PENJELASAN TEMA DIKLATPIM TINGKAT II

Report
www.themegallery.com
Menjadi signal fokus Penyelenggaraan
Menjadi acuan dalam setiap ceramah
Menjadi pemersatu persepsi bagi para pihak: kelas/peserta,
penyelenggara, widyaiswara, penceramah, dll
Menjadi acuan akan hasil akhir yang hendak dicapai peserta
Prosesnya menjadi sarana kelas utk bersinergi
• Perkembangan lingstra : nasional & dunia
• Prioritas Nasional Kabinet Indonesia Bersatu II
• Perpres Nomor 5 Tahun 2009 tentang RPJMN
2010 – 2014
• Inpres No. 3 Tahun 2010 tentang Program
Pembangunan yang Berkeadilan
• Kualitas peserta
• Harapan penyelenggara
• Terumuskannya rekomendasi kebijakan
dari dalam birokrasi sendiri
• Tersintesakannya upaya-upaya untuk
mengakselerasi sinergi antar Instansi
pemerintah, serta strategi untuk
percepatan pencapaian program
pembangunan yang berkeadilan
• Muncul ide-ide brilian dari peserta
• Masterpiece Kertas Kerja Tema
• Sinergi Instansi
Pemerintah
• Pembangunan yang
Berkeadilan
1.
2.
3.
The interaction of two or more agents or forces so that their combined
effect is greater than the sum of their individual effects.
Cooperative interaction among groups, especially among the acquired
subsidiaries or merged parts of a corporation, that creates an enhanced
combined effect.
Kerjasama antara orang atau organisasi yang hasil keseluruhannya lebih
besar daripada jumlah hasil yang dicapai jika masing-masing bekerja
sendiri.
1.
2.
3.
Instansi Pemerintah adalah semua organisasi milik pemerintah yang
melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan
pemerintahan dan Administrasi Pemerintah baik di pusat maupun di
daerah
Instansi Pemerintah adalah semua lembaga pemerintah yang
melaksanakan fungsi administrasi pemerintahan di lingkungan
eksekutif baik di pusat maupun daerah temasuk komisi-komisi,
dewan, badan yang mendapat dana dari APBN/APBD
Instansi pemerintah adalah sebutan kolektif meliputi satuan
kerja/satuan organisasi pada Kementerian, Lembaga Pemerintah
Non Kementerian, Pemerintah Daerah (Pemerintah Provinsi,
Kabupaten/Kota), Badan Usaha Milik Negara dan Badan Hukum
Milik Daerah, serta Badan Hukum Milik Negara.
1. Pada Rakernas III tanggal 5 Agustus 2010, menyebutkan bahwa terdapat
permasalah dalam koordinasi antar institusi pemerintah termasuk antar
kementrian.
2. Salah satu hambatan untuk menjalankan program-program pemerintah
dewasa ini adalah kurangnya koordinasi antarinstansi. Koordinasi lemah dalam
tataran horizontal antardepartemen maupun dalam tataran vertikal antara
pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta pemerintah provinsi dan
pemerintah kabupaten/kota.
3. Wibawa Menko semakin berkurang, Para menteri kerap tidak hadir dalam
rapat-rapat yang diselenggarakan oleh kantor menko meski menko secara
pribadi hadir. Menteri dan pejabat eselon satu akan mengutus pejabat eselon
yang rendah dengan kewenangan yang sangat terbatas.
4. Adanya peraturan perundang-undangan yang saling bertentangan. Banyaknya
peraturan perundang-undangan yang saling tumpang tindih juga disebabkan
karena kurangnya koordinasi antarinstansi pengusul dengan instansi lainnya.
•
•
•
•
Koordinasi lemah secara vertikal karena gubernur, bupati, serta wali kota tidak lagi
ditentukan dari pusat. Melalui proses demokrasi, rakyat pemilihlah yang
menentukan. Mereka yang menduduki jabatan presiden, gubernur, bupati, dan
wali kota bisa berasal dari partai yang berbeda.
Chain of command untuk mengimplementasi kebijakan kerap terkendala. Sering
terjadi kondisi di mana kepala daerah harus mendahulukan kepentingan rakyat
pemilihnya daripada kepentingan pemerintah pusat. Apalagi bila ada kebijakan
yang saling bertentangan.
Di daerah instruksi partai akan lebih dikedepankan daripada instruksi pemerintah
pusat. Ini karena apa yang ditafsirkan sebagai amanah, mandat rakyat, serta janji
kampanye bisa berbeda dengan garis kebijakan yang diambil oleh pemerintah
pusat dalam tataran yang paling konkret.
Salah satu yang terimbas adalah para pelaku usaha. Mereka kerap harus
menanggung konsekuensi dari lemahnya koordinasi antarinstansi pemerintah.
Bahkan kerap pelaku usaha yang "dipermasalahkan" oleh instansi lain dan
bukannya instansi yang membuat kebijakan awal. Tentu ini akan berakibat pada
kondisi yang tidak kondusif bagi iklim berusaha di Indonesia
Perwujudan Sila Ke-5 Pancasila :
Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia
Amanat Pembukaan UUD 1945:
“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara
Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah
darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia
yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,
maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu
Undang-undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu
susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan
berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan
beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatam yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan
mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”
VISI INDONESIA 2014:
Terwujudnya Indonesia yang Sejahtera,
Demokratis dan Berkeadilan.
MISI INDONESIA 2014:
Melanjutkan Pembangunan menuju
Indonesia yang Sejahtera, Memperkuat
Pilar-pilar Demokrasi, dan Memperkuat
Dimensi Keadilan di Semua Bidang.
AGENDA UTAMA
PEMBANGUNAN NASIONAL 2009-2014 :
1. Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan
Rakyat;
2. Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan;
3. Penegakan Pilar Demokrasi;
4. Penegakan Hukum dan Pemberantasan Korupsi;
5. Pembangunan yang Inklusif dan Berkeadilan.
:
Pro-growth, Pro-job, pro-poor
SASARAN STRATEGIS
PEMBANGUNAN NASIONAL 2009-2014 :
1.
2.
Ekonomi nasional tumbuh makin tinggi;
Pengangguran makin menurun dengan menciptakan lapangan kerja
yang lebih baik;
3. Kemiskinan makin menurun;
4. Pendapatan per kapita makin meningkat;
5. Stabilitas ekonomi makin terjaga;
6. Pembiayaan dalam negeri makin kuat dan meningkat;
7. Ketahanan pangan dan air makin meningkat;
8. Ketahanan energi makin meningkat;
9. Daya saing ekonomi nasional makin menguat dan meningkat;
10. Memperkuat upaya pembangunan yang ramah lingkungan.
AGENDA YANG BELUM TUNTAS & ANEKA DISPARITAS DALAM
PENCAPAIAN HASIL PEMBANGUNAN
1.
2.
3.
4.
5.
Penurunan tingkat kemiskinan belum mencapai target.
17.7% (2006)  15.4% (2008)  10% (2010) < Target 8.2%
Perlu peningkatan “kualitas “ pertumbuhan ekonomi. Perekonomian
Indonesia pasca krisis terus tumbuh, namun perbaikan kesejahteraan
kurang dirasakan oleh masyarakat.
Adanya dampak pengangguran baru karena krisis ekonomi. Pertumbuhan
ekonomi Indonesia pasca krisis belum mampu menyerap tambahan tenaga
kerja baru dan mengurangi kemiskinan secara subtansial (fenomena
jobless growth)
Perlunya komitmen zero tolerance on corruption, melalui perbaikan tata
kelola birokrasi/pemerintahan, reformasi birokrasi, perbaikan sistem
pengawasan dan audit, serta penindakan tegas terhadap pelaku tindak
pidana korupsi.
Akselerasi pembangunan infrastruktur. Kurang memadainya infrastruktur
di Indonesia menjadi masalah kedua dalam “Doing Business in Indonesia
2010” setelah birokrasi pemerintah yang tidak efisien.
ARTI PEMBANGUNAN
1. PEMBANGUNAN ADALAH PROSES JANGKA PANJANG (Proses
jangka panjang untuk meningkatkan pendapatan nasional)
PROSES
Ada hubungan kausalitas antara berbagai aspek ekonomi dan non-ekonomi. Proses
pembangunan secara fundamental ditentukan oleh aspek non-ekonomi meskipun
muaranya aspek ekonomi. Begitupun pentingnya pembangunan sosial, diwujudkan
dalam pembangunan pendidikan dan kesehatan sebagai unsur pembangunan SDM.
JANGKA PANJANG
Diperkirakan akan membutuhkan waktu paling tidak dua dasawarsa, bukan terselesaikan
dalam waktu pendek (1 tahun), dan atau jangka menengah (5 tahun). Proses ini secara
kumulatif menunjang pertumbuhan pembangunan berkelanjutan (sustained secular trend
daripada cyclical)
Sumber: Todaro & Smith (2008) dan Meier (2004)
PERTUMBUHAN dan PEMBANGUNAN: dua konsep yang
merepresentasikan pembangunan ‘proses jangka panjang’
PERTUMBUHAN
Menunjukkan adanya peningkatan output .
PEMBANGUNAN
Mencakup peningkatan output yang terkait dengan perubahan
tehnis dan institusional. Jadi pembangunan lebih luas dari pada
sekedar pertumbuhan.
Konsep pertumbuhan saling terkait dengan pembangunan.
Tanpa pembangunan maka pertumbuhan akan
tersendat/berhenti. Bagaimana harus dapat mempertahankan
pertumbuhan.
2. PEMBANGUNAN UNTUK MENGHILANGKAN
KETIDAKSEMPURNAAN PASAR (market imperfections).
MARKET IMPERFECTIONS: Segala hambatan yang membuat pasar
tidak dapat secara sempurna mengalokasikan sumber-sumber
ekonomi secara efisien. Hambatan antara lain:
a. Informasi tidak sempurna
b. Faktor ekonomi yang kurang dapat bergerak (factor
immobility).
c. Praktek monopolistik (mekanisme mengasumsikan adanya
persaingan sempurna sehingga harga yang tercipta
merupakan harga ekuilibirium yang menyeimbangkan
permintaan dan penawaran.
d. Penetapan harga oleh pemerintah.
KONSEP-KONSEP PEMBANGUNAN
1. KONSEP EKONOMI MAKRO
a. Hasil akhir pembangunan adalah adanya pertumbuhan ekonomi
b. Pendapatan nasional sebagai ukuran, dan hal yang perlu
diperhatikan:
2. KEPENDUDUKAN
a. Laju pertumbuhan besar  Kesempatan kerja besar
b. Kesempatan kerja terbatas  Tingkat kemiskinan rendah
3. TRANSISI DEMOGRAFI
a. Pertumbuhan stagnan - Kelahiran & kematian tinggi
b. Pertumbuhan cepat - Kelahiran tinggi, kematian rendah
c. Pertumbuhan stabil - Kelahiran rendah, kematian rendah
4. STRUKTUR UMUR
a. Dependency Ratio, penduduk dibawah umum 15 th dengan
penduduk usia kerja sangat besar (negara sedang berkembang)
b. Usia kerja tinggi, usia dibawah umur 15 th rendah (negara maju)
c. Usia di bawah 15 th tinggi, angka kelahiran turun, pertumbuhan
penduduk tetap tinggi.
5. PENGANGGURAN
a. Pengangguran terbuka
1) Tenaga sukarela yang tidak bekerja walaupun mempunyai
keterampilan
2) Tenaga bukan sukarela yang mau bekerja tapi tidak ada
kesempatan kerja
b. Underemployment, pekerja bangunan yang bekerja pada waktu
tertentu.
c. Disguised underemployment, angkatan kerja yang hasil
kerjanya kurang dari jam kerjanya
6. KEMISKINAN
a. Kemiskinan Absolut; penduduk yang tingkat kesejahterannya berada
di bawah garis kemiskinan.
b. Konsep “garis kemiskinan”; jumlah penghasilan minimum untuk dapat
sekedar bertahan hidup
c. Kemiskinan relatif; ukurannya tidak bergantung pada garis kemiskinan,
namun bergantung pada perspektif masing-masing individu.
INDIKATOR PEMBANGUNAN
1. Pendapatan per-kapita
2. Pertumbuhan ekonomi – pertumbuhan ekonomi tinggi akan
semakin besar penyerapan tenaga kerja
3. Laju inflasi – kenaikan harga barang & jasa (Indek Harga
Konsumen)
4. Surplus/defisit APBN/Product Domistic Bruto (PDB)
5. Pertumbuhan ekonomi (Sumbangan konsumsi, Sumbangan
investasi, pertumbuhan ekonomi).
6.
Investasi dan Pembiayaan (Ratio investasi thd PDB, Peranan
investasi dunia usaha, Peranan dana luar negeri diharapkan
menurun)
7.
Distribusi PDB; Ukuran kemajuan adalah besarnya proporsi
sektor industri dibanding pertanian
8.
Distribusi kesempatan kerja antarsektor perekonomian
INDIKATOR PEMBANGUNAN NON-EKONOMI
1. Bidang Hukum;
a. Meningkatnya peran & fungsi program legeislasi nasional
b. Meningkatnya jumlah tenaga perancang perundangundangan yang berkualitas.
2. Bidang Sosial-Budaya
a. Meningkatnya keluarga yang menggunakan jamban yang
sehat
b. Meningkatnya keluarga yang menggunakan air bersih
c. Meningkatnya tempat pengelolaan makanan sehat.
d. Meningkatnya keluarga yang menghuni rumah sehat.
3. Bidang Politik
a. Terwujudnya berbagai jenis fasilitas sosialisasi politik dan
komunitas politik
b. Meningkatnya budaya politik dan demokratis
c. Meningkatnya jumlah tenaga perancang perundangundangan yang berkualitas.
PELAYANAN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN PEMBANGUNAN
Goverment
Movement
Empowerment
PELAYANAN
MASYARAKAT
Private
Participation & Responsibility
Partnership
Community Development
Community
KEADILAN
UNTUK
SEMUA
PRORAKYAT
PENCAPAIAN
MDGs
a. Program penanggulangan kemiskinan
berbasis keluarga;
b. Program penanggulangan kemiskinan
berbasis pemberdayaan masyarakat;
c. Program penanggulangan kemiskinan
berbasis pemberdayaan usaha mikro
dan kecil.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
Program keadilan bagi anak;
Program keadilan bagi perempuan;
Program keadilan di bidang
ketenagakerjaan;
Program keadilan di bidang bantuan
hukum;
Program keadilan di bidang reformasi
hukum dan peradilan;
Program keadilan bagi kelompok
miskin dan terpinggirkan.
a. Program pemberantasan kemiskinan dan kelaparan;
b. Program pencapaian pendidikan dasar untuk semua;
c. Program pencapaian kesetaraan gender dan
pemberdayaan perempuan;
d. Program penurunan angka kematian anak;
e. Program kesehatan ibu;
f. Program pengendalian HIV/AIDS, malaria dan
penyekit menular lainnya;
g. Program penjaminan kelestarian lingkungan hidup;
h. Program pendukung percepatan pencapaian Tujuan
Pembangunan Milenium.
• KKT adalah karya penulisan
bersama/kolektif peserta diklat yang
memuat penuangan hasil kompetensi
terpadu yang diperoleh selama
pembelajaran Diklatpim Tk II dalam
rangka menyikapi isu kepemerintahan
yang baik dalam lingkup nasional dan
terkait dengan tema diklat
• Berupa Policy Paper yang menghasilkan policy
recommendation bagi Pemerintah
• KKT diharapkan akan menjadi kontribusi nyata
peserta secara bersama untuk meningkatkan
kinerja pemerintah, khususnya berkaitan
dengan tema diklat
PENETAPAN
FOKUS KKT
PENYUSUNAN TOR KKT
Dengan memperhatikan
format/sistematika dan ketentuan
teknis
PENGUMPULAN DATA
Melalui SL dan media
lainnya
PERBAIKAN KKT
Sesuai masukan
pada saat seminar
PENULISAN KKT
Dengan bimbingan
Wiidyaiswara
Pembimbing maupun
secara mandiri
PENYERAHAN
KKT
Untuk
diseminarkan
SEMINAR
KKT
Dalam forum
kelas
PENYERAHAN
KKT FINAL
• Dilakukan melalui diskusi kelompok
dan diskusi kelas
• Widyaiswara membimbing proses
penyusunan KKT
• Memanfaatkan studi lapangan sebagai
media pengumpulan data
NO
PROSES
KEGIATAN
KETERANGAN
1
Diskusi
KKT-1
-
Brainstorming fokus KKT
(kesepakatan kelas ) tentukan fokus
KKT dan pokok permasalahan yang
akan dipecahkan
2.
Diskusi
KKT-2
-
Pembahasan fokus dalam kaitannya Forum Kelas
dengan berbagai konsep teori dan
peraturan perundangan yang relevan
Forum Kelas
3.
4.
Diskusi
KKT-3
Diskusi
KKT-4
-
Penyusunan Pengurus masing-masing
kelompok KKT (3 kelompok)
-
Brainstorming & identifikasi sub-aspek dari
perspektif kelompok Kelembagaan,
Ketatalaksanaan, SDM
-
Penetapan sub-aspek yang akan dibahas
pada tiap kelompok
-
Penyusunan KKT Bab I Pendahuluan : latar Forum Kelompok
belakang permasalahan, deskripsi masalah,
rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan
dan sasaran penulisan serta sistematika
penulisan.
Forum Kelompok
5.
6.
Diskusi
KKT-5
Diskusi
KKT-6
-
Penyusunan KKT Bab II Kerangka
Konseptual
-
Pengkayaan materi (data/informasi,
konsep teori dan peraturan
perundangan yang relevan yang terkait
dengan fokus
Penyusunan KKT Bab III Metodologi
Forum Kelompok
-
Penyusunan instrumen pengumpulan
data & instrumen analisis bagi
kepentingan KKT dan SL
Forum Kelompok
7.
8.
9.
Diskusi
KKT-7
Diskusi
KKT-8
-
Pemantapan Bab I, II, III
Forum Kelompok
-
Forum Kelas
Diskusi
KKT-9
-
Pemaparan KKT pra-SL (masingmasing kelompok melakukan
presentasi)
Penyempurnaan Naskah KKT dengan
memanfaatkan hasil SL
-
Pengumpulan data/informasi yang
diperlukan melalui studi dokumen &
kepustakaan
Forum Kelompok
10. Diskusi
KKT-10
11. Diskusi
KKT-11
-
Penyusunan KKT Bab IV Analisis
-
Melakukan analisis permasalahan
dengan menggunakan data &
instrumen yang telah ada
-
Penyusunan Bab V (kesimpulan &
Rekomendasi)
Pengintegrasian Naskah KKT Bab I – V
dari ketiga kelompok menjadi satu
naskah KKT Kelas
-
Forum Kelompok
Forum Kelas
12. Diskusi
KKT-12
13 Diskusi
KKT-13
- Pemantapan Naskah KKT secara
keseluruhan (Bab I – V)
- Finalisasi Naskah KKT
14. Diskusi
KKT-14
15. Diskusi
KKT-15
- Seminar KKT
Forum Kelas
- Penyempurnaan Naskah KKT
Forum Kelas
Forum Kelas
Forum Kelas
- Persiapan Seminar KKT
- Penyerahan Naskah KKT
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Executive summary
Pengantar
Daftar Isi
Daftar Tabel dan Gambar
Bab I PENDAHULUAN
Bab II KERANGKA KONSEPTUAL
Bab III METODOLOGI
Bab IV ANALISIS
Bab V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
Daftar Pustaka
Lampiran
• Studi Lapangan (SL) merupakan salah
satu wahana pengumpulan data dan
informasi yg diperlukan dalam
penyusunan KKT
• Hasil SL bisa mendukung, memperkaya,
memvalidasi konsep, atau sebaliknya
• Wahana pengumpulan data lain a.l.
studi dokumen, kebijakan, kepustakaan
Konsep kunci tentang Sinergi
Instansi Pemerintah, dan
Pembangunan Berkeadilan
harus menjadi pijakan dalam
menentukan fokus KKT dan
menjadi inspirasi selama
penyusunan KKT dalam forum
kelas dan forum kelompok
Penetapan fokus
Kertas Kerja Tema
a. Lihat Inspres No. 3/2010
b. Pilih salah satu program yang ada pada
Inspres tersebut (program pro-rakyat,
program keadilan untuk semua, atau
program pencapaian MDG
c. Kaitkan dengan program/kegiatan yang
telah ada dalam kementerian/sektor
Penetapan aspekaspek birokrasi
Bagaimana antar Instansi pemerintah
melakukan sinergi dalam melaksanakan
program/kegiatan, ditinjau dari:
a. Kelembagaan
b. Ketatalaksanaan
c. Sumber Daya manusia
Sinergi antar instansi
pemerintah:
a. Kelembagaan
b. Ketatalaksanaan
c. Sumber Daya manusia
Pembangunan Berkeadilan
a. Program Pro-rakyat
b. Program Keadilan untuk
Semua,
c. Program Pencapaian
Tujuan Pembangunan
Milenium (Millennium
Development GoalsMDG)
FOKUS KERTAS KERJA TEMA
Pembangunan
Berkeadilan
Sinergi
Instansi
Pemerintah
PENYUSUNAN KERTAS KERJA TEMA
• Berbagai
Paradigma
• Tools of
analysis
Paradigma
Kebijakan
Publik
• Teori & Konsep
• Tools of analysis
• Teori & Konsep
• Tools of analysis
Manaj
Stratejik
NASKAH
KKT
• Menggunakan konsep / teori yang
dipelajari selama Diklatpim Tk. II dan
konsep lain yang relevan
• Disesuaikan dengan fokus KKT
• Instrumen yang dipelajari selama
Diklatpim Tk. II
• Disesuaikan dengan masalah yang
akan dipecahkan
51

similar documents