BAB VI PGRI SEBAGAI ORGANISASI PROFESI

Report
 PGRI
adalah organisasi profesi yang mengabdi di bidang
pendidikan, bertekad melanjutkan reformasi, dan menata
pendidikan melalui penanganan guru secara profesional
untuk meningkatkan kualitas sumber daya peserta didik.
 PGRI sebagai organisasi profesi bertugas membina serta
mengembangkan sikap, perilaku, dan keahlian para guru
anggota PGRI khususnya, agar mampu melakukan tugasnya
dengan baik, bertanggung jawab, dan dapat diandalkan oleh
pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.
 Guru bermutu dan bertanggung jawab sebagai anggota inti
organisasi profesi PGRI merupakan pilar utama untuk
mencapai keberhasilan pendidikan yang pada gilirannya hasil
dari didikannya menjadi tulang punggung pembangunan.
 Langkah PGRI sebagai organisasi profesi adalah memberikan
perhatian serius terhadap profesionalisme guru yang dapat
melaksanakan kewajibannya serta mendapatkan hak-haknya
sebagai unsur yang sangat menentukan kemajuan
pendidikan.



PGRI sebagai organisasi profesi ini dimaksudkan untuk meningkatkan sikap
profesionalisme, loyalitas, dedikasi guru sebagai anggota utama PGRI.
Dengan meningkatkan dedikasi, loyalitas dan profesionalisme guru akan
berdampak ositif terhadap kinerja dan prestasi guru.
PGRI sebagai organisasi profesi melakukan pengabdian pada pemerintah
dan masyarakat dengan berpijak pada kerangka sistem pendidikan nasional;
terfokus dalam memperjuangan harkat dan martabat guru; terdepan dalam
mewujudkan profesionalisme guru serta terpanggil untuk ikut aktif
membantu pemerintah meningkatkan profesionalisme guru Indonesia.
Bantuan yang diberikan PGRI sebagai organisasi profesi kepada pemerintah
adalah:
a. meningkatkan profesionalisme guru untuk mengangkat martabat profesi
guru;
b. menjamin hak dan kewajiban profesi guru;
c. meningkatkan kompetensi profesi guru;
d. memajukan profesi serta karier profesi guru;
e. meningkatkan mutu pembelajaran sebagai tugas utama profesi guru;
f. ikut serta meningkatkan mutu pendidikan nasional sebagai tugas penting
profesi guru;
g. serta mengurangi kesenjangan ketersediaan profesi guru antardaerah dari
segi jumlah, mutu, kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai amanat
dari Undang-Undang Nomor: 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
 Sesuai
dengan amanat Undang-Undang Nomor:14 tahun
2005 tentang Guru dan Dosen: PGRI sebagai salah satu
organisasi profesi mempunyai kewenangan:
a. menetapkan dan menegakkan kode etik guru;
b. memberikan bantuan hukum kepada guru;
c. memberikan perlindungan profesi guru;
d. melakukan pembinaan dan pengembangan profesi guru;
dan memajukan pendidikan nasional.
 Dengan kewenangan PGRI sebagai organisasi profesi,
diharapkan profesi guru sebagai bidang pekerjaan khusus
dapat dilaksanakan guru berdasarkan prinsip
profesionalitas guru.
Prinsip profesionalitas guru adalah guru diharapkan:
a. memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme;
memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan,
keimanan, ketaqwaan, dan akhlak mulia;
b. memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan
sesuai dengan bidang tugas;
c. memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang
tugas.
 Guru juga harus memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan
tugas keprofesionalannya; memperoleh penghasilan yang
ditentukan sesuai dengan prestasi kerja; memiliki kesempatan
untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan
dengan belajar sepanjang hayat; memiliki jaminan
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas
keprofesionalan; dan memiliki organisasi profesi yang
mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan
dengan tugas keprofesionalan guru.

Tanggung jawab PGRI sebagai organisasi profesi adalah ikut
serta secara aktif dan konstruktif dalam melaksanakan tugas
keprofesionalan guru sebagai anggota terdepan PGRI yang
dapat memahami dan memperjuangkan hak-hak guru.
 Dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya dalam bidang
pendidikan:
a. Guru berhak mendapatkan promosi sesuai dengan tugas dan
prestasi kerja. Promosi guru tersebut meliputi kenaikan
pangkat dan/atau kenaikan jenjang jabatan.
b. Guru berhak mendapat perlindungan dalam melaksanakan
tugas dalam bentuk rasa aman dan jaminan keselamatan
dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, satuan pendidikan,
Organisasi Profesi Guru, dan/atau Masyarakat sesuai
dengan kewenangan masing-masing.

c.
d.
Guru berhak mendapatkan perlindungan hukum dari tindak
kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi,
atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua
peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain. Guru
berhak mendapatkan perlindungan profesi terhadap
pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, pemberian
imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam menyampaikan
pandangan, pelecehan terhadap profesi, dan pembatasan
atau pelarangan lain yang dapat menghambat guru dalam
melaksanakan tugas.
Guru juga berhak mendapatkan perlindungan keselamatan
dan kesehatan kerja dari satuan pendidikan dan
penyelenggara satuan pendidikan terhadap resiko gangguan
keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu
kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja dan/atau
resiko lain.
e.Guru berhak memperoleh akses memanfaatkan sarana
dan prasarana pembelajaran yang disediakan oleh satuan
pendidikan, penyelenggara pendidikan, Pemerintah
Daerah, dan Pemerintah.
f.Guru memiliki kebebasan untuk berserikat dalam
Organisasi Profesi Guru. Kebebasan untuk berserikat
dalam Organisasi Profesi Guru dilaksanakan dengan tetap
mengutamakan pelaksanaan tugas proses pembelajaran
yang menjadi tanggung jawabnya.
g.Guru memiliki kesempatan untuk berperan
dalampenentuan kebijakan pendidikan di tingkat satuan
pendidikan; kabupaten atau kota; provinsi; dan
nasional.
 Guru
memiliki kesempatan untuk mengembangkan dan
meningkatkan Kualifikasi Akademik dan kompetensinya,
serta untuk memperoleh pelatihan dan pengembangan
profesi dalam bidangnya. Pengembangan dan peningkatan
Kualifikasi Akademik bagi Guru yang belum memenuhi
kualifikasi S-1 atau D-IV dilakukan dalam rangka
memenuhi ketentuan minimal pendidikan guru.
 Pengembangan dan peningkatan kompetensi Guru
dilakukan melalui sistem pembinaan dan pengembangan
keprofesian Guru berkelanjutan yang dikaitkan dengan
perolehan angka kredit jabatan fungsional.
 Guru
yang diangkat Pemerintah atau Pemerintah Daerah
berhak memperoleh cuti sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. Guru yang diangkat
satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat
berhak memperoleh cuti sesuai dengan Perjanjian Kerja
atau Kesepakatan Kerja Bersama.
 Tanggung
jawab PGRI sebagai organisasi PGRI adalah juga
ikut serta secara aktif dan konstruktif dalam membangun
kesadaran guru untuk melaksanakan kewajiban
keprofesionalan guru. Kewajiban guru sesuai dengan
Undang-Undang Nomor : 14 tahun 2005 tentang Guru dan
Dosen adalah merencanakan pembelajaran, melaksanakan
proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan
mengevaluasi hasil pembelajaran.
 Guru
juga berkewajiban untuk meningkatkan dan
mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensinya
secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni; bertindak objektif dan
tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan kelamin,
agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar
belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta
didik dalam pembelajaran; menjunjung tinggi peraturan
perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta
nilai-nilai agama dan etika; dan memelihara dan
memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.
Upaya utama PGRI sebagai organisasi profesi difokuskan pada
upaya peningkatan kompetensi profesionalisme guru melalui
tiga jalan secara serentak. Ketiga jalan tersebut adalah
melalui peningkatan pendidikan dan latihan guru secara
sistemik dan berkelanjutan; peningkatan fungsi dan
pemanfaatan kelompok profesi guru; serta peningkatan
pemanfaatan sumber daya dan sumber dana guru secara
efektif.
 Upaya paling strategis adalah melalui jalur pendidikan dan
pelatihan. Melalui upaya pendidikan formal khususnya pada
jenjang pendidikan yang lebih tinggi, guru akan mendapatkan
serangkaian pengetahuan, berbagai keterampilan serta nilai
dan sikap yang lebih menyeluruh dan terpadu sehingga
memungkinkan guru memiliki wawasan yang lebih luas,
kemahiran pelaksanaan tugas yang lebih mantap, serta
kedalaman sikap dan perilaku profesional dalam melaksanakan
tugas loebih terjamin.

 Strategi
PGRI sebagai organisasi PGRI adalah
mendudukkan guru sebagai tenaga profesional yang
berfungsi untuk meningkatkan martabat guru serta
perannya sebagai agen pembelajaran dalam meningkatkan
mutu pendidikan nasional.
 Sejalan dengan fungsi tersebut kedudukan guru sebagai
tenaga profesional bertujuan untuk melaksanakan sistem
pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan
nasional, yakni berkembangnya potensi peserta didik agar
menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada
Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu,
cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang
demokratis dan bertanggungjawab
 Strategi
PGRI sebagai organisasi profesi yang ingin
dicapai PGRI adalah untuk ikut bertanggung jawab dalam
penyelenggaraan sertifikasi pendidik berdasarkan
kualifikasi akademik dan kompetensi; pemenuhan hak dan
kewajiban guru sebagai tenaga profesional yang sesuai
dengan prinsip profesionalitas; penyelenggaraan
kebijakan strategis dalam pengangkatan, penempatan,
pemindahan, dan pemberhentian guru sesuai dengan
kebutuhan, baik jumlah, kualifikasi akademik, maupun
kompetensi yang dilakukan secara merata, objektif, dan
transparan untuk menjamin keberlangsungan pendidikan;
penyelenggaraan kebijakan strategis dalam pembinaan
dan pengembangan profesi guru untuk meningkatkan
profesionalitas dan pengabdian para guru; peningkatan
pemberian penghargaan dan jaminan perlindungan
terhadap guru dalam pelaksanaan tugas profesional.


Soal dan Tugas
Jawablah soal-soal dan kerjakan tugas-tugas di bawah ini





Profesionalisme guru selalu berkembang sesuai dengan kemajuan iptek
dan tuntutan pemerintah. Berilah penjelasan apa dan bagaimana kiprah
PGRI dengan perkembangan profesionalisme guru.
Profesiomalisme guru membutuhkan kerja sama sinergis dengan segenap
pemangku kepentingan. Berilah penjelasan apa dan bagaimana kiprah
PGRI dalam bekerja sama dengan pemerintah dalam meningkatkan
profesionalisme guru.
Sertifikasi guru merupakan wujud penilaian kinerja guru dan bagi yang
memenuhi standar diberi penghargaan sebagai petugas profesi
pendidikan. Apa dan bagaimana peran PGRI dalam ikut mensukseskan
pelaksanaan sertifikasi guru.
Setujukah Saudara, bahwa profesionalisme tak akan berhasil tanpa
kesejahteraan. Jelaskan hubungan profesionalisme dengan
kesejahteraan guru.
Buatlah suatu karya tulis huruf arial, font 12, spasi 1,5, dan minimal 2
halaman kuarto dengan pilihan topik:
 Profesionalisme guru menentukan peningkatan mutu pendidikan;
 Profesionalisme guru memerlukan partisipasi aktif PGRI sebagai
organisasi profesi;
 Hak dan kewajiban guru perlu seimbang dalam meningkatkan
profesionalisme guru.

similar documents