RPMK Pengganti PMK 134

Report
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
RANCANGAN PMK TENTANG TATA CARA
PEMBAYARAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN APBN
(PENGGANTI PMK 134/PMK.05/2005 DAN PERDIRJEN PER-66/PB/2005)
Jakarta,
November 2012
KONSEP PELAKSANAAN ANGGARAN
SESUAI PAKET UNDANG-UNDANG
KEUANGAN NEGARA
2
PENDELEGASIAN KEWENANGAN
(Undang-Undang No 17 Tahun 2003 : Pasal 6)
PRESIDEN
(CEO)
MENTERI (COO)
PENGGUNA
ANGGARAN
MENTERI KEUANGAN (CFO)
BENDAHARA
UMUM NEGARA
SATKER
SATKER
KPPN
KPPN
Kuasa Pengguna
Anggaran
Kuasa Pengguna
Anggaran
Kuasa Bendahara
Umum Negara
Kuasa Bendahara
Umum Negara
3
PEMISAHAN KEWENANGAN
Menteri Teknis
PEMBUATAN
KOMITMEN
PENGUJIAN &
PEMBEBANAN
administratief beheer
Menteri Keuangan
PERINTAH
PEMBAYARAN
administratief
beheer
PENGUJIAN
PENCAIRAN
DANA
Comptabel beheer
sebelum reformasi
(Kondisi sebelum UU No. 1 Tahun 2004 berlaku)
4
PEMISAHAN KEWENANGAN
Menteri Teknis
Selaku Pengguna Anggaran
Menteri Keuangan
Selaku Bendahara Umum Negara
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
KUASA BUN
PPK
KPPN
PPSPM
PEMBUATAN
KOMITMEN
PENGUJIAN &
PEMBEBANAN
PERINTAH
PEMBAYARAN
SPP
PENELITIAN &
PENGUJIAN
SPM
Pengurusan Administrasi
administratief beheer
PERINTAH
PENCAIRAN
DANA
SP2D
Pengurusan Komtabel
Comptabel beheer
sesudah reformasi
(Kondisi setelah berlaku UU No. 1 Tahun 2004)
5
POKOK PENGATURAN DALAM
RANCANGAN PMK
6
POKOK-POKOK PENGATURAN
1.
Diupayakan PMK ini aplicable/dapat dilaksanakan, Perdirjen Perbendaharaan
hanya mengatur hal-hal teknis yang diamanatkan dalam PMK ini. (misalnya
Perdirjen mengenai PIN PPSPM, jaminan uang muka).
2. Dijabarkan secara detail tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari PA, KPA,
PPK, PPSPM, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu
3. Mengatur secara detil mekanisme penyelesaian tagihan mulai dari pembuatan
komitmen sampai dengan penerbitan SP2D
4. Setiap Satker dapat memulai proses pelelangan dalam rangka pengadaan
barang/jasa pemerintah sebelum DIPA tahun anggaran berikutnya disahkan
dan berlaku efektif, setelah RKA-KL disetujui oleh DPR. (Pasal 30)
5. Telah diatur mengenai norma waktu penyelesaian tagihan di
tingkat satker (sebagaimana diatur dalam
PMK.170/PMK.05/2010)


Diatur kewajiban bagi PPK dan PPSPM untuk menyampaikan laporan
berkala atas ketaatan dalam penyelesaian pekerjaan sesuai dengan
norma waktu yang ditetapkan.
Dengan adanya laporan berkala tersebut , KPA dapat mengawasi
pelaksanaan pekerjaan apakah telah sesuai dengan norma waktu
penyelesaian yang ditetapkan.
7
7. Tambahan Uang Persediaan (TUP)
Persetujuan TUP diberikan oleh Kepala KPPN (berapapun nilainya)
Kepala KPPN menolak pemberian TUP bila TUP sebelumnya
tidak/belum
dipertanggungjawabkan, pengecualian dapat
diberikan setelah mendapat persetujuan Kepala Kanwil DJPBN
(Pasal 48 ayat (3))
 Pertanggungjawaban TUP dapat diangsur (harian/mingguan)
selama batas waktu pertanggungjawaban TUP. (Pasal 49 ayat
(1))  (tujuan agar pencatatan realisasi belanja lebih cepat)


8. Setiap
pembayaran dengan UP yang dilakukan oleh
Bendahara Pengeluaran/BPP, terlebih dahulu harus
mendapat persetujuan PPK (prosesnya diatur dalam Pasal 51).
 untuk memastikan fungsi check and balance dalam penggunaan UP
di Satker berjalan dengan baik.
 Penggunaan UP sesuai dengan rencana kegiatan yang telah disusun
oleh PPK.
8
PEJABAT PERBENDAHARAAN
1.
PA menunjuk Kepala Satker yang berstatus PNS menjadi
KPA, yang bersifat ex-officio.
2.
Pejabat lain selain Kepala Satker dapat ditunjuk sebagai
KPA untuk:
a. Satker yang dipimpin oleh pejabat yang bersifat komisioner;
b. Satker yang dipimpin oleh pejabat eselon I/setingkat es.I;
c. Satker Sementara;
d. Satker yang pimpinannya mempunyai tugas fungsional; dan
e. Satker lembaga negara.
3.
Dalam hal Satker yang pimpinannya bukan PNS, PA dapat
menunjuk pejabat lain yang berstatus PNS sebagai KPA.
4.
Dalam keadaan tertentu PA dapat menunjuk KPA yang
bukan PNS tersebut, setelah terlebih dahulu mendapat
persetujuan Menteri Keuangan c.q Dirjen Perbendaharaan.
9
PEJABAT PERBENDAHARAAN
5.
6.
Penegasan penetapan pejabat perbendaharaan tidak
terikat periode tahun anggaran.
Penegasan dan kejelasan tugas, tanggung jawab dan
wewenang KPA, PPK, dan PPSPM serta Bendahara:
a. KPA bertanggungjawab manajerial
b. PPK bertanggungjawab material
c. PPSPM bertanggungjawab formal
d. Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab atas uang
dikelolanya
Kejelasan tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk
memastikan fungsi check and balance di satker berjalan
dengan baik.
10
SPM
11
1.
Untuk memastikan bahwa SPM dibuat oleh
PPSPM, maka SPM yang disampaikan ke KPPN
memuat Personal Identification Number (PIN)
sebagai tanda tangan elektronik pada ADK
SPM yang bersifat unik dan tidak dapat
dipalsukan;
2.
Dalam menerbitkan SPM, PPSPM bertanggung
jawab atas:
a. Keamanan data pada aplikasi SPM;
b. Kesesuaian antara data SPM dengan data
pada ADK SPM;
c. Penggunaan PIN pada ADK SPM;
12
PENYAMPAIAN SPM
1.
Petugas pengantar SPM :
a. Statusnya PNS.
b. Diusulkan secara resmi oleh satker kepada Kepala KPPN.
c. Diberi kartu identitas oleh KPPN yang dilengkapi dengan barcode dan
tanpa kartu identitas SPM tidak diterima.
2.
Lembar SPM :
a. Terdapat pernyataan bahwa PPSPM bertanggungjawab sepenuhnya atas
pengujian dan kebenaran SPM.
b. Dilengkapi dengan barcode.
c. Dilengkapi dengan PIN PPSPM.
d. PIN hanya diberikan oleh KPPN kepada PPSPM.
e. Tanpa PIN, SPM tidak dapat dicetak.
3.
Sistem Aplikasi :
a. Sistem aplikasi SPM disediakan oleh DJPB
b. Sistem aplikasi SPM terintegrasi dengan RKAKL-DIPA, SPP dan SP2D.
13
PENYAMPAIAN SPM
4.
Penyampaian SPM–LS dilampiri :
a. Surat Setoran Pajak (SSP) dan/atau
b. bukti setor lainnya, dan/atau
c. daftar nominatif untuk yang lebih dari 1 (satu) penerima.
5.
Khusus untuk penyampaian SPM-LS dalam rangka pembayaran jaminan
uang muka atas perjanjian/kontrak, juga dilampiri dengan:
a.
Asli Surat Jaminan Uang Muka;
b. Asli Surat Kuasa bematerai cukup dari PPK kepada Kepala KPPN untuk
mencairkan jaminan; dan
c.
Asli konfirmasi tertulis dari pimpinan bank atau perusahaan asuransi
penerbit Jaminan Uang Muka.
6.
Khusus untuk penyampaian SPM-LS atas beban pinjaman/hibah luar
negeri, juga dilampiri dengan Faktur Pajak
14
PENGAWASAN DAN PENGAMANAN
JAMINAN UANG MUKA OLEH KPPN
a.
Dalam rangka pengawasan dan pengamanan terhadap
pengembalian pembayaran jaminan uang muka, KPPN
melakukan pencatatan atas pembayaran jaminan uang muka
dengan menggunakan aplikasi SP2D.
b.
Kepala KPPN mencairkan jaminan uang muka berdasarkan:
1. Surat Kuasa dan
2. Surat pernyataan yang ditandatangani oleh KPA yang
menyatakan bahwa telah terjadi pemutusan perjanjian/kontrak
dengan pihak ketiga.
c.
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara
pembayaran, pengujian, pengembalian, dan penatausahaan
jaminan uang muka diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal
Perbendaharaaan.
15
PEMBAYARAN
16
TATA CARA PEMBAYARAN
BELANJA PEGAWAI & LS KEPADA PENYEDIA
BARANG/JASA
1.
Untuk pembayaran belanja pegawai diatur sebagai berikut:

Satuan kerja menyampaikan perubahan data pegawai
yang telah dilakukan rekonsiliasi data di satuan kerja
bersangkutan ke KPPN.

Perubahan data pegawai tersebut selanjutnya menjadi
dasar penerbitan SPM-LS Belanja Pegawai.
2.
Untuk pembayaran LS kepada penyedia barang/jasa diatur
sebagai berikut:
 Satuan kerja menyampaikan data kontrak ke KPPN
yang menjadi dasar penerbitan SPM-LS kepada
penyedia barang/jasa.

3.
Data kontrak ditatausahakan oleh KPPN melalui suatu sistem dan
menjadi dasar dalam melakukan pembayaran.
Dalam hal data kontrak/perubahan data pegawai pada SPM tidak
sesuai dengan data di KPPN, maka SPM ditolak/dikembalikan.
17
17
UANG PERSEDIAAN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Uang Persediaan bersifat revolving.
UP digunakan untuk semua jenis belanja barang (52), Belanja Modal (53),
dan Belanja Lain-lain (58) dengan nilai sampai dengan Rp.50.000.000
Revolving Uang Persediaan setelah penggunaannya mencapai 50%.
Pada akhir hari kerja uang tunai di Bendahara yang berasal dari UP tidak
boleh melebihi Rp. 50 Juta.
Pembayaran dengan UP kepada satu penerima tidak boleh melebihi Rp. 50
Juta.
UP harus dipertanggungjawabkan dalam jangka waktu 2 bulan, bulan ke-3
belum dipertanggungjawabkan diberikan peringatan oleh KPPN, bulan ke-4
belum dipertanggungjawabkan KPPN memotong UP 25% dan bulan ke-5
belum dipertanggungjawabkan KPPN memotong UP 50%.
Ilustasi
- UP diberikan 10 Januari
-
s.d 10 Maret jika Satker belum menyampaikan GUP, KPPN menyampaikan surat
peringatan
s.d 10 April jika Satker belum menyampaikan GUP, KPPN menyampaikan surat
untuk memotong/menyetor UP sebesar 25%.
s.d 10 Mei jika Satker belum menyampaikan GUP, KPPN menyampaikan surat
untuk memotong/menyetor UP sebesar 50%.
18
UANG MUKA
19
PEMBERIAN UANG MUKA
Pemberian uang muka:
1. Pemberian uang muka atas persetujuan PPK.
2. Pengajuan uang muka dilengkapi dengan rencana penggunaan
uang muka .
3. Uang muka dapat diberikan hanya untuk:
a. Mobilisasi alat dan tenaga kerja;
b. Pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok
barang/material; dan
c. Persiapan teknis lain yang diperlukan bagi pelaksanaan
pengadaan barang/jasa
20
PENGAWASAN DAN PENGAMANAN
UANG MUKA OLEH KPPN
1.
Dalam rangka pengawasan dan pengamanan terhadap
pengembalian pembayaran jaminan uang muka, KPPN melakukan
pencatatan atas pembayaran jaminan uang muka dengan
menggunakan aplikasi SP2D.
2.
Dalam hal terjadi default, Kepala KPPN mencairkan jaminan uang
muka berdasarkan:
a. Surat Kuasa dan
b. Surat pernyataan yang ditandatangani oleh KPA yang
menyatakan bahwa telah terjadi pemutusan perjanjian/kontrak
dengan pihak ketiga.
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara
pembayaran, pengujian, pengembalian, dan penatausahaan
jaminan uang muka diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal
Perbendaharaaan
3.
21
TERIMA KASIH
22
PEJABAT PERBENDAHARAAN
1.
Tugas dan Wewenang KPA
a. mengesahkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana;
b. merumuskan standar operasional agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa
sesuai dengan ketentuan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah;
c. menyusun sistem pengawasan dan pengendalian;
d. melakukan pengawasan agar pelaksanaan kegiatan dan pengadaan
barang/jasa sesuai dengan keluaran (output) yang ditetapkan dalam DIPA;
e. melakukan monitoring dan evaluasi agar pembuatan perjanjian/kontrak
pengadaan barang/jasa dan pembayaran atas beban APBN sesuai dengan
keluaran (output) yang ditetapkan dalam DIPA serta rencana yang telah
ditetapkan;
f. merumuskan kebijakan agar pembayaran atas beban APBN sesuai dengan
keluaran (output) yang ditetapkan dalam DIPA; dan
g. Melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pertanggungjawaban
pelaksanaan anggaran dalam rangka penyusunan laporan keuangan.
23
PEJABAT PERBENDAHARAAN
2.
Tugas dan Wewenang PPK
a. membuat, menandatangani dan melaksanakan
perjanjian/kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
b. memberitahukan kepada Kuasa BUN atas perjanjian/
kontrak yang dilakukannya;
c. mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;
d. menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak
tagih kepada negara;
e. membuat dan menandatangani SPP;
f. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan
kepada KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
24
PEJABAT PERBENDAHARAAN
3.
Tugas dan Wewenang PPSPM
a. menguji kebenaran SPP beserta dokumen pendukung;
b. menolak dan mengembalikan SPP, apabila SPP tidak
memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
c. membebankan tagihan pada mata anggaran yang telah
disediakan;
d. menerbitkan SPM;
e. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen
hak tagih;
25
PEJABAT PERBENDAHARAAN
4.
Tugas dan Wewenang Bendahara Pengeluaran
a.
menerima, menyimpan, menatausahakan, dan membukukan
uang/surat berharga dalam pengelolaannya;
b. melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah
PPK;
c. menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi
persyaratan untuk dibayarkan;
d. melakukan pemotongan/pemungutan penerimaan negara dari
pembayaran yang dilakukannya;
e. menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada
negara ke kas negara;
f. mengelola rekening tempat penyimpanan UP; dan
g. menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada
Kepala KPPN selaku kuasa BUN.
26
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 : Pasal 17 dan 18
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK):
Mengadakan perikatan/perjanjian dengan pihak lain dalam batas
anggaran yang telah ditetapkan.
Menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan
dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN
dan bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul
dari penggunaan bukti tersebut.
Menguji kebenaran materiil surat-surat bukti mengenai hak pihak
penagih
Detil Pengujian
27
PENGUJIAN PPK
1. Kelengkapan dokumen tagihan;
2. Kebenaran perhitungan tagihan;
3. Kebenaran data pihak yang berhak menerima pembayaran atas beban
APBN;
4. Kesesuaian spesifikasi teknis dan volume barang/jasa sebagaimana yang
tercantum dalam perjanjian/kontrak dengan barang/jasa yang
diserahkan oleh penyedia barang/jasa;
5. Kesesuaian spesifikasi teknis dan volume barang/jasa sebagaimana yang
tercantum pada dokumen serah terima barang/jasa dengan dokumen
perjanjian/kontrak;
6. Kebenaran, keabsahan serta akibat yang timbul dari penggunaan surat
bukti mengenai hak tagih kepada negara; dan
7. Ketepatan jangka waktu penyelesaian pekerjaan sebagaimana yang
tercantum pada dokumen serah terima barang/jasa dengan dokumen
perjanjian/kontrak.
28
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 : Pasal 18
Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM):
Menguji, membebankan pada mata anggaran yang telah disediakan
dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN.
1. Menguji/meneliti kebenaran formal dokumen yang menjadi
persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian
pengadaan barang/jasa;
2. Meneliti ketersediaan dana yang bersangkutan;
3. Membebankan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran yang
bersangkutan
4. Memerintahkan pembayaran atas beban APBN.
Detil Pengujian
29
PENGUJIAN PPSPM (1)
1. Kelengkapan dokumen pendukung SPP;
2. Kesesuaian penanda tangan SPP dengan spesimen tanda tangan
PPK;
3. Kebenaran pengisian format SPP;
4. Kesesuaian kode BAS pada SPP dengan DIPA/POK/Rencana
Kerja Anggaran Satker;
5. Ketersediaan pagu sesuai BAS pada SPP dengan
DIPA/POK/Rencana Kerja Anggaran Satker;
6. Kebenaran formal dokumen/surat keputusan yang menjadi
persyaratan/kelengkapan pembayaran belanja pegawai;
7. Kebenaran formal dokumen/surat bukti yang menjadi
persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan pengadaan
barang/jasa;
30
PENGUJIAN PPSPM (2)
8. Kebenaran pihak yang berhak menerima pembayaran pada SPP
sehubungan dengan perjanjian/kontrak/surat keputusan;
9. Kebenaran perhitungan tagihan serta kewajiban di bidang
perpajakan dari pihak yang mempunyai hak tagih;
10. Kepastian telah terpenuhinya kewajiban pembayaran kepada
negara oleh pihak yang mempunyai hak tagih kepada negara;
dan
11. Kesesuaian prestasi pekerjaan dengan ketentuan pembayaran
dalam perjanjian/kontrak.
31
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 : Pasal 19
Dalam rangka pembayaran atas tagihan yang menjadi beban APBN, Kuasa
BUN berkewajiban:
1. Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan PPSPM;
2. Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBN yang
tercantum dalam perintah pembayaran;
3. Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;
4. Memerintahkan pencairan dana sebagai dasar pengeluaran negara;
5. Menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran yang
diterbitkan PPSPM tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
Detil Pengujian
32
PENGUJIAN KPPN
1. Menguji kebenaran perhitungan angka atas beban APBN
yang tercantum dalam SPM;
2. Menguji ketersediaan dana pada kegiatan/output/jenis
belanja dalam DIPA dengan yang dicantumkan pada SPM;
3. Menguji kesesuaian tagihan dengan data
perjanjian/kontrak atau perubahan data pegawai yang
telah disampaikan kepada KPPN.
4. Menguji persyaratan pencairan dana; dan
5. Menguji kesesuaian nilai potongan pajak yang tercantum
dalam SPM dengan nilai pada SSP.
33
PENGUJIAN KPPN (1)
Menguji kebenaran perhitungan angka atas beban APBN yang
tercantum dalam SPM dalam arti pengujian kebenaran jumlah
belanja/pengeluaran dikurangi dengan jumlah
potongan/penerimaan dengan jumlah bersih dalam SPM.
34
PENGUJIAN KPPN (2)
Pengujian persyaratan pencairan dana, meliputi:
1. Menguji SPM UP berupa besaran UP yang dapat diberikan;
2. Menguji SPM TUP meliputi kesesuaian jumlah uang yang diajukan pada
SPM TUP dengan jumlah uang yang disetujui Kepala KPPN;
3. Menguji SPM PTUP meliputi jumlah TUP yang diberikan dengan jumlah
uang yang dipertanggungjawabkan dan kepatuhan jangka waktu
pertanggungjawaban;
4. Menguji SPM GUP meliputi batas minimal revolving dari UP yang
dikelola;
5. Menguji SPM LS Non Belanja Pegawai berupa kesesuaian data
perjanjian/kontrak pada SPM LS dengan data perjanjian/kontrak yang
tercantum dalam Kartu Pengawasan Kontrak KPPN; dan
6. Menguji SPM LS Belanja Pegawai sesuai dengan prosedur standar
operasional yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan.
35
DATA KONTRAK
Data kontrak memuat:
a. nomor, tanggal, dan nilai perjanjian/kontrak yang telah dibuat oleh Satker;
b. uraian pekerjaan yang diperjanjikan;
c. data penyedia barang/jasa yang tercantum dalam perjanjian/ kontrak antara
lain nama rekanan, alamat rekanan, NPWP, nama bank, nama, dan nomor
rekening penerima pembayaran;
d. jangka waktu dan tanggal penyelesaian pekerjaan serta masa pemeliharaan
apabila dipersyaratkan;
e. ketentuan sanksi apabila terjadi wanprestasi;
f. addendum perjanjian/kontrak apabila terdapat perubahan data pada
perjanjian/kontrak tersebut; dan
g. cara pembayaran dan rencana pelaksanaan pembayaran:
- sekaligus (nilai ............ rencana bulan ......); atau
- secara bertahap (nilai ............ rencana bulan ......).
36
TANGGUNG JAWAB BENDAHARA PENGELUARAN
Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi
atas uang/surat berharga yang berada dalam
pengelolaannya yang meliputi:
a.
Uang/surat berharga yang berasal dari UP dan
Pembayaran LS melalui Bendahara Pengeluaran; dan
b.
Uang/surat berharga yang bukan berasal dari UP, dan
bukan berasal dari Pembayaran LS yang bersumber dari
APBN.
37

similar documents