ppn-ff-dlm-pmk38-2013-alfi_DJP_4-apr-13

Report
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Pajak
Tahun 2013
PMK 38/PMK.011/2013 tentang Nilai
Lain sebagai DPP:
Jasa Pengurusan Transportasi/
Freight Forwarding
(JPT/FF)
Direktorat Peraturan Perpajakan I
Kerangka Paparan
1.Latar Belakang Singkat
2.Nilai Lain untuk Penyerahan JPT/FF
3.Saat Mulai Berlaku
4.FP yang Terlanjur Diterbitkan dengan DPP
Penggantian
5.Pajak Masukan yang Terlanjur Dikreditkan
1. Latar Belakang Singkat
1.
Kalangan pengusaha jasa pengurusan transportasi/freight
forwarding (JPT/FF) mempermasalahkan perlakuan PPN atas
komponen freight charges:
a.
b.
2.
3.
Apabila tagihan freight charges disampaikan oleh pengusaha
angkutan kepada/a.n. pengguna jasa (bukan kepada/a.n. pengusaha
JPT/FF), tidak dikenai PPN;
Apabila tagihan freight charges disampaikan oleh pengusaha
angkutan kepada/a.n. pengusaha JPT/FF, pada waktu pengusaha
JPT/FF menagihkannya kembali (me-reimburse) kepada pengguna
jasa dikenai PPN.
Freight charges umumnya merupakan komponen terbesar dari
tagihan oleh pengusaha JPT/FF kepada pengguna jasanya.
Hal tersebut dipermasalahkan karena antara lain pengusaha JPT/FF
menjadi sulit berkompetisi dengan pengusaha jasa pengiriman
paket yang pengenaan PPN atas penyerahan jasa pengiriman
paketnya telah menggunakan Nilai Lain sebesar 10% x tagihan.
DJP dan BKF mengusulkan kepada Menteri Keuangan penetapan
DPP Nilai Lain untuk lebih menyetarakan perlakuan PPN antara
kedua jenis kegiatan usaha tersebut.
2. Nilai Lain untuk Penyerahan JPT/FF
1.
Untuk lebih menyetarakan perlakuan PPN antara kegiatan
usaha JPT/FF dan kegiatan usaha jasa pengiriman paket—
yang pengenaan PPN atas penyerahan jasa pengiriman
paketnya telah menggunakan Nilai Lain sebesar 10% x
tagihan—, dirancang RPMK yang menetapkan DPP Nilai Lain
untuk kegiatan usaha JPT/FF.
2.
Menteri Keuangan menetapkan DPP untuk penyerahan
JPT/FF, yang di dalam tagihannya terdapat komponen freight
charges, sebesar 10% x tagihan.
2. Nilai Lain untuk Penyerahan JPT/FF (lanjutan)
3.
Pasal 2 huruf m PMK Nomor 38/PMK.011/2013:
“Nilai Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditetapkan
sebagai berikut:
m. untuk penyerahan jasa pengurusan transportasi (freight
forwarding) yang di dalam tagihan jasa pengurusan
transportasi tersebut terdapat biaya transportasi (freight
charges) adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah yang
ditagih atau seharusnya ditagih.”
tagih v menagih
menagih v 1. meminta (memperingatkan, mendesak) supaya
membayar (utang, pajak, iuran, dsb); 2. menuntut atau
menggugat supaya melaksanakan janji (pernyataan dsb); 3.
objek hukum yang harus diterima kreditur dari debitur;
tagihan n 1. hasil menagih; 2. uang dsb yang harus ditagih;
(Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi keempat, halaman 1374)
3. Saat Mulai Berlaku
PMK 38/PMK.011/2013 mulai berlaku pada tanggal
1 Maret 2013.
4. FP yang Terlanjur Diterbitkan dengan DPP Penggantian
1.
Tata cara penggantian Faktur Pajak sesuai dengan PER-13/PJ/2010
sebagaimana telah diubah dengan PER-65/PJ/2010:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
Penerbitan dan peruntukan Faktur Pajak Pengganti dilaksanakan seperti
penerbitan dan peruntukan Faktur Pajak yang biasa.
Faktur Pajak Pengganti diisi berdasarkan keterangan yang seharusnya dan
dilampiri dengan Faktur Pajak yang diganti.
Faktur Pajak Pengganti dibubuhi cap yang mencantumkan Kode dan Nomor
Seri serta tanggal Faktur Pajak yang diganti.
Penerbitan Faktur Pajak Pengganti mengakibatkan adanya kewajiban untuk
membetulkan SPT Masa PPN pada Masa Pajak terjadinya kesalahan
pembuatan Faktur Pajak tersebut.
Faktur Pajak Pengganti dilaporkan dalam SPT Masa PPN pada:
1) Masa Pajak yang sama dengan Masa Pajak dilaporkannya Faktur Pajak
yang diganti, dengan mencantumkan nilai setelah penggantian; dan
2) Masa Pajak diterbitkannya Faktur Pajak Pengganti tersebut dengan
mencantumkan nilai 0 (nol) pada kolom DPP, PPN dan PPn BM, untuk
menjaga urutan Faktur Pajak yang diterbitkan oleh Pengusaha Kena
Pajak.
Pelaporan Faktur Pajak Pengganti pada SPT Masa PPN Masa Pajak
sebagaimana dimaksud pada huruf e harus mencantumkan Kode dan Nomor
Seri Faktur Pajak yang diganti pada kolom yang telah ditentukan.
4. FP yang Terlanjur Diterbitkan dengan DPP Penggantian (lanjutan)
2.
Tata cara penggantian Faktur Pajak sesuai dengan PER-24/PJ/2012:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
Penerbitan dan peruntukan Faktur Pajak Pengganti dilaksanakan
seperti penerbitan dan peruntukan Faktur Pajak yang biasa.
Faktur Pajak Pengganti diisi berdasarkan keterangan yang seharusnya
dan dilampiri dengan Faktur Pajak yang diganti.
Faktur Pajak Pengganti tetap menggunakan Nomor Seri Faktur Pajak
yang sama dengan Nomor Seri Faktur Pajak yang diganti, sedangkan
tanggal Faktur Pajak Pengganti diisi dengan tanggal pada saat Faktur
Pajak Pengganti dibuat.
Faktur Pajak Pengganti dibubuhi cap yang mencantumkan Kode dan
Nomor Seri Faktur Pajak serta tanggal Faktur Pajak yang diganti.
Penerbitan Faktur Pajak Pengganti mengakibatkan adanya kewajiban
untuk membetulkan SPT Masa PPN pada Masa Pajak terjadinya kesalahan
pembuatan Faktur Pajak tersebut.
Faktur Pajak Pengganti dilaporkan dalam SPT Masa PPN pada Masa Pajak
yang sama dengan Masa Pajak dilaporkannya Faktur Pajak yang diganti
dengan mencantumkan nilai dan/atau keterangan yang sebenarnya atau
sesungguhnya setelah penggantian.
Pelaporan Faktur Pajak Pengganti pada SPT Masa PPN harus
mencantumkan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak yang diganti pada
kolom yang telah ditentukan.
5. Pajak Masukan yang Terlanjur Dikreditkan
1. Penetapan Nilai Lain untuk penyerahan jasa pengurusan
transportasi/freight forwarding yang di dalam tagihannya
terdapat komponen freight charges berkonsekuensi pada
tidak dapat dikreditkannya Pajak Masukan yang terkait
dengan penyerahan JPT/FF yang dikenai PPN dengan DPP
Nilai Lain
2. Oleh karena itu, dalam PKP JPT/FF terlanjur mengkreditkan
Pajak Masukan yang terkait dengan penyerahan JKP yang
dikenai PPN dengan DPP berupa Nilai Lain tersebut, PKP
JPT/FF harus membetulkan klaim Pajak Masukan yang terkait
dengan penyerahan JKP tersebut sejak 1 Maret 2013 yang
telah dikreditkannya.
Terima Kasih

similar documents