paparan ppat1

Report
PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK
BIDANG
HAK TANAH & PENDAFTARAN TANAH
1. UU no 25 tahun 2009
Tentang Pelayanan Publik
2. PP no. 24 Tahun 1997
Tentang Pendaftaran Tanah
3. PP no. 37 Tahun 1998
Tentang PPAT
4. PerKaBPN no 1Tahun 2006
Tentang Ketentua pelaksanaan PP no 37 Tahun 1998
5. PerKaBPN RI no 1 Tahun 2010
Tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan
Pertanahan
- FRONT OFFICE:
1. Sarana & Sarana :
-untuk menciptakan kenyamanan
2. Mesin antrian :
- Ketertiban antrian pengguna layanan
3. Manager Loket :
- Informasi,loket prioritas,pengelolaan pengaduan
4. Optimalisasi: - APM utk informasi pertanahan
- Aplikasi info pemberkasan
5. PENATAAN BERKAS PERMOHONAN YG TERTIB
6. PENATAAN SISTEM PENERBITAN SPS
- BACK OFFICE:
1.
2.
3.
Pembenahan dan Pemanfaatan IT
Efisiensi alur kerja dan penataan SDM yang
berkompeten
Peningkatan SDM
Akan menyesuaikan dengan
PMNA/KaBPN no 3 Tahun 1997 dan Ketentuan
lain yang berlaku
No
Permasalahan
Seharusnya
1
BN waris : Surat Keterangan Waris /Akta
Waris/Akta wasiat
Sesuai SOP asli
2
Alas Hak ( diluar kegiatan PPAT ) : Putusan
PN,Merger,inbreng dll
Sesuai SOP asli/salinan oleh
pejabat yang berwenang
3
Legalisir surat
harus menyatakan sesuai
aslinya
4
BN Lelang
pernyataan harus secara
tegas menguasai secara fisik
dan tidak ada sengketa
5
SSP/SSB
asli sesuai lembar yang
untuk kantah
6
Nama WP/NPWP pada SSP/SSB
sesuai dengan WP nya
7
Tanggal & no Akta PPAT
menggunakan jenis huruf yg
sesuai ketentuan
No Permasalahan
Seharusnya
8
Renvoi akta
Bubuhkan paraf para pihak
9
Hindari Kesalahan ketikan dalam akta
(Khususnya nilai HT )
Apabila sdh lama ( pejabat
ganti ) belum ada mekanisme
pembetulannya
10
BN waris : pewaris dlm SKW/Akta Wrs
Pihak PEWARIS adalah
Pemegang hak
11
Laporan Bulanan PPAT
Wajib lapor meski NIHIL
12
SKMHT dibuat secara Notariil
Dibuat dg ditandatangani oleh
para pihak ( sesuai edaran Kanwil
tgl. 30 mei 2013 No 2909/1133.300/V/2013
13
Peralihan HGB diatas HPL
Wajib ijin/persetujuan Pemegang
HPL
NO Permasalahan
Seharusnya
14
Peralihan Hak ke Badan Hukum
Melengkapi ijin/keterangan
Lokasi
15
BN : Pihak yang mengalihkan hak dalam
status duda/janda(karena cerai)
Jika harta bersama
dilengkapi bantuan
persetujuan mantan
sumi/istri atau akta
pembagian harta
NO
Permasalahan
Seharusnya
1
Pemecahan oleh Badan Hukum
Dilampiri Site Plan dari DTK
2
Permohonan cek ditanda tangani
pegawai dengan atas nama PPAT
Ditanda Tangani PPAT dan
di Cap PPAT
3
Pemecahan di
Kec.Ngaliyan,Mijen,Gunung Pati min
120 m2
Sesuai Perda No.14 Tahun
2011
NO Permasalahan
Seharusnya
1
Perpanjangan HGB tidak boleh mepet
jangka waktu hak berakhir
2 tahun sebelum berakhirnya
hak
2
HGB habis HT Hapus
Pembaharuan HGB perhatikan
HT nya/pernyataan dari Bank
akan dipasang kembali
3
Perpanjangan HGB diatas HPL
Jangka waktu perpanjangan
tidak boleh melebihi ijin dari
pemegang HPL
4
Perolehan tanah oleh Badan Hukum dg
cara pelepasan hak
Dibuat setelah adanya ijin
/keterangan Lokasi sesuai
jangka waktu berlakunya.
TERIMA KASIH

similar documents