Sistem Informasi di Sektor Publik

Report
Sistem Informasi di Sektor Publik
Muhammad Firdaus
Permasalahan Sektor ICT Indonesia
• Rasio teledensity rendah karena lemahnya
infrastruktur
• Penetrasi Internet rendah karena peraturan yg tidak
konsisten
• Pasar didominasi perusahaan besar
• Sebagian kebijakan telekomunikasi tidak sesuai
dan berdampak pada layanan Internet seperti tarif,
interkoneksi dan pelarangan layanan VoIP bagi ISP
Kebijakan
• UU No. 36/1999 tetag Telekomunikasi
• INPRES 6/2001: Pengembangan dan pendayagunaan telematika di
indonesia
• KEPRES 50/2000: Tim Koordinasi Telematika Indonesia
• KEPRES 9/2003: Tim Koordinasi Telematika Indonesia
• INPRES 3/2003: Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan egovernment
• Keppres 20/2006: Dewan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Nasional
(DeTIKNas)
• UU 11/2008: Informasi dan Transaksi Elektronik
• UU 14/2008: Keterbukaan informasi publik
• Permen kominfo No. 01/p/m.Kominfo/03/2008: Perekaman informasi
untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara
Perkembangan ITC
... Too little impact
PERMASALAHAN
Lemahnya Strategi Nasional
• Indonesia sebagai negara kepulauan juga
memiliki pulau-pulau SI yang berdiri sendiri
• Setiap instansi pemerintah pusat dan daerah
membangun SI secara sendiri-sendiri
• Akibatnya: duplikasi, tumpang tindih, rawan
keamanan dan integritas data
• Kompatibilitas antar sistem (lokal, nasional &
internasional)
Satelit Palapa
Kendala Lainnya
• Penetrasi Komputer masih rendah (world bank: sebanyak 150
juta orang Indonesia masih belum mempunyai basic telekomunikasi:
http://www.indonesianembassy.it/home/berita/0013.htm)
•
•
•
•
E-Literacy masih rendah
Budaya TI belum terbangun
Kelembagaan masih lemah
Pembangunan sistem informasi tidak mengacu
pada metode standar
• Appresiasi pada nilai informasi, manfaat TI dan
profesi TI rendah
• Mesin V.S. Manusia
Dinamika Lingkungan
• Telah terjadi perubahan mendasar dalam sistem
pemerintahan di Indonesia
• Perubahan tersebut seyogyanya menimbulkan
kebutuhan akan dukungan penyelenggaraan
pemerintahan
• SI berbasis TI bisa memberikan dukungan kepada
pemerintah
• Kenyataanya SI di sektor publik belum optimal
• Terjadi gap antara besarnya urusan yang
membutuhkan dukungan SI dan tingkat
perkembqangan SI secara nyata
Tantangan Pemerintah
• Tuntutan akan pelayaan publik yang berkualitas
• Pergeseran peran pemerintah
• Transformasi organisasi
• Efisiensi anggaran
• Masyarakat semakin kritis
• World Summit on The Information Society (WSIS)
pertama pada Desember 2003 telah disepakati pada
2015 sedikitnya 50% dari penduduk harus mendapat
akses informasi melalui TI.
Permasalahan di pemerintahan #1
Fragmentasi
Organisasi
A
Organisasi
B
Organisasi
C
Urusan
Urusan
Urusan
Data
Data
Data
Computing
Computing
Computing
Jaringan
Jaringan
Jaringan
Permasalahan di pemerintahan #2.
Suprastruktur
•
•
•
•
Budaya
Kepemimpinan
Peraturan
Manajemen SDM
Permasalahan di pemerintahan #3.
Subordinasi
Pemerintah
Pusat
SKPD
SKPD
PD
PD
PD
SKPD
SKPD
SKPD
SKPD
SKPD
SKPD
SKPD
Masyarakat
Permasalahan di pemerintahan #4.
Sustainability
Market influence
Dorongan Pasar
SupplyDriven
Kemauan Pimpinan
IT Initiatives
Ketergantungan
Kesinambungan
Quasi DemandDriven
Model Integrasi Sistem Informasi
Database informasi
pelayanan bersama
SIM
KES
SIM
KES
SIM
KES
Titik transaksi
pelayanan
langsung
Sistem
integrasi/
interoperabilitas
SIM
KES
SIM
KES
SIM
KES
Titik akses informasi pelayanan secara
remote dari dan ke level pemerintah
lebih tinggi
Titik akses informasi
pelayanan secara remote
Konsolidasi SIM
Masa Kini
Masa Depan
Organisasi
A
Organisasi
B
Organisasi
C
Urusan
Urusan
Urusan
Data bersama
Data
Data
Data
Middleware
Computing
Computing
Computing
Pelayanan Bersama
Jaringan
Jaringan
Jaringan
Basis Jaringan Komputer
Urusan
Org. A
Urusan
Org. B
Urusan
Org. C
Integrasi SIM Kota Surabaya
GRMS Kota Surabaya
Solusi #2
• Change Management yang berfokus pada
suprastruktur
– Budaya
– Peraturan
– Kepemimpinan
– Manajemen SDM
Solusi #3
• Grand Design SIM Pemerintahan
• Penggunaan Metode Pengembangan SIM yang
bagus
– Prototyping
– SDLC

similar documents