Membangun Zona Integritas di lingkungan kementerian Agama

Report
PENDAHULUAN
 Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah
awal untuk melakukan penataan terhadap sistem
penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif
dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat
secara cepat, tepat, dan profesional. Dalam
perjalanannya, banyak kendala yang dihadapi,
diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang,
praktek KKN, dan lemahnya pengawasan.
• Oleh karena itu, reformasi birokrasi adalah langkah
strategis untuk membangun aparatur negara agar
lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam
mengemban tugas umum pemerintahan dan
2
pembangunan nasional.
• Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor
81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi
yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi
birokrasi. Peraturan tersebut menargetkan tercapainya tiga
sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan
akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas
KKN, serta peningkatan pelayanan publik.
• Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil
tersebut, maka instansi pemerintah perlu untuk
membangun pilot project pelaksanaan reformasi birokrasi
yang dapat menjadi percontohan penerapan pada unit-unit
kerja lainnya. Untuk itu, perlu secara konkret dilaksanakan
program reformasi birokrasi pada unit kerja melalui upaya
pembangunan Zona Integritas.
3
Dalam rangka pembangunan Zona Integritas,
langkah-langkah yang dilakukan pemerintah, dalam
hal ini dimotori oleh Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, adalah
menyelaraskan instrumen Zona Integritas dengan
instrumen Evaluasi Reformasi Birokrasi, serta
menyederhanaan pada indikator proses dan
indikator hasil yang lebih fokus dan akurat sehingga
dapat diterapkan secara lebih mudah dan
terintegrasi,
tidak
bersifat
parsial
dan
membingungkan.
4
Maka
dikeluarkanlah
peraturan
baru
yang
mengintegrasikan instrumen Zona Integritas dengan
instrumen Evaluasi Reformasi Birokrasi dengan
dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52
Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona
Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan
Instansi Pemerintah
5
Pengertian Umum
1. Zona Integritas (ZI)
Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan
kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan
jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan
WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya
dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan
kualitas pelayanan publik;
6
2. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (Menuju WBK)
Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (Menuju WBK)
adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit
kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen
perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem
manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan
penguatan akuntabilitas kinerja;
7
3. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
(Menuju WBBM)
Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
(Menuju WBBM) adalah predikat yang diberikan
kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian
besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana,
penataan sistem manajemen SDM, penguatan
pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan
penguatan kualitas pelayanan publik;
8
ZI PADA KEMENAG
Kementerian Agama, dalam rangka pelaksanaan
upaya pencegahan dan percepatan pemberantasan
korupsi, Menteri Agama telah mencanangkan
bahwa instansinya siap membangun zona
integritas menuju wilayah bebas dari korupsi pada
tanggal 18 Desember 2012 dengan tujuan dari
pencanangan tersebut agar predikat korupsi,
kolusi dan nepotisme tidak melekat pada
Kementerian Agama.
9
PERAN ITJEN
Pada tahun 2014, Inspektorat Jenderal Kementerian
Agama sebagai Unit Penggerak Integritas (UPI) juga
telah berfokus pada persiapan penilaian terhadap
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali
beserta 10 (sepuluh) Kantor Kementerian Agama
Kabupaten/Kota dibawahnya sebagai pilot project
bakal calon satuan kerja Wilayah Bebas dari Korupsi
(WBK).
Namun paska terbitnya peraturan baru terkait
pembangunan
ZI-WBK/WBBM,
maka
perlu
dilakukan penyesuaian dan penilaian ulang kepada
unit atau satuan kerja sasaran sesuai mekanisme yang
berlaku.
10
Keberhasilan
upaya reformasi birokrasi dan
pemberantasan korupsi harus dilakukan secara
intensif, serius, dan sungguh-sungguh yang
diwujudkan melalui program atau tindakan yang
nyata. Upaya ini juga harus dilaksanakan bersama
secara terpadu dan komprehensif, yang dilakukan
oleh seluruh komponen bangsa, terutama oleh
instansi pemerintah dan aparatur negara.
Upaya Kementerian Agama dalam menyukseskan
pelaksanaan pembangunan ZI-WBK/WBBM dan
reformasi birokrasi ini diharapkan menjadi
langkah awal dalam mewujudkan visi misi
Kementerian Agama serta mendorong tercapainya
11
tujuan pembangunan Nasional.
TAHAP-TAHAP PEMBANGUNAN
ZONA INTEGRITAS
A. Pencanangan Pembangunan Zona Integritas
 Pencanangan Pembangunan Zona Integritas
Kementerian Agama dilakukan oleh
Kementerian Agama setelah pimpinan dan seluruh atau sebagian besar pegawainya telah
menandatangani Dokumen Pakta Integritas. Penandatanganan dokumen Pakta Integritas
dapat dilakukan secara massal/serentak pada saat pelantikan, baik sebagai CPNS, PNS,
maupun pelantikan dalam rangka mutasi kepegawaian horizontal atau vertikal. Bagi satuan
kerja Kementerian Agama yang belum seluruh pegawainya menandatangani Dokumen
Pakta Integritas, dapat melanjutkan/melengkapi setelah pencanangan pembangunan Zona
Integritas;
 Pencanangan Pembangunan Zona Integritas beberapa unit eselon I pusat yang berada di
bawah koordinasi Kementerian dapat dilakukan bersama-bersama. Sedangkan
Pencanangan Pembangunan Zona Integritas di satuan kerja daerah dapat dilakukan oleh
kabupaten/kota bersama-bersama dalam satu provinsi/wilayah;
 Pencanangan pembangunan Zona Integritas dilaksanakan secara terbuka dan
dipublikasikan secara luas dengan maksud agar semua pihak termasuk masyarakat dapat
memantau, mengawal, mengawasi dan berperan serta dalam program kegiatan reformasi
birokrasi khususnya di bidang pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan
publik;
 KPK, ORI, unsur masyarakat lainnya (perguruan tinggi, tokoh masyarakat/LSM, dunia
usaha) dapat juga menjadi saksi pada saat pencanangan ZI untuk Kementerian Agama;
12
Lanjutan…
B. Proses Pembangunan Zona Integritas Menuju
WBK/WBBM
- Proses pembangunan Zona Integritas Kementerian
Agama merupakan tindak lanjut pencanangan yang
telah dilakukan oleh Menteri Agama.
- Pembangunan Zona Integritas difokuskan pada
penerapan program Manajemen Perubahan, Penataan
Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan
Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersifat
konkrit.
13
Komponen-Komponen
dalam ZI WBK
1. Komponen Pengungkit
2. Komponen Hasil.
14
SKEMA ZI – WBK/WBBM
PEN G U N G K I T ( 6 0 %)
H AS I L ( 4 0 %
Peningkatan
Pelayanan
Publik
Pemerintah yang
Bersih dan
Bebas KKN
PERBAIKAN DAN PEMBELAJARAN
15
Komponen Pengungkit
NO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
KOMPONEN
PENGUNGKIT
Manajemen Perubahan
Penataan Tatalaksana
Penataan Sistem Manajemen
SDM
Penguatan
Akuntabilitas
Kinerja
Penguatan Pengawasan
Penguatan
Kualitas
Pelayanan Publik
BOBOT
(60%)
5%
5%
15%
10%
15%
10%
16
Komponen Hasil
NO
UNSUR INDIKATOR
HASIL
BOBOT
(40%)
1.
Terwujudnya
20%
Pemerintahan
yang
Bersih dan Bebas KKN
2.
Pelayanan
Publik 20%
kepada Masyarakat
17
KOMPONEN PENGUNGKIT
NO
KOMPONEN PENGUNGKIT
BOBOT
(60%)
1.
Manajemen Perubahan
5%
2.
Penatataan Tatalaksana
5%
3.
Penataan Sistem Manajemen SDM
15 %
4.
Penguatan Akuntabilitas Kinerja
10 %
5.
Penguatan Pengawasan
15 %
6.
Penguatan Kualitas Pelayanan Publik
10 %
MANAJEMEN PERUBAHAN
1. Penyusunan Tim Kinerja
a.
Unit Kerja Telah Membentuk Tim Kerja Untuk melakukan
Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM;
b.
Penentuan Anggota Tim selain Pimpinan dipilih melalui
prosedur / mekanisme yang jelas.
2. Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas menuju
WBK/WBBM
a
Dokumen Rencana Kerja Pembangunan ZI telah disusun;
b.
Dokumen rencana Kerja telah memuat target-target
prioritas
yang relevan dengan tujuan Zona Integritas;
c.
Terdapat Mekanisme / Media untuk mensosialisasikan
Pembangunan Zona Integritas.
3. Pemantauan
WBK/WBBM
dan
Evaluasi
Pembangunan
ZI
menuju
a.
Seluruh kegiatan pembangunan ZI dan WBK/WBBM telah
dilaksanakan sesuai dengan target yang direncanakan;
b.
Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan
Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja
a.
Pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan
pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
b.
Agen Perubahan telah ditetapkan;
c.
Budaya kerja dan pola pikir telah dibangun di lingkungan
organisasi; dan
d.
Anggota organisasi terlibat dalam
Integritas menuju WBK/WBBM.
pembangunan
Zona
PENATAAN TATALAKSANA
5. Prosedur Operasional tetap (SOP) Kegiatan Utama
a.
Prosedur operasional tetap mengacu kepada peta proses bisnis
instansi;
b.
Prosedur operasional tetap telah diterapkan; dan
c.
Prosedur operasional tetap telah dievaluasi.
6. E-Office
7.
a.
Sistem pengukuran kinerja berbasis sistem informasi;
b.
Sistem kepegawaian berbasis sistem informasi; dan
c.
Sistem pelayanan publik berbasis sistem informasi.
Keterbukaan Informasi Publik
a.
Kebijakan tentang
diterapkan; dan
keterbukaan
informasi
publik
telah
b.
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukan
informasi publik.
PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM
8. Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan
Organisasi
a.
Unit kerja telah membuat rencana kebutuhan pegawai di unit
kerjanya dalam hal rasio dengan beban kerja dan kualifikasi
pendidikan;
b.
Unit kerja telah menerapkan rencana kebutuhan pegawai di unit
kerjanya; dan
c.
Unit kerja telah menerapkan monitoring dan evaluasi terhadap
rencana kebutuhan pegawai di unit kerjanya.
9. Pola Mutasi Internal
a.
Unit kerja telah menetapkan kebijakan pola mutasi internal;
b.
Unit kerja telah menerapkan kebijakan pola mutasi internal; dan
c.
Unit kerja telah memiliki monitoring dan evaluasi terhadap
kebijakan pola rotasi internal.
10. Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi
a.
Telah melakukan upaya pengembangan kompetensi (capacity
abuilding/transfer knowledge); dan
b.
Terdapat kesempatan/hak bagi pegawai di unit kerja terkait
untuk
mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi
lainnya.
c.
Unit kerja telah menerapkan monitoring dan evaluasi terhdap
rencana kebutuhan pegawai di unit kerjanya.
11. Penetapan Kinerja Individu
a.
Telah memiliki penilaian kinerja individu yang terkait dengan
kinerja organisasi;
b.
Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan
indikator kinerja individu level diatasnya;
c.
Telah melakukan pengukuran kinerja individu secara periodik;
d.
Hasil penilaian kinerja individu telah diimplementasikan mulai
dari penetapan, implementasi dan pemantauan.
12. Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku
Pegawai
Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada
kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti pelaksanaan
Aturan disiplin / kode etik / kode perilaku telah dilaksanakan
/ diimplementasikan; dan
13. Sistem Informasi Kepegawaian
Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada
kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti pelaksanaan
sistem informasi kepegawaian pada unit kerja telah
dimutakhirkan secara berkala.
PENGUATAN AKUTABILITAS
14. Keterlibatan Pimpinan
a.
Unit kerja telah melibatkan pimpinan secara langsung pada saat
penyusunan perencanaan;
b.
Unit kerja telah melibatkan secara langsung pimpinan saat
penyusunan penetapan kinerja; dan
c.
Pimpinan telah memantau pencapaian kinerja secara berkala.
15. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja
a.
Unit kerja telah memiliki dokumen perencanaan;
b.
Dokumen perencanaan telah berorientasi hasil;
c.
Indikator kinerja telah memiliki kriteria Specific, Measurable,
Acheivable, Relevant and Time bound (SMART);
d.
Unit kerja telah menyusun laporan kinerja tepat waktu;
e.
Pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja;
f.
Unit kerja telah berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang
menangangi akuntabilitas kinerja.
PENGUATAN PENGAWASAN
16. Pengendalian Gratifikasi
a.
Unit kerja telah memiliki
pengendalian gratifikasi; dan
b.
Unit kerja
gratifikasi.
telah
public
campaign
mengimplementasikan
tentang
pengendalian
17. Penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP)
a.
Unit kerja telah membangun lingkungan pengendalian;
b.
Unit kerja telah melakukan penilaian risiko atas unit kerja;
c.
Unit kerja telah melakukan kegiatan pengendalian untuk
meminimalisir risikoyang telah diidentifikasi; dan
d.
Unit
kerja
telah
mengkomunikasikan
dan
mengimplementasikan SPI kepada seluruh pihak terkait.
18. Pengaduan Masyarakat
a.
Unit
kerja
telah
mengimplementasikan
pengaduan masyarakat;
kebijakan
b.
Unit kerja telah melaksanakan tindak lanjut atas hasil
penanganan pengaduan masyarakat;
c.
Unit kerja telah melakukan monitoring dan evaluasi atas
penanganan pengaduan masyarakat; dan
d.
Unit kerja telah menindaklanjuti hasil evaluasi atas
penanganan pengaduan masyarakat.
19. Whistle Blowing System
a.
Unit kerja telah menerapkan Whistle Blowing System;
b.
Unit kerja telah melakukan evaluasi atas penerapan WBS
c.
Unit kerja menindaklanjuti hasil evaluasi atas penerapan
Whistle Blowing System (WBS).
20. Penanganan Benturan Kepentingan
a.
Unit kerja telah mengidentifikasi benturan kepentingan
dalam tugas fungsi utama;
b.
Unit kerja telah menyosialisasikan penanganan benturan
kepentingan;
c.
Unit kerja telah mengimplementasikan
benturan kepentingan;
d.
Unit kerja telah melakukan evaluasi atas penanganan
benturan kepentingan; dan
e.
Unit kerja telah menindaklanjuti hasil evaluasi atas
penanganan benturan kepentingan.
penanganan
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
21. Standar Pelayanan
a.
Unit kerja telah memiliki kebijakan standar pelayanan;
b.
Unit kerja telah memaklumatkan standar pelayanan;
c.
Unit kerja telah memiliki SOP bagi pelaksanaan standar
pelayanan; dan
d.
Unit kerja telah melakukan reviu dan perbaikan atas standar
pelayanan dan SOP.
22. Budaya Pelayanan Prima
a.
Unit kerja telah melakukan sosialisasi/pelatihan berupa kode
etik, estetika, capacity building dalam upaya penerapan
budaya pelayanan prima;
b.
Unit kerja telah memiliki informasi tentang pelayanan mudah
diakses melalui berbagai media;
c.
Unit kerja telah memiliki sistem reward and punishment bagi
pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada
penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar;
d.
Unit
kerja
telah
terpadu/terintegrasi;
memiliki
sarana
e.
Unit kerja telah melakukan inovasi pelayanan.
layanan
23. Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan
a.
Unit kerja telah melakukan survey kepuasan masyarakat
terhadap pelayanan;
b.
Hasil survey kepuasan masyakat dapat diakses secara
terbuka; dan
c.
Unit kerja telah melakukan tindak lanjut atas hasil survey
kepuasan masyarakat.
INDIKATOR HASIL
NO.
1.
2.
UNSUR INDIKATOR HASIL
BOBOT
(40%)
Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan
Bebas KKN
20%
Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan
Publik kepada Masyarakat
20%
HASIL
24.Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN
Nilai persepsi korupsi (survei eksternal)
25. Presentase penyelesaian TLHP.
26. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada
Masyarakat
Nilai persepsi kualitas pelayanan (survei eksternal)
A. Syarat Pengajuan Predikat Menuju WBK
dan Menuju WBBM
 Pada level Kementerian Agama
Mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian dari
BPK atas opini laporan keuangan; dan
 Mendapatkan Nilai Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemeirntah (LAKIP) minimal “CC”.
 Pada level Satuan Kerja yang diusulkan





Unit Eselon I Pusat, Perguruan Tinggi Agama Negeri (PTAN),
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kantor
Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
Memiliki peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan
strategis;
Dianggap telah melaksanakan program-program reformasi
birokrasi secara baik; dan
Mengelola sumber daya yang cukup besar.
33
B. Mekanisme Pengajuan Predikat
Menuju WBK dan Menuju WBBM
 Pengusulan Unit/Satuan Kerja Berpredikat
Menuju WBK/WBBM
 Penilaian WBK
 Penilaian WBBM
 Penetapan WBK dan WBBM
34
C. Evaluasi Predikat WBK/WBBM
 Evaluasi terhadap pemberikan predikat WBK/WBBM
kepada satuan kerja Kementerian Agama dilakukan
secara berkala oleh Tim Penilai Nasional
(Kementerian PAN dan RB, ORI, dan KPK). Apabila
hasil penilaian menunjukkan satuan kerja yang
bersangkutan tidak memenuhi syarat minimal
evaluasi, maka predikat WBK akan dicabut dan secara
otomatis satuan kerja bersangkutan tidak dapat
diusulkan sebagai satuan kerja berpredikat WBBM.
35
Hasil Evaluasi Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi Kemenag
TAHUN 2014
DARI KEMENPAN
 Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Agama
adalah 54,83 dengan kategori ”CC”
36
Hasil Evaluasi Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi
No
Komponen Penilaian
Nilai Maksimal
Nilai Capaian
% Capaian
A
Pengungkit
1.
Manajemen Perubahan
5,00
2,56
51,22%
2.
Penataan Peraturan Perundangundangan
5,00
2,71
54,25%
3.
Penataan dan Penguatan
Organisasi
6,00
1,17
19,44%
4.
Penataan Tatalaksana
5,00
3,30
65,95%
5.
Penataan Sistem Manajemen SDM
15,00
6,11
40,76%
6.
Penguatan Akuntabilitas
6,00
1,92
32,07%
7.
Penguatan Pengawasan
12,00
6,51
54,24%
8.
Peningkatan Kualitas Pelayanan
Publik
6,00
3,34
55,71%
60,00
27,63
46,05%
Sub Total Komponen Pengungkit
37
B
Hasil
1.
Kapasitas Dan Akuntabilitas Kinerja
Organisasi
20,00
13,07
65,37%
2.
Pemerintah Yang Bersih Dan Bebas
KKN
10,00
7,08
70,78%
3.
Kualitas Pelayanan Publik
10,00
7,05
70,47%
Sub Total Komponen Hasil
40,00
27,20
68,00%
100,00
54,83
54,83%
Indeks Reformasi Birokrasi
Nilai Maksimal
Nilai Capaian
% Capaian
38
Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas
Kinerja Organisasi
Secara umum, kapasitas dan akuntabilitas
Kementerian Agama sudah cukup baik. Hal ini
terlihat dari perolehan nilai akuntabilitas kinerja
Kementerian Agama sebesar 57,78 dengan kategori
”CC” dan nilai survey kapasitas organisasi
Kementerian Agama dengan hasil 3,83 dari skala 5.
39
Upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh
kementerian agama
1.
2.
3.
4.
Jajaran pimpinan dan pegawai di lingkungan
Kementerian Agama telah memberikan perhatian yang
cukup besar atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi, yaitu
dengan pembentukan Tim Pelaksana dan Tim Pengarah
dan penetapan Road Map Reformasi Birokrasi;
Penerapan sistem pengendalian penyusunan peraturan
perundangan untuk menghindarkan adanya peraturan
perundangan yang tumpang tindih dan tidak harmonis;
Proses penerimaan CPNS telah dilakukan secara
kompetitif dan transparan dengan menggunakan sistem
Computer Assist Test (CAT);
Peta Proses bisnis kegiatan utama sebagian besar telah
ditetapkandan dijabarkan ke dalam prosedur operasional
tetap (SOP) pada unit-unit kerja.
40
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas
pelayanan publik (area for improvement) Kementerian
Agama adalah melakukan survei kepuasan pelayanan
masyarakat untuk semua jenis layanan, melakukan
inovasi dalam pelayanan dan menjaga implementasi
Road Map Reformasi Birokrasi secara
berkesinambungan
41
Beberapa hal penting yang perlu dilakukan (area
for improvement) dalam rangka meningkatkan
Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi
 Perlu dibentuk agent of change atau role model untuk menggerakkan




organisasi dalam melakukan perubahan secara berkelanjutan dan dipantau
perkembangannyasecara berkala;
Menata kelembagaan Kementerian Agama melalui evaluasi terhadap
ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi, tumpang tindih fungsi
dengan instansi lain dan duplikasi fungsi serta menindaklanjuti hasil evaluasi
tersebut;
Menata sistem manajeman SDM dengan baik, antara lain dengan
merencanakan redistribusi pegawai, menyusun rencana pengembangan
kompetensi pegawai sesuai kebutuhan, dan menerapkan promosi jabatan
secara terbuka;
Mengembangkan sistem manajemen kinerja dengan teknologi informasi
sehingga dapat meningkatkan pelaksanaan budaya kinerja;
Menetapkansistem penilaian kinerja individu dikaitkan dengan kinerja
organisasi serta memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level
diatasnya, sehingga hasil penilaian kinerja individu nantinya dapat dijadikan
dasar untuk pengembangan karir individu dan pemberian tunjangan kinerja.
42
WASSALAMU’ALAIKUM WR WB

similar documents