bab ii. sistem hukum dan peradilan

Report
 Pengertian
Hukum :
 Semua aturan yang mengandung
pertimbangan kesusilaan , ditujukan
kepada tingkah laku manusia dalam
masyarakat, dan menjadi pedoman bagi
penguasa-penguasa negara dalam
melakukan tugasnya
 (EM. Meyers)
 Himpunan
petunjuk hidup (perintah
dan larangan) yang mengatur tata
tertib dalam suatu masyarakat dan
seharusnya ditaati oleh anggota
masyarakat yang bersangkutan,
karena pelanggaran petunjuk hidup
tersebut dapat menimbulkan
tindakan dari pemerintah.
 E. Utrech
 Himpunan
petunjuk hidup (perintah dan
larangan) yang mengatur tata tertib
dalam suatu masyarakat dan seharusnya
ditaati oleh anggota masyarakat yang
bersangkutan, karena pelanggaran
petunjuk hidup tersebut dapat
menimbulkan tindakan dari pemerintah.
 E. Utrech
 Aturan
tingkah laku para anggota
masyarakat yang harus diindahkan
oleh masyarakat sebagai jaminan
bersama dan jika dilanggar
menimbulkan reaksi bersama
terhadap orang yang melakukan
pelanggaran
 Keseluruhan
peraturan baik tertulis
maupun tidak tertulis yang biasanya
bersifat memaksa untuk kelakukan
manusia dalam berjenis pergaulan hidup
dan masyarakat negara, yang mengarah
pada keadilan, demi terwujudnya tata
damai, dengan tujuan memanusiakan
manusia dalam masyarakat.
 Peraturan
yangbersifat memaksa
yang menentukan tingkah laku
manusia dalam lingkungan
masyarakat, yang dibuat oleh badan
resmi yang berwajib, dan
pelanggaran terhadap peraturan tadi
berakibat diambilnya tindakan
dengan hukum tertentu(sanksi)
 1. peraturan
mengenai tingkah laku
manusia dalam pergaulan masyarakat
 2. peraturan yang dibuat oleh badan
resmi
 3. bersifat memaksa
 4. adanya sanksi yang tegas atas
pelanggaran peraturan tersebut
 1. menjamin
kepastian hukum
 2. menjamin ketertiban, ketentraman,
kedamaian, keadilan, kebenaran
 3. menjaga tidak terjadi perbuatan main
hakim sendiri
 Hukum
mengabdi kepada tujuan
negara, karena itu tujuan hukum
adalah untuk mencapai kemakmuran
dan kebahagiaan seluruh rakyat.

Prof. Soebekti, SH
Mengatur
pergaulan hidup manusia
secara damai
 Hukum
bertujuan untuk mewujudkan
kebahagiaan yang sebesar-besarnya
bagi sebanyak mungkin orang.
 Tujuan
Hukum adalah menjaga
kepentingan tiap-tiap manusia supaya
kepentingan-kepentingan itu tidak
diganggu
 1. Mendatangkan
tata dan damai dalam
masyarakat
 2. Mewujudkan keadilan
 3. Menjaga supaya manusia diperlakukan
sebagai manusia (memanusiakan
manusia)
Sumber
hukum material dan formal
• Secara formal sumber hukum terdiri dari
:
 Undang-Undang,
 Kebiasaan ( Costum),
 Keputusan-Keputusan Hakim (Yurisprudensi)
 Traktat (Treaty)
 Doktrin ( Pendapat Ahli Hukum)
 1. Undang-Undang
dalam arti formal ;
setiap keputusan pemerintah yang
merupakan undang-undang karena cara
pembuatannya.
 2. Undang-Undang
dalam arti material ;
setiap keputusan pemerintah yang
menurut isinya mengikat langsung setiap
penduduk.
 Perbuatan
yang dilakukan bersamasama, menimbulkan kebiasaan hukum,
oleh pergaulan hidup dipandang sebagai
hukum.
 Keputusan
hakim terdahulu yang sering
diikuti dan dijadikan dasar keputusan
oleh hakim yang lain mengenai masalah
yang sama.
 Perjanjian
yang diadakan oleh dua
negara atau lebih.
 Traktat Bilateral ( dua negara)
 Traktat Multilateral (lebih dua negara)
 Pendapat
ahli hukum ternama
berpengaruh terutama bagi hukum
internasional.
UUD 1945
Undang-Undang
(UU)
Peraturan pemerintah
Pengganti UU (Perpu)
Peraturan Pemerintah
(PP)
MPR
PRES+DPR
PRESIDEN
Peraturan Presiden
(Perpres)
PRESIDEN
Peraturan Daerah
(Perda)
KEPALA DAERAHDPRD
PRESIDEN
TERTULIS
BENTUK
TDK TERTULIS
LOKAL
H
R. LINGKUP
NASIONAL
U
IUS CONSTITUTUM
WAKTU
IUS CONSTITUENDUM
ANTAR WAKTU
K
SUBJEK
SATU GOLONGAN
SEMUA GOLONGAN
U
PUBLIK
M
ISI
PRIVAT
MATERIAL
TGS-FUNGSI
FORMAL
 1. Hukum
Tata Negara
 2. Hukum Administrasi Negara
 3. Hukum Pidana
 4. Hukum Acara (Pidana-Perdata)
 1. Hukum
perorangan
 2. Hukum keluarga
 3. Hukum Kekayaan
 4. Hukum Waris






Hukum pidana.
Keseluruhan aturan hukum yang mengatur sanksi
atau hukuman khusus yang dijatuhkan kepada
pelanggar hukum yang berupa kejahatan.
Pelanggaran terhadap hukum pidana biasanya
segera disikapi pengadilan setelah menerima
berkas polisi yang mengadakan penyelidikan dan
penyidikan.
Hukum Perdata.
Hukum yang mengatur hubungan antara org yg
satu dan orang lain
Pelanggaran terhadap hukum perdata baru
disikapi oleh pengadilan setelah ada pengaduan
dari pihak yang dirugikan.
No Titik Perhatian
Perbedaan Hukum Acara
Hukum Acara Perdata
1.
Pelaksanaan
2.
Penuntutan
3.
Alat-alat bukti
4.
Kedudukan para
pihak
5.
Macam
Hukuman
Hukum Acara Pidana
N
o
Titik Perhatian
Perbedaan HUkum Acara
Hukum Acara Perdata
Hukum Acara Pidana
1. Pelaksanaan
Inisiatif datang dari pihak
yang durugikan
Inisiatif datang dari
penuntut umum (jaksa)
2. Penuntutan
Penuntut adalah pihak
dirugikan(penggugat)
berhadapan dengan
penggugat
Jaksa sebagai penuntut
umum atas nama negara
berhadapan dengan
terdakwa
3. Alat-alat bukti
Tulisan, saksi,
persangkaan,pengakuan,
sumpah
Tulisan, saksi,
persangkaan, pengakuan
4. Kedudukan para Kedudukan sama, hakim
pihak
sebagai wasit
Hakim lebih tinggi
daripada terdakwa
5
Mati, penjara, kurungan,
denda, tambahan
Macam
Hukuman
Denda, kurungan sebagai
pengganti denda
 A. Hukuman pokok;
• 1. Hukuman Mati
• 2. Hukuman Penjara
 Hukuman Seumur hidup
 Hukuman Sementara Waktu (1-20 tahun)
• 3. Hukuman kurungan (1hari -1 tahun)

B. Hukuman Tambahan;
• 1. Pencabutan hak-hak tertentu
• 2. Perampasan barang tertentu
• 3. Pengumuman keputusan hakim
 Suatu
keseluruhan dari unsur-unsur
hukum nasional yang saling berkait
dalam rangka mencapai masyarakat
yang berkeadilan
 Terdiri dari tiga(3) bagian :
 1. Struktur Kelembagaan Hukum.
 2. Materi Hukum
 3. Budaya Hukum
 4. Prosedur
 Termasuk
di dalamnya adalah lembaga
peradilan, aparatur penyelenggara
hukum, mekanisme penyelenggaraan
hukum, dan sistem pengawasan.
 Adalah
kaidah-kaidah yang telah
dituangkan ke dalam peraturan tertulis
maupun tidak tertulis
 Budaya
hukum menunjuk pada
kesadaran hukum masyarakat
 Inti budaya hukum adalah kesadaran
hukum masyarakat
 Pengakuan
dan perlindungan HAM
 Peradilan yang bebas, tidak memihak
serta tidak dipengaruhi kekuatan apa
pun.
 Leagalitas hukum dalam segala
bentuknya (segala tindakan harus sesuai
dg peraturan perundang-undangan)
 Keseluruhan
komponen peradilan
nasional, pihak-pihak dalam proses
peradilan, hirarki kelembagaan, aspek
prosedural yang saling berkaitan
sehingga terwujud keadilan hukum.








Peradilan dilakukan Demi Keadilan Berdasarkan
Ketuhanan Yang Mahaesa
Proses Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat,
dan biaya ringan
Mengadili menurut hukum tanpa membedakan status
seseorang
Kebebasan kehakiman bersifat menunggu
Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa
dan mengadili suatu perkara
Sidang pengadilan adalah terbuka untuk umum
Para pihak yang berperkara memiliki hak ingkar
Semua putusan hakim harus disertai alasan putusan
 Hukum
material ; berisi himpunan
peraturan beserta sanksinya
 Hukum formal (acara) ; himpunan
peraturan yang memuat tata cara
melaksanakan dan mengajukan
perkara ke pengadilan
PENYELIDIKAN
Penyelidik
PENYIDIKAN
PENUNTUTAN
Penyidik
Penuntut
PERSIDANGAN
Hakim
 Penyelidikan:serangkaian
tindakan penyelidik
unk mencari dan menmukan suatu peristiwa
yang diduga sbag tindak pelanggaran hukum
 Penyidikan : serangkaian tindakanpenyidik
untuk mengumpulkan bukti untuk mendukung
perkara
 Penuntutan : tindakan penunut umum untuk
melimpahkan perkara ke pengadilan
 Mengadili : tindakan hakim untuk menerima,
memeriksa, dan memutus perkara di sidang
pengadilan
 Komponen
budaya hukumk pihak-pihak
yang berkaitan dengan proses peradilan
sangat tergantung pada kesadaran
hukum para pihak tersebut.
 Merupakan
susunan lembaga peradilan
yang secara hirarki memiliki fungsi dan
kewenangan sesuai dengan lingkungan
peradilan masing-masing
UUD’ 1945
KASASI
MAKH. KONSTITUSI
MAHKAMAH AGUNG
KOMISI YUDISIAL
TK.II
PENG.
TINGGI
PT.
AGAMA
PM.
TINGGI
PT.
TUN
TK.I
PENG.
NEGERI
PENG.
AGAMA
PENG.
MILITER
PENG.
TUN
Perd.
Umum
Perd.
Agm
Perd.
Milt
Perd.
TUN
No
Lemb.
Peradilan
1.
Peng. Negeri
2.
Peng. Tinggi
3.
MA
4.
Mah. Konstitusi
5.
Komisi Yudicial
Kedudukan
Wewenang
 Berkedudukan
di ibu kota kabupaten/kota
 Memiliki kewenangan :
 1. memeriksa, memutus, dan menyelesaikan
perkara pidana dan perdata pada tingkat
pertama.
 2. memberi pertimbangandan nasihat hukum
kepada instansi pemerintah di daerahnya.
 Ketua PN wajib melakukan pengawasan
terhadap pekerjaan penasihat hukum dan
notaris di daerah hukumnya.
 Berkedudukan
di ibukota provinsi
 Kewenangannya:
 1. Mengadili perkara pidana dan perdata pada
tingkat banding
 2. Mengadili sengketa kewenangan mengadili
antar pengadilan negeri di daerhanya.
 Memberi pertimbangan dan nasihat hukum
kepada instansi di daerahnya.
 Melakukan pengawasan terhadap peradilan di
tingkat pengadilan negeri.
 Berkedudukan
di ibukota
kabupaten/kota
 Kewenangannya:
 1. menyelesaikan perkara orang-orang
yang beragama islam di bidang :
perkawinan, kewarisan, wasiat,hibah
yang dilakukan berdasar hukum islam.
 Bidang perkawinan
 Bidang kewarisan
 Berkedudukan
di ibukota propinsi
 Kewenangannya:
 1. Mengadili perkara yang menjadi
kewenangan pengadilan Agama tingkat
banding.
 2. Mengadili sengketa kewenangan
mengadili antar pengadilan-agama
 Kewenangannya:
 Memeriksa
dan memutus pada tingkat
pertama perkara pidana yang
terdakwanya adalah prajurit yang
berpangkat kapten ke bawah.
 Kewenangannya:
 1. Memeriksa
dan memutus perkara pidana
yang terdakwa adalah prajurit berpangkat
mayor ke atas.
 Memutus pada tingkat banding perkara pidana
yang diputuskan oleh pengadilan militer.
 Memutus sengketa kewenangan mengadili
antar pengadilan militer
 Memeriksa
dan memutus pada tingkat
banding perkara pidana dan sengketa
tata usahayang telah diputus pada tingkat
pertama
 Berkedudukan
di ibukota
kabupaten/kota
 Berwenang mengadili sengketa tata
usaha tingkat pertama
 Berkedudukan
di ibukota propinsi
 Berwenang:
 1. Mengadili
sengketa tata usaha tingkat
banding
 2. Memutuskan sengketa kewenagngan
mengadili antara pengadilan tata usaha
negara
 “Kekuasaan
kehakiman merupakan
kekuasaan yang merdeka untuk
menyelenggarakan peradilan guna
menegakkan hukum dan keadilan”
(Ps. 24 ayat 1 UUD ’45)
 Kekuasaan
kehakiman harus bebas dari
campur tangan kekuasaan lainnya
 Segala urusan mengenai peradilan berda
di bawah Mahkamah Agung (Perubahan UU No. 14
Tahun 1970 tentang Kehakiman)
MA
berwenang mengadili pada
tingkat KASASI
Menguji
peraturan perundangundangan di bawah UU terhadap UU
 KY
berwenang mengusulkan
pengangkatan hakim agung
 Menjaga
dan menegakkan kehormatan,
keluhuran martabat,serta perilaku hakim
 MK
berwenng menguji UU terhadap UUD
 Memutus
sengketa lembaga negara yg
kewenangannya diberikan oleh UUD
 Memutus
pembubaran parpol
 Memutus
perselisihan hasil Pemilu
 Corruptio
:
 rusak
busuk,
 menyogok,
 memutarbalik

 Perbuatan
melawan hukum
 Penyalahgunaan kewenangan,kesempatan,
sarana.
 Memperkaya diri sendiri, orang lain atau
korporasi
 Merugikan keuangan negara atau
perekonomian negara
 Ekstorsif:

pengusaha memberi suap kepada penguasa agar
mendapat perlindungan atas kepentingannya
 Nepotetik:

Perlakuan istimewa pengusaha kpd kerabat dlm
rekruitmen atau pembagian aktifitas
 Manipulatif:

Usaha kotor pengusaha utk mendapatkan
kebijakan,aturan yang mendatangkan keuntungan
ekonomi
 Subversif:
 Pencurian kekayaan negara oleh penguasa atau
pengusaha yg merusak kehidupan ekonomi bangsa
 UU
No. 31 Tahun 1999 ttg Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi
 UU No. 20 Thn 2001 ttg Perubahan UU No.
31 Thn 1999
 UU No. 30 Thn 2002 ttg KPK
 UU No. 15 Thn 2002 ttg Pencucian Uang
 UU No. 7 Thn 2006 ttg Konvensi PBB Anti
Korupsi
 Diskusikan
dan jelaskan masalah-masalah
berikut ini !
 1. Buatlah sebuah pengertian tentang korupsi !
 2. Sebutkan dan jelaskan faktor-faktor yang
menyebabkan timbulnya korupsi !
 3. Sebutkan dan jelaskan dampak korupsi bagi
kehidupan bangsa Indoensia !
 4. Jelaskan usaha-usaha yang dapat dilakukan
untuk mengatasi korupsi di Indonesia !
 5. Apa yang bisa anda lakukan sebagai siswa
dalam mencegah atau mengatasi korupsi di
Indonesia !
 Konsentrasi
kekuasaan di pengambil
keputusan yang tidak bertanggung jawab
langsung kepada rakyat.
 Kurangnya transparansi di pengambilan
keputusan pemerintah
 Kampanye politik yang mahal
 Proyek yang melibatkan uang rakyat dalam
jumlah besar
 Lingkungan tertutup yang mementingkan diri
sendiri dan jaringan eman lama
 Lemahnya ketertiban hukum
 Kurangnya kebebasan berpendapat
 Gaji pegawai pemerintah yang relatif
kecil
 Rakyat yang cuek, tidak tertarik, atau
mudah dibohongi yanggagal
memeberikan perhatian yang cukup
pada pemilu
 Tidak adanya kontrol yang cukup untuk
mencegah penyuapan atau sumbangan
kampanye.
 Mentalitas
aparat yang buruk
 Kemampuan kerja aparat yang kurang
memadahi
 Pendapatan aparat yang rendah
 Kemiskinan keluarga
 Iklim
politik yang dibangun
berlandaskan loyalitas politik dengan
imbalan material (patrimonial)
 Bidaya penguasa menuntut upeti
sebagai bentuk kesetiaan dari rakyat
(budaya feodal)
 Manajemen kekuasaan yangkurang
tegas untukmem berantas korupsi
 Pemberlakuan
UU yang mempersempit
peluang korupsi
 Pembentukan berbagai lembaga untuk
mencegah korupsi
 Rekrutmen pegawai secara adil dan terbuka
 Peningkatan kualitas kinerja lembaga
pemantau korupsi
 Diusahakan kesejahteraan yang memadai bagi
pegawai
 Penindakan
tegas para pelaku korupsi
 Penindakan tegas terhadap aparat yang
lembek dan yang meloloskan para
pelaku korupsi
 Pemberian hukuman sosial dalam bentuk
isolasi bagi pelaku korupsi
 Memberi tekanan langsung kepada
lembaga penegak hukum
 Memiliki
tanggung jawab dan kontrol
sosial oleh lembaga, masyarakat, media
massa, dan kontrol langsung terbuka.
 Tidak bersikap apatis dan acuh tak acuh
 Membuka wawasan tentang
penyelenggaraan pemerintahan
 Berperan aktif sebagai subjek dalam
pembangunan
 ICW
( Indonesian Corruption Watch)
 TI (Transparency Internasional)
 SORAK (Solidaritas Gerakan Anti
Korupsi)
 GEMPITA (Gerakan Masyarakat Peduli
Harta Negara)
 OAK (Organisasi Anti Korupsi)
 MTI (Masyarakat Transparansi Indonesia)
 SAMAK (Solidaritas Masyarakat Anti
Korupsi)
Jakarta
Surabaya
Medan
Semarang
Batam
 Buatlah
Slogan/Poster anti korupsi
 Sabtu,
22 September 2007 Saat itu dua orang
lain bangsa sedang diskusi membanggakan
negaranya masing masing, mereka dari
Indonesia dan Amerika. Dan mereka terlibat
pembicaraan serius demi negara mereka:
Amerika, “ Apa yang bisa dibanggakan dari
negara mu....?” Indonesia, “Banyak,Indonesia
negara kaya dan makmur. “Amerika, “ Apa
contohnya,coba sebutkan....?” Indonesia, “
Minyak bumi, kerajinan tangan dan
korupsi.”Amerika, “Lho kok masalah korupsi
dibanggakan.”


Sabtu, 22 September 2007
Suatu ketika seorang pejabat koruptor sedang
melaju kencang dengan mobil pribadi jenis mewah
keluaran
terbaru.
Tanpa
sadar
mobilnya
diserempet truk kontainer yang juga melaju
kencang dari arah berlawanan. Sang pejabat
terkaget-kaget dan meminggirkan mobilnya yang
hancur di bagian sebelah kanan. Pejabat itu masih
terus mencak-mencak ketika seorang polisi
lalulintas menghampirinya. “Ini mobil baru dibeli
kemarin, sudah hancur begini,” kutuknya.“Maaf,
Pak. Sepertinya bapak sangat mencintai mobil ini,
sehingga bapak tak sadar lagi tangan kanan bapak
juga ikut lepas waktu diserempet truk tadi,” polisi
menyela.“Haaa???”
sang
pejabat
terkagetkaget.“Iya pak, saya lihat potongan tangan bapak
terlempar beberapa meter dari sini.”“Wah… mati
aku. Di mana jam Rolex-ku?” ***

similar documents