Pelaksanaan Demokrasi Terpimpin

Report
Pelaksanaan Demokrasi
Terpimpin
Putri Puspita
M. Yendra Abdihi
M. Fitranto
Sari Annisa
Syifa Marwiyah
XII IPS 2
Demokrasi Terpimpin merupakan bagian dari sejarah pelaksanaan
demokrasi di Indonesia. Sistem ketatanegaraan Indonesia sejak masa awal
kemerdekaan tahun 1945 hingga tahun 1966 terus mengalami perubahan,
begitu pula dengan sistem politik yang digunakan. Perubahannya ditunjukkan
melalui perubahan konstitusi dan sistem demokrasi yang diberlakukan saat
itu (sebelum Demokrasi Terpimpin Indonesia pernah menjalankan demokrasi
Parlementer).
Salah satu perubahan konstitusi ini kemudian membentuk
Demokrasi Terpimpin yang lahir dari peralihan periode UUDS 1950 ke
penggunaan kembali UUD 1945 yang dicetuskan Presiden Soekarno pada
Pemilu tahun 1955 yang disebabkan oleh kegagalan konstituante dalam
membentuk undang-undang dasar tetap.
Kegagalan konstituante dalam membentuk undang-undang dasar
tetap selama dua setengah tahun, dikhawatirkan berdampak buruk bagi
stabilitas nasional kala itu, potensi perpecahan akan terus meningkat jika
negara tidak memiliki konstitusi yang jelas. Oleh karena itu, pada 22 April
1959 Presiden Soekarno atas nama pemerintah dalam sidang menganjurkan
konstituante menyatakan UUD 1945 sebagai undang-undang dasar tetap bagi
Negara Republik Indonesia.
Pernyataan tersebut akhirnya disampaikan melalui Dekret Presiden 5 Juli
1959 yang didukung oleh TNI, dibenarkan oleh Mahkamah Agung dan DPR serta
disambut baik masyarakat Indonesia. Dekret ini berisi ketentuan pokok yaitu :
1. Menetapkan pembubaran konstituante
2. Menetapkan bahwa UUD 1945 berlaku kembali bagi segenap bangsa Indonesia
3. Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dan Dewan
Pertimbangan Agung Sementara (DPAS)
Penetapan Dekret Presiden 5 Juli 1959 ini menjadi titik awal pelaksanaan
Demokrasi Terpimpin. Demokrasi Terpimpin pada pelaksanaannya seharusnya
didasarkan pada penafsiran dari sila keempat Pancasila, yaitu dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dengan demikian, Demokrasi
Terpimpin dilaksanakan dengan tetap menggunakan sistem perwakilan yang
menjunjung tinggi musyawarah dan kebijaksanaan dalam menghadapi permasalahan
negara. Sebagai tindak lanjut dari Dekrit ini, Presiden membentuk lembaga-lembaga
seperti MPRS, DPAS, DPR-GR, Kabinet Kerja dan Front Nasional
Melalui dasar pelaksanaan ini, diharapkan Demokrasi Terpimpin menjadi
bentuk demokrasi Indonesia yang mampu membangun sistem politik dan
kenegaraanyang mapan. Pelaksanaan Demokrasi Terpimpin dipimpin oleh Presiden
Soekarno pemegang kekuasaan eksekutif yang disebut-sebut sebagai Pemimpin Besar
Revolusi.
Gagasan Demokrasi Terpimpin sebenarnya sudah mulai
dicetuskan oleh Presiden Soekarno sejak 1956, dan pada 1957 Presiden
Soekarno mengusulkan pembentukan Kabinet Gotong Royong dan
Dewan Nasional yang salah satu tujuannya adalah untuk menyatukan
partai-partai yang saat itu berjumlah cukup banyak.
Gagasan ini pada awalnya ditolak oleh partai-partai besar
seperti Masyumi, Nahdathul Ulama, dan Serikat Islam karena kepartaian
merupakan wujud demokrasi, hanya Partai Komunis Indonesia (PKI) yang
mendukung gagasan tersebut. Ide Presiden Soekarno mengenai
Demokrasi Terpimpin baru terwujud setelah dikeluarkannya Dekrit
Presiden 5 Juli 1959, sistem pemerintahan pun berganti menjadi Sistem
Presidensial.
Sistem ini menggantikan sistem parlementer yang dianggap
terlalu liberal. Dengan berlakunya sistem ini, Presiden Soekarno
merupakan pemimpin pemerintahan dan bertindak sebagai kepala
negara serta membentuk Kabinet Kerja yang menteri-menterinya tidak
terikat kepada partai.
Kabinet Juanada yang berlaku pada Masa Demokrasi Liberal
dibubarkan dan dibentuk Kabinet Kerja. Dalam kabinet tersebut Presiden
bertindak sebagai Perdana Menteri, sedangkan Ir. Juanda menjadi
menteri yang pertama. Dengan demikian berakhirlah Kabinet
Parlementer dan kembali ke Kabinet Presidensil. Program Kabinet dikenal
dengan nama Tri Program, yaitu
1) Perbaikan sandang pangan
2) Keamanan dalam negeri
3) Pembebasan Irian Barat
Pada masa Demokrasi Terpimpin, masalah pengembalian Irian
Barat ini kembali ditegaskan dengan perjuangan. Perjuangan untuk
mengembalikan Irian Barat ditempuh melalui jalur diplomasi,
konfrontasi politik dan ekonomi, serta konfrontasi militer.
a.
b.
Perjuangan melalui jalur diplomasi
1. Diplomasi secara bilateral dilakukan langsung dengan pihak
Belanda mulai tahun 1959 pada waste Kabinet Natsir dan kabinetkabinet berikutnya.
2. Diplomasi multilateral dilakukan Kabinet Ali Sastroamijoyo I di
forum Konferensi Asia-Afrika dan dilomasi internasional di forum
PBB.
Perjuangan melalui jalur konfrontasi politik dan ekonomi
1. Pada tanggal 13 Februari 1956, Indonesia membatalkan ikatan Uni
Indonesia-Belanda
2. Pada 3 Mei 1956, Indonesia membatalkan persetujuan KBM
3. Pada 17 Agustus 1956, membentuk provinsi Irian Barat dengan ibu
kota Soasiu dan Sultan Tidore, Zainal Abidin Syah diangkat sebagai
gubernurnya
4. Pada tahun 1957 dilakukan aksi-aksi pembebasan Irian Barat
diseluruh tanah air. Pada tanggal 19 November 1957, di Jakarta
diadakan rapat umum pembebasan Irian Barat.
5. Pada tanggal 17 Agustus 1960, Pemerintah RI secara sepihak
memutuskan hubungan diplomatik dengan Pemerintah Kerajaan
Belanda.
c.
Perjuangan melalui jalur konfrontasi militer
1. Pada tanggal 19 Desember 1961 Presiden Soekarno mengeluarkan
suatu komando dengan nama Tri Komando Rakyat (Trikora) di
Yogyakarta. Untuk melakukan Trikora, presiden membentuk
Komando Mandala Pembebasan Irian Barat yang dipimpin Mayor
Jenderal Soeharto.
2. Komando Mandala merencanakan operasi-operasi pembebasan
Irian Barat dalam tiga tahap, yaitu
a. Tahap Infiltrasi, mengadakan penyusupan pasukan ke daerah
tertentu untuk menciptakan daerah bebas de facto
b. Tahap Eksploitasi, mengadakan serangan terbuka terhadap
induk militer lawan, dan menduduki semua pos pertahanan
musuh yang penting
c. Tahap Konsolidasi, penegakan kekuasaan RI secara mutlak di
seluruh Irian Barat.
3. Pada 15 Januari 1962 terjadi pertempuran di Laut Aru yang
menenggelamkan KRI Macan Tutul. Komodor Yos Sudarso, Deputi
KSAL dan Kapten Wiratno beserta pasukannya terbakar dan
tenggelam
d. Akhir Perjuangan Pengembalian Irian Barat
1. Pada tahun 1962, Sekretaris Jenderal PBB, U Than meminta
Ellswoth Bunker untuk menjadi penengah perselisihan IndonesiaBelanda mengenai Irian Barat. Bunker kemudian mengajukan usul
perdamaian yang dituangkan dalam Bunker Proposal yang isinya
Belanda menyerahkan kedaulatan Irian Barat kepada RI dengan
perantaraan PBB, dan kemudian rakyat Irian Barat diberi kesempatan
untuk menentukan pendapatnya.
2. Pada tanggal 15 Agustus 1962, Indonesia dan Belanda sepakat
mengadakan perundingan di New York, yang isinya Belanda akan
menyerahkan Irian Barat kepada United Nations Temporary Executive
Authority (UNTEA) paling lambat 1 Oktober 1962 dan Pemerintah RI
wajib menyelenggarakan penentuan pendapat rakyat (pepera) paling
lambat akhir tahun 1969
e. Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera)
1. Sebagai tindak lanjut dari Perjanjian New York, Pemerintah
Indonesia melaksanakan Act of Free Choice atau Penentuan
Pendapat Rakyat (Pepera) yang diselenggarakan dalam tiga tahap,
yaitu:
a. Tahap pertama (24 Maret 1969) berupa konsultasi dengan
Dewan-Dewan Kabupaten di Jayapura mengenai cara
penyelenggaraan Pepera.
b. Tahap kedua, yaitu pemilihan anggota Dewan Musyawarah
Pepera berakhir pada bulan Juni 1869.
c. Tahap ketiga, adalah Pepera itu sendiri yang dilakukan di
Kabupaten-kabupaten mulai tanggal 14 Juli 1969 di Merauke
dan berakhir pada tanggal 4 Agustus 1969 di Jayapura.
2. Akhirnya Dewan Musyawarah Pepera dengan suara bulat
memutuskan bahwa Irian Barat tetap merupakan bagian dari RI.
Duta besar PBB, Ortis Sanz, membawa hasil Pepera untuk dilaporkan
dalam Sidang Umum PBB. Tanggal 19 November 1969 Sidang Umum
PBB ke-24 menerima hasil Pepera. Sejak saat itu, secara de jure Irian
Jaya menjadi bagian dari wilayah RI.
Pada masa Demokrasi Terpimpin, politik luar negeri Indonesia
tidak sepenuhnya diabadikan untuk kepentingan dalam negeri. Sebagian
dari pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif, untuk kepentingan politik
mercusuar, antara lain:
a. Membagi kekuasaan politik menjadi 2, yaitu:
1) Old Established Forces (Oldefo) yaitu negara-negara
imperalis/kolonialis/kapitalis dan negara-negara sedang berkembang
yang cenderung pada imperialis/kolonialis.
2) New Emerging Forces (Nefo) yaitu kelompok negara-negara
sedang berkembang yang anti-imperialis/kolonialis dan sosialis serta
komunis. Indonesia termasuk kedalam kelompok Nefo
b. Pemerintah menyelenggarakan pesta olahraga negara-negara Nefo
yang dikenal dengan nama Games of The Emerging Forces (Ganefo)
di Jakarta pada tanggal 10-12 November 1963
c. Indonesia membentuk poros Jakarta-Peking dan poros JakartaPhnom Penh-Hanoi-Peking-Pyong Yang. Pembentukan poros-poros
ini menyeret Indonesia semakin dekat kepada negara-negara
komunis.
Demokrasi Terpimpin di Tangan Soekarno
Presiden Soekarno sebagai pemilik ide Demokrasi
Terpimpin yang diajukannya, pada pelaksanaannya ternyata
memiliki penafsiran sendiri yang berbeda mengenai dasar
dan makna Demokrasi Terpimpin yang terletak pada kata
‘terpimpin’.
Menurutnya, Demokrasi Terpimpin ditafsirkan dengan
‘pimpinan terletak di tangan Pemimpin Besar Revolusi’. Hal
ini kemudian merujuk pada pemusatan kekuasaan yang
dipegang oleh Presiden Soekarno. Pemusatan kekuasaan
yang mutlak pada presiden ini bertentangan dengan isi
Undang-Undang Dasar 1945 saat itu yang menyatakan bahwa
presiden merupakan mandataris MPR, dengan demikian
presiden berada di bawah MPR.
Selain itu, dalam Demokrasi Terpimpin, Presiden
Soekarno mengangkat anggota MPRS dan menentukan apa
saja yang harus diputuskan oleh MPRS. Dalam sidang DPAS
bulan September 1959, DPAS dengan suara bulat
mengusulkan agar pidato presiden tanggal 17 Agustus 1959
yang berjudul “Penemuan Kembali Revolusi Kita” dijadikan
garis-garis besar haluan negara yang dinamakan Manipol
(Manifesto Politik)
Manipol sebagai GBHN yang ditetapkan dalam PenPres No.1 Tahun 1960, pembubaran DPR hasil Pemilu (PenPres No.3 Tahun 1960), pembentukan DPR Gotong Royong
untuk menggantikan DPR hasil pemilu 1955 (Pen-Pres No.4
Tahun 1960), dalam penggantian ketua, wakil, dan anggota
DPR GR Presiden Soekarno memutuskannya sendiri melalui
Pen-Pres tanpa meminta persetujuan lembaga legislatif.
Dalam Buku Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia (Pringgodigdo),
terangkum penyimpangan-penyimpangan terhadap UUD 1945 pada masa Demokrasi
Terpimpin sebagai berikut.
1. Menafsirkan Pancasila secara terpisah-pisah, tidak dalam kesatuan bulat dan utuh.
2. Pengangkatan presiden seumur hidup dan banyaknya jabatan yang rangkap.
3. Presiden membubarkan DPR hasil Pemilu 1955.
4. Konsep Pancasila berubah menjadi konsep Nasakom (Nasionalis, Agama, dan
Komunis)
5. Bergesernya makna Demokrasi Terpimpin disebabkan karena dalam pelaksanaannya
pemusatan kekuasaan pada presiden/pemimpin besar revolusi cenderung terjadi.
6. Pelaksanaan politik bebas aktif yang cenderung memihak komunis.
7. Manipol USDEK (manifesto politik, undang-undang dasar, sosialisme Indonesia,
demokrasi terpimpin, ekonomi terpimpin, dan kepribadian Indonesia) dijadikan GBHN
tahun 1960. USDEK dibuat oleh presiden sedangkan GBHN harus dibuat oleh MPR.
Dengan adanya kondisi yang demikian menunjukkan bahwa UUD 1945 tidak
dilaksanakan dengan murni dan konsekuen dalam sistem Demokrasi Terpimpin
tersebut, akibatnya terjadi ketidakstabilan politik dan ketatanegaraan. Perpecahan,
pemberontakan dan konflik pun terjadi, beberapa pemberontakan daerah
menginginkan untuk melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pemberontakan yang dilakukan semasa Demokrasi Terpimpin merupakan
pemberontakan militer yang didasari oleh rasa ketidakpercayaan terhadap
pemerintahan yang berkuasa saat itu. Pemerintahan Presiden Soekarno dianggap tidak
dapat mengayomi masyarakat karena kondisi ekonomi masih saja memburuk,
pembangunan yang dijanjikan tidak juga terwujud, pemerintah hanya sibuk mengurusi
kehidupan politik dengan pergantian-pergantian sistem dan kabinet-kabinet yang tidak
pernah berumur panjang.
Pemberontakan ini sekaligus menjadi tantangan bagi pelaksanaan
Demokrasi Terpimpin yang berada di tangan Presiden Soekarno yang menjunjung
tinggi persatuan dan kesatuan Negara Indonesia, karena pada saat itu beberapa
pemberontakan sudah terjadi sebelum masa Demokrasi Terpimpin. Pemberontakan
yang muncul saat berlakunya Demokrasi Terpimpin adalah Pemerintahan Revolusioner
Republik Indonesia (PRRI)/Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta), pemberontakan ini
diawali dengan dibentuknya dewan-dewan dibeberapa daerah seperti Dewan Banteng
di Sumatera Barat, Dewan Manguni di Manado, Dewan Gajah di Medan. Dewandewan ini dipimpin oleh tokoh-tokoh militer yang kemudian pada tahun 1958
mendirikan Gerakan Perjuangan Menyelamatkan Negara Republik Indonesia.
Untuk meredam pemberontakan ini Presiden Soekarno bekerja sama
dengan militer baik angkatan darat, angkatan laut, maupun angkatan udara dengan
melaksanakan operasi militer.
Selain gejolak yang muncul di daerah, pada masa Demokrasi Terpimpin
Presiden Soekarno menyatakan konfrontasi dengan Malaysia. Konflik internasional
Indonesia dengan negara satu rumpun ini menyebabkan keresahan semakin merebak
di tengah masyarakat. Konfrontasi Indonesia dan Malaysia ini disebabkan oleh
Peristiwa klaim Federasi Malaysia atas wilayah Brunei, Sabah, Serawak dan Singapura
yang hendak dilakukan penggabungan menjadi Persekutuan Tanah Melayu pada 1961.
Peristiwa ini membuat Indonesia dan negara lain kecewa karena dianggap
sebagai proyek Neo-Kapitalisme dan Imperialisme di kawasan Asia Tenggara. Terhadap
sikap Indonesia ini Malaysia melakukan demonstrasi anti-Indonesia di Kuala Lumpur.
Setelah adanya demonstrasi tersebut melalui Menteri Luar Negeri Soebandrio
Indonesia menyatakan permusuhan dengan Malaysia yang memunculkan istilah
‘Ganyang Malaysia’ dan Dwikora (Dwi Komando Rakyat) yang berisi:
1. Perhebat ketahanan revolusi Indonesia
2. Bantu perjuangan revolusioner rakyat Malaya, Singapura, Serawak dan Sabah untuk
menghancurkan Malaysia
Menurut Presiden Soekarno Dwikora ini merupakan bentuk penjagaan
harga diri Indonesia di wilayah Asia Tenggara. Beruntung konfrontasi ini tidak
menyebabkan perang kedua negara dan dapat diselesaikan secara politis.
Berakhirnya Masa Demokrasi Terpimpin
Ditengah gejolak perpolitikan masa Demokrasi
Terpimpin yang berada di tangan Presiden Soekarno, tidak
luput dari perhatian periode ini adalah kondisi perekonomian
Indonesia yang mendapat pengaruh besar dari perpolitikan
Indonesia saat itu. Perekonomian Indonesia semakin
memburuk disebabkan beberapa hal berikut.
1. Penumpasan pemberontakan PRRI/Permesta
2. Adanya inflasi yang cukup tinggi mencapai 400%
3. Konfrontasi dengan Malaysia
4. Defisit negara mencapai 7,5 Miliar Rupiah
Memburuknya kondisi perekonomian pada masa Demokrasi
Terpimpin menyebabkan masyarakat kesulitan memeroleh
kebutuhan hidup. Harga-harga melambung, untuk
memerolehnya sulit, beras,garam, minyak semua harus
melalui antrian panjang karena jumlah yang terbatas.
Akibatnya tingkat kemiskinan pun terus meninggi, akhirnya
untuk mengatasi permasalahan ekonomi ini pemerintah
mengambil langkah-langkah sebagai berikut.
1. Devaluasi mata uang nominal Rp. 500 menjadi Rp. 50
2. Penghapusan nilai mata uang nominal Rp.1000
3. Semua simpanan di bank yang mencapai Rp. 25.000
dibekukan
4. Dilakukan Deklarasi Ekonomi pada tanggal 28 Maret 1963
untuk mencapai ekonomi yang bersifat nasionalis,
demokratis, dan bebas dari sisa-sisa imperialisme.
Sayangnya langkah-langkah tersebut tidak memberikan hasil yang
signifikan bagi kondisi perekonomian saat itu. Masyarakat semakin tidak
percaya kepada pemerintahan Demokrasi Terpimpin. Dengan kondisi
demikian, politik kembali memanas, Partai Komunis Indonesia yang saat
itu memiliki banyak anggota telah menguasai beberapa organisasi massa
yang dibentuk oleh Presiden Soekarno.
Pada masa pemerintahan Demokrasi Terpimpin, Presiden Soekarno
memang terlihat dengan Komunis, hal ini dibenarkan dengan konsep
Nasakom yang diajukannya. Pada 1965 menggelintir di tengah
perpolitikan Demokrasi Terpimpin sebuah isu Dewan Jenderal yang
digadang-gadang akan melakukan kudeta terhadap pemerintahan
Presiden Soekarno.
Berdasar pada isu tersebut lahirlah sebuah Gerakan 30 September 1965
yang menyebabkan terbunuhnya enam jenderal senior angkatan darat
dari tujuh yang ditargetkan, beruntung Jenderal A.H Nasution berhasil
menyelamatkan diri.
Gerakan 30 September 1965 ini mengagetkan Presiden Soekarno yang
pada saat itu sedang sakit, untuk stabilitas nasional Presiden Soekarno
memerintahkan Mayor Jenderal Soeharto yang saat itu menjabat sebagai
Panglima Komando Strategi Angkatan Darat (Kostrad) untuk melakukan
penumpasan gerakan tersebut.
PKI yang dianggap sebagai dalang dari gerakan ini pun ditumpas, ratusan
ribu anggota PKI yang berada di Jawa dan Bali ditangkap dan dibunuh
(terdapat beragam versi mengenai peristiwa G30S ini). Setelah
penumpasan Gerakan 30 September 1965 selesai dilakukan, Mayjen
Soeharto mengambil alih kekuasaan berdasarkan Surat Perintah Sebelas
Maret (Supersemar) yang diberikan oleh Presiden Soekarno.
Keluarnya Supersemar menjadi titik akhir pelaksanaan Demokrasi
Terpimpin yang manmade penggalan sejarah pelaksanaan demokrasi di
Indonesia, sekaligus menutup masa kepemimpinan Presiden Soekarno.
Kehidupan demokrasi Indonesia pun berlanjut dan berganti menjadi
Demokrasi Pancasila.

similar documents