Kuliah Pengantar - Ramdhan Kasim SH.MH

Report
PERTEMUAN 3
HUBUNGAN HTN DENGAN ILMU
LAIN:
•
•
•
* Dengan Ilmu Negara
* Dengan HAN
* Dengan Ilmu Politik
* dengan Filsapat
* dengan sejarah
* dengan sosilogi –antropologi
* ilmu ekonomi
Ramdhan Kasim, SH
1
Hukum Tata Negara memiliki muatan aspirasi politik dan
cita hukum yang tumbuh dalam masyarakat yang kemudian
dikemas dan dibentuk hukum sehingga menjadi Hukum
Tata Negara. Memunculkan unsur-unsur muatan
tersebut tidaklah mudah karena larut dalam kehidupan
masyarakat.
Oleh karena itu, pemunculan dan pengembangannya
memerlukan bantuan dari ilmu-ilmu sosial lainnya.
Dengan bantuan dari ilmu-ilmu sosial lainnya itu
memudahkan menemukan unsur muatan untuk kemudian
dibangun menjadi kaidah hukum positif.
Ramdhan Kasim, SH
2
HUBUNGAN HTN dengan Ilmu Lainnya
Hubungan HTN dgn Ilmu Negara
a. dilihat dari kedudukannya:
IN merupakan pengantar bagi HTN dan HAN
IN bersifat teoritis-ilmiah yang akan dipraktekan dalam
HTN.
b. dilihat dari manfaatnya (Rengers Hora Sicama):
* dilihat tugas ahli hukum: IN sebagai penyelidik yang
hendak mendapatkan kebenaran-kebenaran secara obyektif.
IN tidak melaksnanakan hukum tetapi sebagai penonton.
Sedangkan HTn sebagai pelaksana hukum, sebagai pemain
yang harus melaksanakan keputusan2nya.
* Dilihat dari objek kajian: IN obyek penyelidikannya adalah
azas2 pokok dan pengertian2 pokok ttg negara pada
umumnya  sein wissenschaft. Sedangkan HTN objeknya
adalah hukum positif  normativen wissenschaft.
Ramdhan Kasim, SH
3
HTN dengan IPOL:
Barent : HTN sebagai kerangka manusia,
sedangkan Ipol merupakan daging yang ada
disekitarnya. Latar belakang adanya suatu
peraturan perlu dikaji dari keadaan politik waktu
itu.
HTN dengan HAN.
•
Ada yg membedakan secara prinsipil dan ada yang tdk
membedakan secara prinsipil.
• CV Vollenhoven, HTN  sekumpulan peraturan hk yg
menentukan badan2 kenegararaan serta memberi
wewenang kpdnya.
Ramdhan Kasim, SH
4
• HAN  peraturan hukum yg mengikat badan2
negara yg tinggi dan rendah jika badan2 itu
menggunakan wewenangnya yg ditentukan HTN.
• Oppenheim : HTN  negara dalam keadaan tidak
bergerak (staat in rust)
HAN  negara dalam keadaan bergerak (staat in
beweging)
Teori Residu  HAN = HTN luas - HTN sempit .
Coba analisis: perlukah mempelajari sosiologi?
Perlukah antropolgi-budaya?
Ramdhan Kasim, SH
5
Hubungan Hukum Tata Negara dengan
Filsafat, terlihat pada perumusan dasar
negara yang merumuskan Pancasila sebagai
hasil renungan filosofis.
Hubungan Hukum Tata Negara dengan
Tata Negara adalah bahwa Tata Negara
merupakan hasil transformasi sosiologis dari
Hukum Tata Negara dalam wujud praktek
ketatanegaraan.
Ramdhan Kasim, SH
6
. Hubungan Hukum Tata Negara dengan
Sosiologi Antropologi, terlihat ketika
Hukum Tata Negara memerlukan
sumbangan tatkala memerlukan informasi
tentang gejala sosial dalam kaitannya dengan
masalah kenegaraan untuk memperoleh
dukungan sosial terhadap suatu konsep
kenegaraan.
Ramdhan Kasim, SH
7
Hubungan Hukum Tata Negara dengan Ilmu
Sejarah, tampak pada saat perumusan
kaidah hukum yang memerlukan analisis
historis agar konteks interpretasinya tidak
hilang.
Hubungan Hukum Tata Negara dengan
Geografi, dimana Geopolitika (Geografi
dan Politik) memberikan sumbangan dalam
menetapkan dan mengatur batas wilayah
negara.
Ramdhan Kasim, SH
8
Hubungan Hukum Tata Negara dengan Ilmu
Ekonomi, tampak pada saat penyusunan dan
penetapan norma dasar mengenai perekonomian
negara.
Hubungan Hukum Tata Negara dengan
Psikologi Sosial, yaitu pada saat diperlukannya
pendekatan psikologis dalam menganalisis dan
memecahkan masalah politik suatu negara sehingga
dapat mengontruksinya menjadi kaidah hukum.
Ramdhan Kasim, SH
9

similar documents