Manajemen Obat Rasional

Report
Dr. Haris Budi Widodo, drg., M.Kes., A.P., SIP.
TUJUAN
KEBIJAKAN OBAT NASIONAL
Menjamin :
1. Ketersediaan, pemerataan dan
keterjangkauan obat, terutama obat
esensial
2. Keamanan, khasiat dan mutu semua obat
yang beredar serta melindungi masyarakat
dari penggunaan yang salah dan
penyalahgunaan obat
3. Penggunaan obat yang rasional
POR
KETERJANGKAUAN
PENDANAAN
AKSES
HARGA
SISTEM KES
& SUPLAI
OBAT
KETERSEDIAAN
JENIS
JUMLAH
AMAN
OE
EFEKTIF
BERKUALITAS
PENGGUNAAN
OBAT YANG RASIONAL
Sasaran :
Penggunaan obat dalam jenis, bentuk
sediaan, dosis dan jumlah yang tepat disertai
informasi yang benar, lengkap dan tidak
menyesatkan
MANFAAT PENGGUNAAN
OBAT YANG RASIONAL
1. Meningkatkan mutu pelayanan
2. Mencegah pemborosan sumber dana
3. Meningkatkan akses terhadap obat esensial
SIKLUS MANAJEMEN OBAT
Seleksi
Penggunaan
Manajemen pendukung
-Organisasi
-Anggaran
-M. Informasi
-SDM
Distribusi
Pengadaan
ISU YANG HARUS DIANTISIPASI DALAM
PENGGUNAAN OBAT
Di era desentralisasi : pelayanan kesehatan
menjadi salah satu aset sumber PAD
Pergeseran nilai sosial obat ke arah
komoditas bisnis, mengakibatkan
kepentingan pasien dapat terabaikan
Pengobatan tidak berdasarkan bukti/data
ilmiah (evidence based treatment) sehingga
tidak rasional
Strategi untuk menjamin
penggunaan obat yang rasional
 Penerapan penggunaan DOEN dlm setiap upaya pelayanan
kesehatan
 Penerapan pendekatan farmakoekonomi melalui analisis
biaya-efektif dengan biaya-manfaat pd seleksi obat yg
digunakan di semua tingkat pelayanan kesehatan
 Penerapan pelayanan kefarmasian yang baik (pharmaceutical
care), perubahan dari product oriented ke patient oriented
 Pemberdayaan masyarakat melalui KIE
KEPMENKES YANG MENUNJANG POR
SK MENKES NO: 085/MENKES/PER/I/1989
KEWAJIBAN MENULISKAN RESEP
DAN/ATAU MENGGUNAKAN OBAT GENERIK DI
FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN
PEMERINTAH
KEPMENKES NO:
1009/MENKES/SK/X/1995
SEMUA RS PEMERINTAH
DIWAJIBKAN MEMBENTUK KFT
BERTUGAS MEMBANTU DIREKTUR
MENENTUKAN KEBIJAKAN DI BIDANG OBAT,
PENGOBATAN , DAN FARMASI
UNTUK MENINGKATKAN MUTU, EFISIENSI DAN
EFEKTIVITAS PELAYANAN RS
SK BERSAMA
MENKES DAN MENDAGRI
NO: 394/MEN.KES/SK/VII/1981DAN
NO: 196 TAHUN 1981
TENTANG PENGADAAN OBAT UNTUK
UNIT PELAYANAN PEMERINTAH
PUSAT &DAERAH
PENGADAAN DG MENGGUNAKAN APBN DAN APBD
DILARANG MENYIMPANG DARI KETENTUAN DAFTAR
OBAT ESENSIAL NASIONAL (DOEN)
PENGADAAN HARUS DALAM BENTUK ESENSIAL
GENERIK
FAKTOR PENUNJANG PENINGKATAN
PENGGUNAAN OBAT YANG RASIONAL
1.
2.
3.
4.
5.
Pasien dan masyarakat terdidik
Tersedianya pedoman pengobatan
Tersedianya obat esensial
Kebijaksanaan harga obat yang baik
Tersedianya peraturan yang meningkatkan peresepan
rasional
6. Masuknya POR dalam kurikulum tenaga kesehatan
7. Pengawasan terhadap iklan dan tekanan dari pabrik
8. Insentive untuk penggunaan DOEN
SUKSESNYA POR MEMBUTUHKAN DUKUNGAN
KEBIJAKSANAAN YANG KOMPREHENSIF
Pemerintah Pusat
LSM
Pemerintah
Daerah
KONAS
Masyarakat
Asosiasi
Profesi Kesehatan
Badan Pengawasan
Obat
Perguruan
Tinggi
Peningkatan penggunaan obat rasional
merupakan bagian integral dari
Kebijakan Obat Nasional
(KONAS)

similar documents