STRATEGI IMPLEMENTASI AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL

Report
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN
PERSIAPAN K/L MENGHADAPI IMPLEMENTASI AKUNTANSI
BERBASIS AKRUAL
Oleh:
Yuniar Yanuar Rasyid
Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Disampaikan pada acara:
Sosialisasi Kesiapan Implementasi Basis Akrual Lingkup Pejabat
Eselon II Kementerian Negara/Lembaga
JAKARTA, 27 NOVEMBER 2013
AGENDA
1. Kebijakan Dan Urgensi Penerapan Basis Akrual Pada
Pelaporan Keuangan Pemerintah
2. Laporan Keuangan Berbasis Akrual
3. Perubahan Utama Pada Basis Akrual
4. Tren Opini Audit BPPK atas LKKL
5. Rencana Implementasi Basis Akrual Pada Pemerintah Pusat
6. Program Sosialisasi Dan Training Akrual Dan SAKTI
7. Peranan KL dalam Persiapan Implementasi Akuntansi Akrual
8. Hal-hal Yang Perlu Diperhatikan Dalam Menyusun LK Tahun
2013
9. Ilustrasi Format LK Berbasis Akrual
2
KEBIJAKAN IMPLEMENTASI AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL (1/2)
UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara:
• Pasal 36 ayat (1) menyatakan bahwa “Ketentuan mengenai
pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis
akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13, 14, 15,
dan 16 Undang-Undang ini dilaksanakan selambat-lambatnya
dalam 5 (lima) tahun. Selama pengakuan dan pengukuran
pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan,
digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas.”
UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:
• Pasal 70 ayat (2) menyatakan bahwa “Ketentuan mengenai
pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis
akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13
Undang-Undang ini dilaksanakan selambat-lambatnya pada
tahun anggaran 2008 dan selama pengakuan dan pengukuran
pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan,
digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas.”
3
KEBIJAKAN IMPLEMENTASI AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL (2/2)
Kesepakatan DPR RI dan Pemerintah pada Rapat Konsultasi
tanggal 25 September 2008, antara lain:
• Pemerintah dan DPR menyepakati untuk memulai pelaksanaan Standar
Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual, kemudian Pemerintah akan
menyusun tahapan-tahapan dan persiapan-persiapan akuntansi
berbasis akrual
• Dalam UU APBN TA 2009, informasi pos-pos akrual sudah harus
disajikan meskipun dalam bentuk lampiran (suplementary document)
PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP (Pengganti PP 24 Tahun 2005)
mempertegas bahwa akuntansi berbasis akrual dilaksanakan selambatlambatnya untuk pelaporan keuangan tahun anggaran 2015.
4
DEFINISI DAN URGENSI AKUNTANSI BASIS AKRUAL
BASIS AKRUAL adalah suatu basis akuntansi di mana TRANSAKSI EKONOMI ATAU PERISTIWA
AKUNTANSI DIAKUI, DICATAT, DAN DISAJIKAN dalam laporan keuangan PADA SAAT
TERJADINYA TRANSAKSI tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas diterima atau dibayarkan.
 PENDAPATAN DIAKUI/DICATAT PADA SAAT TIMBULNYA HAK dan tidak semata-mata pada
saat kas masuk ke kas negara.
 BELANJA DIAKUI/DICATAT PADA SAAT TIMBULNYA KEWAJIBAN atau tidak selalu pada saat
kas keluar dari kas negara.
 Aset diakui pada saat potensi ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai yang dapat
diukur dengan andal.
 Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.
Urgensi Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual:
 International Best Practice dalam pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara khususnya
untuk meningkatkan keandalan penyajian nilai hak dan kewajiban pemerintah;
 Perhitungan biaya lebih akurat untuk mencapai suatu output tertentu sebagai dasar penilaian
kinerja dibandingkan jika hanya berdasarkan basis kas;
 Penyajian aset di neraca menjadi lebih andal, karena adanya perhitungan beban penyusutan,
amortisasi dan penyisihan piutang tak tertagih untuk dapat menyajikan aset sesuai dengan nilai
bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value).
5
LAPORAN KEUANGAN BERBASIS AKRUAL
•
Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan umum untuk
memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna.
•
Sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, maka komponen
laporan yang disajikan setidak-tidaknya mencakup jenis laporan dan elemen
informasi yang diharuskan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan
(statutory reports)
•
Kebutuhan informasi tentang kegiatan operasional pemerintahan serta posisi
kekayaan dan kewajiban dapat dipenuhi dengan lebih baik dan memadai
apabila didasarkan pada basis akrual, yakni berdasarkan pengakuan
munculnya hak dan kewajiban, bukan berdasarkan pada arus kas semata.
•
Pemerintah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan
keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan
keputusan
6
KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN
NO
LAPORAN KEUANGAN
1
2
3
4
5
6
7
Laporan Realisasi Anggaran
Neraca
Laporan Arus Kas
Catatan atas Laporan Keuangan
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
Laporan Perubahan Ekuitas
Laporan Operasional
BASIS
BASIS
KAS
AKRUAL
MENUJU
AKRUAL
V
V
V
V
X
X
X
V
V
V
V
V
V
V
7
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN
LEBIH (LP-SAL)
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
(LP-SAL)
adalah
informasi
kenaikan
laporan
atau
yang
menyajikan
penurunan
Saldo
Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan
dengan tahun sebelumnya.
8
LAPORAN OPERASIONAL (LO)
LO merupakan Laporan Keuangan Pokok
yang menyajikan pos-pos sebagai berikut:
a) Pendapatan-LO dari kegiatan operasional;
b) Beban dari kegiatan operasional;
c) Surplus/defisit dari Kegiatan Non
Operasional, bila ada;
d) Pos luar biasa, bila ada;
e) Surplus/defisit-LO.
9
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)
LPE merupakan Laporan Keuangan
sekurang-kurangnya menyajikan pos-pos:
yang
a) Ekuitas Awal;
b) Surplus/Defisit-LO pada periode bersangkutan;
c) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/
mengurangi ekuitas, misalnya: koreksi kesalahan
mendasar dari persediaan yang terjadi pada
periode-periode sebelumnya dan perubahan nilai
aset tetap karena revaluasi aset tetap.
d) Ekuitas Akhir.
10
PERUBAHAN UTAMA PADA BASIS AKRUAL (2-3)
KAPAN PENDAPATAN LRA ATAU LO DIAKUI?
KONSEP UMUM
2-3)
Pendapatan-LRA
Penerimaan oleh
BUN/BUD atau oleh
entitas pemerintah
lainnya yang
menambah SAL
dalam periode TA
yang bersangkutan
yang menjadi hak
pemerintah, dan
tidak perlu dibayar
kembali oleh
pemerintah
Pendapatan-LO
LRA
vs
LO
Hak pemerintah
yang diakui sebagai
penambah nilai
kekayaan bersih.
Kekayaan Bersih
adalah Selisih Aset
dengan Kewajiban
atau disebut dengan
Ekuitas.
11
PERUBAHAN UTAMA PADA BASIS AKRUAL (2-3)
PENGAKUAN PENDAPATAN PERPAJAKAN
NO
1
JENIS
PENDAPATAN
Pendapatan
Perpajakan
(PPh, PPN&BM,
PBB, BPHTB,
Cukai Bea Masuk,
Pajak Ekspor,
Pajak Lainnya)
SAAT PENGAKUAN
PENDAPATAN LRA
PENDAPATAN LO
Pendapatan
Self
pajak diakui saat Assesment
realisasi kas
diterima di
rekening kas
umum negara
Official
Assesment
Pendapatan pajak diakui saat
Realisasi Kas diterima di kas
negara tanpa terlebih dahulu
pemerintah menerbitkan
surat ketetapan
Pendapatan pajak diakui pada
saat timbulnya hak menagih
(saat otoritas perpajakan
telah menerbitkan surat
ketetapan yang mempunyai
kekuatan hukum mengikat
dan harus dibayar oleh WP
sesuai ketentuan peraturan
perpajakan yang berlaku)12
PERUBAHAN UTAMA PADA BASIS AKRUAL (2-3)
PENGAKUAN PENDAPATAN PNBP
NO JENIS
PENDAPATAN
2
PNBP
SAAT PENGAKUAN
PENDAPATAN LRA
PENDAPATAN LO
PNBP diakui saat
realisasi kas
diterima di
rekening kas
umum negara
a. Saat diterima pembayaran PNBP dari
wajib bayar atas benefit/manfaat
yang telah diterima oleh wajib bayar
b. Saat ditetapkan PNBP terutang
melalui penetapan instansi
pengelola PNBP maupun mitra
pengelola instansi PNBP atas
benefit/manfaat yang telah diterima
oleh wajib bayar
13
PERUBAHAN UTAMA PADA BASIS AKRUAL (3-3)
KAPAN BELANJA ATAU BEBAN DIAKUI?
KONSEP UMUM
2-3)
Belanja-LRA
Beban-LO
Semua
pengeluaran oleh
BUN/BUD yang
mengurangi SAL
dalam periode TA
bersangkutan yang
tidak akan
diperoleh
pembayarannya
kembali oleh
pemerintah
LRA
vs
LO
Kewajiban
pemerintah yang
diakui sebagai
pengurang nilai
kekayaan bersih.
14
PERUBAHAN UTAMA PADA BASIS AKRUAL (2-3)
PENGAKUAN BELANJA ATAU BEBAN
NO KLASIFIKASI
SAAT PENGAKUAN
1
BELANJA
Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran
dari Rekening Kas Umum Negara atau
pengesahan dari Bendahara Umum
Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
2
BEBAN
Beban diakui pada saat:
a. timbulnya kewajiban;
b.terjadinya konsumsi aset;
c. terjadinya penurunan manfaat ekonomi
atau potensi jasa.
15
ILUSTRASI PENGARUH TRANSAKSI
 Contoh 1: Pendapatan Sewa
Satker A memiliki Gedung Serbaguna yang dapat disewakan. Satker A
telah menyewakan gedung serbaguna kepada pelanggan pada tgl 25
Des 20X0 namun baru dibayar pada tgl 10 Jan’X1 senilai Rp.1.000.000,Basis Kas (LRA)
20X0
Basis Akrual (LO)
20X1
20X0
20X0
Pendapatan
0
1.000.000
1.000.000
0
Belanja/Beban
0
0
0
0
Silpa/Surplus
0
1.000.000
1.000.000
0
ANALISA:
NERACA
Kondisi 20X0
31 Des 20X0
• Karena pada tahun 20X0 tidak ada kas yang diterima maka tidak ada
pencatatan pendapatan pada LRA di tahun 20X0
• Karena pada tahun 20X0 satker telah memberikan layanan penggunaan
gedung serba guna tersebut kepada pelanggan maka satker telah memiliki
hak untuk menagih pembayaran atas penggunaan gedung tersebut sebesar
Rp. 1juta. Pada LO hal ini dibukukan sebagai Pendapatan LO sebesar Rp. 1
juta dan pada neraca sebagai piutang sebesar Rp. 1 jt.
Kas
Piutang
31 Des 20X1
0 Kas
1.000.000 Piutang
1.000.00
0
0
Kondisi 20X1
• Karena kas diterima di tahun 20X1 maka LRA akan membukukan
pendapatan sebesar Rp1jt.
• Neraca akan membukukan penambahan kas sebesar Rp. 1 jt dan
pengurangan piutang sejumlah Rp1.000.000
Kewajiban
Kewajiban
0
Kronologis transaksi:
Pendapatan Sewa LO  Piutang Pendapatan  Kas masuk
16
dan pendapatan LRA  Piutang Pendapatan berkurang
ILUSTRASI PENGARUH TRANSAKSI
Contoh 2: Belanja/Beban Gaji
Gaji pegawai penjaga gedung bulan Des 20X0 dibayar Satker pada tgl
10 Jan 20X1 sebesar Rp.700.000,Basis Kas (LRA)
20X0
Basis Akrual (LO)
20X1
20X0
20X1
Pendapatan
0
0
0
Belanja/Beban
0
700.000
700.000
0
Silpa/Surplus
0
-700.000
-700.000
0
ANALISA:
NERACA
Kondisi 20X0
• Karena pada tahun 20X0 tidak ada kas yang dibayarkan maka tidak ada
pencatatan belanja pada LRA
• Karena pada tahun 20x0 satker telah menerima benefit dari pegawai
maka pada LO akan dicatat adanya beban gaji sebesar Rp. 700rb dan
pada neraca akan dicatat adanya utang (beban gaji yang belum
dibayar) sebesar Rp 700rb.
31 Des 20X0
31 Des 20X1
Kas
0 Kas
Piutang
0 Piutang
-700.000
0
Kondisi 20X1
• Karena kas dibayarkan di tahun 20X1 maka LRA akan membukukan
belanja (gaji) sebesar Rp 700 rb1jt.
• Neraca akan membukukan pengurangan kas sebesar Rp. 700 rb
• Pembayaran utang gaji akan mengurangi saldo kewajiban di neraca
sebesar Rp. 700 rb.
Kewajiban
700.000 Kewajiban
0
Kronologis transaksi:
17
Beban  Kewajiban  Kas keluar dan Belanja  Kewajiban
berkurang
Akrual VS Kas
Contoh 3: Belanja/Beban Sewa
Satker A menyewa Gedung untuk digunakan sebagai kantor. Periode sewa adalah
1 (satu) tahun mulai tgl1 Agustus 20X0 sd 31 Juli 20X1 sebesar Rp. 12 juta. Sewa
dibayar dimuka (pada tgl. 1 Agts 20X0) sebesar Rp12 juta.
LRA (Basis Kas)
20X0
Pendapatan
Belanja/Beban
Surplus/(Defisit)
LO (Basis Akrual)
20X1
20X0
20X1
0
0
0
0
12 juta
0
5.000.000
7.000.000
(-12 juta)
0
(-5.000.000)
(-7.000.000)
ANALISA:
NERACA
Kondisi 20X0
• Karena pada tahun 20X0 terjadi pengeluaran kas untuk membayar
sewa maka neraca akan membukukan pengurangan kas sebesar Rp.
12 jt dan LRA akan membukukan belanja sewa sebesar Rp 12 jt.
• Pada akhir tahun 20X0 dilakukan penyesuaikan untuk menghitung
besar sewa yang benar-benar menjadi beban di tahun 20X0, yaitu
sebesar Rp5jt (untuk 5 bulan).
• Sisa sewa selama 7 bulan (Rp. 7 jt) akan dicatat sebagai Piutang
(Sewa Dibayar Dimuka)
Kondisi 20X1
• Sisa sewa selama 7 bulan direalisasikan di tahun 20X1 sehingga di
tahun 20X1 LO membukukan beban sewa sebesar Rp7jt dan
pengurangan piutang sebesar Rp7jt.
31 Des 20X0
Kas
Piutang
Kewajiban
31 Des 20X1
-12.000.000
7.000.000
0
Kas
0
Piutang
0
Kewajiban
0
Kronologis transaksi:
Kas keluar Belanja  Beban tahun berjalan
Piutang  Beban thn berikutnya &
piutang berkurang
18
Akrual VS Kas
 Contoh 4: Pembelian dan penyusutan Aset Tetap
◦ Pada tanggal 2 Januari 20X0 Satker membeli 1 (satu) unit kendaraan dinas seharga Rp140jt
menggunakan Belanja Modal. Masa ekonomis kendaraan dinas tersebut 7 tahun dan
penyusutan per tahun menggunakan metode garis lurus tanpa nilai residu adalah Rp20jt.
LRA (Basis Kas)
20X0
Pendapatan
Belanja/Beban
Surplus/(Defisit)
LO (Basis Akrual)
20X1
20X0
20X1
0
0
0
140.000.000
0
20.000.000
20.000.000
(-140.000.000)
0
(-20.000.000)
20.000.000
N E R A C A (Basis Akrual)
ANALISA:
20X0
Kondisi 20X0
• Karena pada tahun 20X0 terjadi pengeluaran kas untuk
membeli AT maka neraca akan membukukan pengurangan
kas sebesar Rp140 jt dan LRA akan membukukan belanja
modal sebesar Rp 140 jt.
• Pada akhir tahun 20X0 dilakukan penyesuaikan untuk
menghitung besar beban penyusutan tahun 20X0, yaitu
sebesar Rp20jt, disajikan di LO dan akumulasi nilainya di
Neraca.
Kondisi 20X1
• PAda tahun 20X1 tidak ada belanja modal dan hanya dicatat
beban penyusutan AT yaitu sebesar Rp20jt, sehingga
akumulasinya menjadi Rp. 40jt dan nilai Buku Rp. 100jt.
Kas
20X1
-140.000.000
Kas
0
ATKendaraan&Mesi
n
140.000.000
ATKendaraan&Mesi
n
140.000.000
Akumulasi
penyusutan
-20.000.000
Akumulasi
penyusutan
-40.000.000
Nilai buku AT
120.000.000
Nilai buku AT
100.000.000
19
TREN PENCAPAIAN OPINI AUDIT BPK ATAS LKKL DAN TANTANGAN
IMPLEMENTASI AWAL PELAPORAN BERBASIS AKRUAL
LKPP 2004 – 2008 mendapat Opini TMP (Disclaimer)
LKPP 2009 – 2012 mendapat Opini WDP (Qualified)
CAPAIAN OPINI
OPINI BPK
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Wajar Tanpa Pengecualian/WTP (Unqualified)
7
16
35
45
53
67
69
Wajar Dengan Pengecualian/WDP (Qualified)
38
31
30
26
29
18
22
Tidak Menyatakan Pendapat/TMP (Disclaimer)
36
33
18
8
2
2
3
-
1
-
-
-
-
81
81
83
79
84
87
Tidak Wajar (Adversed)
Jumlah
94
TANTANGAN:
MENCAPAI KUALITAS LK BERBASIS AKRUAL TERBAIK DI TAHUN 2015
20
RENCANA PENTAHAPAN IMPLEMENTASI BASIS AKRUAL PADA
PEMERINTAH PUSAT
Akrual:
Menggunakan
Aplikasi SPAN
dan SAKTI
21
KEGIATAN UTAMA PERSIAPAN IMPLEMENTASI
AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH PUSAT
PERUMUSAN KEBIJAKAN
Penyiapan peraturan/kebijakan terkait
akuntansi berbasis akrual, seperti peraturan
mengenai kebijakan akuntansi dan sistem
akuntansi
PENYIAPAN IT, SARANA, DAN
PRASARANA
Penyiapan aplikasi, komputer, dan
anggaran/dana
SOSIALISASI
DAN
KOMUNIKASI
Sosialisasi dan rapat koordinasi dengan
berbagai pemangku kepentingan
TRAINING
Training secara teknis kepada seluruh
Stakeholders
22
LANGKAH PERSIAPAN IMPLEMENTASI AKUNTANSI BASIS AKRUAL
PADA PEMERINTAH PUSAT: PAST, PRESENT, FUTURE (1-2)
TAHUN
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
KEGIATAN

LKPP Berbasis Kas Menuju Akrual (CTA), dilengkapi Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual

Penyiapan SAP Akrual dan Kajian Akrual

Penyiapan Informasi Teknologi/IT (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara/SPAN)

Penerbitan dan sosialisasi PP 71/2010 tentang SAP (Berbasis Akrual)

Sosialisasi PP 71/2010 tentang SAP (Berbasis Akrual)

Penerbitan Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan (PUSAP)

Penyiapan kebijakan akuntansi berbasis akrual

Ujicoba SPAN, penyiapan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI)

Deklarasi Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat dan pemda

Penyiapan kebijakan dan peraturan akuntansi berbasis akrual (RPMK Kebijakan Akuntansi, SAPP, BAS,
JURNAL), serta modulnya

High Level Meeting (Menkeu, Ketua BPK, Mendagri, dan Ketua KSAP)

Sosialisasi dan training reformasi akuntansi akrual untuk Pejabat K/L dan trainer

LKPP CTA, dilengkapi Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual

Rollout SPAN dan Piloting SAKTI

Penyiapan kebijakan dan peraturan akuntansi berbasis akrual

Sosialisasi dan training reformasi akuntansi akrual untuk BPK, DPR, DPD, BAKN dan end user

Monitoring dan evaluasi persiapan implementasi akuntansi berbasis akrual

LKPP Berbasis Akrual

Training reformasi akuntansi akrual untuk end user

Monitoring dan evaluasi implementasi akuntansi berbasis akrual
23
KONSEP SINERGI&INTEGRASI PROGRAM TRAINING AKRUAL
Dit. APK:2013
Sinergi dan Integrasi modul dan kegiatan
Dit. APK
Dit. TP
BPPK 2014 >>
PPAKP
Setditjen
Sosialisasi/
Training
Sosialisasi/
Training
Upgrading
Training
PENGAJAR
PPAKP
KANTOR
PUSAT
DJPB
SATKER K/L
DAN SKPD
Training/
Pembinaan
Stakeholders
lain (a.l.
KSAP, IAI,
Perguruan
Tinggi)
KANTOR
VERTIKAL DJPB
(KANWIL/KPPN)
Training/
Pembinaan
Sinergi dan Koordinasi modul
PUSDIKLAT/
KANTOR PUSAT K/L / AKADEMISI
Sinergi dan Koordinasi modul
Tujuan: Pencapaian Standardisasi mutu modul dan kompetensi pegawai
24
PROGRAM INTEGRASI SOSIALISASI/TRAINING AKRUAL DAN SAKTI
TAHUN 2013-2014
1.
LEVEL POLITIS
DAN KEBIJAKAN
2.
3.
1.
LEVEL MANAJERIAL
2.
3.
4.
5.
1.
LEVEL TEKNIS
2.
High level stakeholders meeting (Menkeu, BPK, Mendagri,
KSAP)
Deklarasi akrual kepada Menteri/Pimpinan Lembaga dan
Pemda
Sosialisasi BPK, DPD, DPR, BAKN
Rapat Koordinasi pejabat internal Kementerian Keuangan
(pejabat Eselon I, II, III)
Rapat Koordinasi pejabat eselon I K/L-pusat
Rapat Koordinasi pejabat eselon II K/L - pusat
Rapat koordinasi Pejabat Eselon II & III regional(4 wilayah)
Training kepada pejabat perbendaharaan di seluruh satker
(KPA/PPK/PPSPM)
Training pembentukan master trainers bagi:
- Pegawai kantor pusat DJPB
- Pegawai bidang AKLAP Kanwil DJPB
- Pegawai KPPN;
- pengajar PPAKP
Training end user untuk:
- Satker Pemerintah Pusat (operator dan administrator)
Melalui Program Integrasi Sosialisi/Training ini diharapkan semua stakeholder memahami dan
mendukung implementasi basis akrual dan bersama-sama mengupayakan pencapaian opini terbaik
25
pada LKKL dan LKPP tahun 2015
25
DESAIN TRAINING KPPN  SATKER (END USER)
Kebijakan
Overview
Akrual
berupa overview kebijakan
Akrual dan SAKTI kepada KPA/PPK/
PPSPM selama satu hari
Overview
SAKTI
KPPN
Bimtek
Modul SAKTI
Modul Akrual
Konsultasi
Teknis
Satker
Bimbingan teknis kepada
 operator (3 org) dan administrator
(1 org) selama 3 hari
 Materi: Modul PenganggaranModul Pelaksanaan-Modul
Pelaporan. (Khusus kepada
operator pelaporan ditambahkan
training pemantapan pemahaman
akuntansi berbasis Akrual selama 2
hari).
-
konsultasi teknis satker ke KPPN
Helpdesk
Problem Solving
Asistensi dan Pendampingan
26
PERHATIAN PADA PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BERBASIS AKRUAL TAHUN
2015
KONDISI:
•LK tahun 2014 masih menggunakan basis CTA
•LK tahun 2015 menggunakan basis AKRUAL
Penyusunan LK
berbasis CTA
1 Januari
2015
Mulai akuntansi
akrual dengan
aplikasi SAKTI
LKPP
audited
2014
Akrual
dan SAKTI
Akrual
dan SAKTI
Pelapora
n Akrual
31 Des
2015
DAMPAK:
1. Dua sistem akuntansi (SAI dan SAKTI) akan beroperasi secara
paralel di tahun 2015
2. SDM satker memerlukan penguatan kompetensi
dan/ataupenambahan jumlah
3. Sarana dan prasarana tambahan untuk mendukung kondisi ini
diperlukan
27
Peranan KL Dalam Persiapan Implementasi Akrual
1.
2.
3.
Biro Keuangan perlu:
 mensosialisasikan perubahan,
 meningkatkan bimbingan kepada satker dan
 memetakan risiko-risiko yang mungkin dihadapi pada implementasi
awal akuntansi dan pelaporan keuangan pada unit kerjanya masingmasing serta mengupayakan mitigasi-nya.
 Memonitoring dan Evaluasi Persiapan Implementasi Akuntansi Akrual
Pusdiklat Keuangan K/L perlu membantu meningkatkan kapasitas SDM
satker melalui program training
Inspektur perlu:
 memperkuat pemahaman auditor APIP agar memahami konsep dan
model penyusunan audit laporan keuangan berbasis akrual dan
 mengawal proses perubahan serta melakukan pendampingan yang
intensif di dalam proses migrasi
28
HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM MENYUSUN LK TAHUN
2013 YANG BERKUALITAS
1. Laporan Realisasi Anggaran ( LRA)
a.
b.
c.
d.
e.
f.
Memastikan bahwa tidak terdapat pagu dengan nilai minus
pada LRA.
Memastikan PNBP dalam LRA adalah semua pendapatan K/L
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Memastikan bahwa PNBP dipungut dengan tarif sesuai PP,
disetor tepat waktu dan digunakan sesuai dengan mekanisme
APBN.
Memastikan bahwa tidak terdapat kesalahan dalam klasifikasi
belanja atas realisasi pengeluaran yang dilakukan.
Memastikan bahwa proses pengadaan barang dan jasa telah
dilakukan dengan efektif dan efisien serta dilakukan sesuai
peraturan yang berlaku.
Memastikan bahwa setiap pengeluaran telah didukung oleh
bukti-bukti yang akuntabel dan sah khususnya dalam belanja
perjalanan dinas.
29
HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM MENYUSUN LK TAHUN
2013 YANG BERKUALITAS
2. Neraca
a.
b.
c.
d.
Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada akhir tahun
anggaran adalah nihil (Kecuali BLU).
Nilai piutang pada neraca adalah semua piutang yang
yang dimiliki oleh K/L dan atas piutang tersebut telah
dilakukan penyisihan piutang tak tertagih berdasarkan
kualitas piutang masing-masing debitur.
Memastikan bahwa saldo persediaan di neraca adalah
semua persediaan yang dimiliki K/L dengan didukung
oleh Berita Acara Opname fisik
Memastikan persediaan telah dilakukan penatausahaan
dan pengendalian yang memadai dan semua transaksi
telah dicatat dalam SIMAK-BMN.
30
HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM MENYUSUN LK TAHUN
2013 YANG BERKUALITAS
d.
e.
Aset Tetap yang dilaporkan pada neraca adalah semua
aset tetap yang dimiliki oleh K/L dan didukung dengan
dokumen sumber yang memadai.
Telah dilakukan penatausahaan dan pengendalian
(pengamanan) atas aset tetap yang dimiliki dengan
memadai.
3. Pengungkapan
Pengungkapan yang memadai pada Catatan atas
Laporan Keuangan atas transaksi atau kejadian yang
memerlukan penjelasan lebih rinci atau yang diharuskan
oleh Standar Akuntansi pemerintahan.
31
HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM MENYUSUN LK TAHUN
2013 YANG BERKUALITAS
4. Temuan dan Rekomendasi BPK RI
Terhadap Temuan dan Rekomendasi BPK RI atas Hasil
Pemeriksaan, diharapkan:
a. Seluruh
Kementerian
Negara/Lembaga
agar
segera
menyelesaikan tindak lanjut dan melaksanakan rekomendasi
BPK dan mengupayakan secara maksimal agar temuan-temuan
tersebut tidak menjadi temuan berulang.
b. Mengintensifkan peranan Aparat Pengawas Intern Pemerintah
sebagai pengawas dalam pelaksanaan anggaran, mitra
pendamping dalam penyusunan dan penyajian laporan
keuangan serta penyelesaian tindak lanjut temuan dan
rekomendasi BPK
32
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Gedung Prijadi Praptosuhardjo I
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Pusat
Helpdesk : www.perbendaharaan.go.id
33
ILUSTRASI FORMAT LAPORAN KEUANGAN BERBASIS AKRUAL:
LAPORAN REALISASI ANGGARAN (1)
34
ILUSTRASI FORMAT LAPORAN KEUANGAN BERBASIS AKRUAL:
LAPORAN REALISASI ANGGARAN (1)
35
ILUSTRASI FORMAT LAPORAN KEUANGAN BERBASIS AKRUAL:
NERACA (2)
36
ILUSTRASI FORMAT LAPORAN KEUANGAN BERBASIS AKRUAL:
NERACA (2)
37
ILUSTRASI FORMAT LAPORAN KEUANGAN BERBASIS AKRUAL:
LAPORAN ARUS KAS (3)
PEMERINTAH PUSAT
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0
Metode Langsung
(Dalam Rupiah)
No.
Uraian
1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi
2 Arus Masuk Kas
3
Penerimaan Pajak Penghasilan
4
Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah
5
Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan
6
Penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
7
Penerimaan Cukai
8
Penerimaan Pajak Lainnya
9
Penerimaan Bea Masuk
10
Penerimaan Pajak Ekspor
11
Penerimaan Sumber Daya Alam
12
Penerimaan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN
13
Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya
14
Penerimaan Hibah
15
Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa
16
Jumlah Arus Masuk Kas (3 s/d 15)
17 Arus Keluar Kas
18
Pembayaran Pegawai
19
Pembayaran Barang
20
Pembayaran Bunga
21
Pembayaran Subsidi
22
Pembayaran Bantuan Sosial
23
Pembayaran Hibah
24
Pembayaran Lain-lain
25
Pembayaran Dana Bagi Hasil Pajak
26
Pembayaran Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
27
Pembayaran Dana Alokasi Umum
28
Pembayaran Dana Alokasi Khusus
29
Pembayaran Dana Otonomi Khusus
30
Pembayaran Dana Penyesuaian
31
Pembayaran Kejadian Luar Biasa
32
Jumlah Arus Keluar Kas (18 s/d 31)
33
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (16 - 32)
20X1
20X0
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
38
ILUSTRASI FORMAT LAPORAN KEUANGAN BERBASIS AKRUAL:
LAPORAN ARUS KAS (3)
34 Arus Kas dari Aktivitas Investasi
35 Arus Masuk Kas
36
Pencairan Dana Cadangan
XXX
XXX
37
Penjualan atas Tanah
XXX
XXX
38
Penjualan atas Peralatan dan Mesin
XXX
XXX
39
Penjualan atas Gedung dan Bangunan
XXX
XXX
40
Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan
XXX
XXX
41
Penjualan Aset Tetap
XXX
XXX
42
Penjualan Aset Lainnya
XXX
XXX
43
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
XXX
XXX
44
Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen
XXX
XXX
45
Jumlah Arus Masuk Kas (36 s/d 44)
XXX
XXX
46 Arus Keluar Kas
47
Pembentukan Dana Cadangan
XXX
XXX
48
Perolehan Tanah
XXX
XXX
49
Perolehan Peralatan dan Mesin
XXX
XXX
50
Perolehan Gedung dan Bangunan
XXX
XXX
51
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan
XXX
XXX
52
Perolehan Aset Tetap Lainnya
XXX
XXX
53
Perolehan Aset Lainnya
XXX
XXX
54
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
XXX
XXX
55
Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
56
57
Jumlah Arus Keluar Kas (47 s/d 55)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (45 - 56)
39
ILUSTRASI FORMAT LAPORAN KEUANGAN BERBASIS AKRUAL:
LAPORAN ARUS KAS (3)
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan
Arus Masuk Kas
Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri - Sektor Perbankan
Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi
Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya
Penerimaan Pinjaman Luar Negeri
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Daerah
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah
Jumlah Arus Masuk Kas (58 s/d 64)
Arus Keluar Kas
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Sektor Perbankan
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya
Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri
Pemberian Pinjaman kepada Daerah
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah
Jumlah Arus Keluar Kas (67 s/d 73)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (65 - 74)
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris
Arus Masuk Kas
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
Kiriman Uang Masuk
Jumlah Arus Masuk Kas (78 s/d 79)
Arus Keluar Kas
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
Kiriman Uang Keluar
Jumlah Arus Keluar Kas (82 s/d 83)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (80 - 84)
Kenaikan/Penurunan Kas (33+55+75+85)
Saldo Awal Kas di BUN & Kas di Bendahara Pengeluaran
Saldo Akhir Kas di BUN & Kas di Bendahara Pengeluaran (86+87)
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan
Saldo Akhir Kas (88+89))
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
40
ILUSTRASI FORMAT LAPORAN KEUANGAN BERBASIS AKRUAL:
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (4)
41
ILUSTRASI FORMAT LAPORAN KEUANGAN BERBASIS AKRUAL:
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (5)
42
ILUSTRASI FORMAT LAPORAN KEUANGAN BERBASIS AKRUAL:
LAPORAN OPERASIONAL (6)
PEMERINTAH PUSAT
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0
(Dalam rupiah)
No
URAIAN
20x1
20x0
Kenaikan/
Penurunan
(%)
KEGIATAN OPERASIONAL
1PENDAPATAN
2
PENDAPATAN PERPAJAKAN
3
Pendapatan Pajak Penghasilan
xxx
xxx
xxx
xxx
4
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah
xxx
xxx
xxx
xxx
5
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan
xxx
xxx
xxx
xxx
6
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
xxx
xxx
xxx
xxx
7
Pendapatan Cukai
xxx
xxx
xxx
xxx
8
Pendapatan Bea Masuk
xxx
xxx
xxx
xxx
9
Pendapatan Pajak Ekspor
xxx
xxx
xxx
xxx
10
Pendapatan Pajak Lainnya
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
11
Jumlah Pendapatan Perpajakan ( 3 s/d 10 )
12
13
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK
14
Pendapatan Sumber Daya Alam
xxx
xxx
xxx
xxx
15
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba
xxx
xxx
xxx
xxx
16
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya
17
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak (14 s/d 16)
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
18
19
PENDAPATAN HIBAH
20
Pendapatan Hibah
21
22
Jumlah Pendapatan Hibah (20)
JUMLAH PENDAPATAN (11 + 17 + 21)
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
43
ILUSTRASI FORMAT LAPORAN KEUANGAN BERBASIS AKRUAL:
LAPORAN OPERASIONAL (6)
44
ILUSTRASI FORMAT LAPORAN KEUANGAN BERBASIS AKRUAL:
LAPORAN OPERASIONAL (6)
45

similar documents