ETIKA PROFESI JAKSA

Report
PENGERTIAN ETIKA
• ETHOS = SIFAT (SIFAT PRIBADI) MENJADI
ORANG BAIK
• DIARTIKAN SEBAGAI KESUSILAAN,
PERASAAN BATIN, ATAU KECENDERUNGAN
HATI UNTUK BERBUAT BAIK
• SELF CONTROL
PENGERTIAN JAKSA & PENUNTUT
UMUM (psl 1 UU 16/2004)
JAKSA
• Pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh UU
utk bertindak sebagai penuntut umum dan
pelaksanaan putusan pengadilan (inkracht) serta
wewenang lain berdasarkan UU.
PENUNTUT UMUM
• Jaksa yg diberi wewenang oleh UU untuk
melakukan penuntutan dan melaksanakan
penetapan hakum

PASAL 10 AYAT 2 UNDANG-UNDANG
NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN JAKSA AGUNG NO.KEP052/J.A/8/1979
DOKTRIN ADHYAKSA TRI KRAMA
ADHYAKSA
CATUR
ASANA
TRI
ATMAKA
TRI
KRAMA
ADHYAKSA
CATUR ASANA
LANDASAN IDEAL
•PANCASILA
LANDASAN KONSTITUSIONAL
•UNDANG-UNDANG DASAR 1945
LANDASAN STRUKTURAL
•UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004
LANDASAN OPERASIONAL
•KUHAP, KUHP, & PER-UU-AN YG BERHUBUNGAN DENGAN PERANAN JAKSA
TRI ATMAKA
TUNGGAL
•LEMBAGA NEGARA YG MEWAKILI PEMERINTAH DALAM
URUSAN PENGADILAN DAN SETIAP TINDAKAN JAKSA
DIANGGAP SBG TINDAKAN SELURUH KORPS
MANDIRI
•LEPAS DARI DEPARTEMEN KEHAKIMAN & MEMILIKI
KEWENANGAN ISTIMEWA SBG PENEGAK HUKUM YG
MEWAKILI PEMERINTAH DALAM BIDANG YUDIKATIF
MUMPUNI
•KEJAKSAAN MEMILIKI TUGAS LUAS,MELINGKUPI
YUSTISIAL & NON-YUSTISIAL DENGAN KEWENANGAN YG
CUKUP MELINGKUPINYA
TRI KRAMA ADHYAKSA
SATYA
• KESETIAAN BERSUMBER PADA RASA JUJUR TERHADAP TUHAN
YME, DIRI SENDIRI, DAN KELUARGA MAUPUN SESAMA MANUSIA
ADHI
• KESEMPURNAAN DALAM BERTUGAS DAN BERUNSUR UTAMA
PADA RASA TANGGUNG JAWAB TERHADAP TUHAN YME,
KELUARGA, & SESAMA MANUSIA
WICAKSANA
• BIJAKSANA DALAM TUTUR KATA DAN TINGKAH LAKU,
KHUSUSNYA DALAM PENERAPAN KEKUASAAN DAN
KEWENANGANNYA
TUGAS & WEWENANG JAKSA (psl
30 ayat 1-3 UU 16/2004)
 PIDANA
 PERDATA & TATA USAHA NEGARA
 KETERTIBAN & KETENTRAMAN RAKYAT





Melakukan penuntutan.
Melaksanakan penetapan hakim dan putusan
pengadilan inkracht.
Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan
putusan pidana bersyarat, pengawasan, & lepas
bersyarat.
Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana
tertentu berdasarkan UU.
Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu
dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum
dilimpahkan ke pengadilan.

Dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di
dalam maupun di luar pengadilan untuk dan
atas nama negara atau pemerintah






Peningkatan kesadaran hukum masyarakat
Pengamanan kebijakan penegakkan hukum
Pengawasan peredaran barang cetakan
Pengawasan kepercayaan yg dapat
membahayakan masyarakat & negara
Pencegahan penyalahgunaan dan/atau
penodaan agama
Penelitian & pengembangan hukum serta
statik kriminal
Dalam Menjalankan Tugas dan Wewenangnya
Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung dengan membawahi :
-6 Jaksa Agung Muda
-31 Kepala Kejaksaan Tinggi pada tiap provinsi.
Lembaga Kejaksaan
Dominus Litis (pengendali proses perkara).
Menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di
persidangan serta sebagai pelaksana penetapan dan keputusan
pengadilan.
Kejaksaan
Executive Ambtenaar yaitu satu-satunya instansi
pelaksana putusan pidana
Dalam bidang Perdata & TUN sebagai Jaksa Pengacara Negara. Jaksa
sebagai pelaksana kewenangan tersebut diberi wewenang sebagai
Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan, dan
wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.
KEWAJIBAN JAKSA DALAM MELAKSANAKAN TUGAS
PROFESI
a. Mentaati kaidah ubli, Peraturan Perundang-Undangan, dan Peraturan
Kedinasan yang berlaku;
b. Menghormati prinsip cepat, sederhana, biaya ringan sesuai dengan
prosedur yang ditetapkan;
c. Mendasarkan pada keyakinan dan alat bukti yang sah untuk mencapai
keadilan dan kebenaran;
d. Bersikap mandiri, bebas dari pengaruh, tekanan /ancaman opini ublic
secara langsung atau tidak langsung;
e. Bertindak secara obyektif dan tidak memihak;
f. Memberitahukan dan/atau memberikan hak-hak yang dimiliki oleh
tersangka /terdakwa maupun korban;
g. Membangun dan memelihara hubungan fungsional antara aparat
penegak ubli dalam mewujudkan ublic peradilan pidana terpadu;
LANJUTAN ...
h. Mengundurkan diri dari penanganan perkara yang mempunyai
kepentingan pribadi atau keluarga, mempunyai hubungan pekerjaan,
partai atau ublicen atau mempunyai nilai ekonomis secara langsung
atau tidak langsung;
i. Menyimpan dan memegang rahasia sesuatu yang seharusnya
dirahasiakan;
j. Menghormati kebebasan dan perbedaan pendapat sepanjang tidak
melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
k. Menghormati dan melindungi Hak Asasi Manusia dan hak-hak
kebebasan sebagaimana yang tertera dalam peraturan perundangundangan dan ublicent Hak Asasi Manusia yang diterima secara
universal;
l. Menanggapi kritik dengan arif dan bijaksana;
m. Bertanggung jawab secara internal dan berjenjang, sesuai dengan
prosedur yang ditetapkan;
n. Bertanggung jawab secara eksternal kepada ublic sesuai kebijakan
pemerintah dan aspirasi masyarakat tentang keadilan dan kebenaran.
LARANGAN JAKSA
 Menggunakan jabatan/kekuasaannya untuk kepentingan




pribadi dan/atau pihak lain.
Merekayasa fakta-fakta hukum dalam penanganan
perkara.
Menggunakan kapasitas & otoritasnya untuk melakukan
penekanan secara fisik dan/atau psikis.
Meminta dan/atau menerima hadiah dan/atau
keuntungan serta melarang keluarganya meminta
dan/atau menerima hadiah dan/atau keuntungan
sehubungan dengan jabatannya.
Menangani perkara yg mempunyai kepentingan pribadi
atau keluarga, hub. Pekerjaan, partai/finansial, atau
mempunyai nilai ekonomis langsung/tidak langsung.
LANJUTAN…
 Bertindak diskriminatif dalam bentuk apapun
 Membentuk opini publik yg dapat merugikan
kepentingan penegakkan hukum.
 Memberikan keterangan kepada publik kecuali
terbatas pada hal-hal teknis perkara yang ditangani.
PENGAWASAN JAKSA
JAKSA AGUNG MUDA BIDANG PENGAWASAN
Unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan tugas dan
wewenang Kejaksaan di bidang pengawasan, bertanggung
jawab kepada Jaksa Agung.
Tugas dan wewenang Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan
adalah melaksanakan tugas dan wewenang kejaksaan di bidang
pengawasan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan
pengendalian pelaksanaan pengawasan atas kinerja dan
keuangan intern Kejaksaan, serta pelaksanaan pengawasan
untuk tujuan tertentu atas penugasan Jaksa Agung sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
TINDAKAN ADMINISTRATIF TERHADAP
PELANGGARAN KODE ETIK
Pembebasan dari tugas jaksa (3 bulan-12
bulan) dan selama masa menjalani
tindakan administrasi tersebut tidak
diterbitkan Surat Keterangan
Kepegawaian.
 Pengalihtugasan pada satuan kerja yang
lain.

DAFTAR PUSTAKA






Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik
Indonesia
Peraturan Presiden RI Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan
Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia
Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-067/A/JA/07/2007 Tentang
Kode Perilaku Jaksa
Yanuar Aditya,2010,Makalah Etika Profesi,
http://yanuaradityap.blogspot.com/2010/05/makalah-etika-profesijaksa.html,diakses pada tanggal 18 Februari 2013
Supanto,2010,Kode Etik
Kejaksaan,http://supanto.staff.hukum.uns.ac.id/2010/03/21/kodeetik-kejaksaan/. Diakses pada tanggal 18 Februari 2013
http://kejaksaan.go.id/tentang_kejaksaan.php?id=1. diakses pada
tanggal 18 Februari 2013

similar documents