9 program percepatan reformasi birokrasi

Report
Asisten deputi koordinasi kebijakan sdm aparatur
Kementerian PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
dan REFORMASI BIROKRASI
1
MANAJEMEN SDM APARATUR
DASAR HUKUM
UU No. 8 Tahun 1974 jo UU No.43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
KONDISI SDM APARATUR
SAAT INI
1. Total PNS sebanyak 4.572.113 (
Maret 2012 Sumber BKN).
2. Jml, kualitas, distribusi dan
komposisi pegawai belum
sesuai dg kebutuhan riil
organisasi.
3. Animo masyarakat untuk
menjadi CPNS sangat besar
(kualitasnya tidak sesuai
dengan kebutuhan riil)
4. Penempatan pegawai dalam
jabatan belum berdasarkan
kompetensi (politisasi birokrasi)
5. Kinerja PNS rendah dan tidak
disiplin.
6. Penghasilan belum adil & layak
sesuai dgn beban kerja dan
tanggung jawabnya
ASPEK MANAJEMEN SDM
APARATUR:
1. Perencanaan Pegawai
2. Pengadaan Pegawai
(rekruitmen, seleksi)
3. Penempatan dalam
jabatan (fungsional,
struktural)
4. Penyusunan Pola Karier
Pegawai
5. Pengelolaan kinerja
pegawai
6. Pengembangan kualitas
pegawai
7. Penegakan Disiplin
Pegawai
8. Remunerasi
9. Pemberhentian dan/
pemensiunan
LINGKUNGAN STRATEGIS:
NASIONAL REGIONAL GLOBAL
KONDISI YANG
DIHARAPKAN
PNS:
1. BERSIH
2. PROFESIONAL
(KOMPETEN/MU
MPUNI)
PELAYANAN
MASYARAKAT
3. MELAYANI
4. SEJAHTERA
2
PROGRAM PERCEPATAN REFORMASI
BIROKRASI BIDANG SDM APARATUR
Penataan Jumlah dan distribusi PNS.
Sistem Seleksi CPNS.
Promosi PNS secara Terbuka.
Profesionalisasi PNS.
Penguatan sistem disiplin dan Etika SDM Aparatur.
Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Negeri.
Penyempurnaan Sistem Pensiun
3
PROGRAM PERCEPATAN
REFORMASI BIDANG SDM APARATUR
PROGRAM
1. Penataan jumlah dan distribusi
PNS
RENCANA AKSI
a. Analisis dan pemetaan jabatan di K/L
dan Pemda
b. Kebijakan minus growth (penerimaan
CPNS lebih kecil dari jumlah PNS
yang pensiun setiap tahun)
c. Kebijakan pembatasan dan/ atau
pengurangan belanja pegawai
d. Monitoring dan evaluasi redistribusi
/realokasi PNS
e. Kebijakan pemberian pensiun dini
secara sukarela
PROGRAM PERCEPATAN ....(2)
PROGRAM
2. Sistem seleksi CPNS
3. Promosi PNS secara terbuka
RENCANA AKSI
a. Kebijakan seleksi CPNS melalui :
 Kerjasama dengan konsorsium
PTN (Perguruan Tinggi Negeri)
untuk seleksi CPNS
 Penggunaan Computer Assisted
Test (CAT) untuk seleksi CPNS
a. Kebijakan promosi PNS
 Penguatan Assesment Center
untuk promosi jabatan, diklat
penjenjangan dan/ atau fungsional
b. Kebijakan pengisian lowongan jabatan
secara terbuka antar instansi baik
tingkat nasional maupun regional
PROGRAM PERCEPATAN ....(3)
PROGRAM
4. Profesionalisasi PNS
RENCANA AKSI
a. Penetapan standar kompetensi
jabatan
b. Peningkatan kemampuan PNS
berbasis kompetensi (Diklat)
c. Sistem Nasional Diklat PNS berbasis
kompetensi
d. Sertifikasi kompetensi profesi
PROGRAM PERCEPATAN ....(4)
e. Mutasi dan rotasi sesuai kompetensi
secara periodik
f. Pengukuran kinerja individu
g. Penguatan jabatan fungsional :
 Penambahan jumlah jabatan
fungsional
 Penetapan pola karier jabatan
fungsional
 Peningkatan kemampuan jabatan
fungsional
 Peningkatan tunjangan jabatan
fungsional
PROGRAM PERCEPATAN ....(5)
PROGRAM
5. Penguatan sistem disiplin dan
Etika SDM Aparatur
RENCANA AKSI
a. Penguatan sistem disiplin dan Etika
SDM Aparatur
b. Laporan Harta Kekayaan PNS
6. Peningkatan Kesejahteraan
Pegawai Negeri
a. Perbaikan struktur penggajian
b. Pemberian tunjangan berbasis
kinerja secara bertahap
7. Penyempurnaan Sistem
Pensiun
a. Penyempurnaan sistem pensiun
b. Peningkatan jaminan kesehatan bagi
aparatur dan pensiunan
SEKIAN

similar documents