PAPARAN DIR DATA BASE ACCESS

Report
UU Desa dan Arah Rancangan
Peraturan Pemerintah tentang
Pengaturan Desa Terkait
Pemanfaatan Data Base
Partisipatif
Program (ACCESS) merupakan program kerjasama
antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah
Australia yang tertuang dalam dokumen Subsidiary
Arrangement yang ditandatangani atas nama
Pemerintah Indonesia Sekjen Kemdagri dan
Pemerintah Austalia (Head of AusAid Indonesia).
Tujuan Program
Mengembangkan pendekatan partisipatif
dan inklusif dengan menguatkan kapasitas
dan rasa percaya diri masyarakat untuk
Tata kelola Kepemerintahan Lokal yang
Demokratis (TKLD).
• ACCESS dengan mitra bekerja di di 1.118 desa,
20 kabupaten, 4 provinsi.
• Memberikan dana hibah kepada 14 mitra
nasional dan 125 OMS mitra langsung di
daerah kegiatan di desa, kecamatan, dan
kabupaten, serta kegiatan di provinsi.
Salah satu yang di Kembangkan ACCESS adalah
Data Base Patisipatif atau Peta Sosial yaitu
pemetaan yang dihasilkan oleh Masyarakat
dan masyarakat sendiri sebagai pelakunya,
Proses pendataan adalah kewenangan penuh
masyarakat (baik laki maupun perempuan) dan
keterlibatan pemerintah desa.
KATA KUNCI
POKOK-POKOK PERSOALAN
1. Kelembagaan:
Belum ada lembaga yang menangani secara khusus
pemetaan sosial interaktif, kalaupun ada bagaimana
kelanjutannya, perlu menetapkan payung hukum
pelaksanaannya.
2. Sumber Daya Manusia:
Kemampuan SDM yang terbatas, baik jumlah maupun
kualitasnya dalam pengelolaan pemetaan sosial, pengelolaan
setelah ACCESS selesai dan replikasi kedaerah lain.
3. Anggaran:
Pengannggaran pasca ACCESS.
PELUANG
1. UU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA.
2. RPP TENTANG PENGATURAN DESA DAN DESA
ADAT.
UPAYA YANG HARUS DILAKUKAN
1. Penguatan kapasitas kelembagan ;
2. Menyusun kebijakan tentang penggunaan data base pastisipatif
agar dapat juga digunakan sebagai salah satu acuan dalam
pembangunan desa ( Menyusun RPJMdes, Musyawarah Desa,
Peraturan desa dll) dimungkinkan untuk masuk dalam RPP
Pengaturan Desa dan Desa Adat ;
3. Pengkajian, penelitian, pelatihan & pendidikan manajemen bg
pelaksana pemetaan sosial interaktif (peningkatan kapasitas SDM
dlm perencanaan & penganggaran pembangunan desa);
4. Anggaran desa yang cukup besar setelah penetapan UU Desa
dapat di gunakan untuk pengelola dan pemanfaatan data base
partisipatif, ;
5. Sosialisasi lbh intensif lagi tentang peta interaktif.

similar documents