YUDISIAL DAN TELAH DISETUJUI DPR
87.000000000
MA MENGAJUKAN TIGA CALON UNTUK DITETAPKAN
SEBAGAI HAKIM KONSTITUSI OLEH PRESIDEN
F.
HUBUNGAN PRESIDEN DENGAN MAHKAMAH KONSTITUSI :
 MK MEMBERIUKAN PUTUSAN TENTANG DUGAAN PELANGGARAN OLEH
PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN
 PRESIDEN MENETAPKAN HAKIM KONSTITUSI
 PUTUSAN MK MENGENAI PENGUJIAN UNDANG-UNDANG THDP UUD
1945 DISAMPAIKAN KPD PRESIDEN
 PUTUSAN MK MENGENAI SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA
YANG KEWENANGANNYA DIBERIKAN OLEH UUD DISAMPAIKAN
KEPADA PRESIDEN
 PUTUSAN MK MENGENAI PERSELISIHAN HASIL PEMILU DISAMPAIKAN
KEPADA PRESIDEN
G.
HUBUNGAN PRESIDEN DENGAN BANK INDONESIA :
 BI BERTINDAK SEBAGAI PEMEGANG KAS PEMERINTAH
 UNTUK & AN. PEMERINTAH, BI DPT MENERIMA PINJAMAN LUAR NEGERI,
MENATAUSAHAKAN SERTA MENYELESAIAKAN TAGIHAN & KEWAJIBAN
KEU PEMERINTAH THDP PIHAK LUAR NEGERI
 PEMERINTAH
WAJIB
MEMINTA
PENDAPAT
BI
DAN
ATAU
MENGUNDANGNYA DLM SIDANG KABINET YG MEMBAHAS MASALAH
EKONOMI, PERBANKAN, & KEU YG BERKAITAN DGN TUGAS BI
 DISAMPING WAJIB BERKONSULTASI DGN DPR, DLM HAL PEMERINTAH
AKAN MENERBITKAN SURAT2 UTANG NEGARA, PEMERINTAH WAJIB
TERLEBIH DAHULU BERKONSULTASI DGN BI
 BI DPT MEMBANTU PENERBITAN SURAT2 UTANG NEGARA YG
DITERBITKAN PEMERINTAH
 BI DILARANG MEMBELI UNTUK DIRI SENDIRI SURAT2 UTANG NEGARA,
KECUALI DI PASAR SEKUNDER DINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM
 BI DILARANG MEMBERIKAN KREDIT KPD PEMERINTAH DLM HAL BI
MELANGGAR KETENTUAN TSB, PERJANJIAN PEMBERIAN KREDIT KPD
PEMERINTAH ITU BATAL DEMI HUKUM
 RAPAT DEWAN GUBERNUR U.MENETAPKAN KEBIJAKAN UMUM DBDNG
MONETER DPT DIHADIRIOLEH SEORANG MENTERI DG HAK BICARA
 GUB & DEPUTI GUB SENIOR DIUSULKAN & DIANGKJAT OLEH PRESIDEN
DGN PERSETUJUAN DPR
 SELAMBAT2NYA 15 HARI SEBELUM T.A, DEWAN GUB.MENYAMPAIKAN
ANGGARAN BI YG TLH DITETAPKAN PEMERINTAH & DPR.
Proses Manajemen Pemerintah
PROSES MANAJEMEN PEMERINTAHAN
1. Perencanaan
2. Pengorganisasian
3. Pelaksanaan
4. Pengawasan
PERENCANAAN
Perencanaan
?
?
PERENCANAAN
?
?
PERENCANAAN
Penyusunan Rencana
Penetapan Rencana
Tahap-Tahap
Perencanaan
Pengendalian Pelaksanaan Rencana
Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Tahap Perencanaan
PENGORGANISASIAN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Prinsip Pembagian Habis Tugas
Prinsip Perumusan Tugas
Pokok Dan Fungsi Yang Jelas
Prinsip Fungsionalisasi
Prinsip Koordinasi, Integrasi,
dan Sinkronisasi
Prinsip Kontinuitas
Prinsip Lini dan Staf
7. Prinsip Kesederhanaan
8. Prinsip Fleksibilitas
9. Prinsip Pendelegasian
Wewenang Yang Jelas
Prinsip
10. Prinsip Pengelompokkan Yang
Pengorganisasian
Homogen
11. Prinsip Rentang / Jenjang
Pengendalian
12. Prinsip Akordion
Pelaksanaan tugas umum
pemerintahan dan
pembangunan pada dasarnya
terbagi habis kepada setiap
aparat pemerintah atau
lembaga-lembaga
pemerintah.
Pelaksanaan
Dlm rangka Pelaksanaan tugas umum pemerintahan
dan pembangunan, kegiatan aparatur perlu
dipadukan, diserasikan dan diselaraskan u.cegah
tumpang tindih. Oleh krn itu koordinasi antar
kegiatan aparatur pemerintah hrs dilakukan. Maka
koordinasi dlm pelaksanaan tugas2 pemerintahan
pada hakekatnya mrpk upaya memadukan,
menyerasikan dan menyelaraskan berbagai
kepentingan dan kegiatan yg saling berkaitan, beserta
segenap gerak, langkah dan waktunya dalam rangka
pencapaian tujuan dan saaran bersama. Koordinasi
dilaksanakan mulai dr proses perumusan kebijakan,
perencanaan, pelaksanaan sd pengawasan dan
pengendaliannya.
1. Jenis Koordinasi
Jenis Koordinasi
1)
Koordinasi hierarkis (vertikal)
2)
Koordinasi fungsional
3)
Koordinasi fungsional horizontal
4)
Koordinasi fungsional diagonal
5)
Koordinasi fungsional
teritorial
1. Jenis Koordinasi
a. Koordinasi Hierarkis
b. Koordinasi Fungsional
- Fungsional Horizontal
- Fungsional Diagonal
- Fungsional Teritorial
2. Pedoman Koordinasi
3. Sarana Atau Mekanisme Koordinasi
a. Kebijakan
b. Rencana
c. Prosedur dan Tata Kerja
d. Rapat
e. SKB / SEB
f. Tim, Panitia, Gugus Tugas atau
Satuan Tugas
g. Dewan atau Badan
h. SAMSAT dan Sistem Pelayanan
Satu Pintu
Koordinasi
Pelaksanaan
3. Sarana atau Mekanisme Koordinasi
Sarana Koordinasi
a. Kebijakan
b. Rencana
c. Prosedur dan Tata Kerja
d. Rapat dan Taklimat (Briefing)
e. Surat Keputusan Bersama / Surat Edaran
Bersama
f. Tim, Panitia, Kelompok Kerja, Satuan Tugas.
g. Dewan atau Badan
h. Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap
(SAMSAT atau One Roof System) dan
Sistem Pelayanan Satu Pintu (One Door
Service)
2. Beberapa Hal Yang Perlu Di Perhatikan
Dalam Koordinasi
Koordinasi sudah harus dimulai pada saat perumusan kebijakan.
Perlu ditentukan secara jelas siapa atau satuan kerja mana yang secara fungsional
berwenang dan bertanggung jawab atas sesuatu masalah.
Pejabat atau instansi yang secara fungsional berwenang dan bertanggung jawab
mengenai sesuatu masalah, berkewajiban memprakarsai dalam penyelenggaraan
koordinasi.
Perlu kejelasan wewenang, tanggung jawab dan tugas unit/instansi yang terkait.
Perlu dirumuskan program kerja organisasi secara jelas yang memperlihatkan
keserasian kegiatan diantara satuan-satuan kerja.
Perlu ditetapkan prosedur dan tata cara melaksanakan koordinasi.
Perlu dikembangkan komunikasi timbal balik untuk menciptakan kesatuan bahasa dan
kerja sama.
Koordinasi akan lebih efektif apabila pejabat yang berkewajiban mengkoordinasikan
mempunyai kemampuan kepemimpinan dan kredibilitas yang tinggi.
Dalam pelaksanaan koordinasi perlu dipilih sarana koordinasi yang paling tepat.
Pelaksanaan Koordinasi dlm Sistem
Pemerintahan
4. Pelaksanaan Koordinasi
Dalam Sistem
Pemerintahan Indonesia
1)
Sidang Kabinet
a) Sidang Kabinet Paripurna
b) Sidang Kabinet Terbatas
2) Rapat di Lingkungan Menteri
Koordinator
3)
Koordinasi antara Departemen / Instansi
Pemerintah Tingkat Pusat
Koordinasi Pemerintah
dan Daerah
5). Koordinasi Pemerintah Pusat
Terhadap Pemerintahan Daerah
a. Selaku aparatur pusat yang secara fungsional membantu Presiden dalam
urusan-urusan daerah pada umumnya, Menteri Dalam Negeri :
1. Secara fungsional horizontal mengkoordinasikan departemen dan instansi
tingkat pusat lainnya sepanjang mengenai masalah-masalah umum di
daerah.
2. Secara fungsional diagonal mengkoordinasikan Provinsi, Kabupaten dan
Kota.
b.
Menteri / departemen dan instansi teknis melakukan
koordinasi baik terhadap instansi pusat lainnya
(koordinasi fungsional horizontal) maupun terhadap
Provinsi, Kabupaten dan Kota (koordinasi fungsional
diagonal) sepanjang mengenai bidang tugas pokoknya.
Koordinasi di
Tingkat Daerah
6). Koordinasi di Tingkat Daerah
a. Gubernur
selaku
Wakil
Pemerintah
Pusat melakukan koordinasi fungsional
teritorial disamping terhadap instansi
vertikal,
juga
terhadap
Bupati
dan
Walikota.
b. Kepala Daerah, disamping mengkoordinasikan
aparatur
daerahnya
sendiri
(koordinasi
hierarkis), berwenang pula secara operasional
mengkoordinasikan instansi-instansi lain yang
berada di daerahnya (koordinasi fungsional
teritorial).
PENGAWASAN
Pengawasan
Pengawasan adalah
salah satu fungsi
organik manajemen,
yang merupakan proses
kegiatan pimpinan
untuk memastikan dan
menjamin bahwa
tujuan dan sasaran
serta tugas-tugas
organisasi akan dan
telah terlaksana
dengan baik sesuai
dengan rencana,
kebijakan, instruksi
dan ketentuanketentuan yang telah
ditetapkan.
PENGAWASAN
Jenis
Pengawasan
Jenis Pengawasan
1. INPRES NO. 1 / 1989
Pengawasan + pengendalian atasan langsung pada
bawahan secara preventif + represif supaya
pelaksanaan tugas sesuai dengan Peraturan
Perundang – udangan.
2. SASARAN WASKAT
a. Tingkatkan disiplin + kinerja
b. Menekan penyalahgunaan wewenang
c. Menekan kebocoran + pemborosan keuangan
negara & pungli
d. Percepat penyelesaian ijin + pelayanan pada masy
e. Percepat pengurusan administrasi kepegawaian
Waskat
Prinsip Waskat
Agar pelaksanaan Waskat dpt tercapai dgn baik, prinsipprinsip pokoknya :
1. Berjenjang;
2. Kesadaran dan Kewajiban;
3. Pencegahan;
4. Pembinaan;
5. Obyektif;
6. Terus Menerus;
7. Sistematis;
8. Diterminitik.
Was Fungsional
Wasnal adalah pengawasan yg dilakukan aparat yg tugas pokoknya khusus
membantu pimpinan untuk melaksanakan tugasnya masing2. Aparat
Wasnal dalam suatu Instansi secara umum disebut Satuan Pengawasan
Intern (SPI).
1. Aparat Wasnal Intern Instansi :
- Inspektorat Jenderal di Departemen
- Inspektorat Utama di LPND
- Inspektorat Provinsi, Kabupatan, dan Kota
- Satuan Pengawas Intern di berbagai BUMN/BUMD
2. Aparat Wasnal Ekstern Instansi/Intern Pemerintah
- BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan)
Pelaku Wasnal
Setiap instansi wajib lakukan pengawasan supaya kebijakan pemerintah
sesuai tupoksinya ditaati aparatur + masy.
1. Pengawasan pada aparatur :
- Menpan dibidang pendayagunaan aparatur
- LAN dibidang Diklat PNS
- Ditjen Anggaran dibidang keuangan
- BKN dibidang administrasi kepegawaian
- Bappenas dibidang perencanaan pembangunan
2. Pengawasan pada masyarakat + aparatur
- BPN ttg pertanahan
- Dinas Tata Kota ttg IMB bangunan
- Kepolisian ttg keamana + ketertiban
- Depdikbud ttg pendidikan sekolah negeri / swasta
Was Legislatif
Dasar :
1. UUD 1945 pasal 20 ayat 1 jo UU No. 22 tahun 2003
DPR mempunyai fungsi :
- Fungsi Legislasi
- Fungsi Anggaran
- Fungsi Pengawasan
2. Dalam melaksanakan fungsinya, DPR punya hak :
- Hak Interpelasi
- Hak Angket
- Hak Menyatakan Pendapat
Was Masyarakat
1. Tidak Langsung :
a. Lewat DPR  jadi materi wasleg
b. Lewat organisasi profesi  seminar, makalah
c. Lewat lembaga sosial masy  lembaga konsumen, LBH
2. Langsung
a. Tatap muka dgn pejabat ybs
b. Secara tertulis kpd pejabat yb
c. Lewat media massa  karikatur, surat pembaca, artikel, tajuk rencana
d. Gugatan lewat PTUN / peradilan umum
e. Unjuk ras
Manfaat dan Kriteria Wasmas
1. Perlu karena :
a. Pem RI berdasar demokrasi
b. Penyelenggaraan Pem tergantung partisipasi masy.
c. Misi Pemerintah  wujudkan aparatur bebas
KKN, profesional, layani masyarakat
d. Keterbatasan waskat + wasnal
2. Kriteria Wasmas
a. Obyektif + tidak fitnah
b. Utk perbaikan
c. Sampaikan fakta + bukti
d. Sampaikan bentuk pelanggaran, penyalahgunaan wewenang
e. Memuat saran - saran
f. Identitas pelapor jelas
Was Yudikatif
1. Salah satu fungsi Mahkamah Agung adalah mengawasi peraturan
perundangan, antara lain dilaksanakan dengan :
a. Menguji secara material terhadap peraturan perundangan dibawah
Undang-Undang;
b. Menyatakan tidak sah semua peraturan perundangan dibawah
Undang-Undang, apabila bertentangan dengan peraturan perundangan
yang lebih tinggi;
2. Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan bersifat formal untuk
menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945.
Dengan demikian Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi memiliki
wewenang sekaligus kewajiban untuk melakukan pengawasan ekstern
terhadap pemerintah.
Pengawasan ini sangat penting, karena negara Indonesia adalah negara
hukum, sehingga :
a. Dapat dicegah penyalahgunaan wewenang baik yang disengaja maupun
tidak;
b. Kepastian dan tertib hukum dapat diwujudkan dengan baik.
SELAMAT BERDISKUSI
Latihan 4
Trima Kasih atas
perhatiannya….
Mohon Ma’af
Yang Sebesarbesarnya
Dan……….
Wass. Wr. Wb.
end
TUGAS DISKUSI KELOMPOK I
 Dalam rangka melakukan reformasi
birokrasi, muncul wacana agar Gubernur
sebagai Kepala Wilayah dan wakil
pemerintah pusat di daerah cukup ditunjuk
oleh Presiden tidak dipilih dalam Pilgub.
Konsekuensinya DPRD Provinsi dihapus.
Dengan demikian ada penghematan karena
Provinsi tidak perlu mengeluarkan dana
Pilgub dan dana operasional DPRD yang
sangat besar jumlahnya. Diskusikan topik
ini dalam kelompok.
TUGAS DISKUSI KELOMPOK II
 Belum lama ini KH. Hasyim Muzadi
Ketua PB NU menyarankan kepada
pemerintah agar PILKADA langsung
dihapuskan karena memakan biaya
yang sangat besar dan menimbulkan
konflik horisontal dalam masyarakat.
Bupati cukup dipilih oleh DPRD.
Diskusikan masalah ini . Apa
pendapat anda. Setuju atau tidak
setuju berikan argumentasi.
TUGAS DISKUSI KELOMPOK III
Dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan
yang bersih dari KKN, pengawasan perlu
ditingkatkan salah satunya adalah Wasmas,
karena Waskat dan Wasnal sangat terbatas,
bahkan seringkali kurang efektif. Bagaimana
sikap
anda ketika instansi dimana anda bekerja
menjadi
sasaran Wasmas, karena telah terjadi
penyelewengan. Apakah anda akan membela
kepentingan masyarakat atau instansi anda.
TUGAS DISKUSI KELOMPOK IV
 Dewasa ini, setelah UU No. 32 tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah
diamandemen; atas keputusan Mahkamah
Konstitusi, Calon Kepala Daerah
dimungkinkan untuk diusulkan oleh
Kelompok Independen, bukan dari Partai
Politik. Diskusikan apa kelebihan dan
kekurangan Kepala Daerah yang terpilih
berdasarkan usulan Kelompok Independen
dalam penyelenggaraan pemerintahan
Daerah.
UGAS KELOMPOK V :
SEBUTKAN PERUBAHAN-PERUBAHAN
PENTING DALAM SISTEM
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
BERKAITAN DENGAN
AMANDEMEN UUD 1945
DISKUSIKAN DALAM KELOMPOK

similar documents