pengendalian keuangan sekolah – apbs

Report
PENGENDALIAN KEUANGAN SEKOLAH
MELALUI PENYUSUNAN APBS
Oleh Elli Widiastuti, Auditor Inspektorat Kabupaten Sleman
Disampaikan pada forum
Sosialisasi APBS Tahun Pelajaran 2012/2013
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
Kabupaten Sleman, Juli, 2012
Permasalahan APBS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
APBS disusun tidak berdasarkan peraturan berlaku dan
pedoman yang telah ditetapkan Disdikpora serta
kurang memperhatikan prinsip umum pengelolaan APBS
Masih terdapat kesalahan dalam pengklasifikasian jenis
belanja
Terdapat penganggaran atas pengeluaran yang tidak
diperkenankan
APBS belum disusun berbasis kebutuhan prioritas sekolah
Pendapatan dalam APBS belum mencerminkan seluruh
pendapatan sekolah
Sisa dana tahun lalu belum dimuat dalam APBS
Revisi APBS tidak dilakukan
Revisi APBS dilaksanakan namun terlambat
APBS tidak mendapatkan pengesahan
Sekolah tidak menyusun Laporan Realisasi APBS
Peraturan dan Pedoman Penyusunan APBS
1.
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar
2.
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
3.
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan yang telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
4.
Permendikbud Nomor 60 Tahun
Pendidikan pada SD dan SMP
5.
Permendibud Nomor 51 Tahun 2011 tentang BOS 2012
6.
Permendikbud Nomor 56 dan 57 Tahun 2011 tentang DAK SD dan SMP
7.
Peraturan Bupati Sleman Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman
Pengelolaan APBS
8.
Peraturan Bupati Sleman Nomor 26 Tahun 2009 dan perubahannya Nomor 3
Tahun 2011 tentang BOSDA
9.
Peraturan Bupati Sleman tentang Standarisasi Harga Barang/Jasa pada
Pemerintah Kabupaten Sleman
10.
Peraturan Bupati Sleman tentang Juklak Pengelolaan Keuangan Daerah
tentang
Larangan
Pungutan
Biaya
PRINSIP UMUM PENGELOLAAN APBS

tertib, bahwa APBS harus dikelola secara tepat waktu dan tepat
guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat
dipertanggungjawabkan;

taat pada peraturan perundang-undangan, pengelolaan APBS
wajib berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang
berlaku;

efektif, pengelolaan APBS harus memperhitungkan pencapaian
hasil program dengan target yang telah ditentukan dengan cara
membandingkan keluaran dengan hasil;

efisien, pengelolaan APBS harus didasarkan pada pencapaian
keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau
penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran
tertentu;
Lanjutan Prinsip Pengelolaan APBS




transparan, pengelolaan APBS memungkinkan masyarakat
sekolah untuk mengetahui dan mendapatkan akses
informasi seluas-luasnya tentang keuangan sekolah;
bertanggung jawab, pengelolaan APBS harus dapat
dipertanggungjawabkan dalam rangka mencapai tujuan
yang telah ditetapkan;
adil, pengelolaan APBS harus menjaga keseimbangan
distribusi kewenangan dan pendanaan dan atau
keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan
pertimbangan yang objektif;
manfaat, pengelolaan APBS diutamakan untuk kebutuhan
masyarakat satuan pendidikan.
Klasifikasi Jenis Belanja pada
Pemerintah Daerah


Belanja sekolah dikelompokkan sbb:
 belanja investasi yaitu biaya yang disediakan dalam rangka
pengadaan aktiva tetap untuk kepentingan pendidikan.  Belanja
Modal
 belanja operasional terdiri dari:
 belanja pegawai, adalah kompensasi dalam bentuk gaji dan
tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada
pegawai yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.  Belanja Pegawai
 belanja barang dan jasa, adalah pengeluaran untuk
pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari
12 (duabelas) bulan dan atau pemakaian jasa dalam melaksanaan
program dan kegiatan sekolah  Belanja barang/Jasa
Pasal 3 Permendikbud 60 Tahun 2011: Sekolah pelaksana program wajib
belajar dilarang memungut biaya investasi dan biaya operasi dari peserta
didik, orang tua, atau walinya.
Rincian jenis belanja




Belanja Pegawai :
Honorarium kegiatan
Honorarium narasumber
Gaji GTT/PTT










Belanja Barang/Jasa :
Belanja makan minum
Iuran kegiatan
Sewa kendaraan
Uang transport
Belanja bahan
Belanja service
Belanja pemeliharaan
Belanja langganan
daya
Belanja hadiah lomba
Belanja Modal yang lazim
dianggarkan oleh sekolah
1.
Belanja Modal Peralatan dan Mesin



2.
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga
Belanja Modal Alat Peraga Pendidikan
Belanja Modal Alat Laboratorium
Belanja Modal Aktiva tetap lainnya

Buku Perpustakaan
Pengeluaran yang tidak
diperkenankan dianggarkan











Tambahan penghasilan tetap tenaga pendidik
Dana Kesejahteraan Komite Sekolah
Uang transport untuk kegiatan yang dilaksanakan di sekolah
Dana Sosial dan asuransi
Dana bantuan tunai untuk siswa
Pembayaran rekening listrik, air, telpon untuk rumah dinas guru
Biaya pulsa
Karyawisata/studi tour yang membutuhkan biaya tinggi
Dana qurban untuk siswa
Belanja pembangunan sarana prasarana
Belanja bunga pinjaman
APBS disusun berbasis kebutuhan riil
dan menjadi prioritas sekolah


Siklus penganggaran transaksi sekolah:
Kebutuhan riil rincian kebutuhan  penetapan
prioritas (SPM)  Anggaran penjabaran
anggaran (DPA) komunikasi dengan Komite-
dikirim ke Dinas revisi (bila ada)- disahkan.
Sebelum memasuki tahun ajaran baru kepala
sekolah wajib melakukan penjaringan aspirasi
kepada seluruh warga sekolah sebagai bahan
masukan untuk menyusun
RKAS berdasarkan
rencana kerja jangka menengah sekolah
APBS disusun berdasarkan potensi
pendapatan sekolah


Pendapatan adalah dana yang diperoleh berupa uang
yang bersumber dari pemerintah, pemerintah provinsi,
pemerintah daerah dan masyarakat
Perbup APBS menyatakan pendapatan sekolah dapat
bersumber dari:
anggaran pemerintah;
 anggaran pemerintah provinsi;
 anggaran pemerintah daerah;
 iuran dari masyarakat khusus untuk TK, SMA, SMK dan
sekolah yang berstatus RSBI/SBI pada semua jenjang;
 sumber lain yang sah.

Revisi/Perubahan APBS



Apabila
terjadi
penambahan/pengurangan
anggaran dan kegiatan (yang sifatnya signifikan)
maka dilakukan perubahan APBS
Sekolah dapat melakukan perubahan APBS paling
banyak 2 (dua) kali.
Perubahan APBS dilakukan sesuai dengan mekanisme
penyusunan APBS.
Pengesahan APBS oleh Kepala Dikpora


Sekolah menyampaikan APBS yang telah
ditetapkan
kepada
Kepala
Dinas
untuk
memperoleh pengesahan.
Pengesahan APBS diberikan paling lama 14 hari
setelah diterimanya dokumen APBS dengan
lengkap dan benar.
Laporan Realisasi APBS




Sebagai penanggungjawab pengelolaan keuangan sekolah,
Kepala sekolah wajib menyusun laporan realisasi APBS setiap
semester.
Laporan APBS akan menyajikan perbandingan anggaran
dengan realisasi pendapatan dan belanja yang dikelola oleh
sekolah dalam rangka penyelenggaraan pendidikan.
Laporan APBS akan dapat dipergunakan untuk mengukur
kinerja keuangan sekolah, penyerapan anggaran, dan
ketaatan pengelolaan keuangan berdasarkan peraturan yang
berlaku.
Laporan realisasi APBS disampaikan kepada Kepala Dinas
dan diinformasikan kepada PPKD untuk diakomodasi pada
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
SEKIAN DAN TERIMA KASIH
SEMOGA BERMANFAAT

similar documents