Teknokratik RPJMN

Report
Rancangan Teknokratik
RPJMN 2015-2019
Sub Bidang Kesehatan dan Gizi Masyarakat
DR. Hadiat, MA
Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat
Bali, 4 April 2014
Outline Paparan
I. Pendahuluan
II. Draft Rancangan Teknokratis RPJMN 2015-2019
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Kerangka Pikir Penyusunan RPJMN
Kondisi Umum
Isu Strategis
Sasaran
Arah Kebijakan dan Strategi
Kerangka Pelaksanaan (Pendanaan, Regulasi, Kelembagaan)
III. Kefarmasian dan Alat Kesehatan
I. PENDAHULUAN
Landasan Hukum
 UU No. 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025
 RPJP Nasional menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Nasional yang
memuat Visi, Misi dan Program Presiden
 UU No. 25 Tahun 2004 tentang SPPN
 RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden
yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Nasional, memuat
 Strategi Pembangunan Nasional, kebijakan umum, program
Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan
dan lintas kewilayahan,
 Kerangka Ekonomi Makro yang mencakup gambaran perekonomian
secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja
yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat
indikatif
Landasan ...
 Penyusunan RPJM Nasional/Daerah dilakukan melalui urutan kegiatan:
a. Background study;
a.
b.
Kerangka regulasi untuk mendorong peran masyarakat /swasta (termasuk
kebijakan ketenagakerjaan,perijinan, dsb)
Kerangka pendanaan untuk mengoptimalkan peran pemerintahn(a.l
reformasi birokarasi, pendidikan, infrastruktur, pelaksananSJSN, ketahanan
pangan, ketahanan energi, dan hankam
b. Rancangan Teknokratik
–
c.
Awal 2014 s/d menjelang terbentuknya Kabinet baru
Rancangan dan Finalisasi RPJMN
a.
–
Da
Dalam waktu 3 bulan setelah Presiden dan Wapres dilantik ( diperkirakan Oktober
2014 s/d Januari 2015)
BAGAN ALUR PENYUSUNAN RPJMN
4
Aspirasi
Masyarakat
RPJPN
2005-2025
Background
Study
Hasil
Evaluasi
RPJMN
Musrenbang
Jangka
Menengah
Nasional
SIDANG
KABINET
Platform
Presiden
6
5
1
Rancangan
Teknokratik
RPJMN
RANCANGAN
AWAL RPJMN
3
RANCANGAN
RANCANGAN
RPJMN
RPJMN
RANCANGAN
AKHIR RPJMN
RPJMN
2015-2019
Pedoman Penyesuaian
SIDANG
KABINET
Bilateral
Meeting
Penyesuaian
Renstra K/L
TRILATERAL
MEETING
Pedoman
Penyusunan
Rancangan
Teknokratik
Renstra K/L
Penelaahan
2
Rancangan
Renstra K/L
RENSTRA K/L
Pembagian Tugas
Hasil
Evaluasi
Renstra
PEMERINTAH
DAERAH
RPJMD
Bahan penyusunan
dan Perbaikan
Bilateral
Meeting
Penyesuaian
RPJMD
6
TAHAPAN DAN JADWAL PENYUSUNAN
RANCANGAN
A. Kajian
Pendahuluan
PERSIAPAN
AWAL
PENETAPAN
RPJMN
3 bulan setelah
Presiden dilantik
(Background
study)
B. Pelaksanaan
Evaluasi RPJMN
berjalan
PENYUSUNAN
RANCANGAN
TEKNOKRATIK
PENYUSUNAN
RANCANGAN
RPJMN
PENYUSUNAN
RANCANGAN
AWAL RPJMN
2 bulan setelah
Presiden dilantik
Tahun terakhir
pelaksanaan
RPJMN berjalan
II. DRAFT RANCANGAN
TEKNOKRATIS RPJMN 2015-2019
1. KERANGKA PIKIR
Pentahapan Pembangunan
RPJPN 2005-2025
Visi Pembangunan 2005-2025:
Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil
dan Makmur
RPJM 4
(2020– 2025)
RPJM 3
(2015– 2019)
RPJM 2
(2010– 2014)
RPJM 1
(2005 – 2009)
10
LANDASAN PIKIR: SISTEM KESEHATAN NASIONAL
(Perpres No 72/2012)
Manajemen
Kesehatan
SDM K
Farmasi, Alkes dan
makanan
Litbang
Upaya
Kesehatan
• Derajat Kesehatan
• Perlindungan
finansial
• Responsivenes
yankes
Pemberdayaan
Masyarakat
Pembiayaan
Kesehatan
Dimensi Pendukung
Dimensi Upaya
11
2. KONDISI UMUM
Kinerja Pembangunan Kesehatan
• Capaian pembangunan kesehatan bervariasi:
– kesehatan anak dan jaminan kesehatan membaik
– kesehatan ibu dan gizi cenderung memburuk
– Kematian dan kecacatan akibat penyakit tidak
menular meningkat, penyakit menular menurun
– perlindungan terhadap resiko finansial meningkat
(terutama melalui JKN)
STATUS CAPAIAN INDIKATOR UTAMA KESEHATAN
NO
INDIKATOR
STATUS
AWAL
(2009)
CAPAIA
N
2012
TARGET
2014
STATUS
70,7
71,1
72,0
2
228
359
118
3
84,3
88,64
90
2
34
32
24
3
1
Umur harapan hidup (tahun)
2
Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup
3
Persentase ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan
terlatih
4
Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup
5
Prevalensi kekurangan gizi (gizi kurang dan gizi buruk) pada
anak balita
18,4
19,6
<15,0
2
6
Total Fertility Rate (TFR): Angka Kelahiran Total (per
perempuan usia reproduksi )
2,6
2,6
2,1
3
7
Persentase jangkauan akses sumber air bersih
47,7
66,8
68
3
8
Prevalensi kasus HIV (% penduduk 15 tahun ke atas yang
memiliki pengetahuan HIV dan AIDS)
66,2
79,5
90
2
Menurunnya kasus malaria (Annual Parasite Insidence- API)
1,85
1,69
1
3
n.a
64,58
80,10
9
10
Persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan
2
14
1. Kesehatan Ibu, balita, remaja dan lansia



AKI cenderung meningkat
Penurunan AKB lambat
terutama kematian neonatal
Disparitas yang tinggi antara
kelompok sosial ekonomi,
daerah dan kota-desa
 Keberlangsungan pelayanan (continuum of care) kurang terjaga
– Cakupan pelayanan (kunjangan KI, K4, persalinan oleh tenaga kesehatan) meningkat, tetapi
masih jauh dari sasaran
 Population at risk cukup tinggi
– Fertilitas (TFR) tetap tinggi antara lain karena CPR rendah dan unmet need kontrasepsi tinggi
– Remaja putri dan ibu hamil Kekurangan Energi Kronik (KEK) cukup tinggi, meningkatkan resiko
bayi dengan berat lahir rendah
 Fasilitas dan tenaga :
–
–
–
–
Hambatan jarak dan biaya: 36,8% kelahiran tidak di fasilitas kesehatan
Sebagian besar kab/kota belum memenuhi standar jumlah Puskesmas PONED
Hanya 7,6% RS PONEK memenuhi semua standar
Kurang tenaga dokter di Puskesmas dan spesialis di Rumah Sakit
15
2. Status Gizi Masyarakat

Permasalahan gizi terjadi seluruh kelompok umur
–
–
–

Lebih dari 1/3 balita mengalami stunting (pendek); 1/5 kurang gizi (kurus) dan 1/10 kegemukan
Sepertiga remaja & ibu hamil kekurangan energi protein
Seperempat penduduk dewasa mengalami obesitas
Double burden of malnutrition: Kekurangan dan kelebihan gizi secara bersamaan
Rata-rata nasional (persen)

2007
2010
2013
 Kekurangan Gizi
Balita
18,4
17,9
19,5
 Kegemukan
Balita
12,2
14,0
11,9
 Stunting
Balita
36,8
35,6
37,2
 Obesitas sentral
usia >18 th
18,8
26,6
 Wanita KEK hamil 15-19 tahun
31,9
38,5

23,8
30,1
20-24 tahun
Sumber: Riskesdas 2007, 2010, 2013
Gizi mikro:
Anemia pada ibu hami tidak mengalami perubahan yaitu 36,4% kota dan 37,8 % di desa (2013)
Riskesdas 2007, rata-rata anak dengan serum retinol kurang dari 20 ug
Sebagian penduduk mengalami kekurangan yodium, sedangkan sebagian kelebihan yodium
(diukur dengan ekskresi iodium dalam urin (EIU) kaddar normal antara 200-230 μg/L. Sedangkan
indikasi TGR (Total Gitre rate) hanya 14,9%
16
3. Beban ganda penyakit dan penyehatan lingkungan
Beban ganda :
•
penyakit tidak menular (PTM)
meningkat, penyakit menular
(PM) masih tinggi
Akses pada air minum dan sanitasi

Penduduk tanpa akses terhadap
sumber air minum layak 33,2% dan
sanitasi layak 40,2%
PTM:
 Penyebab 69% kematian, dan terus
meningkat
 Meningkatnya faktor resiko
(hipertensi, glukosa darah,
kegemukan)
 Pengaruh pola makan, kurang
aktifitas fisik dan merokok dan
peningkatan penduduk usia dewasa
dan lansia
PM:






Kematian akibat PM cenderung menurun
Prevalensi DBD, diare, malaria, TB dan AIDS
menurun
Tetapi TB dan diare masuk dalam 10 besar
penyebab kematian.
Muncul resiko multi-drug resistante TB,
infeksi baru HIV yang masih tinggi
Tingginya prevalensi malaria, DBD, di daerahdaerah endemis.
Penyakit lama: Kusta (no.3 terbesar di dunia)
dan frambusia (di Asia Tenggara hanya ada di
Indonesia dan Timor Leste)
17
Perubahan beban akibat penyakit menular dan tidak menular
Beban akibat penyakit tidak menular semakin meningkat,
dengan peningkatan terbesar adalah stroke, kecelakaan lalu lintas
Jantug iskemik, diabetes, low back pain dan depresi
Perubahan rangking beban akibat penyakit* di Indonesia 1990-2010
Rangking 1990
1. ISPA
2. Tuberkulosis
3. Diare
4. Stroke
5. Kecelakaan lalu lintas
6. Komplikasi kelahiran
7. Anemia Gizi besi
8. Malaria
9. Neonatal encephalopaty
10.Depresi
11.Low back pain
13. Penyakit jantung iskemik
16.Diabetes
Rangking 2010
1. Stroke
2. Tuberkulosis
3. Kecelakaan Lalu Lintas
4. Diare
5. Penyakit Jatung Iskemik
6. Diabetes
7. Low back pain
8. Depresi
9. ISPA
10. Neonatal encephalathy
12.Komplikasi kelairan preterm
13.Anemia Gizi Besi
26.Malaria
Kenaikan
(Penurunan)
Beban Penyakit
+76%
-4%
+36
-40%
+85%
+86%
50%
+33%
-81%
+7%
-14%
-18%
-65%
Sumber: Global Burden of Disease, 2010.
*) Beban akibat penyakit (burden of disease) dihitung sebagai DALYs (Disability adjusted life years), yaitu
tahun yang hilang akibat kematian dan kecacatan akibat penyakit
18
4. Farmasi, Alat Kesehatan, Obat dan Makanan
•
•
•
•
•
•
•
Ketersediaan vaksin dan obat cukup baik, tetapi pelayanan kefarmasian
belum sesuai standar
Penggunaan obat secara rasional rendah
Penggunaan obat generik di fasyankes baru mencapai 83%
Pengetahuan penduduk tentang obat generik sangat rendah
Mutu produk obat dan makanan beredar masih rendah
Harga obat relatif mahal (rantai distribusi, bahan baku impor)
Pemahaman masyarakat yang kurang benar tentang vaksin
19
5. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
•
Banyaknya kebijakan publik yang tidak berwawasan kesehatan
•
Lingkungan yang belum mendukung upaya peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat
•
Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat termasuk upaya kesehatan berbasis
masyarakat
•
Masih rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat, terutama konsumsi sayur dan buah,
ASI ekslusif, cuci tangan, dan aktivitas fisik.
•
Pelayanan kesehatan belum sepenuhnya mendorong promosi kesehatan
• Meningkatkan promosi kebijakan publik yang
berwawasan kesehatan
• Meningkatkan dukungan terhadap penyediaan
lingkungan yang mendukung perilaku hidup
bersih dan sehat
• Meningkatkan kerjasama dan koordinasi antar
lembaga
• Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan
meningkatkan partispiasi UKBM
• Mendorong peningkatan promosi kesehatan
dalam setiap pelayanan kesehatan
20
6. Jaminan Kesehatan Nasional
•
Kepesertaan
–
–
–
–
•
Pelayanan kesehatan:
–
–
–
–
•
Th 2012 secara teori: 64,6% penduduk memiliki asuransi kesehatan; Susenas: 41%
Sebagain penduduk belum tahu jika mereka memperoleh asuransi
Skema asuransi lain (Jamkesda, TNI/Polri, Jamsostek) belum terintegrasi
Kepesertaan kelompok non-penerima upah masih rendah
Hambatan biaya tidak langsung & geografis masih tinggi
Fasilitas belum memenuhi standar sarana, tenaga, dan kualitas
Sebagian kecil fasilitas kesehatan primer mandiri yang bekerjasama
Sistem rujukan belum optimal
Pembiayaan dan Pembayaran Provider
– Belum adanya skema pengembangan kapasitas fiskal untuk pembayaran PBI,
penyediaan fasilitas dan ketenagaan
– Belum dimanfaatkannya JKN sebagai instrumen mendorong prioritas nasional
kesehatan
•
Kerangka pelaksanaan
– Regulasi belum lengkap, sosialisasi dan advokasi masih lemah
– Sistem pemantauan dan evaluasi belum terbentuk
21
7. Sumber Daya Manusia Kesehatan
• Jumlah masih kurang, dari 9.500 Puskesmas:
•
•
•
380 puskesmas tanpa dokter
2.194 puskesmas tanpa tenaga gizi
5.895 puskesmas tanpa tenaga promkes
Jenis
Nakes per 100.000 penduduk
Status
Target 2019
Dokter Umum
13,7
45
• Distribusi tidak merata, daerah-daerah tertentu
akan tetap sulit memenuhi kebutuhan nakes
Dokter Gigi
4,3
13
Perawat
89,9
180
• Mutu belum memadai
Bidan
49,9
120
Jumlah (%)
Ners
D3
D3
Keperawatan Kebidanan
dr
drg
Rata2
48.0
43.0
41.1
Tertinggi
77.8
73.3
72.2
Terendah
13.3
10.0
7.8
Skor
44.0
kelulusan
37.5
40.1
62.0
53.8
Lulus
67.5
53.5
71.3
76.0
63.0
65.8
22
8. Akses terhadap pelayanan kesehatan primer, sekunder
dan tersier yang berkualitas
• Keterbatasan pelayanan kesehatan terutama untuk penduduk di
daerah DTPK
• Kualitas pelayanan yang belum optimal karena ketiadaan standar
standar guideline pelayanan kesehatan (clinical guideline), dan
sistem informasi (seperti medical record dan informasi kepada
pasien)
• Sistem akreditasi pelayanan kesehatan puskesmas, klinik mandiri
dan rumah sakit belum berjalan
• Peran pelayanan kesehatan dalam upaya promotif dan preventif
yang masih rendah
• Sistem rujukan belum optimal
• Keterbatasan pelayanan kesehatan pada saat terjadinya bencana
9. Manajemen dan Pembiayaan Kesehatan
• Ketersediaan data untuk mendukung evidence-based planning cukup baik, tetapi
dukungan sistem informasi untuk dari perencanaan, pemantauan dan evaluasi
program pembangunan kesehatan masih lemah
• Kenaikan pengeluaran kesehatan, tidak mungkin dihindari:
– Konsekuensi meningkatnya asuransi kesehatan (JKN)
– Transisi epidemiologi: biaya penanganan penyakit tidak menular mahal
– Peningkatan teknologi kesehatan
•
Allocative efficiency masih kurang, misalnya sebagian besar dana mengarah pada
upaya kuratif
•
Technical efficiency, alokasi kegiatan dalam masing-masing program-program
•
Belum dimanfaatkannya instrumen sistem pembayaran kepada provider JKN
sebagai Strategic Purchasing untuk mendorong kebijakan nasional
24
3. ISU STRATEGIS
25
Isu yang belum terselesaikan
• Penurunan kematian ibu dan kematian bayi, kekurangan gizi dan
penurunan TFR (fertilitas)
• Penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular
• Peningkatan upaya promotif dan preventif
• Ketersediaan farmasi, alat, obat dan makanan
• Peningkatan akses terhadap air minum dan sanitasi
• Keterbatasan jumlah, distribusi dan kualitas tenaga kesehatan,
• Disparitas akses dan kualitas pelayanan kesehatan antar daerah dan antar
kelompok sosial ekononi masyarakat.
• Kerangka pelaksanaan:
– hambatan pendanaan, kelembagaan dan regulasi
– pembangunan kesehatan di pusat dan daerah yang belum harmoni
Isu Strategis Baru
• Pengembangan JKN menuju universal health coverage tahun 2019:
–
–
–
–
Kepesertaan
Pembiayaan, pembayaran dan paker manfaat
Kesiapan fasilitas dan tenaga kesehatan
Pengaturan peran kesehatan publik.
• Perubahan struktur penduduk yang diikuti dengan transisi epidemiologi:
– Mendorong peningkatan pervalensi dan kematian akibat penyakit tidak menular
– Peningkatan kesehatan lansia dan pengendalian penyakit mental
– Permasalahan penyakit menular dapat diperburuk oleh perubahan iklim.
• Beban ganda gizi:
– Mengurangi kekurangan gizi dan stunting
– Mencegah meningkatnya kegemukan
Isu Strategis RPJMN 2015-2019
1.
2.
3.
4.
Peningkatan kesehatan ibu, anak, remaja dan lansia
Perbaikan status gizi masyarakat
Pengendalian beban ganda penyakit dan penyehatan lingkungan
Pemenuhan ketersediaan farmasi, alat kesehatan, dan pengawasan
obat dan makanan
5. Peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
6. Pengembangan Jaminan Kesehatan Nasional
7. Peningkatan akses pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas
8. Peningkatan akses pelayanan kesehatan rujukan yang berkualitas
9. Pemenuhan sumber daya manusia kesehatan
10. Penguatan manajemen dan sistem informasi
11. Peningkatan efektifitas pembiayaan kesehatan
28
Arah Kebijakan RPJMN 2015-2019
1.
Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan ibu, bayi,
balita, remaja dan lansia
2. Meningkatakan akes terhadap pelayanan gizi masyarakat
3. Meningkatkan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan
4. Meningkatkan ketersediaan, keterjangakauan, pemerataan dan
kualitas farmasi, alat kesehatan
5. Meningkatkan pengawasan obat dan makanan
6. Meningkatkan Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
7. Mengembangkan Jaminan Kesehatan Nasional
8. Meningkatkan ketersediaan, penyebaran dan kualitas sumber daya
manusia kesehatan
9. Menguatkan pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas
10. Menguatkan pelayanan kesehatan rujukan yang berkualitas
11. Menguatkan manajemen dan sistem informasi kesehatan
12. Meningkatkan efektifitas pembiayaan kesehatan
29
Kerangka pikir RPJMN 2015-2019
Manajemen & Sistem
Informasi
Peningkatan ketersediaan
farmasi, alkes, dan
pengawasan obat dan
makanan
Perbaikan gizi
masyarakat
Promosi & Pemberdayaan
Masyarakat
Jaminan Kesehatan
Nasional
Efektifitas Pembiayaan
Kesehatan
Pengendalian penyakit &
penyehatan lingkungan
Pengutanan Akses Pelayanan
kesehatan rujukan berkualitas
Peningakatan akses
pelayanan kesehatan ibu,
anak, remaja, lansia
Pengutanan Akses Pelayanan
Kesehatan Dasar berkualitas
Pemenuhan Sumber Daya
Manusia Kesehatan
Status Kesehatan & Gizi
Perlindungan Finansial
Resposiveness sistem kes.
4. SASARAN
31
SASARAN UMUM
1.
Meningkatnya status kesehatan masyarakat, ditandai dengan:
Sasaran
Status Awal
Menurunnya kematian ibu dan anak
1. Menurunnya angka kematian ibu melahirkan per 100.000
kelahiran hidup
2. Menurunnya angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup
359
3. Menurunnya angka kematian neonatal per 1.000 kelahiran hidup
19
Menurunya kematian akibat penyakit menular
1. Menurunnya prevalensi tuberculosis per 100.000 penduduk
2. Menurunnya kasus malaria (Annual Parasite Index-API) per
1.000 penduduk
3. Prevalensi HIV pada populasi dewasa (persen)
4. Eliminasi kusta dan eradikasi frambusia
Menurunnya faktor resiko penyakit tidak menular
5. Menurunnya prevalensi hipertensi
6. Meningkatnya persentase penduduk yang melakukan aktifitas
fisik dengan cukup
7. Menurunkan penduduk yang merokok
8. Meningkatnya penduduk yang mengkonsumsi buah dan sayur
dengan cukup
32
212
6,0
0,85
31,7
12,1
0,3
6,9
Target 2019
SASARAN UMUM
2. Meningkatnya status gizi masyarakat, ditandai dengan:
Sasaran
Status Awal
1. Menurunnya prevalensi kekurangan gizi pada anak balita
(persen)
2. Menurunnya prevalensi anak baduta yang pendek/stunting
(persen)
3. Menurunnya laju peningkatan prevalensi kegemukan pada anak
balita
4. Persentase bayi lahir hidup dengan berat di bawah 2.5 kg
19,7
5.
Target 2019
11,9%
10,2%
Persentase ibu hamil KEK
3. Meningkatnya perlindungan finansial, yang ditandai dengan meningkatnya
penduduk yang mempunyai jaminan kesehatan dari 64,7% (2013) menjadi
xxx (2019)
4. Meningkatnya ketanggapan (responsiveness) sistem kesehatan, yang ditandai
dengan menurunnya disparitas status kesehatan dan akses terhadap pelayanan
kesehatan
5. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
34
Arah Kebijakan 1
Meningkatkan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu,
Anak, Remaja, dan Lanjut Usia
Strategi
Indikator
(a) Peningkatan pelayanan kesehatan remaja,
(b) Peningkatan pelayanan kesehatan maternal
dan kesehatan reproduksi
(c) Peningkatan pelayanan kesehatan ibu hamil
sesuai standar
(d) Peningkatan pelayanan persalinan di fasilitas
kesehatan
(e) Peningkatan pelayanan kesehatan ibu nifas
(f) Peningkatan pelayanan kesehatan anak
(g) Peningkatan upaya kesehatan sekolah
(h) Peningkatan pelayanan kesehatan kerja
(i) Peningkatan pelayanan kesehatan lanjut usia
(j) Peningkatan peran lintas sektor
(k) Peningkatan sistem pelayanan JKN yang
mendorong upaya kesehatan ibu dan anak
 Persentase persalinan di fasilitas
kesehatan
 Komplikasi obstetri yang
tertangani di RS PONEK
 Persentase kunjungan neonatal
 Prevalensi bayi BBLR .
 Contraceptive prevalence rate
 Persentae MKJP (Metode
Kontraseptif Jangka Panjang)
 Persentase ASI eksklusif
 Imunisasi dasar lengkap
35
Arah Kebijakan 2
Meningkatkan Akses Terhadap Pelayanan Kesehatan dan Gizi
Strategi
Indikator
(a) Peningkatan cakupan dan kualitas paket
pelayanan kesehatan dan gizi terintegrasi dengan
fokus utama pada 1000 hari pertama kehidupan
termasuk remaja
(b) Peningkatan promosi mengenai perilaku
masyarakat mengenai kesehatan, gizi, sanitasi,
hiegine, dan pengasuhan
(c) Penguatan kompetensi tenaga gizi dan tenaga
kesehatan dalam pelayanan gizi
(d) Penguatan desain, pelaksanaan, dan pengawasan
regulasi dan standar gizi
(e) Penguatan peran lintas sektor dan kapasitas
pemerintah daerah dalam penyusunan dan
pelaksanaan rencana aksi pangan dan gizi
 Prevalensi anemia pada bumil
 Prevalensi stunting pada anak
di bawah usia 2 tahun
(Baduta)
 Prevalensi kekurangan gizi
balita
 Prevalensi bumil KEK
 Prevalensi kekurangan gizi
pada anak di bawah usia 5
tahun (Balita)
 Ibu hamil yang mendapat
tablet besi
36
Arah Kebijakan 3
Meningkatkan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan
Strategi
(a) Peningkatan surveilans epidemiologi dan penanggulangan
wabah
(b) Penguatan sistem pengendalian zoonosis secara terpadu
(c) Peningkatan cakupan imunisasi
(d) Peningkatan ketersediaan vaksin dan tenaga kesehatan
(e) Peningkatan penemuan penderita dan tata laksana kasus
(f) Pemenuhan kebutuhan obat program
(g) Eliminasi/eradikasi penyakit terabaikan (neglected tropical
diseases)
(h) Peningkatan pengendalian faktor risiko penyakit tidak menular
melalui peningkatan promosi pola makan sehat, aktiftas fisik,
dan pengurangan merokok,
(i) Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan untuk
pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular
(j) Peningkatan pelayanan kesehatan jiwa,
(k) Peningkatan akses terhadap air minum dan sanitasi yang layak
(l) Peningkatan kualitas lingkungan sesuai dengan baku mutu dan
persyaratan kesehatan.
Indikator









Penemuan kasus TB
Eliminasi kusta, frambusia
Imunisasi dasar lengkap
Persentase penduduk
dengan aktifitas fisik
Persentase peduduk >15
th yang merokok
Persentase peduduk
dengan konsumsi buah
dan sayur dengan cukup
Persentase penduduk
dengan askes air yang
layak
Persentase penduduk
dengan akses sanitasi
yang layak
Persentase kawasan sehat
37
Arah Kebijakan 4
Meningkatkan Ketersediaan, Keterjangkauan, Pemerataan, dan
Kualitas Farmasi Dan Alat Kesehatan
Strategi
(a) Peningkatan ketersediaan dan keterjangkauan obat,
terutama obat esensial generik
(b) Peningkatan promosi penggunaan obat dan teknologi
rasional oleh provider dan konsumen
(c) Penguatan kapasitas institusi dalam management
supply chain obat dan teknologi
(d) Peningkatan kemandirian penyediaan obat tradisional
(e) Pengembangan kemandirian penyediaan vaksin
(f) Peningkatan pelayanan kefarmasian
(g) Peningkatan pengendalian dan monitoring dan
evaluasi harga obat
(h) Peningkatan kualitas pre- dan post-market alat
kesehatan, dan
(i) Peningkatan sarana produksi dan distrbusi sediaan
produksi dan distribusi sediaan farmasi dan alat
kesehatan
Indikator
•
•
•
•
Persentase pelayanan
kefarmasian yang tepat
waktu
Persentase penggunaan
obat sesuai
formularium/pedoman
pengobatan
Ketersediaan obat prioritas
esensial untuk
menudukung sasaran
umum (penurunan
kematian ibu dan anak, TB,
malaria, HIV/AIDS,
hipertensi)
Obat traditional yang telah
melalui tahap uji klinik
38
Arah Kebijakan 5
Meningkatkan Pengawasan Obat dan Makanan
Strategi
(a) Penguatan sistem pengawasan obat dan makanan
berbasis risiko
(b) Peningkatan Sumber Daya Manusia pengawas obat
dan makanan
(c) Penguatan kemitraan dengan lintas sektor terkait
pengawasan Obat dan makanan
(d) Peningkatan kemandirian pengawasan Obat dan
Makanan berbasis risiko oleh masyarakat dan pelaku
usaha,
(e) Peningkatan daya saing produk obat dan makanan
Indikator
•
•
•
•
•
Persentase obat yang
memenuhi standar
Persentase makanan yang
memenuhi standar
Persentase pegawai
(penguji dan inspektor)
sesuai dg standar
kompetensi
Meningkatnya pelaku
usaha yang untuk
pemenuhan standar GMP
Meningktanya peran serta
dan partisipasi lintas sektor
dalam pengawasan
makanan (persentase
Pemda Kab/Kota yg sudah
mengalokasikan anggaran
unk pengawasan makanan)
39
Arah Kebijakan 6
Meningkatkan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
Masyarakat
Strategi
(a) Pengembangan kebijakan publik berwawasan kesehatan,
termasuk pengembangan lingkungan yang mendukung
aktivitas fisik
(b) Peningkatan regulasi mengenai produk pangan yang aman
dan lebih sehat
(c) Penciptaan lingkungan yang mendukung perilaku hidup
bersih dan sehat
(d) Peningkatan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat
termasuk pendidikan kesehatan kepada masyarakat dalam
rangka peningkatan pengetahuan dan keterampilan
individu
(e) Peningkatan promosi kesehatan lalu lintas
(f) Peningkatan promosi dan pengembangan kesehatan
tradisional
(g) Peningkatan upaya promosi kesehatan dan pemberdayaan
masyarakat pada pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
(h) Pengembangan kemitraan dalam promosi dan
pemberdayaan kesehatan, dan
(i) Peningkatan upaya kesehatan berbasis masyarakat.
Indikator
 Persentase penduduk
yang melakukan akifitas
fisik
 Penduduk dengan
konsumsi sayur dan buah
cukup
 Prevalensi merokok pada
anak-anak
 Jumlah UKBM yang aktif
 .......................
40
Arah Kebijakan7:
Mengembangkan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
No
Strategi
1 Optimalisasi program JKN untuk
mendukung prioritas
pembangunan nasional
2 Peningkatan cakupan peserta
program JKN
•
•
•
•
3
Pengembangan manfaat program •
JKN
•
4
Peningkatan perlindungan
keuangan penduduk dari risiko
sakit
Peningkatan kerjasama dengan
provider pemerintah dan nonpemerintah (swasta)
5
•
•
Indikator
Penurunan insiden unmet need pelayanan kesehatan
Persentase penduduk terdaftar sebagai peserta JKN
Persentase penduduk miskin dan hampir miskin
terdaftar sebagai peserta JKN
Persentase penduduk informal dan keluarga
terdaftar sebagai peserta JKN
Terbentuknya komisi nasional Health Technology
Assesment (HTA)
Jumlah teknologi kesehatan (termasuk alkes, obat,
tindakan, prosedur) yang dikaji dalam HTA
Proporsi belanja kesehatan rumah tangga terhadap
total belanja kesehatan
Meningkatnya faskes swasta yang bekerjasama
dengan BPJS
41
Arah Kebijakan 7: (lanjutan)
Mengembangkan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
No
STRATEGI
Indikator
6
Pengembangan sistem rujukan dan
standarisasi jaringan provider
•
Kriteria kompetensi dasar fasilitas kesehatan
primer dan standar kompetensi
7
Perbaikan disain dan implementasi
system pembayaran INA-CBGs
•
Pemanfaatan (updated) grouper INA-CBGs
berdasarkan kriteria klinis dan struktur biaya
rumah sakit Indonesia.
8
Pengembangan sistem pembayaran
provider untuk mendorong kualitas &
efisiensi
Pengembangan sistem pembayaran
dan insentif tenaga kesehatan DTPK
•
Penyesuaian standar tarif oleh komponen
ekuitas
•
Jumlah tenaga kesehatan yang dikontrak
dengan skema pembayaran khusus
Pengembangan sistem pemantauan
dan evaluasi JKN, termasuk
operational research
Pengembangan dan penguatan
regulasi dalam rangka pelaksanaan
JKN
•
Terbentuk dan beroperasinya pemantauan,
evaluasi dan operation research
•
Regulasi tentang manfaat jaminan layanan
primer & sekunder, beserta batasan-batasannya
9
10
11
42
Arah Kebijakan 8
Meningkatkan Ketersediaan, Penyebaran, dan Kualitas Sumber
Daya Manusia Kesehatan
Strategi
(a) Pengembangan tenaga kesehatan tertentu seperti promkes,
sanitarian, spesialis pelayanan primer
(b) Penyelarasan perundangan/regulasi terkait pendidikan tenaga
kesehatan antara Kemenkes dan Kemendikbud
(c) Peningkatan kualitas tenaga kesehatan termasuk kompetensi dan
sertifikasi terhadap seluruh jenis tenaga kesehatan
(d) Pengembangan kurikulum pendidikan nakes yang mengacu pada
standar nasional dan internasional
(e) Pemenuhan kebtutuhan tenaga kesehaatan di daerah terpencil,
sangat terpencil dan DTPK, termasuk melalui affirmative action
(f) Pengembangan dan perluasan model distribusi tenaga kesehatan
(g) Pembuatan roadmap kebutuhan tenaga kesehatan seluruh jenis
tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan
(h) Pengembangan sistem penempatan tenaga dengan bekerjasama
dengan swasta dan masyarakat sipil
(i) Pengembangan insentif finansial dan non-finansial bagi bagi
nakes yang ditempatkan di daerah kekurangan tenaga kronis
termasuk di DTPK
(j) Pengendalian dan pengawasan tenaga kesehatan
Indikator

Persentase fasilitas
kesehatan yang terpenuhi
kebutuhan tenaga
kesehatannya

Jumlah tenaga kesehatan di
daerah terpencil dan sulit
terpenuhi

Persentase tenaga
kesehatan yang lulus uji
kompetensi

Jumlah tenaga spesialis
kesehatan primer
................

43
Arah Kebijakan 9
Meningkatkan Akses Pelayanan Kesehatan
Dasar yang berkualitas
Strategi
Indikator
(a) Peningkatan pelayanan kesehatan dasar sesuai 
standar
(b) Penyusunan, penetapan dan pelaksanaan
berbagai standar guideline pelayanan

kesehatan diikuti dengan pengembangan
sistem monitoring dan evaluasinya
(c) Pengembangan dan penerapan sistem

akreditasi bagi fasilitas pelayanan kesehatan
dasar,
(d) Peningkatan pelayanan kesehatan promotif
dan preventif di fasilitas pelayanan kesehatan 
primer.
Persentase Fasilitas pelayanan
kesehatan yang memenuhi standar
Persentase Fasilitas pelayanan
kesehatan yang terakreditasi
Persentase fasilitas kesehatan yang
menyelengarakan upaya promotif dan
preventif sesuai standar
Terbentuknya sistem pembayaran
provider JKN yang mendorong upaya
kesehatan primer dan pencapaian
prioritas nasional)
 ………………
44
Arah Kebijakan 10
Meningkatkan Akses Pelayanan Kesehatan
Rujukan yang berkualitas
Strategi
(a) Penguatan sistem rujukan nasional dan
regional
(b) Penguatan sistem rumah sakit pendidikan
(c) Pengembangan sistem pengendalian mutu
internal fasilitas kesehatan,
(d) Peningkatan pelayanan kesehatan promotif
dan preventif di fasilitas pelayanan kesehatan
rujukan
Indikator
 Persentase RS yang memenuhi standar
ketenagaan
 Terbentuknya sistem Rujukan Nasional
 Terbentukny medical record system
 ………………
45
Arah Kebijakan 11
Meningkatkan Manajemen dan Sistem Informasi
Strategi
Indikator
 Terbentuknya sistem
(a) Peningkatan peran sektor kesehatan dalam pelayanan
informasi menyeluruh
kesehatan primer, promosi, dan pencegahan
(b) Penguatan mekanisme monitoring evaluasi melalui sistem 
Terbentuknya sistem
informasi menyeluruh dari fasilitas pelayanan, pusat,
insentif tenaga
provinsi, dan kabupaten/kota
kesehatan
(c) Peningkatan penelitian dan pengembangan untuk
mendukung kebijakan pembangunan kesehatan berbasis  ………………….
bukti (evidence based policy)
(d) Peningkatan penanggulangan krisis kesehatan,
(e) Peningkatan sinergitas kebijakan perencanaan,
penganggaran, dan pelaksanaan di pusat dan daerah
melalui pembagian urusan
46
Arah Kebijakan 11
Meningkatkan Efektifitas Pembiayaan Kesehatan
Strategi
Indikator
 Terbentuknya
(a) Peningkatan sumber pembiayaan kesehatan antara lain
sistem/regulasi
melalui Public Private Partnership (PPP) dan Corporate
kerjasama PPP
Social Responsibility (CSR),
(b) Peningkatan kemampuan teknis dan pengelolaan program  Terbentuknya dan
kesehatan,
beroperasinya HTA
(c) Penguatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), dan
 Terumuskannya
(d) Pengembangan Dana Alokasi Kesehatan (DAK).
mekanisme BOK dan
DAK yang meningkatkan
efektifitas pembiayaan
 ………………….
47
Kerangka Pendanaan
 peningkatan pendanaan kesehatan:
o peningkatan dana publik (pemerintah) termasuk peningkatan sumber
dari tarif/pajak khusus (earmarked).
o kerjasama dengan swasta dan masyarakat melalui public private
partnership (PPP) dan Corporate Social Responsibility (CSR)
 peningkatan efektifitas dari dana yang tersedia:
o mendorong peningkatan, efektifitas dan monitoring dan evaluasi DAK
dan BOK,
o menyeimbangkan pembiayaan antara kuratif, kesehatan masyarakat,
manajemen kesehatan,
o mengembangkan insentif tenaga kesehatan di DTPK dan primary care.
48
Kerangka Kelembagaan
 Peningkatan sinergitas kebijakan perencanaan, penganggaran dan
pelaksanaan di pusat dan daerah melalui pembagian urusan, termasuk
nomenklatur kelembagaan antara pusat dan daerah,
 Perkuatan mekanisme monitoring evaluasi melalui sistem informasi
menyeluruh dari fasilitas pelayanan, kabupaten/kota, provinsi dan
kabupaten/kota,
 Peningkatan sinergi kelembagaan dalam penanganan program lintas
sektor/lintas bidang untuk Pembangunan Pangan dan Gizi dan
Penanggulangan HIV/AIDS,
 Pelembagaan penapisan teknologi kesehatan (Health Technology
Assesment/ HTA) dan pertimbangan klinis (clinical advisory)
 Pelembagaan untuk kemampuan teknis dan pengelolaan program
49
Kerangka Regulasi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Revisi SPM bidang kesehatan sesuai dengan peraturan perundangan
terkait
Peningkatan efisiensi biaya dengan regulasi yang mendorong produksi
obat dan alat kesehatan dalam negeri
Penguatan peraturan fortifikasi mikronutient
Pengaturan mekanisme PPP bidang kesehatan
Regulasi Penguatan implementasi NSPK di daerah
Penyusunan regulasi tenaga kesehatan: mandatory deployment lulusan
nakes, pendidikan nakes baru: promosi kesehatan spesialis kesehatan
primer
Penuntasan PP terkait UU 36/2011 tentang kesehatan dan penguatan
Perpres SKN menjadi UU
50
III. KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN
51
Kondisi Umum
Ketersediaan Obat dan Vaksin
100.0%
100.0%
90.0%
90.0%
85.0%
80.0%
80.0%
70.0%
60.0%
50.0%
40.0%
82.0%
87.0%
Target
92.85%
Realisasi
30.0%
20.0%
10.0%
0.0%
2010
Sumber: Binfar Kemenkes, 2013
2011
2012
2014
Ketersediaan obat dan vaksin di Indonesia secara umum mengalami kenaikan dari tahun
ke tahun dimana relisasi selalu melampaui target yang telah ditetapkan di setiap
tahunnya.
Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas dan Rumah Sakit
Sumber: Binfar Kemenkes, 2013
Rendahnya pelaksanaan pelayanan kefarmasian di Puskesmas dan instalasi farmasi
Rumah Sakit disebabkan oleh beberapa hal yang tidak terpenuhi sesuai dengan standar.
Akses Terhadap Obat
Penggunaan Obat Generik di Fasilitas Kesehatan
100%
80%
82%
64.45%
60%
65%
82.8%
70%
80%
60%
40%
20%
0%
2010
2011
Target
2012
Realisasi
2013
Proporsi RT yg Mengetahui dan Berpengetahuan Benar*
tentang Obat Generik Menurut Karakteristik, 2013
Permasalahan Umum
• Pelayanan kefarmasian dikatakan telah sesuai dengan standar
apabila pengelolaan sumber daya (SDM, sarana prasarana, sediaan
farmasi dan perbekalan kesehatan serta administrasi) dan
pelayanan farmasi klinik (penerimaan resep, peracikan obat,
penyerahan obat, informasi obat dan pencatatan/penyimpanan
resep) telah sesuai ketentuan yang berlaku.
• Salah satu kendala utama adalah ketersediaan tenaga farmasi yang
tidak merata. Tidak semua puskesmas dan instalasi farmasi Rumah
Sakit memiliki tenaga apoteker.
• Selain itu, sarana dan prasarana yang tersedia juga tidak
mendukung pelayanan kefarmasian.
• Pelayanan informasi obat juga tidak diberikan kepada pasien
dengan baik sehingga pasien tidak mengetahui penggunaan obat
yang rasional.
Hal-hal Yang Perlu Mendapat Perhatian
• Penyediaan obat esensial merupakan kewajiban pemerintah.
• Pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota bertanggung jawab
terhadap ketersediaan obat baik jumlah maupun jenis, jaminan
kasiat, keamanan dan mutu obat serta perbekalan kesehatan rumah
tangga.
• obat harus dapat dijangkau oleh masyarakat.
• Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah agar obat dapat
terjangkau oleh masyarakat adalah dengan melakukan penetapan
harga obat.
Peran Yanfar dan Alkes dalam
Pembangunan Kesehatan
Target
RPJMN
Target
MDGs
Persiapan
JKN
- Penrunan AKI
- Penurunan AKB
- Penurunan Prevalensi Gzi kurang
- Goal 1 : Gizi
- Goal 4 : Kesehatan Ibu
- Goal 5 : Kesehatan Anak
- Goal 6 : Penyakit
Derajat
Kesehatan
Setinggitingginya
- Peningkatan Fasilitas dan Pelayanan
Kes.
57
PERUBAHAN TERMINOLOGI ARSITEKTUR
PROGRAM DAN KEGIATAN
STRUKTUR
STRUKTUR
ORGANISASI
ORGANISASI
STRUKTUR
STRUKTUR
ANGGARAN
ANGGARAN
STRUKTUR
STRUKTUR
KEBIJAKAN
PERENCANAAN
PERENCANAAN
KABINET
FUNGSI
FUNGSI
PRIORITAS
PRIORITAS
KABINET
SUB-FUNGSI
SUB-FUNGSI
FOKUS
PROGRAM
PRIORITAS
LINTAS
STRUKTUR
MANAJEMEN
KINERJA
STRUKTUR
KINERJA
SASARAN
POKOK
NASIO
NAL
(IMPACT)
SASARAN
PEMBANGUNAN
NASIONAL
IK SASARAN
PEMBANGUNAN
NASIONAL
TARGET
INDIKATOR KINERJA FOKUS
PRIORITAS (OUTCOME)
KEMENTERIAN/LEMBAGA
MISI/SASARAN K/L
ORGANISASI
KEMENTERIAN/
LEMBAGA
BAGIAN
ANGGARAN/
ORGANISASI
KEBIJAKAN K/L
UNITORGANISASI
ORGANISASI
UNIT
ES1*)
1*)
ES
PROGRAM
PROGRAM
PROGRAM
PROGRAM
UNITKERJA
KERJA
UNIT
ES
2*)
ES 2*)
KEGIATAN
KEGIATAN
KEGIATAN
KEGIATAN
PRIORITAS
(IMPACT)
SASARAN
IK SASARAN
STRATEGIS K/L
(IMPACT/
OUTCOME)
STRATEGIS
TARGET
INDIKATOR
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM
KINERJA
TARGET
PROGRAM
(OUTCOME)
(OUTCOME)
PROGRAM
INDIKATOR
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN
KINERJA
TARGET
KEGIATAN
(OUTPUT)
(OUTPUT)
KEGIATAN
58
Exercise Kerangka Pikir (Logframe)
Kefarmasian dan Alat Kesehatan
PRIORITAS : KESEHATAN
Meningkatkan status kesehatan masyarakat
SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL
•Menurunkan angka kematian
•Menurunkan angka kesakitan
•Meningkatkan gizi
•Angka Kematian Ibu
•Angka Kematian Bayi
•Angka Kematian Balita
•Prevalensi Kurang Gizi
•Prevalensi Stunting
ISU STRATEGIS 1:
Pemenuhan ketersediaan farmasi, alat kesehatan, dan
pengawasan obat dan makanan
ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan Ketersediaan, Keterjangkauan, Pemerataan, dan
Kualitas Farmasi Dan Alat Kesehatan
STRATEGI :
• Peningkatan ketersediaan dan keterjangkauan obat, terutama obat
esensial generik
• Peningkatan promosi penggunaan obat dan teknologi rasional oleh
provider dan konsumen
• Penguatan kapasitas institusi dalam management supply chain obat
dan teknologi
• Peningkatan kemandirian penyediaan obat tradisional
• Pengembangan kemandirian penyediaan vaksin
• Peningkatan pelayanan kefarmasian
• Peningkatan pengendalian dan monitoring dan evaluasi harga obat
• Peningkatan kualitas pre- dan post-market alat kesehatan, dan
• Peningkatan sarana produksi dan distrbusi sediaan produksi dan
distribusi sediaan farmasi dan alat kesehatan
INDIKATOR STRATEGIS(PROGRAM)
• Persentase pelaksanaan pekerjaan
kefarmasian dan pengawasan alat
kesehatan (???)
INDIKATOR STRATEGI (KEGIATAN
PRIORITAS)
• Persentase pelayanan kefarmasian yang tepat
waktu
• Persentase penggunaan obat sesuai
formularium/pedoman pengobatan
• Ketersediaan obat prioritas esensial untuk
menudukung sasaran umum (penurunan
kematian ibu dan anak, TB, malaria,
HIV/AIDS, hipertensi)
PROGRAM
Kefarmasian dan Alat Kesehatan
•
KEGIATAN PRIORITAS :
• Peningkatan Pelayanan Kefarmasian
Peningkatan Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan
• Peningkatan Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan
• Peningkatan Produksi dan Distribusi Kefarmasian
KEGIATAN-SASARAN DAN INDIKATOR DALAM DRAFT RKP 2015
PROGRAM/KEGIATAN
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
Kefarmasian dan Alat
Kesehatan
Meningkatnya ketersediaan obat yang bermutu Persentase pelaksanaan pekerjaan kefarmasian dan pengawasan
serta terjaminnya pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan
alat kesehatan yang sesuai dengan standar dan
persyaratan bagi pelayanan kesehatan di setiap
tahap kehidupan (continuum of care)
Peningkatan Pelayanan
Kefarmasian
Meningkatnya mutu pelayanan kefarmasian yang
bermutu dan terlaksananya penggunaan obat
rasional dalam pelayanan kesehatan setiap tahap
kehidupan (continuum of care)
Peningkatan Ketersediaan Obat Meningkatnya Ketersediaan obat, vaksin dan
Publik dan Perbekalan Kesehatan perbekalan kesehatan yang bermutu, merata dan
terjangkau di pelayanan kesehatan pemerintah
Peningkatan Produksi dan
Distribusi Alat Kesehatan
Peningkatan Produksi dan
Distribusi Kefarmasian
Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya pada Program
Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Persentase Kesesuaian Obat di Rumah Sakit dengan Formularium
Nasional dalam Jaminan Kesehatan Nasional
Persentase Kesesuaian Obat untuk Faskes Tingkat I di Kab/Kota
dengan Formularium Nasional dalam Jaminan Kesehatan Nasional
Persentase Fasilitas Kesehatan Pemerintah yang melaksanakan
Pelayanan Kefarmasian sesuai Standar
Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin
Jumlah NSPK di bidang obat publik dan perbekalan kesehatan
(kumulatif)
Persentase instalasi farmasi kab/kota (IFK) yang sesuai standar
Meningkatnya Mutu dan Keamanan Alat Kesehatan Persentase produk alat kesehatan dan PKRT yang beredar memenuhi
dan PKRT
persyaratan
Persentase layanan perizinan yang sesuai dengan janji layanan
Meningkatnya Produksi Bahan Baku dan Obat Lokal Jumlah Standar dan atau Pedoman Kefarmasian dan atau makanan
serta Mutu Sarana Produksi dan Distribusi
Jumlah fasilitasi dan atau supervisi di bidang produksi dan distribusi
Kefarmasian
kefarmasian dan atau makanan
Persentase ketepatan waktu penyelesaian proses perizinan bidang
prodis kefarmasian
Meningkatnya Dukungan Manajemen dan
Persentase tingkat keandalan (kesiapan, ketersediaan, respon,
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program administrasi) dukungan manajemen bagi pelaksanaan kegiatan
Kefarmasian dan Alat Kesehatan
teknis/operasional
Jumlah Data dan Informasi yang Terintegrasi di Lingkungan Ditjen
Binfar dan Alkes
B
: Bappenas
3 Visi : lembaga perencana yang andal, kredibel, dan proaktif
3 Misi : Perencana, Monev (dan kajian) dan Koordinasi
Biru
: wawasan yang luas, berorientasi ke depan, didukung penguasaan
teknologi
Hijau : mengutamakan pertumbuhan yang ramah lingkungan
Orange : penuh semangat, dinamis dan penuh optimisme untuk mewujudkan
kesejahteraan dan kemakmuran rakyat
TERIMAKASIH

similar documents