kebijakan geotermal

Report
Kebijakan Kementerian Kehutanan
dalam
Pemanfaatan Kondisi Lingkungan
Geotermal di KSA & KPA
Anak
terlahir
mendahului
ibu-bapak ?
PP 28/ 2011
1
Pengelolaan KPA & KSA
Penyelenggaraan KSA dan KPA meliputi
...
1.
2.
3.
4.
5.
perencanaan;
perlindungan;
pengawetan;
pemanfaatan;
evaluasi kesesuaian fungsi.
Pemanfaatan dilakukan melalui ...
1. penelitian & pengembangan ilmu pengetahuan;
2. pendidikan & peningkatan kesadartahuan
konservasi alam;
3. penyimpanan dan/ atau penyerapan karbon,
pemanfaatan air serta energi air, panas,
dan angin serta wisata alam;
4. pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar;
5. pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk
penunjang budidaya;
6. pemanfaatan tradisional oleh masyarakat
setempat
Status Kawasan
1
Bentuk Pemanfaatan Jasa Lingkungan
Cagar Alam
• Darat
Penyerapan/penyimpanan karbon
• Laut
2
Suaka Margasatwa
• Darat
• Laut
3
Penyerapan/penyimpanan karbon , pemanfaatan air serta
energi air, panas, dan angin serta wisata alam
Taman Nasional
• Darat
Idem
• Laut
4
Taman Wisata Alam
• Darat
Idem
• Laut
5
Taman Hutan Raya
Idem
6
Taman Buru
Idem
The Energy Report The Ecofys Scenario
The Scenario of The World Energy
1. Limit demand for
energy through
conservation and
efficiencies
3. Use fossil fuels if
necessary, as efficiently
and cleanly as possible
2. Use renewable energy
to fill remaining
demand
Project Partners – Ecofys, OMA
SOURCE: Ecofys Energy Scenario, 2010
The Energy Report The Ecofys Scenario
The Scenario – Key Elements
SOURCE: Ecofys Energy Scenario, 2010
PHILIPPINES :
Vast Renewable Energy Potential
• Geothermal
 4,000 MW
• Wind resource
 76,600 MW
• Hydropower
 10,000 MW
• Solar
 5 kWh/m2/day
• Ocean
 170,000 MW
• Biomass
 500 MW (bagasse & rice hulls only)
 Largest producer of coconut oil
 Ranks 10th in world sugarcane production
Source: Renewable Energy Management Bureau, DOE
Panas Bumi
Geotermal
apa
itu ?
UU 27 tahun 2003 [pasal 1]
Panas Bumi adalah sumber energi panas yang
terkandung di dalam air panas, uap air, dan
batuan bersama mineral ikutan dan gas lainnya
yang secara genetik semuanya tidak dapat
dipisahkan dalam suatu sistem Panas Bumi dan
untuk pemanfaatannya diperlukan proses
penambangan.
UU 5 tahun 1990 & UU 41 tahun 1999
penambangan tak bisa dilakukan di
dalam Kawasan Konservasi.
2
gambaran
dari
PENGERTIAN
PANAS BUMI
© Chevron 2005
DOC ID
MAGMA
(HEAT SOURCE)
© Chevron 2005
DOC ID
KONDISI INDUSTRI
KEPANASBUMIAN SAAT INI
• Potensi Panas Bumi
28.543 MW tersebar di 265 lokasi
• Usaha Inti Panas Bumi
Pemanfaatan Langsung  belum dikelola secara
optimal
Pemanfaatan Tidak Langsung  kapasitas
terpasang 1.189 MW
• Usaha Penunjang Panas Bumi
Jasa Penunjang & Jasa Pabrikan  scr umum
14
serupa dg ush penunjang Migas
Keunggulan Komparatif Panas
Bumi
• SDA yang dapat diperbarui.
• Memiliki potensi sangat besar.
• Sebagai salah satu sumber
energi STRATEGIS dlm
pembangunan nasional yg
berkelanjutan.
• Pemanfaatan panas bumi
relatif ramah lingkungan.
Alternatif Percepatan
Pensinergian Panas Bumi&
Konservasi SDA Hayati &
Ekosistemnya di Kawasan
Konservasi
1. Revisi PP 68/ 1998  PP 28/ 2011 (KPA &
KSA)
2. Revisi UU 27/ 2003 (Panas Bumi):
Panas Bumi  bukan penambangan
3. Revisi UU 5/ 1990 (KSDAH & E)
Pemanfaatan Geotermal di KPA &
KSA
telah disepakati kerjasama antara Kementerian ESDM
dengan Kementerian Kehutanan No. 7662/ 05/ MEM.S/
2011 dan NK.16/Menhut-II/ 2011 tanggal 19 Desember
2012:
untuk pemanfaatan geotermal di Kawasan Hutan
Konservasi tetap harus
ttg Panas Bumi direvisi.
menunggu
UU 27 / 2003

sambil menunggu UU 27/ 2003 direvisi,
Direktorat PJLKKHL telah menyiapkan draft
Permenhut ttg Pemanfaatan Geotermal di KSA &
KPA.
3
draft
PERMENHUT
Pengertian
• Geotermal adalah energi panas yang dihasilkan dari masukan
massa air alami dari kondisi lingkungan ke dalam sumber-sumber
energi yang berada di dalam perut bumi.
• Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Geotermal (IUPJG) di KSA &
KPA adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan jasa
geotermal guna kebutuhan listrik.
• Pungutan Hasil Usaha Pengusahaan Pemanfaatan Jasa
Geotermal (PHUPPJG) adalah pungutan yang dikenakan secara
periodik terhadap pemegang izin atas usaha yang dilakukan dan
besarnya ditetapkan sesuai peraturan perundangan yg berlaku.
• Iuran Izin Usaha Pengusahaan Pemanfaatan Jasa
Geotermal (IIUPPJG) adalah pungutan terhadap izin yang
diberikan untuk melakukan usaha komersial pada usaha
pemanfaatan jasa geotermal yang dikenakan sekali sebelum izin
terbit.
Areal Usaha & Izin Usaha
AREAL
Kawasan
KSA
& KPA
kecuali
kawasan
CA, Zona
Inti & Zona
Rimba TN
Lokasi yang diberikan izin tidak
berdekatan dengan habitat dan atau
aktifitas satwa, cagar budaya/ situs
sejarah, dan berjarak paling dekat 500
meter.
IZIN USAHA
Pemanfaatan
geotermal
dapat diberikan dalam
bentuk Izin Usaha
Izin diberikan melalui
tahapan: inventarisasi dan
studi kelayakan serta
pengambilan
Siapa Berhak Mengajukan Ijin?
BUMN
SM
BUMD
BUMS
1. Akte pendirian badan usaha atau koperasi
2. SIUP
3. NPWP
4. Referensi Bank
5. Pengalaman dibidang pemanfaatan energi
atau kelistrikan
6. Profil Perusahaan
7. Proposal/ Rencana Kegiatan Usaha Jasa
8. Laporan keuangan yang sudah diaudit
akuntan publik
TN
TWA
TAHURA
pengajuan IZIN
Pemberian IUPJG
Tahap Inventarisasi - Studi Kelayakan & Tahap Pengambilan di SM,
TN & TWA
Syarat administrasi &
teknis
10 HK
Pemohon
Tembusan :
Sekjen, Dirjen, Dirjen Mineral
Batubara dan Panas Bumi, Kepala
UPTD setempat, Gubernur,
Bupati/ Walikota setempat, Kepala
SKPD energi dan sumber daya
mineral
10 HK
halaman
lanjutan
halaman
lanjutan
Penerbitan SPPIIUPJG inventarisasi
– studi kalayakan
oleh Dirjen
5 HK
Menteri
Sekjen
telaahan
hukum &
usulan IUPJG;
invent – studi
kelayakan
5 HK
24 HK
Lunas IIUPJG
invent – studi
kelayakan oleh
pemohon
Menteri menerbitkan
IUPJG tahap invent –
studi kelayakan (5
tahun)
5 HK
Dirjen/ Direktur
Teknis
Penilaian
10
HK
Menteri
Pemegang IUPJG
invent – studi
kelayakan
Dpt mengajukan
IUPJG
tahap pengambilan
Dilengkapi
persyaratan
Pemohon
5 HK
Menteri
Sekjen telaahan
hukum + usulan
IUPJG pengambilan
5 HK
Menteri
5 HK
Penerbitan SPPIIUPJG
pengambilan oleh
Dirjen
Menteri menerbitkan IUPJG
tahap pengambilan (50 tahun)
24 HK
Lunas IIUPJG
Pengambilan
5 HK
Pemberian IUPJG di TAHURA
Syarat administrasi &
teknis
Pemohon
Tembusan :
Kepala UPTD yang membidangi
urusan kehutanan di Prov/ Kab/
Kota, Kepala SKPD energi dan
sumber daya mineral Prov/ Kab/
Kota
Ketentuan tata cara permohonan,
penerbitan SPP-IIUPJG, dan
penerbitan IUPJG, sama dengan
yang berlaku di SM, TN, dan TWA.
Dalam Draft Permenhut DIATUR pula
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kewajiban Pemegang Izin
Hak Pemegang Izin
Jangka Waktu Izin
Berakhirnya Izin
Tata Cara Perpanjangan Izin
Iuran/ Pungutan dan Dana Investasi
Pelestarian Hutan
Pembangunan Sarana
Pengamanan dan Pemindahan Kepemilikan
Kerjasama Usaha
Pembinaan dan Pengawasan
Sanksi
Kebijakan Kementerian Kehutanan
dalam
Pengembanan & Pemanfaatan Wisata
Alam
di KSA & KPA
apa
dasarnya ?
• UU 5/ 1990
 KSDA Hayati &
Ekosistemnya
• PP 28/ 2011  Pengelolaan KSA & KPA
• PP 36/ 2010  IPPA
• Permenhut P.48/ 2010
 Pengusaahaan
PA
SM, TN, THR,
TWA
• Permenhut P.56/ 2007
 Zonasi
• Rencana
PerdirjenPENGELOLAAN
PHKA P.03/ 2011
 Desain
TapakRimba & Pemanfaatan  Desain Tapak:
Zona:
• Perdirjen
P.02/
2011
 Tanda
Zona PHKA
Pemanfatan
u/ Pengusahaan
Batas
Zona Rimba  u/ Interpretasi
Kawasan Konservasi di INDONESIA
Cagar Alam
Taman Wisata Alam
Suaka Margasatwa
Taman Hutan Raya
Taman Nasional
Taman Buru
Transformasi Kebijakan PARIWISATA ALAM
PP 18/ 1994  PP 36/ 2010
•
•
•
•
Usaha pariwisata: usaha
sarana
Luas kawasan u/ sarpras 
10% dari luas zona
pemanfaatan
.Izin diberikan oleh Menteri
setelah mendapat
pertimbangan dr Menteri yg
bertanggungjawab di bidang
Budpar & Gubernur Tk. I
Masa IPPA 30 tahun
 Usaha pariwisata: usaha
sarana dan jasa pariwisata
 Luas kawasan u/ sarpras 
10% dari luas areal IPPA
 .Izin diberikan setelah
mendapat:
◦ Pertimbangan teknis dari
Dinas Budpar
◦ Rekomendasi UPT
 Masa IPPA 55 tahun
Transformasi Kebijakan PARIWISATA ALAM
PP 18/ 1994  PP 36/ 2010
•
•
•
•
•
Permohonan wajib dilampiri
rekomendasi Gubernur
Sekjen sebagai Ketua Tim
Pertimbangan
Kewajiban untuk
melaksanakan AMDAL
Peta areal kerja disiapkan
oleh Dirjen Intag
Pelaksanaan tata batas oleh
Baplan
 Permohonan cukup dengan
pertimbangan teknis Dinas
Budpar
 Tugas Sekjen dihilangkan
 AMDAL diubah menjadi
UKL/ UPL
 Peta areal kerja disiapkan
oleh Dirjen PHKA
 Penandaan batas oleh
PHKA
Permenhut
P.48/ 2010
Pengusaahaan Pariwisata
Alam
di SM, TN, THR & TWA
Lokasi yang
DIIJINKAN
Usaha Sarana Wisata
Alam
o Zona Pemanfaatan TN
o Blok Pemanfaatan
TAHURA
o Blok Pemanfaatan TWA
Usaha Jasa Wisata
Alam
o
o
o
o
SM
TN kec. Zona Inti
TAHURA
TWA
Jenis Usaha & Areal Usaha PARIWISATA
ALAM
o Zona Pemanfaatan TN
o Blok Pemanfaatan
TAHURA
o Blok Pemanfaatan
TWA
Usaha Sarana Wisata
Alam
• Wisata Tirta
• Akomodasi
• Transportasi
• Wisata Petualangan
Usaha Jasa Wisata Alam
• Jasa Informasi
Pariwisata
• Jasa Pramuwisata
• Jasa Transportasi
• Jasa Perjalanan Wisata
• Jasa Cinderamata
• Jasa Makanan &
Minuman
o khusus
SM
tradisional
o TN kec. Zona
Inti
o TAHURA
o TWA
Sesuai dengan
teknologi &
kebutuhan
setempat
siapa saja
yang
dapat
berusaha ?
Usaha Jasa
PERORANGAN
BADAN USAHA
KOPERASI
[ SM ]
Usaha Jasa
[ TN, TAHURA, TWA ]
Usaha Sarana
[ TN, TAHURA, TWA ]
siapa
berwenang
memberi
izin ?
Menteri
[ TN & TWA ]
Usaha
SARANA
Gubernur
[ Tahura lintas Kab/ Kota ]
Bupati/ Walikota
[ Sesuai kewenangan ]
Kepala UPT
Usaha JASA
Kepala UPTD
[ Sesuai kewenangan ]
apa
persyaratan
IUPSWA di TN,
TWA & TAHURA
?
Badan Usaha
& KOPERASI
Persyaratan Administrasi
•
•
•
•
•
•
Proposal
Akte pendirian
SIUP
NPWP
Referensi Bank
Profil
Perusahaan
Persyaratan Teknis
• Kepala UPT
Setempat
• SKPD urusan
kepariwisataan
Atau • Kepala UPTD
Setempat
• SKPD urusan
kepariwisataan
• Kepala Balai/Balai
Besar KSDA
Setempat
IZIN
PRINSI
P di TN
& TWA
IZIN
PRINSI
P di
Tahura
Selambat-lambatnya 30 hari kerja
kepala UPT/ SKPD menerbitkan rekomendasi tek

similar documents