K3 SKLN

Report
KELOMPOK III
Nama Anggota
1. Rengku Diga D.
8111409180
2. Dewa Gede Yudha A.
8111409203
3. Zulfikar Permana
8111409152
4. Prabowo Setyo Aji
8111409187
5. Febri Enggi W.
8111409195
6. Farid Darmawan
8111409042
7. M. Nizar Maulana
8111409182
8. Winda Ardiana
8111409114
9. Bion Acintya P.
8111409023
10. Susan Widhiyastuti
8111409086
Hukum Acara
Sengketa Kewenangan
Lembaga Negara
Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) :
Adalah perselisihan atau perbedaan pendapat yang berkaitan
dengan pelaksanaan kewenangan antara dua atau lebih
lembaga negara
Hukum Acara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara :
Adalah hukum acara yang mengatur tentang bagaimana
perkara SKLN di MK diselesaikan.
Sebab-Sebab Terjadinya SKLN
1. Overlapping antar lembaga
2. Diabaikannya kewenangan suatu lembaga
negara oleh lembaga negara lainnya.
3. Dijalankannya kewenangan suatu lembaga
negara oleh lembaga negara lainnya.
Dasar konstitusional
Hukum Acara SKLN
• UU No. 48 Tahun 2009 “ Kekuasaan
Kehakiman”
• UU No. 24 Tahun 2003 “ Mahkamah
Konstitusi”
• Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor
08/PMK/2006
SKEMA HUKUM ACARA SKLN
SENGKETA
KEWENANGAN
PEMOHON MENGAJUKAN
PERMOHONAN
PEMERIKSAAN BERKAS
(PANITERA MK)
DICATAT DIBUKU BRPK
(PANITRA MK)
PUTUSAN
SIDANG
(PEMERIKSAAN)
PENJADWALAN
SIDANG
MK MEMANGGIL
TERMOHON
(JURU PANGGIL)
AKTA
REGESTRASI
(PANITRA MK)
Pihak – Pihak Yang Bersengketa (pasal 2 (1) 08/PMK/2006):
DPR
DPD
MPR
Pemohon
Presiden
BPK
Merasa
kewenangan
konstitusionalnya
diambil, diabaikan
atau dirugikan
oleh Lembaga
Negara yang lain.
PEMDA
DPR
DPD
MPR
Termohon
Presiden
BPK
PEMDA
Dianggap telah
mengambil,
mengabaikan atau
merugikan
Pemohon
Tata Cara Pengajuan Permohonan
(pasal 5 PMK No. 08/PMK/2006)
Identitas
Pemohon
Pemohon
Identitas
Termohon
Uraian Sengketa:
1. Kewenangan
yg
disengketakan
2. Kepentingan
Pemohon atas
kewenangan
3. Hal- hal yg
diminta untuk
diputuskan
Di ajukan ke Panitera
MK dalam bentuk
tertulis/ soft copy,
ditandatangani oleh
Presiden atau Pimpinan
Lembaga Negara yang
mengajukan
permohonan dan
dibuat rangkap 12.
Pemeriksaan Administrasi Dan Registrasi
Berkas Permohonan
Panggilan sidang hrs
sudah diterima oleh
pemohon dan
termohon dlm jgka
wkt 3 hr kerja.
Di periksa oleh
petugas
kepaniteraan
Berkas Permohonan
yg sudah di registrasi
diberikan ke Panel
Hakim untuk
menetapkan hari
sidang pertama
Dicatat dlm
BRPK
MK menyampaikan
permohonan tsb
pd termohon
melalui juru
panggil
Pemeriksaan Perkara
Pertama
Kedua
Pemeriksaan Pendahuluan
(pasal 39 UU No. 24 tahun
2003):
1. Memeriksa
kelengkapan
permohonan;
2. Meminta penjelasan
permohonan;
3. MK memberi nasehat
terkait permohonan;
4. Mendengar Ket.
Pemohon;
5. Memeriksa
kelengkapan alat bukti
yg telah diajukan (P.
11(3) PMK No.
08/2006).
Pemeriksaan
Persidangan :
1. Dihadiri oleh 3 org
Hakim (P. 14 (1)
dan (2) PMK No.
08/2006);
2. Mendengarkan ket.
Termohon;
3. Memeriksa materi
permohonan;
4. Memeriksa dan
mengesahkanalat
bukti;
5. Mendengarkan Ket.
Pihak terkait;
6. Mendengarkan Ket.
Ahli dan saksi.
Ketiga
Pembuktian (P. 16
dan 17 PMK No. 08/
2006):
1. Surat atau
tulisan;
2. Keterangan saksi;
3. Keterangan ahli;
4. Keterangan para
pihak;
5. Alat bukti lainnya
berupa informasi.
Rapat Permusyawaratan Hakim
RPH
1. Dipimpin oleh Ketua
MK;
2. Dihadiri sekurangkurangnya 7 hakim
Pengambilan putusan
melalui Musyawarah
Mufakat.
Putusan
Putusan Sela ( P. 12 – 13 PMK No. 08/ 2006) :
Putusan yg dijatuhkan o/ hakim sebelum
putusan akhir berupa putusan untuk melakukan
atau tidak melakukan sesuatu yg berkaitan dg
objek sengketa yg hasilnya akan
dipertimbangkan dlm putusan akhir.
Putusan
Putusan Akhir ( P. 23 PMK No. 08/ 2006) :
Putusan yg diambil dlm RPH, yg didapat melalui
pendapat Hakim scr tertulis. Pendapat tsb
merupakan bagian dr berkas asli yg bersifat
rahasia & dihimpun o/ Panitera sblm rancangan
putusan. Putusan ini bersifat FINAL dan
MENGIKAT ( P. 24 (3) PMK No. 08/ 2006)
TERIMA KASIH

similar documents