Kapan Wajib Pajak Dikenakan PPh Berdasarkan PP 46?

Report
Kenalan Dengan
Pajak
Oleh:
Jakarta, 3 Juni 2014
Apakah Anda termasuk
Wajib Pajak?
• Wajib Pajak adalah orang pribadi atau
badan, meliputi pembayar pajak,
pemotong pajak, dan pemungut pajak,
yang mempunyai hak dan kewajiban
perpajakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan.
– 1) Orang Pribadi, dan
– 2) Badan.
Orang Pribadi
• Sebagai Subjek Pajak yaitu Warga Negara
Indonesia (orang yang dilahirkan di
Indonesia) atau orang asing yang tinggal di
Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka
waktu 12 bulan.
• Sedangkan yang dikategorikan batasan
penghasilan adalah jika penghasilan
netonya di atas Penghasilan Tidak Kena
Pajak (PTKP).
Badan
• Sedangkan sebagai badan, yaitu sekumpulan orang
dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang
melakukan usaha maupun yang tidak melakukan
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan
komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik
negara atau badan usaha milik daerah dengan nama
dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi,
dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan,
organisasi massa, organisasi sosial politik, atau
organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan
lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk
usaha tetap.
Melaporkan Usaha untuk
Dikukuhkan sebagai
Pengusaha Kena Pajak
• Jika peredaran bruto sudah melebihi Rp 4,8
milyar dalam satu tahun pajak atau dalam
bagian tahun pajak (misalnya, jumlah tersebut
diperoleh bulan Agustus), maka sudah wajib
melaporkan
usahanya
sebagai
PKP.
Walaupun peredaran usaha belum mencapai
atau melebihi Rp 4,8 milyar, bukan berarti
pengusaha tersebut tidak dapat melaporkan
usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP.
Sah-sah saja, namun tidak wajib.
Mengisi Surat Pemberitahuan
dengan Tidak Benar,
Lengkap dan Jelas
Surat Pemberitahuan
• SPT Masa, yaitu SPT yang digunakan
untuk melaporkan kewajiban pajak untuk
suatu Masa Pajak;
• SPT Tahunan, yaitu SPT yang digunakan
untuk melaporkan kewajiban pajak untuk
suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun
Pajak.
Cara Mengisi Surat
Pemberitahuan
• Benar yaitu benar dalam perhitungan,
termasuk benar dalam penerapan
ketentuan
peraturan
perundangundangan perpajakan, dalam penulisan,
dan sesuai dengan keadaan yang
sebenarnya;
• Lengkap yaitu memuat semua unsurunsur yang berkaitan dengan obyek pajak
dan unsur-unsur lain yang harus
dilaporkan dalam SPT;
• Jelas yaitu melaporkan asal-usul atau
sumber dari objek pajak dan unsur-unsur
lain yang harus dilaporkan dalam SPT.
Tidak atau Terlambat
Menyampaikan
Surat Pemberitahuan
• Tidak disampaikan dalam jangka waktu
sebagaimana dimaksud;
– Rp 500.000,00 (lima ratus
untuk Surat Pemberitahuan
Pertambahan Nilai,
– Rp 100.000,00 (seratus ribu
Surat Pemberitahuan Masa
sebesar
ribu rupiah)
Masa Pajak
rupiah) untuk
lainnya, dan
– Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk
Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak
Penghasilan Wajib Pajak badan, serta
sebesar
– Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk
Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak
Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi.
• Setiap orang yang dengan sengaja:
• Tidak
menyampaikan
Surat
Pemberitahuan;
sehingga
dapat
menimbulkan kerugian pada pendapatan
negara dipidana dengan pidana penjara
paling singkat 6 (enam) bulan dan paling
lama 6 (enam) tahun dan denda paling
sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang
yang tidak atau kurang dibayar dan paling
banyak 4 (empat) kali jumlah pajak
terutang yang tidak atau kurang dibayar.
• SPT yang Dianggap Tidak Disampaikan
a. SPT tidak ditandatangani sebagaimana
mestinya
b. SPT
tidak
sepenuhnya
dilampiri
keterangan
dan/atau
dokumen
sebagaimana mestinya;
c. SPT yang menyatakan lebih bayar
disampaikan setelah 3 (tiga) tahun
sesudah berakhirnya Masa Pajak, bagian
Tahun Pajak atau Tahun Pajak, dan WP
telah ditegur secara tertulis; atau
d. SPT disampaikan setelah Direktur
Jenderal
Pajak
melakukan
pemeriksaan atau menerbitkan surat
ketetapan pajak.
Kapan Surat Pemberitahuan
Disampaikan?
a. Untuk SPT Masa PPh, paling lama 20 (dua
puluh) hari setelah akhir Masa Pajak;
b. Untuk SPT Masa PPN, paling lama akhir bulan
setelah akhir Masa Pajak;
c. Untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan WP
orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah
akhir Tahun Pajak; atau
d. Untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan WP
badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah
akhir Tahun Pajak.
Terima Kasih
Jl. Sungai Gerong No. 19
Kebon Melati, Tanah Abang
Jakarta Pusat 12920 Indonesia
Telp : +62 21 31903700
Fax : +62 21 31904200
www.lf-consult.com
Bentuk Usaha Tetap
• …. Atau bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang
pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia,
orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih
dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan
badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat
kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha
atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang berupa:
tempat kedudukan manajemen; cabang perusahaan; kantor perwakilan; gedung
kantor; pabrik; bengkel; gudang; ruang untuk promosi dan penjualan;
pertambangan dan penggalian sumber alam; wilayah kerja pertambangan
minyak dan gas bumi; perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan,atau
kehutanan; proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan; pemberian jasa
dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih
dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan; orang atau
badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas; agen atau
pegawai dari perusahan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat
kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko
di Indonesia; dan komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang
dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk
menjalankan kegiatan usaha melalui internet.
PP NOMOR 46 TAHUN 2013
PPh Final 1%
atas Penghasilan Bruto Tertentu
SEPTEMBER 2013
Siapa yang Dikenakan PPh
Berdasarkan PP 46?
 Orang pribadi
 Badan, tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap,
yang menerima penghasilan bruto/kotor dari usaha
tidak melebihi Rp 4,8 miliar dalam 1 (satu) Tahun Pajak.
Pengecualian
 WP OP yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau
jasa yang dalam usahanya menggunakan sarana atau
prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap
maupun tidak menetap dan menggunakan sebagian atau
seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak
diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan, misalnya
pedagang makanan keliling, pedagang asongan, warung
tenda di trotoar, dan sejenisnya.
 WP badan yang belum beroperasi secara komersial atau yang
dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah beroperasi secara
komersial memperoleh penghasilan bruto melebihi Rp 4,8 miliar.
Dasar Penentuan
Penghasilan Bruto
Penghasilan bruto yang tidak melebihi Rp 4,8 Miliar
ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dari seluruh
usaha, termasuk dari usaha cabang, tidak termasuk
penghasilan bruto dari:
 Jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas;
 penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar
negeri;
 usaha yang atas penghasilannya telah dikenai Pajak
Penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri,
misalnya usaha jasa konstruksi; dan
 penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.
Saat Mulai Berlakunya PP
Kapan Wajib Pajak
Dikenakan PPh
Berdasarkan PP 46?
1. Apabila penghasilan bruto yang dilaporkan
dalam SPT Tahunan terakhir di bawah Rp
4,8 Miliar, dalam hal penghasilan tersebut
merupakan penghasilan penuh 12 bulan.
Contoh Kasus:
CV Andik terdaftar 1 Januari 2012, memiliki usaha
penjualan gerabah dan memiliki penghasilan bruto:
• Januari s.d Desember 2013 sebesar Rp
4.000.000.000,00
2013
2013
2014
2014
Kapan Wajib Pajak
Dikenakan PPh
Berdasarkan PP 46?
2. Apabila WP Orang Pribadi baru terdaftar
antara Januari-Juni 2013  dasar
penghasilan bruto adalah: akumulasi
penghasilan bruto dari bulan berdiri s.d.
bulan Juni 2013, yang disetahunkan.
Contoh Kasus
Jumlah penghasilan bruto selama 3 (tiga) bulan
Rp150.000.000,00
1 April 2013
Terdaftar
sebagai Wajib
Pajak
30 Juni 2013 1 Juli 2013
Mulai Berlakunya
PP 46 Tahun
2013
penghasilan bruto 3 (tiga) bulan yang disetahunkan adalah:
Rp150.000.000,00 x 12/3 = Rp 600.000.000
Kapan Wajib Pajak Dikenakan PPh
Berdasarkan PP 46?
3. Dalam hal WP Orang Pribadi baru terdaftar
setelah Juli 2013
 dasar penghasilan bruto adalah:
penghasilan
bruto
bulan
pertama
disetahunkan.
Contoh Kasus
Gatut Kaca terdaftar sebagai Wajib Pajak baru
pada bulan November 2014. Pada bulan
November
2014
tersebut,
memperoleh
penghasilan bruto sebesar Rp 15.000.000,00
(lima belas juta rupiah).
penghasilan bruto November 2014 disetahunkan:
12/1 x Rp15.000.000,00 = Rp180.000.000,00
Kapan Wajib Pajak
Dikenakan PPh
Berdasarkan PP 46?
4. Khusus WP Badan yang
beroperasi secara komersial
baru
mulai

dasar
penghasilan
bruto
adalah:
penghasilan bruto setahun pertama sejak
beroperasi secara komersial.
Contoh Kasus
PT Gaya Baru terdaftar sebagai Wajib Pajak baru pada bulan
November 2012. PT Gaya Baru mulai beroperasi secara
komersial bulan November 2013.
Selama satu tahun pertama operasi komersial PT Gaya Baru
dikenai PPh tarif umum (PPh Pasal 25), dan karena satu tahun
tersebut
melewati tahun pajak maka PT Gaya Baru
menggunakan tarif PPh umum sampai Desember 2014.
Apabila penghasilan bruto masa November 2013 – Oktober
2014 telah melebihi Rp 4,8 M maka mulai Januari 2015 PT
Gaya Baru tetap menggunakan PPh tarif umum.
Apabila penghasilan bruto masa November 2013 – Oktober
2014 belum melebihi Rp 4,8 M maka pengenaan PP 46
didasarkan pada penghasilan bruto masa Januari – Desember
2014.
Penentuan Penghasilan Bruto
Dasar Pengenaan PP 46
Orang Pribadi
Badan
Penghasilan Januari
s.d Desember 2012
Omset SPT Tahunan
2012
Omset SPT Tahunan
2012
Terdaftar Januari s.d
Juni 2013
Omset sejak terdaftar
sampai dengan Juni
disetahunkan
Omset Tahun Pertama
operasi komersial
Terdaftar setelah Juli
2013
omset bulan pertama
disetahunkan
Omset Tahun Pertama
operasi komersial
Penerapan Tarif
Pajak Penghasilan terutang dihitung berdasarkan tarif
1% (satu persen) dikalikan dengan dasar pengenaan
pajak, yaitu jumlah penghasilan bruto setiap bulan dari
setiap tempat usaha
Penerapan Tarif
PT Daya Tangkap memenuhi kriteria WP yang dikenai
PPh yang bersifat final sesuai PP ini.
Pada bulan Agustus 2013 memperoleh penghasilan
dari usaha penjualan sebesar Rp 50.000.000,00 (lima
puluh juta rupiah).
Pajak Penghasilan (PPh) yang bersifat final yang
terutang untuk bulan Agustus 2013 dihitung sebagai
berikut:
PPh final
= 1% x Rp 50.000.000,00
= Rp 500.000,00
Angsuran Masa
 Setoran bulanan PPh berdasarkan PP 46
merupakan PPh Pasal 4 ayat (2)
 Jika penghasilan semata-mata dikenai PPh final,
tidak wajib PPh Pasal 25.
 Jika ada penghasilan lain selain yang dikenai PPh
Pasal 4 ayat (2) sesuai ketentuan PP ini, maka atas
penghasilan tersebut dikenai PPh sesuai dengan
ketentuan umum.
 Jika ada angsuran PPh Pasal 25 atau PPh yang
dipotong/dipungut pihak lain boleh dikreditkan
terhadap PPh terutang yang dikenakan berdasarkan
tarif umum.
Angsuran Masa
Angsuran pajak pada Tahun Pajak pertama Wajib Pajak tidak
dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final:
 bagi Wajib Pajak bank, BUMN, BUMD, Wajib Pajak masuk
bursa, dan Wajib Pajak lainnya yang harus membuat
laporan keuangan berkala, dan WP OPPT sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 25 ayat (7) huruf b dan huruf c UU
PPh; dan
 bagi selain Wajib Pajak diatas, angsuran pajak diperlakukan
seperti Wajib Pajak Baru sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 25 ayat (7) huruf a UU PPh,
besaran angsuran pajak adalah sesuai dengan besarnya
angsuran
pajak
sebagaimana
diatur
dalam
PMK
255/PMK.03/2008 std PMK 208/PMK.03/2009.
Penyetoran dan Pelaporan
 Penyetoran paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya
setelah Masa Pajak berakhir.
 SSP berfungsi sekaligus sebagai SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2).
Jika SSP telah divalidasi dengan NTPN dianggap telah lapor SPT
Masa PPh Pasal 4 ayat (2).
 Apabila SSP tidak mendapat validasi NTPN wajib menyampaikan
Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan paling lama 20 (dua
puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.
Kewajiban pelaporan ditiadakan untuk pelaporan Surat
Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan masa pajak Juli s.d
Desember 2013
 SPT Tahunan :
o Dilaporkan pada kelompok penghasilan yang dikenai pajak final
dan/atau bersifat final.
o Formulir SPT Tahunan menggunakan Form 1770 untuk Wajib
Pajak orang pribadi dan 1771 untuk Wajib Pajak badan masih
mengakomodasi
Pemotongan/Pemungutan PPh
 Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh WP yang dikenai
PPh bersifat final menurut PP ini, yang berdasarkan ketentuan UU PPh
wajib dilakukan pemotongan dan/atau pemungutan PPh yang tidak
bersifat final, dapat dibebaskan dari pemotongan dan/atau
pemungutan PPh oleh pihak lain.
 Pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan PPh oleh pihak
lain diberikan melalui Surat Keterangan Bebas dengan Tata Cara
sebagaimana dimaksud PER-01/PJ/2011
Contoh:
o Bengkel mobil menerima pembayaran atas jasa reparasi mobil.
Atas pembayaran tersebut dipotong PPh Pasal 23 kecuali pemilik
bengkel memiliki SKB Potput.
o Toko ATK menjual buku kepada sekolah negeri. Bendahara sekolah
memungut PPh Pasal 22 kecuali pemilik toko memiliki SKB Potput.
Kompensasi Rugi
Ketentuan kompensasi rugi adalah :
o berturut-turut sampai dengan 5 tahun.
o tahun dikenai PPh final 1% tetap menjadi bagian dari
periode 5 tahun tsb.
o kerugian pada tahun dikenai PPh final 1% tidak dapat
dikompensasikan pada tahun berikutnya.
Kompensasi Rugi
Wajib Pajak PT Pantang Menyerah mengalami kerugian pada Tahun
Pajak 2010. Berdasarkan ketentuan UU PPh, kerugian tersebut
dapat dikompensasikan dengan penghasilan pada Tahun Pajak 2011
sampai dengan Tahun Pajak 2015.
2012
2014
2011
2013
2010
Dikenai PPh
Final dan
mengalami
kerugian
Jangka Waktu Kompensasi Kerugian
Rugi pada
Tahun Pajak
2010
Kerugian dari penghasilan
yang dikenai PPh Final pada
Tahun Pajak 2014 tidak dapat
dikompensasi ke Tahun
Pajak berikutnya
2015
Simulasi Pengisian SSP
0 4
1
4 2 0
Penghasilan Usaha WP yang Memiliki
Peredaran Bruto Tertentu
Diisi dengan:
• Kode Akun
Pajak 411128
(Untuk Jenis
Pajak PPh Final)
dan
• Kode Jenis
Setoran 420
(untuk
pembayaran
PPh Final
penghasilan
bruto tertentu)
Pengisian SPT Tahunan PPh
Wajib Pajak Orang Pribadi
Diisi dengan Jumlah PPh
Pasal 4 ayat (2) yang
Telah Disetor
Diisi Jumlah penghasilan
Bruto Selama Satu Tahun
Pajak
FORMULIR
SPT TAHUNAN
1771
IDENTITAS
TAHUN PAJAK
PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
PERHATIAN :
NPWP
:
NAMA WAJIB PAJAK
:
JENIS USAHA
:
NO. TELEPON
:
PERIODE PEMBUKUAN
:
• BERI TANDA "X" PADA
SPT PEMBETULAN
KE-…
(KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI
KLU :
NO. FAKS :
-
-
s.d.
NEGARA DOMISILI KANTOR PUSAT (khusus BUT)
PEMBUKUAN / LAPORAN KEUANGAN
:
NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK
:
NPWP KANTOR AKUNTAN PUBLIK
:
NAMA AKUNTAN PUBLIK
:
N P W P AKUNTAN PUBLIK
:
NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK
:
N P W P KANTOR KONSULTAN PAJAK
:
NAMA KONSULTAN PAJAK
:
NPWP KONSULTAN PAJAK
:
:
DIAUDIT
OPINI AKUNTAN
TIDAK DIAUDIT
A. PENGHASILAN
KENA PAJAK
B. PPh TERUTANG
C. KREDIT PAJAK
D. PPh KURANG/ LEBIH BAYAR
Pengisian SPT Tahunan
PPh Wajib Pajak Badan
RUPIAH *)
*) Pengisian kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal (contoh penulisan lihat buku petunjuk hal. 3)
(1)
2 0
• SEBELUM MENGISI, BACA DAHULU BUKU PETUNJUK PENGISIAN
• ISI DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK DENGAN TINTA HITAM
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
(2)
(3)
1.
PENGHASILAN NETO FISKAL
1
(Diisi dari Formulir 1771-I Nomor 8 Kolom 3) ………………………………………………………………….
2.
KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL
(Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 8)
3.
PENGHASILAN KENA PAJAK (1-2) ……...…..…………………………………….…………………..…………
4.
PPh TERUTANG (Pilih salah satu sesuai dengan dengan kriteria Wajib Pajak. Untuk lebih jelasnya, lihat Buku Petunjuk Pengisian SPT)
2
…………………………………
3
a.
Tarif PPh Ps. 17 ayat (1) Huruf b X Angka 3 ………….
b.
Tarif PPh Ps. 17 ayat (2b) X Angka 3 …………………….
c.
Tarif PPh Ps. 31E ayat (1)
4
(Lihat Buku Petunjuk)
5.
PENGEMBALIAN / PENGURANGAN KREDIT PAJAK LUAR NEGERI
5
(PPh Ps. 24) YANG TELAH DIPERHITUNGKAN TAHUN LALU ……………………………………….
6.
JUMLAH PPh TERUTANG (4 + 5) …..………………………………….…………………..…………
7.
PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (Proyek Bantuan Luar Negeri) ……..………………..………………..………
8.
a.
KREDIT PAJAK DALAM NEGERI
8a
(Diisi dari Formulir 1771-III Jumlah Kolom 5) ……….……………..…....………………..………………..………………..……
b.
KREDIT PAJAK LUAR NEGERI
8b
(Diisi dari Lampiran Khusus 7A Jumlah Kolom 8) ……….………………..………………..………………..………………..…
6
7
8c
c. JUMLAH ( 8a + 8b ) ……...……………..….…………………………………………………………………………..………
9.
10.
11.
12.
13.
a.
PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI
b.
PPh YANG LEBIH DIPOTONG / DIPUNGUT
(6 – 7 – 8c)….
9
PPh YANG DIBAYAR SENDIRI
10a
a. PPh Ps. 25 BULANAN ….……..………………..…………………………………..…………………..…………
10b
b.
STP PPh Ps. 25 (Hanya Pokok Pajak) …….….…..……….…………………………………………………
c.
JUMLAH (10a + 10b) …….……………………...………………
a.
PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh Ps. 29)
b.
PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh Ps. 28A)
(9 – 10c)…..
10c
11
PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 11.a DISETOR TANGGAL ………
PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 11.b MOHON :
a.
DIRESTITUSIKAN
Khusus Restitusi untuk Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu :
TGL
b.
BLN
THN
DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK
Pengembalian Pendahuluan (Pasal 17C atau Pasal 17D UU KUP)
Diisi dengan Jumlah PPh
Pasal 4 ayat (2) yang
Telah Disetor
Diisi Jumlah penghasilan
Bruto Selama Satu Tahun
Pajak
Diisi dengan “Penghasilan
Usaha WP yang Memiliki
penghasilan Bruto
Tertentu”
Penghasilan Usaha WP yang
Memiliki penghasilan Bruto
Tertentu
Lain-lain
 Apabila Wajib Pajak terlanjur membayar PPh Pasal 25
mulai masa Juli 2013 bisa mengajukan pemindahbukuan
ke PPh Final Pasal 4 Ayat (2)
 Wajib Pajak yang terlanjur dipotong PPh Pasal 22 oleh
Bendahara Pemerintah (SSP atas nama rekanan) bisa
mengajukan pemindahbukuan ke PPh Final Pasal 4 Ayat
(2)
 Wajib Pajak yang dipotong PPh oleh pihak lain dengan
bukti potong bisa mengajukan pengembalian pajak yang
seharusnya tidak terutang atau dikreditkan terhadap Pajak
Penghasilan yang dihitung berdasarkan tarif umum.
 Wajib Pajak dengan penghasilan nihil tidak wajib
melaporkan SPT PPh Final Pasal 4 ayat (2)

similar documents