PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN (RUP)

Report
RENCANA UMUM PENGADAAN
(RUP)
DASAR HUKUM RUP
Peraturan Presiden Nomor 54/2010 dan
Perubahannya
Perka LKPP Nomor 12
Tahun 2012 tentang
Pedoman Umum
Rencana Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah
Perka LKPP Nomor 13
Tahun 2012 tentang
Pengumuman Rencana
Umum Pengadaan
Barang/Jasa
Inpres No 1 Tahun 2013
ttg Aksi Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi
tahun 2013
Surat Edaran Deputi
Monev & PSI No.
5/SE/D.II/12/2012
Tentang Pemberian Akun
Aplikasi RUP
SIAPA YANG MEMBUAT RUP ?
DASAR HUKUM PENGUMUMAN RUP
Peraturan Presiden Nomor 54/2010
dan Perubahannya
Pasal 22
(1) PA menyusun Rencana Umum
Pengadaan Barang/Jasa sesuai
dengan kebutuhan pada K/L/D/I
masing masing
PENGGUNA ANGGARAN
(PA)
Admin RUP
Lampiran Peraturan Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2012
PA/KPA menunjuk personel masing-masing untuk menjadi
petugas admin dalam aplikasi RUP
Surat Edaran Deputi Monev & PSI No. 5/SE/D.II/12/2012
Tentang Pemberian Akun Aplikasi RUP
Admin RUP SKPD
Bertanggung jawab atas pengisian RUP untuk wilayah
kerja mereka masing-masing
Peran dalam penggunaan Aplikasi:
– Melakukan Input data RUP yang akan diumumkan
– Dapat mengunduh/export ( PDF ) data RUP satker
– Dapat melihat dan mengunduh pengumuman
KAPAN RUP
DIBUAT/DITAYANGKAN ?
DASAR HUKUM PENGUMUMAN RUP
Peraturan Presiden Nomor 54/2010 dan
Perubahannya
Pasal 23
(1) Penyusunan Rencana Umum Pengadaan
Barang/Jasa pada K/L/D/I untuk Tahun Anggaran
berikutnya, harus diselesaikan pada Tahun Anggaran
yang berjalan.
DASAR HUKUM PENGUMUMAN RUP
Peraturan Presiden Nomor 54/2010 dan
Perubahannya
Pasal 25
(2) PA pada Pemerintah Daerah mengumumkan
Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa secara
terbuka kepada masyarakat luas, setelah APBD yang
merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah
Daerah dibahas dan disetujui bersama oleh
Pemerintah daerah
APA YANG DIUMUMKAN ?
Peraturan Presiden Nomor 54/2010
dan Perubahannya
Pasal 22
(2) Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. kegiatan dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa yang
akan dibiayai oleh K/L/D/I sendiri; dan/atau
b. kegiatan dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa yang
akan dibiayai berdasarkan kerja sama antar K/L/D/I secara
pembiayaan bersama (co-financing), sepanjang diperlukan.
DIMANA DIUMUMKAN ?
DASAR HUKUM PENGUMUMAN RUP
Peraturan Presiden Nomor 54/2010 dan
Perubahannya
Pasal 25
(3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
dilakukan dalam website Kementerian/ Lembaga/
Pemerintah Daerah/Institusi masing-masing, papan
pengumuman resmi untuk masyarakat, dan Portal
Pengadaan Nasional melalui LPSE
DASAR HUKUM PENGUMUMAN RUP
Peraturan Presiden Nomor 54/2010 dan
Perubahannya
Pasal 1
4. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang
selanjutnya disebut LKPP adalah lembaga Pemerintah yang
bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden
Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah.
42. Portal Pengadaan Nasional adalah pintu gerbang sistem
informasi elektronik yang terkait dengan informasi Pengadaan
Barang/Jasa secara nasional yang dikelola oleh LKPP.
DASAR HUKUM PENGUMUMAN RUP
Peraturan Presiden Nomor 54/2010 dan
Perubahannya
Pasal 112
(2) K/L/D/I wajib menayangkan Rencana Umum Pengadaan
dan pengumuman Pengadaan di website
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi masingmasing dan Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE.
(3) Website masing-masing Kementerian/Lembaga/
Pemerintah Daerah/Institusi wajib menyediakan akses kepada
LKPP untuk memperoleh informasi Rencana Umum
Pengadaan dan pengumuman Pengadaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2).
DASAR HUKUM PENGUMUMAN RUP
Peraturan Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2012
Pasal 2
(1) Memberikan acuan bagi PA/KPA, PPK dan ULP/PP
dilingkungan K/L/D/I di dalam tata cara pengumuman RUP
(2) Mewujudkan Kesamaan pemahaman terhadap RUP dan
keseragaman format pengumuman RUP.
(3) Mempercepat pengumuman RUP dengan menggunakan
aplikasi yang disediakan oleh LKPP.
Pasal 6
Format RUP wajib diunggah dalam Portal Pengadaan Nasional
dengan aplikasi yang terdapat pada website :
www.inaproc.lkpp.go.id
LKPP sebagai lembaga Pemerintah yang
bertugas mengembangkan dan
merumuskan kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa, membuat dan
mengembangkan
Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum
Pengadaan (SiRUP)
Website SiRUP
• Production
http://inaproc.lkpp.go.id/sirup
• Versi Latihan
http://inaproc.lkpp.go.id/sirup-lat
– Akun latihan
• Username/login : dipertads
• Password : diperta
SUPPORT
LPSE Kab. Deli Serdang
Website : http://lpse.deliserdangkab.go.id
Email : [email protected]
Tel : 061-7954253

similar documents