Pengembangan Organisasi dan Jabatan Fungsional Pustakawan

Report
PENGEMBANGAN ORGANISASI DAN
JABATAN FUNGSIONAL
PUSTAKAWAN
Oleh: Kepala Bagian Organisasi
PERATURAN MENTERI PERTANIAN
Nomor: 61/Permentan/OT.140/10/2010
MENTERI PERTANIAN
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT
KERJA SAMA
LUAR NEGERI
PUSAT
DATA DAN SISTEM
INFORMASI
PERTANIAN
PUSAT
PERLINDUNGAN
VARIETAS TANAMAN
DAN PERIZINAN
PERTANIAN
PUSAT
PERPUSTAKAAN
DAN PENYEBARAN
TEKNOLOGI
PERTANIAN
PUSAT
SOSIAL EKONOMI
DAN KEBIJAKAN
PERTANIAN
Catatan :
1. Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian dialihkan pembinaannya dari Sekretariat
Jenderal melalui Keputusan Menteri Pertanian No. 631/Kpts/OT.140/1/2011 tanggal28 Januari 2011
2. Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian dialihkan pembinaannya dari Sekretariat Jenderal
melalui Keputusan Menteri Pertanian No. 634/Kpts/OT.140/1/2011 tanggal28 Januari 2011
PUSAT PERPUSTAKAAN DAN
PENYEBARAN TEKNOLOGI PERTANIAN
TUGAS:
MELAKSANAKAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN DAN PENYEBARAN
INFORMASI ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI PERTANIAN.
FUNGSI:
a. perumusan program, anggaran dan evaluasi perpustakaan dan penyebaran
informasi ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian;
b. pengelolaan sumberdaya dan pelayanan perpustakaan;
c. pembinaan sumberdaya perpustakaan di lingkungan Kementerian Pertanian;
d. pembinaan dan pengelolaan publikasi hasil penelitian pertanian;
e. penyebaran informasi ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian dan hasilhasil penelitian pertanian melalui tatakelola teknologi informasi dan
promosi;
f. pengelolaan sarana instrumentasi teknologi informasi dan bahan pustaka;
dan
g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat Perpustakaan dan
Penyebaran Teknologi Pertanian.
PUSAT
PERPUSTAKAAN DAN
PENYEBARAN TEKNOLOGI
PERTANIAN
BAGIAN
UMUM
SUBBAGIAN
KEUANGAN
BIDANG
PROGRAM
DAN EVALUASI
SUBBAGIAN
KEPEGAWAIAN
BIDANG
PERPUSTAKAAN
SUBBAGIAN
RUMAH TANGGA
DAN
PERLENGKAPAN
BIDANG
PENYEBARAN
TEKNOLOGI
PERTANIAN
SUBBIDANG
PROGRAM
SUBBIDANG
PENGELOLAAN
SUMBER DAYA
PERPUSTAKAAN
SUBBIDANG
PUBLIKASI
SUBBIDANG
EVALUASI DAN
PELAPORAN
SUBBIDANG
PELAYANAN
PERPUSTAKAAN
SUBBIDANG
TATA KELOLA
TEKNOLOGI
INFORMASI
DAN PROMOSI
ILMU PENGETAHUAN
DAN TEKNOLOGI
KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL
4
KEDUDUKAN PUSTAKAWAN
BIDANG PERPUSTAKAAN
1) Subbidang
Pengelolaan
Sumberdaya
Perpustakaan mempunyai tugas melakukan
penyiapan
bahan
pengelolaan
dan
pengembangan sumber daya perpustakaan dan
pembinaan
perpustakaan
di
lingkungan
Kementerian Pertanian.
2) Subbidang Pelayanan Perpustakaan mempunyai
tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan
dan penyusunan norma, standar, prosedur dan
kriteria sistem pelayanan jasa perpustakaan.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 30/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Rincian Tugas
Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV Lingkup Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian
Biro Hukum Dan Informasi Publik
 Bagian Perundang-undangan II
Subbagian Dokumentasi dan Informasi Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan pengembangan sistem jaringan, dan pengelolaan dokumentasi dan informasi
hukum.
 Bagian Pengelolaan Informasi Publik
Subbagian Pameran dan Peragaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
penyajian hasil pembangunan yang terbarukan melalui penyelenggaraan pameran dan
peragaan, serta pengelolaan perpustakaan.

Lingkup Direktorat Jenderal (Permentan RTP Unit Kerja Eselon IV Ditjen TP, Ditjen Hortikultura,
Ditjen Perkebunan, dan Ditjen PKH)
 Bagian Umum
- Subbagian Hukum dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan hubungan
masyarakat dan informasi publik, serta urusan perpustakaan.
 Lingkup
Inspektorat
Jenderal
(Permentan
RTP
Unit
Kerja
Eselon
IV
No.
58/Permentan/OT.140/9/2011)
 Bagian Organisasi, Kepegawaian, Hukum Dan Hubungan Masyarakat
- Subbagian Hukum dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan
hubungan masyarakat dan informasi publik, serta pelaksanaan perpustakaan dan
publikasi.

Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Permentan RTP Unit Kerja Eselon IV No.
54/Permentan/OT.140/9/2011)
Sekretraiat Badan
 Bagian Kerja Sama, Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat
- Subbagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan melakukan penyiapan
bahan pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik serta urusan
perpustakaan.
Pusat Penelitian dan Pengembangan (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan,
dan
Peternakan)
 Bidang Kerja Sama dan Pendayagunaan Hasil Penelitian
- Subbidang Pendayagunaan Hasil Penelitian mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan promosi, diseminasi, komersialisasi, dan dokumentasi, serta pelaksanaan urusan
perpustakaan dan publikasi hasil penelitian dan pengembangan tanaman pangan.
Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
 Bidang Kerja Sama dan Pendayagunaan Hasil
Subbidang Pendayagunaan Hasil mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan promosi,
diseminasi, komersialisasi, dan dokumentasi, serta pelaksanaan urusan perpustakaan dan
publikasi hasil penelitian dan pengkajian sosial ekonomi dan kebijakan pertanian.
Pusat Perpustakaan Dan Penyebaran Teknologi Pertanian
 Bidang Program dan Evaluasi
Subbidang Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana,
program dan anggaran kegiatan perpustakaan dan penyebaran ilmu pengetahuan dan
teknologi pertanian.
Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (Permentan
RTP Unit Kerja Eselon IV No. 81/permentan/OT.140/11/2011)
 Bagian Bagian Evaluasi Dan Pelaporan
- Subbagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi
publik, serta urusan perpustakaan.
Lingkup Badan Ketahanan Pangan (Permentan RTP Unit Kerja Eselon IV No.
82/permentan/OT.140/11/2011)
 Bagian Umum
- Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan pelaksanaan hubungan masyarakat dan
informasi publik, serta urusan tata usaha dan perpustakaan.
Lingkup Badan Karantina Pertanian (Permentan RTP Unit Kerja Eselon IV No.
83/permentan/OT.140/11/2011)
 Bagian Hukum Dan Hubungan Masyarakat
- Subbagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan pelaksanaan hubungan masyarakat, informasi publik
dan publikasi.
DASAR HUKUM
• UNDANG – UNDANG NOMOR 43 TAHUN 2007
TENTANG PERPUSTAKAAN
• PERMENPAN & RB NOMOR 9 TAHUN 2014
PNS yang diberi tugas, tanggung
jawab,wewenang
dan
hak
untuk
melaksanakan kegiatan perpustakawanan
PELAYANAN
PERPUSTAKAAN
PUSTAKAWAN
Kegiatan memberikan bimbingan dan jasa
perpustakaan dan informasi kepada
pemustaka yang meliputi pelayanan
teknis dan pelayanan pemustaka
TUGAS POKOK PUSTAKAWAN
Melaksanakan
kegiatan
dibidang
kepustakawanan yang meliputi pengelolaan
perpustakaan, pelayanan perpustakaan, dan
pengembangan sistem kepustakawanan.
TERAMPIL
• Penyelia
• Pelaksana
Lanjutan
• Pelaksana
AHLI
JENJANG
JABATAN
PUSTAKAWAN
•
•
•
•
Utama
Madya
Muda
Pertama
80% AK
SATU JENJANG
DIATAS
Pusatakawan
yang
melaksanakan
kegiatan
TUGAS TAMBAHAN
SATU JENJANG
DIBAWAH
100% AK
SASARAN KERJA PEGAWAI
• Pada awal tahun, setiap Pustakawan wajib
menyusun SKP yang akan dilaksanakan dalam 1
tahun berjalan
• SKP disusun berdasarkan tugas pokok
Pustakawan sesuai dengan jenjang jabatannya
• SKP yang telah disusun, harus disetujui dan
ditetapkan oleh pimpinan unit kerja
• Untuk kepentingan dinas, SKP yang telah disetujui
dan ditetapkan dapat dilakukan penyesuaian
SYARAT KENAIKAN PANGKAT
III/b
III/c
III/d
IV/a
IV/b
IV/c
IV/d
2
4
6
8
10
12
14
Angka Kredit berasal dari sub unsur pengembangan profesi
IV/e
ANGKA KREDIT PEMELIHARAAN
JENJANG
PUSTAKAWAN
PENYELIA
PUSTAKAWAN UTAMA
PANGKAT
ANGKA KREDIT YANG
DIKUMPULKAN
SETIAP TAHUN
III/d
10
KEGIATAN BERASAL
DARI TUGAS POKOK
25
KEGIATAN BERASAL
DARI TUGAS POKOK
DAN
PENGEMBANGAN
PROFESI
IV/e
KETERANGAN
KARYA TULIS ILMIAH
JUMLAH PENULIS
PENULIS UTAMA
(%)
PENULIS PEMBANTU
(%)
2 ORANG
60 %
40%
3 ORANG
50 %
25%
4 ORANG
40 %
20 %
Jumlah penulis pembantu maksimal 3 orang
PEJABAT PENETAP ANGKA KREDIT
JABATAN
Kepala
Perpustakaan
Nasional RI
KEWENANGAN
Pustakawan Madya
(IV/b) s.d
Pustakawan Utama
(IV/e)
LINGKUP
• Perpustakaan
Nasional RI
• Instansi diluar
Perpustakaan
Nasional RI
Pejabat Eselon I
• Pustakawan
Lingkungan instansi
atau pejabat
Pelaksana (II/b)
masing-masing
dibawahnya uang
s.d Pustakawan
ditunjuk paling
Penyelia (III/d)
rendah eselon II
• Pustakawan
yang membidangi
Pertama (III/d) s.d
kepegawaian di
Pustakawan
Instansi Pusat selain
Madya (IV/a)
Perpustakaan
Nasional RI
TIM PENILAI
Tim Penilai Pusat
Tim Penilai Instansi
KOMPOSISI TIM PENILAI
• Unsur Teknis yang
membidangi
kepustakaan
• Unsur Kepegawaian
• Pustakawan
Susunan Keanggotaan
Keterangan
KETUA merangkap
Anggota
Berasal dari unsur
teknis
Wakil Ketua
merangkap Anggota
Sekretaris
merangkap Anggota
Berasal dari Unsur
Kepegawaian
Anggota
paling kurang 4 orang
Paling kurang 2 orang
berasal dari Pustakawan
Apabila jumlah anggota tidak dapat dipenuhi dari Pustakawan, maka anggota dapat
diangkat dari PNS lain yang memiliki kompetensi untuk menilai prestasi kerja Pustakawan
SYARAT ANGGOTA TIM PENILAI
• Menduduki jabatan/pangkat paling rendah
sama dengan jabatan/pangkat Pustakawan
yang dinilai
• Memiliki keahlian serta mampu untuk menilai
prestasi kerja Pustakawan
• Dapat aktif melakukan penilaian
PENETAPAN
PEMBENTUKAN
DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENILAI
Pejabat eselon
I atau pejabat
dibawahnya yang ditunjuk paling rendah
eselon II yang membidangi kepegawaian
diinstansi pusat selain Perpustakaan
Nasional Republik Indonesia untuk Tim
Penilai Instansi
Rekomendasi Kepala
Perpustakaan Nasional
Republik Indonesia
HAL LAIN DALAM TIM PENILAI
• Masa jabatan tim penilai yaitu 3 tahun dan
dapat diangkat kembali untuk masa jabatan
berikutnya
• PNS yang telah menjadi anggota dalam 2 masa
jabatan berturut-turut, dapat diangkat
kembali setelah melampaui masa tenggang
waktu 1 masa jabatan
• Dalam hal terdapat anggota yang dinilai, Ketua
mengangkat anggota pangganti
PEJABAT PENGUSUL ANGKA KREDIT
(di lingkungan Kementerian Pertanian)
Pejabat eselon I atau
pejabat paling rendah
eselon II dibidang
kepegawaian
diinstansi Pusat
Pejabat dibidang
Kepegawaian atau
Pejabat paling randah
eselon III
1. Pustakawan Pelaksana
(II/b) s.d Pustakawan
Penyelia (III/d)
2. Pustakawan Pertama
(III/a) s.d Pustakawan
Madya (IV/a)
PENGANGKATAN PERTAMA
TERAMPIL
1. D.II ilmu perpustakaan
2. D.II bid.lain sesuai kualifikasi
yg
ditetapkan
Kepala
Perpustakaan Nasional RI
3. Pangkat paling rendah II/b
AHLI
1. S1 Ilmu Perpustakaan
2. S1/D.IV bid.lain sesuai
kualifikasi yang ditetapkan
oleh Kepala Perpustakaan
Nasional RI
3. Pangkat paling rendah III/a
1. Pengangkatan untuk mengisi
lowongan formasi dari Calon
PNS
2. Harus mengikuti dan lulus
diklat fungsional dibidang
kepustakaan tingkat terampil
atau ahli
3. Paling lama 1 tahun setelah
ditetapkan sebagai PNS, harus
mengikuti dan lulus dikat
fungsional kepustakaan
terampil/ahli
4. Paling lama 2 tahun sejak lulus
diklat fungsional harus
diangkat dalam jabatan
Pustakawan
5. Nilai prestasi kerja paling
rendah bernilai baik 1 tahun
terakhir
PENGANGKATAN DARI JABATAN LAIN
• Memenuhi persyaratan dalam pengangkatan
pertama
• Memiliki pengalaman dibidang kepustakaan
paling singkat 1 tahun
• Berusia paling tinggi 53 tahun
• Tersedia formasi untuk jabatan fungsional
Pustakawan
• Nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik
dalam 2 tahun terakhir
Ketentuan Pustakawan tingkat
terampil yang memperoleh
ijazah S1/D.IV dapat diangkat
dalam jabatan Pustakawan
Ahli
1. berijazah Sarjana (S1) Ilmu
Perpustakaan; atau
2. berijazah Sarjana (S1)/Diploma IV
(D.IV) ilmu lain sesuai dengan
kualifikasi yang ditetapkan oleh
Kepala Perpustakaan Nasional
Republik Indonesia
3. telah mengikuti dan lulus Diklat
Alih Tingkat Terampil ke Tingkat
Ahli;
4. memenuhi jumlah Angka Kredit
kumulatif yang ditentukan untuk
jabatan/pangkat
yang
didudukinya; dan
5. tersedia formasi untuk Jabatan
Fungsional Pustakawan Tingkat
Ahli.
Pustakawan Tingkat Terampil yang akan diangkat menjadi
Pustakawan Tingkat Ahli diberikan Angka Kredit sebesar 65% (enam
puluh lima persen) Angka Kredit kumulatif dari diklat, tugas pokok,
dan pengembangan profesi ditambah Angka Kredit ijazah Sarjana
(S.1)/Diploma IV (D.IV) dengan tidak memperhitungkan Angka Kredit
dari unsur penunjang.
KOMPETENSI
• Untuk meningkatkan kompetensi dan
profesionalisme,Pustakawan yang akan naik
jabatan harus mengikuti dan lulus uji
kompetensi
• Dikecualikan dari uji kompetensi bagi
Pustakawan yang telah memiliki sertifikat
kompetensi
INDIKATOR FORMASI
•
•
•
•
jumlah Koleksi Perpustakaan
jumlah Pemustaka
jumlah jenis layanan
luas wilayah layanan
PEMBEBASAN SEMENTARA
Jabatan/Pangkat
KARENA ANGKA
KREDIT
Alasan Pembebasan Sementara
1. Pustakawan Pelaksana(II/b)
s.d Pustakawan Penyelia
(III/d)
2. Pustakawan Pertama (III/a)
s.d Pustakawan Utama
(IV/d)
dalam jangka waktu 5 tahun sejak
diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak
dapat mengumpulkan Angka Kredit yang
disyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat
setingkat lebih tinggi
Pustakawan Penyelia (III/d)
setiap tahun sejak menduduki pangkatnya tidak
dapat mengumpulkan paling kurang 10 Angka Kredit
dari tugas pokok
Pustakawan Utama (IV/e)
setiap tahun sejak menduduki pangkat dan
jabatannya tidak dapat mengumpulkan paling
kurang 25 Angka Kredit dari tugas pokok dan/atau
pengembangan profesi
DILUAR ANGKA
KREDIT
-
1. diberhentikan sementara dari jabatan negeri
2. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan
Fungsional Pustakawan
3. menjalani cuti di luar tanggungan negara, kecuali
untuk persalinan anak ke empat dan seterusnya
4. menjalani tugas belajar lebih dari 6 bulan
PENGANGKATAN KEMBALI
Alasan pembebasan
sementara
Ketentuan pengangkatan
kembali
dalam jangka waktu 5 tahun sejak
diangkat
dalam
jabatan/pangkat
terakhir tidak dapat mengumpulkan
Angka Kredit yang disyaratkan untuk
kenaikan jabatan/pangkat setingkat
lebih tinggi
setiap tahun sejak menduduki
pangkatnya tidak dapat mengumpulkan
paling kurang 10 Angka Kredit dari
tugas pokok bagi Pustakawan Penyelia
(III/d)
Telah dapat mengumpulkan angka
kredit yang disyaratkan
Angka kredit terakhir + angka kredit
yang diperoleh selama pembebasan
sementara
Apabila pemeriksaan oleh yang
berwajib telah selesai atau telah
ada putusan pengadilan yang telah
mempunyai keputusan hukum yang
tetap dan ternyata bahwa yang
bersangkutan tidak bersalah
Angka Kredit terakhir yang dimiliki
setiap tahun sejak menduduki pangkat
dan jabatannya tidak dapat
mengumpulkan paling kurang 25 Angka
Kredit dari tugas pokok dan/atau
pengembangan profesi bagi
Pustakawan Utama (IV/e)
diberhentikan sementara dari jabatan
negeri
LANJUTAN...
Alasan pembebasan
sementara
Ketentuan pengangkatan
kembali
Menduduki jabatan eselon III ke
bawah
Belum berusia paling tinggi 56 tahun
bagi Pustakawan Madya, Muda,
Pertama, dan Terampil
Angka Kredit terakhir yang
dimiliki dan ditambah
pengembangan profesi
Menduduki jabatan eselon I
atau II
1.
Angka Kredit terakhir yang
dimiliki
2.
Berusia paling tinggi 58 tahun bagi
Pustakawan Madya
Paling tinggi 6 bulan sebelum
berusia 58 tahun harus sudah
ditetapkan keputusan
pengangkatannya
menjalani cuti di luar
tanggungan negara, kecuali
untuk persalinan anak ke empat
dan seterusnya
Telah selesai cuti diluar tanggungan
negara
menjalani tugas belajar lebih
dari 6 bulan
Telah selesai menjalani tugas belajar
PENGHARGAAN PUSTAKAWAN
BERPRESTASI TERBAIK
Pustakawan Berprestasi
Terbaik Tingkat Nasional
juara I
50% Angka Kredit untuk
kenaikan jenjang dan/atau
pangkat setingkat lebih
tinggi
Pustakawan Berprestasi
Terbaik Tingkat Provinsi
juara I
37,5% Angka Kredit yang
1. 80% untuk unsur
disyaratkan untuk kenaikan
utama
jenjang dan/atau pangkat
2. 20% untuk unsur
setingkat lebih tinggi
penunjang
25% Angka Kredit yang
disyaratkan untuk kenaikan
jenjang dan/atau pangkat
setingkat lebih tinggi
Pustakawan Berprestasi
Terbaik Tingkat
Kabupaten/Kota juara I.
Prestasi kerja yang telah dilakukan Pustakawan sampai
dengan ditetapkannya petunjuk pelaksanaan keputusan
ini, masih dinilai berdasarkan Keputusan Menteri
Pendayagunaan
Aparatur
Negara
Nomor:
132/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Pustakawan
dan Angka Kreditnya.
BATAS USIA PENSIUN PUSTAKAWAN
AHLI
TERAMPIL
Utama
65 th
Madya
60 th
Muda
60 th *
Pertama
58 th
Penyelia
60 th *
Pelaksana Lanjutan
Pelaksana
58 th
* KEPRES NO.102 TAHUN 2003 tentang Perubahan Atas Kepres 64 tahun 1992 tentang
Perpanjangan BUP PNS yang menduduki Jabatan Pustakawan
TUNJANGAN JABATAN
FUNGSIONAL PUSTAKAWAN
(PERPRES 71 TAHUN 2013)
JENJANG JABATAN
BESARAN TUNJANGAN
UTAMA
Rp. 1, 300, 000
MADYA
Rp. 1, 100, 000
MUDA
Rp. 800, 000
PERTAMA
Rp. 520, 000
PENYELIA
Rp. 700, 000
PELAKSANA LANJUTAN
Rp. 420, 000
PELAKSANA
Rp. 350, 000
TERIMA KASIH

similar documents