Materi Kuliah Praktik Hukum Pengadilan Pajak Sesi 2 (Keberatan)

Report
UPAYA HUKUM
KEBERATAN PAJAK
KEBERATAN PPh dan PPN
Dasar Hukum :





Pasal 25 dan Pasal 32 UU Nomor 6 Tahun 1983
tentang KUP s.t.d.t.d UU No. 16 Tahun 2009,
PP 80 Tahun 2008,
Peraturan
Menteri
Keuangan
No.
22/PMK.03/2008,
PER-52/PJ./2010
Surat Edaran No SE-16/PJ./2008.
Keberatan PPh dan PPN
Apabila Wajib Pajak berpendapat bahwa jumlah rugi, jumlah pajak
dan pemotongan atau pemungutan pajak tidak sebagaimana
mestinya, Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada
Direktur Jenderal Pajak.
Keberatan yang diajukan adalah mengenai materi atau isi dari
ketetapan pajak, yaitu jumlah rugi berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan, jumlah besarnya pajak, atau
pemotongan atau pemungutan pajak. Yang dimaksud dengan "suatu"
pada ayat ini adalah 1 (satu) keberatan harus diajukan terhadap 1
(satu) jenis pajak dan 1 (satu) Masa Pajak atau Tahun Pajak.
(SYARAT MATERIAL)
Yang Bisa Diajukan Keberatan
Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada
Direktur Jenderal Pajak atas suatu:
a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB);
b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan
(SKPKBT);
c. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN);
d. Surat Ketetapan Pajak Lebih Baya (SKPLB); atau
e. Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan.
(Pasal 25 UU KUP)
SKPKB
PPN
Syarat Pengajuan Keberatan
(SYARAT FORMAL)



diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
mengemukakan jumlah pajak yang terutang atau
jumlah pajak yang dipotong atau dipungut atau
jumlah rugi menurut penghitungan Wajib Pajak
dengan disertai alasan-alasan yang menjadi dasar
penghitungan;
1 (satu) surat keberatan diajukan hanya untuk 1
(satu) surat ketetapan pajak, untuk 1 (satu)
pemotongan Pajak, atau untuk 1 (satu)
pemungutan pajak.
Syarat Pengajuan
Keberatan........


Wajib Pajak telah melunasi pajak yang masih harus
dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui
Wajib Pajak dalam pembahasan akhir hasil
pemeriksaan; (tahun 2008 dst)
diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak
tanggal dikirim (tahun 2008 dst) surat ketetapan
pajak atau sejak tanggal pemotongan atau
pemungutan pajak oleh pihak ketiga kecuali Wajib
Pajak dapat menunjukan bahwa jangka waktu tersebut
tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar
kekuasaan wajib Pajak (force majeur);
Syarat Pengajuan
Keberatan..................

Surat keberatan ditandatangani oleh Wajib
Pajak, dan dalam hal surat keberatan
ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak,
surat keberatan tersebut harus dilampiri
dengan surat kuasa khusus.
DEFINISI KUASA
(berdasar pasal 1 ayat 1 PMK No 22/PMK.03/2008)
Yang dimaksud dengan "kuasa" adalah
seseorang yang memenuhi persyaratan
tertentu untuk melaksanakan hak dan /atau
memenuhi kewajiban perpajakan tertentu
dari Wajib Pajak yang memberi kuasa.
Persyaratan Seorang Kuasa
A. Memiliki nomor pokok wajib pajak;
B. Telah menyampaikan surat pemberitahuan tahunan
pajak penghasilan tahun pajak terakhir;
C. Menguasai ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan;dan
D. Memiliki surat kuasa khusus dari wajib pajak yang
memberi kuasa.
Unsur Dalam Surat Keberatan
Nomor
Lampiran
Hal
: .............. 1)
Tanggal..............2)
: ...................................................... 3)
: Pengajuan Keberatan
Yth. Direktur Jenderal Pajak
Ub. Kepala KPP Pratama/KP2KP*)
.................................... 4)
............................................................
............................................................
Unsur Dalam.................
Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : ...................................................... 5)
NPWP : ...................................................... 6)
Alamat : ...................................................... 7)
Bertindak selaku Wajib Pajak, atau
1. Pengurus *), atau
2. Kuasa dari Wajib Pajak*) :
Nama : ...................................................... 8)
NPWP : ...................................................... 9)
Alamat : ...................................................... 10)
Unsur Dalam.................
bersama ini mengajukan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak
(SKP)/pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga *):
Jenis surat
Nomor dan tanggal
Jenis Pajak
Masa/Tahun Pajak
:
:
:
:
...................................................... 11)
...................................................... 12)
...................................................... 13)
...................................................... 14
Unsur Dalam.................
Alasan keberatan 15):
1. Sengketa .......................................................................................
Alasan
keberatan
dan
jumlah
menurut
Wajib
Pajak
...........................................................................
2.Sengketa ..........................................................................................
Alasan
keberatan
dan
jumlah
menurut
Wajib
Pajak
................................................................................
3. dst
Unsur Dalam.................
Berdasarkan hal tersebut di atas maka:
a. Jumlah pajak yang terutang menurut surat ketetapan pajak sebesar
:..............................................16)
b. Jumlah pajak yang terutang menurut perhitungan Wajib Pajak
sebesar : ..................................17)
c. Jumlah pajak yang terutang yang disetujui dalam pembahasan akhir
pemeriksaan sebesar : ..................................18)
d. Jumlah yang telah dilunasi sebesar ....................19) tanggal
........................20) pada bank .....................21) dengan NTPP
.........................22)
Catatan :
Surat
Keberatan
yang
tidak
memenuhi
persyaratan FORMAL dan/atau yang tidak
disampaikan Sebagaimana dalam pemenuhan
syarat formal bukan merupakan surat
keberatan dan/atau merupakan surat yang
tidak
disampaikan
sehingga
tidak
dipertimbangkan sebagai surat keberatan dan
atas surat tersebut Direktur Jenderal Pajak tidak
menerbitkan Surat Keputusan.
Batas Waktu Penyelesaian

Direktur Jenderal Pajak harus memberikan
keputusan atas keberatan yang diajukan
Wajib Pajak paling lama 12 (dua belas)
bulan sejak saat diterimanya surat
keberatan
Dengan ditentukannya batas waktu penyelesaian keputusan atas keberatan
tersebut, berarti akan diperoleh suatu kepastian hukum bagi Wajib Pajak
selain terlaksananya administrasi perpajakan.
Keputusan Keberatan

Keputusan Direktur Jenderal Pajak atas
keberatan dapat berupa : mengabulkan
seluruhnya atau sebagian, menolak, atau
menambah besarnya jumlah pajak yang masih

harus dibayar.
Apabila Wajib Pajak masih belum menerima atau
tidak puas terhadap keputusan keberatan juga,
Wajib Pajak masih dapat menempuh upaya
hukum berikutnya yaitu dengan mengajukan
banding kepada Pengadilan Pajak sesuai Pasal
27 Undang-undang KUP.
“MENOLAK”
Apabila dalam proses pemeriksaan yang dilakukan oleh
direktur jendral pajak diketahui tidak terdapat cukup alasan
bukti, maka Direktur Jendral Pajak akan mengeluarkan
keputusan menolak keberatan wajib pajak.
Jika terjadi keputusan demikian, konsekuensinya hanya
ada dua yaitu pertama, wajib pajak harus tetap melunasi
utang pajak sebesar yang tercantum dalam keputusan
keberatan. Kedua, wajib pajak dapat mengajukan upaya
hukum lebih lanjut, yaitu banding ke pengadilan pajak.
“MENGABULKAN
SELURUHNYA”
Apabila dalam proses pemeriksaan diketahui
adanya alasan dan bukti yang mendukung
untuk diterimanya seluruh keberatan wajib
pajak sesuai perhitungan wajib pajak, maka
Direktur Jendral Pajak akan menerbitkan
keputusan keberatan yang menerima
seluruh keberatan wajib pajak.
“MENGABULKAN SEBAGIAN”
Apabila surat keberatan wajib pajak setelah
dilakukan pemeriksaan ternyata hanya
sebagian alasan dan bukti yang mendukung
untuk dikuranginya jumlah pajak yang
tercantum dalam ketetapan pajak, maka
Direktur Jendral Pajak akan mengeluarkan
keputusan menerima sebagian.
“MENAMBAH”
Dalam Undang-Undang KUP memang tidak tidak
dijelaskan secara tegas dalam hal apa saja
keputusan keberatan yang menambah ketetapan
pajak bisa dilakukan. Hal tersebut bisa saja
dikarenakan adanya kesalahan hitung atau
kesalahan
penulisan
yang
dilakukan
pemeriksa pajak atau kesalahan dalam
menerapkan peraturan yang mengakibatkan
hasil keputusan keberatan lebih besar dari
ketetapan pajak semula.
Keberatan PBB
Berbeda dengan PPh dan PPN, keberatan PBB dapat diajukan secara perseorangan
atau secara kolektif.
Persyaratan formal yang harus dipenuhi apabila keberatan PBB diajukan secara
perseorangan:

Satu surat keberatan untuk 1 SPPT atau SKP PBB

Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia

Diajukan kepada Dirjen Pajak dan disampaikan ke KPP Pratama

Dilampiri asli SPPT atau SKP yang diajukan keberatan

Dikemukakan jumlah PBB terutang menurut WP disertai alasan yang
mendukung keberatan

Diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal diterima SPPT atau SKP

Surat keberatan ditandatangani oleh WP, bila dikuasakan maka harus
dilampirkan :

>
Surat kuasa khusus jika PBB yang terutang > Rp. 2.000.000,- atau WP
Badan

> Surat kuasa jika PBB yang terutang ≤ Rp. 2.000.000,-
Keberatan PBB
Dasar Hukum :
• Pasal 15 UU PBB
• PER-25/PJ/2008









Adapun persyaratan formal keberatan PBB yang diajukan secara kolektif
adalah:
Satu surat keberatan untuk beberapa SPPT tahun pajak yang sama
Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia
PBB yang terutang untuk setiap SPPT ≤ Rp. 200.000,Diajukan kepada Dirjen Pajak dan disampaikan ke KPP
Diajukan melalui Kepala Desa/Lurah
Dilampiri asli SPPT atau SKP yang diajukan keberatan
Dikemukakan jumlah PBB terutang menurut WP disertai alasan yang
mendukung keberatan
Diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal diterima SPPT
SPPT PBB
Penafsiran Luas
Penafsiran NJOP
Penafsiran Peraturan
Perundang-undangan
Keberatan BPHTB
Dasar Hukum :
• Pasal 16 UU BPHTB
• KEP-22/PJ.6/1997







Persyaratan formal keberatan BPHTB:
Satu surat keberatan untuk 1 SKBKB atau SKBKBT atau SKBLB atau SKBN;
Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia
Diajukan kepada Dirjen Pajak dan disampaikan ke KPP Pratama
Dilampiri fotokopi SSB, Asli SKBKB/SKBKBT/SKBLB/SKBN, fotokopi
Akta/Risalah Lelang/Surat Keputusan Pemberian Hak Baru/Putusan Hakim,
dan fotokopi SIM/KTP/Paspor/Kartu Keluarga/identitas lain
Dikemukakan jumlah pajak yang terutang menurut WP disertai alasan yang
mendukung keberatan;
Diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal diterima SKBKB atau
SKBKBT atau SKBLB atau SKBN.
SKPKB
BPHTB
Terima kasih
Tim PKB Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung

similar documents